Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam diskusi webinar Kafegama (Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada) secara virtual, Senin (6/7) mengatakan Bank Indonesia (BI) melihat, ekonomi sektor informal atau ekonomi kerakyatan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi sangat besar menjadi sumber pertumbuhan baru nasional di tengah pandemi Covid-19. Syaratnya, sektor tersebut harus mendapatkan dukungan kebijakan yang afirmatif dan mengedepankan digitalisasi sebagai strategi pengembangan.

Menurut dia, ekonomi kerakyatan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena memiliki sekitar 67,5 juta pelaku UMKM dan melibatkan lebih dari 91 juta penduduk. Hanya saja, hampir seluruh pelaku UMKM tersebut berada dalam sektor informal yang masih mengandalkan sistem pembayaran konvensional. Untuk itu, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran ekonomi kerakyatan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia mengungkapkan, pada Mei 2019 BI telah meluncurkan Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Dengan ini bank sentral mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung integrasi sistem keuangan digital, mendorong open banking dan digitalisasi perbankan, menglink-kan perbankan dengan fintech (financial technology) serta menggarap segmen ekonomi yang selama ini belum tersentuh digitalisasi seperti ekonomi kerakyatan. Bank Indonesia pun gencar mengampanyekan digitalisasi sistem pembayaran standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis QR Code Indonesia Standard (QRIS). Tak hanya itu, dukungan digitalisasi sistem pembayaran pelaku UMKM juga dilakukan oleh asosiasi sistem pembayaran termasuk fintech dan teknologi informasi seperti penyedia jasa internet (provider).

Hingga saat ini, menurut dia, sebanyak 3,7 juta merchant telah terdaftar secara nasional menggunakan QRIS. Dari jumlah itu sebanyak 2,53 juta atau 69,46% di antaranya adalah merchant ultra mikro (UMi). Selain merchant UMi, sebanyak 17,74% lainnya atau 645,93 ribu merchant yang sudah menggunakan QRIS adalah pelaku usaha kecil. Kemudian 306,38 ribu atau 8,41%-nya usaha menengah, 176,72 ribu atau 4,85% usaha besar, dan 8.770 merchant atau 0,24% sisanya ialah merchant donasi atau sosial.

Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama Selasa (7/7) mengungkapkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan restu kepada PT Freeport Indonesia atas permohonan penundaan pembangunan proyek fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur. Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengklaim, penyelesaian proyek smelter yang berlokasi di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, ini sulit dilakukan sesuai jadwal. Hal itu lantaran proyek smelter terimbas pandemi korona (Covid-19). Selain terkendala di lapangan, pemasok peralatan utama penyokong proyek smelter ikut terdampak Covid-19. Kontraktor utama proyek smelter meliputi Chiyoda Corporation asal Jepang, kemudian penyedia teknologi smelter adalah Outotec asal Finlandia, serta konsultan yang berasal dari Kanada.

Meski proyek smelter terhambat, Riza menambahkan,kinerja operasional di tambang maupun ekspor konsentrat tembaga masih berjalan normal. Oleh karena itu, manajemen Freeport meyakini izin beserta kuota ekspor konsentrat tembaga tetap bisa digunakan hingga akhir masa berlaku di periode ini, yakni sampai Maret tahun depan dengan kuota sebanyak 1,07 juta ton konsentrat tembaga. Hingga Mei tahun ini, realisasi produksi konsentrat tembaga Freeport Indonesia mencapai 524.492 ton.

Pemerintah mulai memacu implementasi konten lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terhadap produk farmasi. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Farmasi. Metode penghitungan konten lokal produk farmasi berbasis pada proses (processed based) dengan menggunakan pembobotan meliputi kandungan bahan baku sebesar 50%, proses penelitian dan pengembangan 30%, proses produksi sebesar 15%, serta proses pengemasan sebesar 5%.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) Dorojatun Sanusi mengatakan, peraturan tersebut terbit melalui proses yang panjang. Pihak-pihak yang terlibat antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan dan GP Farmasi sehingga penilaian itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kebijakan penilaian ini ditujukan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk di dalamnya tender dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sekretaris Perusahaan PT Phapros Tbk (PEHA) Zahmilia Akbar, menilai, metode penghitungan TKDN produk farmasi menguntungkan industri karena berpedoman pada detail proses produksi. Phapros saat ini masih menghitung level TKDN produk yang mereka produksi, sehingga belum dapat membeberkan detailnya lebih lanjut. Manajemen Phapros optimistis penerapan konten lokal akan menaikkan daya saing industri farmasi di dalam negeri.

Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Ganti Winarno, menyatakan, mengaku telah lama mempersiapkan implementasi TKDN produk farmasi. Pada tahun 2016, Kimia Farma sudah merampungkan pembangunan pabrik bahan baku obat di Cikarang yang memproduksi delapan jenis material dan memiliki kapasitas produksi 30 ton per tahun. saat ini mereka telah melakukan komersialisasi beberapa item bahan baku obat.

Berdasarkan laporan keuangan KAEF di kuartal I 2020, penjualan bersih bahan baku farmasi senilai Rp 79,38 miliar. Porsinya memang rendah, hanya 3% dari total pendapatan bersih KAEF saat itu, namun pertumbuhan penjualan segmen produk tersebut mencapai 54% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 51,54 miliar.

Presiden Direktur PT Dexa Medica, Ferry Soetikno, mengatakan saat ini mereka masih mengkaji peraturan konten lokal tersebut. Dari sisi penelitian, sebenarnya sejak tahun 2005 manajemen Dexa telah mendirikan Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS). Fasilitas itu fokus meneliti bahan baku obat dari biodiversitas Indonesia atau Obat Modern Asli Indonesia (OMAI).

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan, pandemi Covid-19 memberi tiga dampak besar terhadap perekonomian Indonesia, sehingga masuk dalam masa krisis. "Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuat perfect storm yang setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian," kata dia saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema "Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong", Selasa (14/7). Suryo Menyebutkan, dampak pertama dalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melmah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Tekanan cukup berat dari pandemi Covid-19, kata Suryo, membuat penerimaan negara turun signifikan.

PT Pertamina ( Persero ) menargetkan pengadaan 48 kapal untuk mendukung kegiatan operasional dalam lima tahun kedepan. Kemungkinan proses, pembuatan 15 kapal akan berlangsung di Indonesia. Saat ini perusahaan migas pelat merah itu sudah memiliki 270 kapal. Namun, jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan operasional Pertamina. Dalam catatan Pertamina, sebanyak 270 kapal baru bisa mengoptimalkan kegiatan operasional sebesar 50%.

Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan dalam konferensi pers virtual, Selasa ( 14/7 ), dari 48 kapal untuk pengadaan lima tahun kedepan, proses pembuatan 15 kapal diantaranya akan dilakukan di dalam negeri. Perusahaan yang menjadi mitra Pertamina diantaranya PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ( Persero ), PT Dok dan Perkapalan Surabaya ( Persero ) serta PT Industri Kapal Indonesia ( Persero ).

Harga tembaga menyentuh level tertinggi. Kenaikan harga ini didorong katalis positif penggelontoran stimulus bank sentral global serta indikasi pemulihan ekonomi China. Senin ( 13/7 ), harga tembaga di London Metal Exchange mencapai harga tertinggi dengan naik 2,48% menjadi seharga US$ 6.571 per metrik ton.

Kabar terbaru, pekerja tambang tembaga Antofagasta Centinela di Cile sedang melakukan pemungutan suara untuk menentukan mogok kerja karena pandemi. Jika mogok kerja terjadi, pasokan tembaga semakin berkurang dan harga bisa terus naik.

Penjualan kendaraan secara ritel PT Astra Indonesia Tbk mulai membaik di penghujung semester satu tahun ini. Penjualan ritel roda empat naik 68% secara month on month pada Juni 2020. Namun, secara kumulatif , penjualan mobil ritel di semester I tahun ini masih turun 40% secara year on year.

Menurut Analis Indo Premier Sekuritas, sebagian pabrik sudah mulai Kembali beroperasi dan berproduksi. Tapi produksi masih untuk kebutuhan ekspor. Permintaan dari domestic masih rendah. Diharapkan perbaikan bertahap mulai ada di bulan ini. Alasannya, ekonomi sudah mulai berjalan dan adanya kebijakan baru dari multifinance yang meringankan pembayaran uang muka menjadi 10%-15% pada bulan ini.

Arah pengembangan budidaya lobster di Tanah Air semakin tak menjanjikan. Setelah terpedaya janji kemitraan eksportir benih lobster, kini pembudidaya rakyat kesulitan memperoleh benih lobster. Ombudsman RI sedang menginvestigasi kebijakan ekspor benih lobster yang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 itu.

Sementara Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang Suradi Wijaya Saputra menyoroti kebijakan ekspor benih lobster ditengah situasi stok lobster bermasalah. Rencana pemerintah membuka keran ekspor benih lobster didalam negeri, dikhawatirkan tidak berjalan mulus jika ekspor benih tidak terkendali. “Ada kekhawatiran, jika benih lobster diambil terus-menerus selama 3 tahun, pembudidaya pada tahun ke-4 tidak kebagian benih, pada saat kita juga tidak mampu melakukan pembenihan,” katanya dalam webinar ”’Quo Vadis’ Sumber Daya Lobster Kita?”, Selasa (14/7/2020).

Direktur Jendral Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto dalam webinar menyampaikan, pemerintah telah menyusun peta jalan budidaya lobster 2020-2024. Pada 2020 niali produksi lobster budidaya ditargetkan Rp 330 miliar dan meningkat menjadi Rp 1,73 triliun pada 2024. Menurut dia eksportir harus bekerja sama dengan pembudidaya. Ekportir membeli dimasyarakat sebagai bentuk kemitraan.

Secara teripsah, sapardi pembudidaya lobster di Desa Paremas, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menuturkan pembukaan keran eksport benih menyebabkan pembudidaya kesulitan menjangkau benih bening lobster untuk dibesarkan. Sementara benih lobster warna kehitaman dari sisa ekspor benih yang harganya jauh lebih murah sulit didapatkan.

Jepang membutuhkan 10 juta ton cangkang kelapa sawit per tahun sebagai bahan bakar pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Namun, selama ini para pembeli cangkang kelapa sawit di Jepang harus membelinya melalui sindikasi besar.

Presiden Direktur Japan External Trade Organization (Jetro) Jakarta Keishi Suzuki, pembeli cangkang kelapa sawit dijepang kesulitan membeli langsung cangkang itu kepada pemasok di Indonesia. Mereka harus melewati sebuah sindikasi besar untuk bisa mendapatkannya.

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Jepang, Mirza Nurhidayat menyatakan, perlu ada kesepakatan standarisasi mutu cangkang kelapa sawit antara Indonesia dan Jepang. Ada dua standarisasi yang dipakai, yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm oil (RSPO). Jepang menggunakan sertifikasi RSPO untuk produk biomassa.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti risiko fiskal jangka panjang akibat kenaikan rasio hutang dan rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB), serta keseimbangan primer. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Dari hasil tinjauan BPK pemerintah perlu memperhatikan risiko fiskal akibat tidak tercapainya rasio utang dan rasio defisit terhadap PDB serta keseimbangan primer positif sebagaimana ditetapkan dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Namun Agumg menilai, pemerintah belum sanggup memenuhi target dalam RPJMN 2014-2019 tersebut. Defisit anggaran pada 2019 sebesar 348,65 triliun atau 2,2 persen PDB, sementara posisi utang pemerintah terhadap PDB sebesar 30,23 persen. Keseimbangan primer masih negatif Rp 18,44 triliun pada 2019

Untuk membiayai defisit anggaran, salah satu upaya pemerintah adalah menerbitkan surat berharga negara (SBN) secara berkelanjutan. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan menuturkan, pemerintah akan menerbitakan tiga seri SBN ritel sepanjang Juli-Desember 2020 senilai Rp 35 triliun-Rp40 triliun.

Menurut Deni, animo masyarakat berinvestasi relatif tinggi. Kondisi ini tercermin dari realisasi pemesanan pembelian ORI017 yang mencapai RP 18,34 triliun. Kemenkeu mencatat, sekitar 43 persen atau 18.452 investor ORI017 berasal dari kelompok generasi milenial berusia 20-40 tahun.