Restrukturisasi polis menjadi opsi jangka panjang dalam upaya pemerintah menyelamatkan dana para nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Skenario ini mulai ditawarkan kepada nasabah pada Agustus 2020. Polis akan dipindahkan ke perusahaan baru bernama Nusantara Life. Setelah semua polis berpindah, Jiwasraya nantinya ditutup. Seusai Rapat Panitia Kerja Permasalahan Jiwasraya besutan Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020), Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, penyelamatan Jiwasraya beserta dana nasabah kini mulai mendesak. Sebab seiring berjalannya waktu, kondisi keuangan Jiwasraya semakin parah. Namun demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk menyelamatkan dana nasabah dengan berbagai opsi yang tengah ditempuh. Berpindahnya polis nasabah Jiwasraya ke perusahaan baru itu turut diikuti penyesuaian manfaat nilai bunga polis. Dari yang sebelumnya manfaat nilai bunga polis para nasabah sebesar 12-15% menjadi sebesar 6-7%. Selanjutnya, untuk memastikan liabilitas dan aset Nusantara Life dapat imbang dan terjaga baik penyertaan modal negara (PMN) yang dibutuhkan bisa cair pada 2021.

Berdasarkan data yang dipaparkan kepada Komisi VI DPR, nilai aset Jiwasraya turun dari Rp 23 triliun pada tahun 2018, menjadi sebesar Rp 18 triliun pada 2019. Kemudian kembali merosot menjadi sebesar Rp 17 triliun pada Mei 2020. Penurunan diperparah karena mayoritas aset tidak likuid dan berkualitas buruk. Dari aspek liabilitas, kewajiban pada polis tradisional mencapai Rp 36,4 triliun dan polis JS Saving Plan sebesar 16,5 triliun. Dengan begitu, perseroan memiliki kewajiban sebesar 52,9 triliun. Pada saat yang sama, rasio risk based capital (RBC) perseroan bahkan tercatat tembus negatif 1.907%, jauh dari ketentuan yang dipatok Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120%. Tiko mengatakan, kondisi aset yang berkualitas buruk dan pengelolaan produk yang tidak optimal, membuat Jiwasraya memiliki negatif ekuitas sebesar Rp 35,9 triliun. Total gagal bayar klaim (utang klaim) Jiwasraya hingga Mei 2020 mencapai Rp 18 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menyampaikan, saat ini bisnis perseroan tetap masih berjalan. Terutama penerimaan premi reguler dari produk tradisional segmen kumpulan. Kemudian, terdapat bisnis baru berupa produk unit link juga masih berjalan. Dia juga mengatakan, restrukturisasi yang dilakukan tidak memengaruhi bisnis dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) Jiwasraya. Sebab, bisnis dana pensiun itu memiliki lembaga yang terpisah dari bisnis asuransi. Hexana mengungkapkan, saat ini Jiwasraya tidak begitu agresif dan hanya mengandalkan bisnis dari nasabah yang ada. Hal tersebut juga yang membuat sampai saat ini Jiwasraya masih bisa tetap beroperasi. Pada saat yang sama, perseroan fokus meramu dan menjalankan proses restrukturisasi.

Pemerintah mendorong kemunculan perusahaan rintisan digital lokal yang menjual produk dalam negeri serta dimiliki dan dijalankan warga Indonesia. Keberadaan usaha rintisan digital semacam ini diyakini dapat mempercepat pemulihan industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Dalam peluncuran program Baparekraf for Startup (BEKUP) secara dalam jaringan (daring) Pelaksana Tugas Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Josua Simanjuntak mengatakan, perusahaan rintisan digital di Indonesia masih lebih banyak yang dikuasai perusahaan asing. Penguasaan asing terutama dari kepemilikan saham, sumber daya manusia, dan produk yang dijual. Ia mencontohkan, pada 2018, nilai transaksi perdagangan secara elektronik atau e-dagang di Indonesia Rp 148 triliun. Namun, disinyalir, 90 persen dari produk yang dijual masih berupa barang impor.

Presiden Coworking Indonesia sekaligus CEO KUMPUL Faye Alund memaparkan, banyak tantangan untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bertransformasi digital. Tantangan itu, antara lain, menemukan talenta baru yang mau berinovasi, memberi bantuan pembiayaan, serta mendampingi usaha rintisan agar bertahan dan berkembang. Menurut Faye, usaha rintisan yang mestinya dikembangkan adalah usaha rintisan lokal dari tiap daerah, bukan dari investor asing. Sementara itu, Co-Founder dan Chief Marketing Officer Tiket.com Gaery Undarsa mengatakan, sektor pariwisata paling terpukul karena pertama kali terdampak pandemi dan paling terakhir pulih. Namun, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk merevitalisasi industri pariwisata menuju transformasi digital

Satu lagi calon vaksin Covid-19 memulai fase uji klinis ketiga setelah dua calon vaksin serupa melalui pengujian yang sama. Calon vaksin Covid-19 kali ini dikembangkan perusahaan asal China, Sinovac Biotech, yang akan memulai uji klinis ketiga di Brasil bulan ini setelah mendapat persetujuan lewat jalur cepat dari otoritas setempat. Sinovac menyampaikan, uji klinis akan dilakukan bersama produsen vaksin asal Brasil, Instituto Butantan.  Laman resmi Sinovac merilis hasil awal uji klinis fase kedua calon vaksin Covid-19, 13 Juni 2020. Hasilnya, calon vaksin itu berhasil menginduksi antibodi untuk menetralisasi virus korona baru setelah 14 hari pada 90 persen partisipan.

Harapannya pada akhir 2020, studi pengembangan calon vaksin Covid-19 sudah membuah kan hasil lalu bisa diproduksi hingga 100 juta dosis setahun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, ada 19 calon vaksin yang kini berada pada tahap uji klinis dan ratusan lainnya belum memasuki fase uji klinis. Kini dunia amat menantikan ketersediaan vaksin untuk menghentikan laju pandemi yang telah menginfeksi lebih dari 11,6 juta orang di dunia, membunuh lebih dari 538.000 orang, dan menghancurkan ekonomi global.

Otoritas Negara Bagian Victoria, Australia, kembali menerapkan kebijakan karantina wilayah atas lebih dari 300.000 orang di pinggiran Melbourne utara mulai Rabu (8/7) selama sebulan ke depan. Hal itu dilakukan setelah dua minggu terakhir penambahan kasus Covid-19 harian di kota terbesar kedua di Australia itu selalu mencapai dua digit. Hal ini turut di konfirmasi Menteri Negara Bagian Victoria Daniel Andrews dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam jumpa pers yang disiarkan di televisi.

Kebijakan berbagai beban atau burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka pembiayaan dampak pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional memiliki sejumlah risiko. Salah satu dampaknya adalah mendorong laju inflasi.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual mengatakan, hingga Juni lalu, tingkat inflasi tercatat masih terjaga rendah sebesar 1,96 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun kondisi ini berpotensi berbalik jika upaya pengendalian inflasi tidak dioptimalkan. 

Skema burden sharing membuat bank sentral harus mengucurkan dana jumbo dan berpotensi memicu peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemerintah harus mempercepat realisasi belanja demi mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, agar keseimbangan antara permintaan dan suplai atau konsumsi dan produksi, serta tingkat inflasi senantiasa terjaga.  

Adapun Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis sikap otoritas moneter yang turun tangan membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pembelian surat berharga negara (SBN) tak akan mengerek inflasi terlampau tinggi. 

Adapun beban utama yang akan ditanggung bank sentral adalah beban yang menyangkut kepentingan masyarakat atau public goods senilai Rp 397,5 triliun, yang meliputi belanja bidang kesehatan, perlindungan sosial, hingga dukungan kepada sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Perry mengatakan kebijakan berbagi beban juga tak akan terlampau menggerus neraca keuangan bank sentral, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Perry menjamin kebijakan berbagi beban tidak akan berpengaruh pada proses perumusan kebijakan moneter.

Pengusaha optimistis menerapkan batas tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bisa mendongkrak investasi industri farmasi. Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Indonesia Tirto Kusnadi mengatakan regulasi TKDN sudah lama ditunggu oleh pelaku industri.

Menurut Tirto, kebijakan tersebut berpeluang memperbesar minat investasi, khususnya dalam penyediaan bahan baku. Dia mengatakan secara bertahap industri dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020, penghitungan nilai TKDN produk farmasi tidak lagi menggunakan formula berbasis biaya (cost based), tapi skema processed based atau berorientasi proses, yang cocok dengan karakter industri farmasi yang mengedepankan riset berbiaya besar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan formula processed based menghargai upaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh pelaku industri farmasi. 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat selama lima tahun terakhir (2015-triwulan I 2020) realisasi investasi industri farmasi mencapai Rp 24,7 triliun. 

Pelaksana tugas Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, mengatakan saat ini 95 persen bahan baku farmasi di Indonesia masih impor. Pemasok bahan baku farmasi Indonesia adalah Cina sebesar 60 persen dan India 30 persen dengan nilai impor US$ 1,3 miliar per tahun. 

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot Tanjung berujar pemerintah masih membuka peluang investasi pada bahan baku farmasi, baik dari dalam negeri maupun asing. Menurut Yuliot, investasi bahan baku dengan tingkat impor 90 persen berpotensi sebagai substitusi impor dan juga dapat memasok kebutuhan di Asia Tenggara.

Menakar keamanan beras di dalam negeri, baik dari segi harga maupun pasokan, tak cukup hanya dengan optimisme. Ada kegawatan yang perlu diwaspadai mengenai ancaman krisis pangan. Harga acuan ekspor beras asal Thailand, salah satu negara pemasok Indonesia saat dibutuhkan, tercatat menyentuh US$505—US$533 per ton pada pertengahan Juni lalu, yang dipicu kecemasan pasar akan pasokan yang berkurang dan menguatnya nilai baht.

Proyeksi yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun memperlihatkan bahwa produksi beras pada musim 2019/2020 bakal turun menjadi 500,8 juta ton dibandingkan dengan capaian pada 2018/2019 sebesar 506,3 juta ton. Di Indonesia, dengan harga beras yang cenderung lebih tinggi daripada harga internasional, beras medium di tingkat penggilingan terpantau sempat menyentuh level tertinggi pada Maret lalu, yakni Rp9.827 per kilogram (kg) sebelum perlahan turun menjadi Rp9.445 pada Juni lalu. 

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengemukakan harga beras kualitas premium cenderung stabil sesuai harga eceran tertinggi menyusul besarnya serapan beras lewat program bantuan sosial. 

Dalam pandangan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santoso, harga beras di Indonesia cenderung memperlihatkan tren anomali. Harga beras di tingkat konsumen memang memperlihatkan tren kenaikan. Namun di level petani justru terus menurun sejak November lalu. 

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengemukakan potensi krisis pangan kala pandemi lebih banyak dipicu menurunnya akses pangan, karena hilangnya sumber penghasilan. Kondisi ini membuat angka kemiskinan meningkat, sehingga permintaan anjlok. 

Namun, Bulog optimistis dapat terus menjalankan peran stabilisasi harga dengan cadangan beras pemerintah yang saat ini dikelola.

Peningkatan kapasitas giling pabrik gula di Jawa Timur tahun ini tidak dibarengi dengan kesiapan areal tanam lahan tebu sebagai bahan baku. Problematika komoditas tebu sebagai bahan baku utama gula seakan tiada habisnya. Dari tahun ke tahun produksi tebu menurun seiring dengan adanya alih fungsi lahan, penurunan nilai ekonomi dan kini justru muncul persoalan akibat bertambahnya pabrik gula (PG) baru. Berdasarkan Permentan No. 29/2016 disebutkan bahwa usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan) harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekuranganya bisa dipenuhi dari perkebunan rakyat melalui kemitraan. 

Kepala Dinas Perkebunan Jatim Karyadi mengakui sejauh ini kehadiran PG baru belum diiringi dengan persiapan areal tanaman tebu sehingga pasokan tanaman ini menjadi terbatas di saat kapasitas produksi PG meningkat. Karyadi menambahkan pihaknya berencana melakukan sinergi on farm (kebun) dan off farm (pabrik) melalui pendampingan sejak H-32 musim giling. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Jawa Timur, produksi gula nasional pada 2019 sebesar 2,22 juta ton, sedangkan total konsumsi gula rumah tangga mencapai 2,78 juta ton sehingga mengalami defisit 554.955 ton. Karyadi menambahkan, masalah lain yang memengaruhi minat petani untuk menanam tebu adalah harga patokan petani (HPP). Hanya saja, regulasi HPP diatur oleh pemerintah pusat sehingga pemda tidak bisa mengendalikan. 

Sekjen Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Nur Khabsyin mengatakan kondisi harga gula petani saat ini Rp10.200/kg, padahal hasil kajian lapangan APTRI, rata-rata biaya produksi sudah mencapai Rp12.722/kg. 

Direktur PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Dwi Satriyo Annurogo mengungkapkan dalam musim giling tahun ini industri gula mengalami kendala yakni kekurangan pasokan bahan baku tebu sehingga ada kompetisi dalam perolehan bahan baku antarindustri gula nasional. Dia menjelaskan yang terjadi sekarang tebu petani ditebang dan dikirim langsung ke pabrik gula yang berani membayar harga lebih tinggi. Penebangan pun tidak memperhitungkan tingkat kemasakan tebu, serta pengiriman tebu yang di luar area binaan PG. 

Dibukanya blokir Netflix oleh Telkom bakal ditindaklanjuti dengan upaya menggaet investasi operator tayangan streaming asing lainnya agar kompetisi bisnis video on demand di Tanah Air makin sehat dalam jangka panjang.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menjabarkan manuver ‘buka blokir’ oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. berpotensi menguatkan dominasi Netflix dalam pasar layanan video on demand (VoD) di Indonesia. 

Senada, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengungkapkan operator telekomunikasi di Tanah Air perlu memperluas kemitraan dengan lebih banyak penyedia layanan VoD, sehingga masyarakat memiliki ragam pilihan tayangan dan berefek pada sehatnya iklim bisnis video streaming. 

Lebih lanjut, Heru menilai dibukanya blokir Netflix oleh Telkom memberikan dua implikasi terhadap ekosistem bisnis VoD di Tanah Air, yaitu Indonesia bakal kian menjadi pasar terbuka untuk pemasaran produk film atau tayangan asing, dan industri kreatif domestik pun memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di platform VoD asing guna menjangkau pangsa audiens yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri. 

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo menyatakan terkait dengan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia, Arif berharap Netflix dapat lebih berperan dalam kemajuan industri kreatif—khususnya perfilman nasional—dengan memperbanyak produksi dan penayangan konten lokal. 

Vice President Director, PT Hutchison 3 Indonesia M. Danny Buldansyah menambahkan dibukanya blokir Netflix oleh Telkom adalah langkah yang baik bagi industri telekomunikasi Indonesia. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana menyesuaikan kebutuhan pelanggan untuk mengakses layanan streaming tertentu. Danny mengungkapkan saat ini Tri sudah menggandeng Amazon Prime, Klikfilm, Viu, Netflix, dan masih banyak lainnya. 

Setali tiga uang, Group Head Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih berpendapat bisnis VoD memiliki potensi yang besar untuk menjadi pendorong pendapatan layanan data perseroan. 

Selain itu, pendapatan streaming Netflix dari Indonesia pada tahun ini diperkirakan mencapai US$76,63 juta atau sekitar Rp1,1 triliun. Dengan demikian, setoran PPN dari Netflix ditaksir mencapai sekitar Rp110 miliar. 

Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyarankan operator harus menjaga kontrak dari penyedia layanan atau Service Level Agreement (LSA) dari VoD dengan mulai membuat paket-paket penjualan yang menarik, serta membuat jaringan distribusi konten atau content data network (CDN) yang dapat menggaet pelanggan.

Pemangkasan pajak penghasilan (PPh) badan menjadi tren global dalam 2 dekade terakhir. Hal itu tecermin dalam laporan terbaru yang dirilis oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Dalam publikasi yang dirilis kemarin, OECD mencatat bahwa rata-rata pajak korporasi untuk seluruh yurisdiksi adalah 20,6% pada 2020. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 20,7% dan 28,0% pada 2000. Jika membandingkan tarif pajak perusahaan antara 2000—2020, sebanyak 88 yurisdiksi memiliki tarif pajak yang lebih rendah pada 2018, 15 yurisdiksi memiliki tarif pajak yang sama, dan 6 yurisdiksi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. 

Dalam laporannya, OECD juga menunjukkan bahwa PPh badan masih menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah di seluruh dunia dengan rata-rata 14,6% dari total pendapatan pajak di 93 yurisdiksi pada 2017, dibandingkan dengan 12,1% pada 2000. 

Tren penurunan pajak korporasi ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang akan memangkas tarif PPh badan. Namun, bagi Indonesia kebijakan ini memiliki konsekuensi yang berat mengingat PPh badan cukup signifikan dalam struktur pajak nasional. 

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, saat ini struktur pajak di Indonesia masih bergantung pada pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPh perusahaan yang berkontribusi sekitar 50%—60%. Menurutnya, untuk kasus Indonesia, proporsi pajak badan sudah cukup baik. Hanya saja, dengan tantangan seperti saat ini ketika terjadi pelemahan ekonomi akibat Covid-19, seyogianya pemerintah mulai mencari sumber penerima pajak dari pos lain, salah satunya pajak orang pribadi nonkaryawan. Apalagi, jika melihat proporsinya, sumbangan PPh pribadi terhadap total penerimaan PPh hanya berada di kisaran 1%—2%. Artinya, potensi untuk menggali pajak dari pos ini masih relatif besar. Selain wajib pajak di luar negeri, kata Yusuf, perkembangan zaman berpotensi memunculkan profesi-profesi yang tidak terkategorikam sebagai karyawan, misalnya wajib pajak yang mendapatkan penghasilan melalui media sosial. 

Penjualan Mobil domestik mulai bangkit pada Juni 2020 dibandingkan bulan sebelumnya, terlihat dari lonjakan tiga pemain besar, Toyota, Honda, dan Daihatsu. Meski begitu, akumulasi penjualan mobil per Juni 2020 masih turun, seiring koreksi penjualan yang sangat tajam pada April dan mei, seiring berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah dan aksi beberapa pabrikan menutup sementara pabrik. Per Juni 2020, penjualan mobil secara wholesales (pengiriman mobil ke dealer) sekitar 260 ribu unit, turun 46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun penjualan mobil secara ritel 290ribu unit, turun 42% dari 2019.