Presiden Joko Widodo mengaku senang dengan masuknya tujuh investor untuk berbisnis di Indonesia. Ketujuh investor asing tersebut akan merelokasi pabrik mereka dari China ke Indonesia. Ketujuh investor tersebut antara lain adalah PT Meiloon Technology Indonesia, PT Sagami Indonesia, PT CDS Asia (Alpan), PT Kenda Ruber Indonesia, PT Denso Indonesia, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, PT LG Electronics Indonesia. Presiden memerintahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar memberikan pelayanan dan mengejar komitmen investasi mereka.  

Pada kesempatan yang sama Kepala BKPM menyampaikan, total keseluruhan nilai investasi dari tujuh perusahaan tersebut sebesar US$ 850 juta atau sekitar Rp 11,9 triliun. Sementara, potensi penyerapan tenaga kerja hingga 30.000 orang. Selain itu, menurut kepala BKPM selain tujuh perusahaan tersebut, masih ada 17 investor lain yang telah menyampaikan minatnya untuk melakukan relokasi atau diversifikasi industrinya ke Indonesia. Salah satunya yaitu investor asal Korea Selatan yakni LG Chemicals yang menyampaikan komitmennya akan membangun industry baterai kendaraan terintegrasi dengan smelter. Rencana nilai investasi LG Chemicals diperkirakan US$ 9,8 Miliar dan menyerap 14.000 tenaga kerja.

Badan Pusat Statisti (BPS) mencatat, Inflasi Juni 2020 sebesar 0,18% inflasi ini lebih tinggi dibandingkan inflasi pada Ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei, yang masing-masing 0,08% dan 0,07%. Kepala BPS menyatakan, pola pergerakan inflasi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.  Tahun-tahun sebelumnya puncak inflasi terjadi pada Ramadan dan Idul Fitri. Hal ini tidak terjadi ditahun ini, karena Ramadan dan Idul Fitri ada pandemi Covid -19 sehingga inflasi flat. Baru naik lagi di bulan Juni 2020. Kenaikan inflasi tersebut lantaran kenaikan harga daging ayam ras dengan andil inflasi 0,14% serta telur ayam ras dengan andil 0,04% . Selain itu, peningkatan tarif angkutan udara yang memberi andil inflasi 0,02% juga tarif angkutan antarkota dan kendaraan roda dua online yang masing-masing memberi andil inflasi sebesar 0,01%. Pada kelompok pengeluaran Kesehatan juga masih mencatatkan inflasi 0,13%, meski mulai menurun dari bulan sebelumnya yang tercatat 0,27% .   Disisi lain, ada juga beberapa komoditas yang menjadi penghambat inflasi, yakni bawang putih dengan andil deflasi 0,04% cabai merah 0,03% serta bumbu-bumbuan seperti cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir dengan andil deflasi 0,01%.  Dengan pergerakan tersebut, inflasi tahun kalender sebesar 1,09% year to date (ytd). Sementara inflasi tahunan bergerak di level 1,96% year on year (yoy).

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, kenaikan inflasi Juni dipengaruhi oleh relaksasi kebijakan PSBB yang dilakukan sejumlah daerah. Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi mengatakan, inflasi Juni disebabkan oleh tekanan dari sisi supply terutama terkait dengan transportasi dan distribusi beberapa komoditas yang terganggu karena pembatasan mobilitas orang dan barang antar provinsi.

Relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di fase transisi new normal pandemi korona (Covid-19) menjadi angin segar bagi bisnis perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebutkan, tingkat okupansi hotel di daerah penyangga DKI Jakarta mulai mengalami peningkatan sekitar 30% pada akhir pekan setelah pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru.  Namun Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran menilai, kenaikan saat ini belum dapat memperbaiki kinerja sector perhotelan secara keseluruhan. PHRI masih meragukan sector perhotelan dapat pulih dengan cepat karena okupansi di hari biasa masih rendah. Okupansi pertemuan-pertemuan bisnis saat ini sama sekali tidak bergerak. Kalau hanya mengandalkan orang liburan, PHRI tidak yakin tingkat okupansi bakal lebih tinggi. Bahkan rata-rata okupansi 20%-30% itu sudah sangat tinggi untuk pencapaian saat ini.

Bank Dunia (World Bank) per 1 Juli 2020 menaikan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Kenaikan status tersebut diberikan Bank Dunia berdasarkan penilaian terhadap indicator terkini Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian itu, Bank Dunia menyatakan pendapatan nasional bruto atau Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi US$ 4050 dari sebelumnya US$ 3840.

Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam empat kategori. Pertama, low income dengan GNI perkapita kurang dari US$ 1.035, Kedua , lower middle income sebesar US$ 1036 hingga US$ 4045. Ketiga , upper middle income sebesar US$ 4046 hingga US$ 12.535. Keempat, high income atau negara kaya yakni lebih dari US$ 12.535. World Bank menggunakan klasifikasi tersebut sebagai salah satu factor untuk menentukan sebuah negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk harga pinjaman (loan pricing).

Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia - Australia (IA-CEPA) resmi berlaku, Minggu (5/7) kemarin. Pelaku usaha Indonesia bisa langsung memanfaatkan perjanjian tersebut. Salah satu keuntungan bagi Indonesia adalah bea masuk produk Indonesia ke Australia dihapus. Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini  menyampaikan atas fasilitas yang diperoleh Indonesia, Australia juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas setara. Hanya saja tidak seluruh produk Australia akan mendapat pembebasan tarif. Pembebasan tarif bagi produk Australia juga diyakini dapat menjadi perbaikan bagi industri Indonesia. Pasalnya Australia banyak menyediakan bahan baku bagi industri makanan dan olahan seperti gandum, gula, daging sapi, dan buah subtropik. Pembebasan tarif dapat menurunkan harga bahan baku. Sehingga nantinya produk Indonesia dapat memiliki nilai saing untuk pasar ekspor.

DPR resmi menyetujui atas bagi beban (burden sharing) antara pemerintah dengan Bank Indonesia dalam pembiayaan penaganan pandemi korona. Pembagian beban ini menjadi kekhawatiran investor atas ancaman inflasi kedepan serta efeknya bagi independensi bank sentral lantaran terlampau jauh ikut menanggung beban negara. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencoba menepis kekhawatiran itu dengan menegaskan bahwa skema bagi beban hanya akan berlaku di tahun 2020 saja. Menkeu berjanji, pemerintah Bersama BI akan tetap menjaga independensi sesuai fungsi dan tugas serta melakukan kebijakan burden sharing secara transparan. Pembagian beban dilakukan atas penerbitan surat utang dan suku bunga surat utang untuk mendanai pandemi, utamanya untuk kebutuhan layanan public (public goods) dan kebutuhan non public goods dengan pandanaan Rp 903,46 Triliun. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan burden sharing ini tidak akan membebani neraca keuangan bank sentral. Selain itu, beliau juga memastikan kesepakatan burden sharing dengan pemerintah tidak akan mempengaruhi BI dalam merumuskan dan merespon kebijakan moneter kedepan.

Pemerintah sedang menyiapkan perusahaan baru menggantikan Jiwasraya yang bernama Nusantara Life. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, pembentukan Nusantara Life masih dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nusantara Life akan menjadi perusahaan yang membawa polis-polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi. Para nasabah Jiwasraya termasuk pemegang polis JS Saving Plan, akan ditawari ikut masuk dalam Nusantara Life. Jika pemegang polis setuju dengan skema restrukturisasi, mereka akan diajak negosiasi Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Targetnya negosiasi kelar Desember 2021.

Hasil restrukturisasi itu memang membutuhkan dukungan PMN supaya liabilitas dan asset seimbang. Sebab, Jiwasraya tak mungkin bertahan dengan ekuitas negative sekitar Rp 35,9 Triliun. Untuk kebutuhan PMN masih dibahas dengan Komisi VI dan XI DPR. Dana itu akan digunakan untuk restrukturisasi polis supaya Nusantara Life tak mengalamai masalah yang sama seperti Jiwasraya.

Rencana Royal Dutch Shell Plc (Shell) untuk mundur dari Proyek Gas Abadi di Blok Masela masih bergulir. Kabar terakhir, satuan kerja khusus pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mewakili pemerintah mengharapkan hak partisipasi sebesar 35% di Blok Masela itu tidak mundur. Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurachman menyayangkan rencana Shell yang hedak hengkang dari proyek yang memiliki nilai investasi mencapai US$ 19,8 Miliar tersebut.  Shell tidak mengungkapkan alasan selain kondisi arus kas yang tertekan. SKK Migas mengharapkan proses diskusi diantara kedua belah pihak dapat rampung pada tahun ini demi memastikan proyek Blok Masela dapat tetap berjalan.

Penanganan krisis akibat pandemi corona atau Covid-19 bisa jadi akan menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Faktanya, bauran kebijakan fiskal dan moneter laiknya satu tarikan napas yang sulit dipisahkan. Ini pula yang nampak saat proses fit and propert test tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, pengganti Erwin Riyanto yang habis masa tugasnya Juni lalu. Ketiga orang calon yang juga merupakan petinggi di BI seiya sekata untuk memperkuat peran BI dalam revisi UU BI yang kini menjadi prioritas program legislasi nasional atau Prolegnas tahun ini. Targetnya, pasca omnibus law kelar, parlemen akan mengebut pembahasan revisi UU BI. Lantas, penguatan apa yang belum ada dalam UU BI yang ada saat ini.

Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 77/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 juga menegaskan keinginan pemerintah dalam revisi UU BI. Menkeu menyebut, urgensi revisi UU BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, bisa mendongkrak APBN, kesejahteraan masyarakat lewat kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran. 

Ekonom Institut Kajian Strategis Eric Sugandi menilai pemerintah lebih baik fokus ke penanganan pandemi korona ketimbang memprioritaskan urusan lain. Meski begitu, kata dia, kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial memang tumpang tindih.

Wacana penghapusan premium dan pertalite demi mengurangi emisi gas buang , sudah merebak. Para produsen kendaraan memastikan siap menghadapi kemungkinan tersebut. Namun akhirnya, keputusan kebijakan tersebut berada di tangan pemerintah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga belum bisa banyak berkomentar. Sebab, penghapusan premium dan pertalite masih berupa wacana, realisasinya pun memerlukan kesepakatan antara pemerintah dan pertamina.

Anggota komite BPH Migas Henry Achmad berpendapat, wacana tersebut masuk akal. Pasalnya premium tak lagi sesuai performa kendaraan dan tak ramah lingkungan. Maka Pertamina harus mengedukasi public. Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi berharap, di sisi lain Pertamina juga harus siap dengan pasokan BBM beroktan tinggi standar Euro IV dan Euro V. Karena kilang mereka saat ini rata-rata hanya menghasilkan BBM standar Euro II. Jangan sampai wacana tersebut malah membuat Indonesia Impor.