Relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi katalis bagi PT Astra International Tbk (ASII) bagi penjualan otomotif mulai membaik Juni 2020 demikian harapan Head of Investor Relations Astra International Tira Ardianti. Meski begitu, Tira memprediksi tahun ini, pasar mobil akan turun sekitar 40% hingga 45%. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil Grup Astra yang biasanya menguasai hampir separuh pasar mobil nasional, kini menyusut mencapai 31% dari sebelumnya berada di level 48% pada April lalu sedangkan pada bulan Mei tahun lalu menguasai 54%. Namun, kalau dihitung sejak awal tahun pangsa pasar Astra sebetulnya masih meningkat. Pada periode januari-Mei 2020, Astra menjual total 134.649 unit mobil, tidak termasuk LCGC atau setara 54.2% total penjualan mobil domestic.

Djony Bunarto Tjondro, Presiden Direktur Astra International menjelaskan bahwa bisnis kendaraan bermotor merupakan lini yang langsung terkena dampak Covid-19. Segmen unit kendaraan bermotor roda dua dan roda empat menyumbang sekitar 40% hingga 50% terhadap total pendapatan ASII. Sampal Mei 2020, Djony memaparkan bahwa penjualan kendaraan bermotor masih lesu. Catatan Djony, penjualan kendaraan bermotor hanya 17.000 secara retail namun pada bulan Juni cukup baik. Seiring dengan itu, kata Djony, Astra juga sudah menerapkan sejumlah strategi guna memastikan keberlangsungan usaha. Salah satunya dengan disiplin dalam mengelola finansial. Misalnya merevisi alokasi belanja modal untuk tahun ini menjadi Rp 11 triliun dari semula mencapai Rp 25 triliun dengan prioritas belanja modal di sektor otomotif, alat berat, dan infrastruktur.

Maximilianus Nico Demus, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilarmas Investindo menilal, penjualan otomotif ASI pada semester Ii tahun ini berpotensi bisa membalk seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Meski begitu, kata Nico, Kinerja Astra bakal maksimal bila penyebaran Covid-19 dalam negeri bisa dikendalikan sayangnya sampai saat ini masih terus merangkak nalk. Meski bisnis utama ASII babak belur akibat Covid-19. Nico melihat Astra International memiliki diversifikasi usaha yang kuat apalagi kondisi finansial mempunyai ketahanan likuiditas cukup baik. la merekomendasikan pelaku pasar untuk membeli (buy) saham ASII dengan target harga Rp 5050. Pada akhir perdagangan Rabu (8/7), harga saham ASII menguat 1.66% ke level Rp 4910 per saham.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) resmi berkolaborasi dengan penyedia layanan video on demand (VOD) Netflix. Vice President Corporate Communication TELKOM Arif Prabowo menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk apresiasi Telkom atas Netflix yang berkomitmen untuk mengikuti sejumlah penyesuaian untuk pasar Indonesia. Penyesuaian yang dimaksud antara lain kode pengaturan mandiri untuk VOD dengan standar permintaan di ASEAN, mendukung konten lokal serta bersedia mematuhi peraturan perpajakan digital yang baru. Dengan kemitraan ini, TLKM dapat menambah daya tarik bagi calon pelanggan baik Telkomsel maupun IndiHome. Namun, Arif belum bersedia mengungkapkan lebih lanjut potensi kerjasama lanjutan setelah kolaborasi keduanya.

Etta Rusdiana Putra, analis Kresna Sekuritas menjelaskan, kerjasama tersebut akan berdampak positif bagi TLKM. Etta menambahkan dari segi tarif, Netflix menawarkan harga paling murah yakni Rp 49.000 untuk mobile. Termahal, tarifnya Rp 169.000 untuk layanan premium. Sedangkan tarif indihome rata-rata tarifnya Rp 320.000 per bulan. Dia menyimpulkan kerjasama keduanya akan membuat TLKM mampu mengakselerasi trafik data dan keunggulan kompetitifnya. Dia mempertahankan rekomendasi buy dengan target harga RP 4.950 per saham dan harga tersebut memiliki potensi kenaikan atau upside sekitar 58%. Kemarin harga saham TLKM naik 30 poin ke level Rp 3.150 per saham.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (Indonesia E-Commerce Association/IdEa) mengusulkan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dijual melalui e-commerce tak dijadikan objek pajak pertambahan nilai (PPN). Sebab, penjualan UMKM tengah terpukul pandemi Covid-19. Ketua IdEa Ignatius Untung menuturkan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 merupakan langkah awal yang tepat untuk mengenakan pajak digital. Sebab, selama ini, pelaku usaha digital yang berkantor di luar negeri sekadar menjadikan Indonesia pasar. Namun, sebaiknya produk UMKM tidak dijadikan objek pajak di tengah Covid-19. Apabila pemerintah mengenakan pajak untuk produk yang dijual di e-commerce, seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, sedangkan produk yang dijual di media sosial tidak dikenakan pajak, penjual akan beralih ke media social.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta, pemerintah bergerak lebih cepat dan nyata mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku UMKM yang terdampak berat pandemi Covid-19. Langkah penyelamatan UMKM mendesak dilakukan, karena kelompok usaha yang menjadi penyedia lapangan kerja terbesar dan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar serta penyeimbang struktur ekonomi ini tengah dalam kondisi kritis dan rentan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat yang terjun ke sektor UMKM meningkat pesat sehingga mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Pada 2010, jumlah pelaku usaha kelompok ini mencapai 52,8 juta unit, lalu naik menjadi 59,3 juta pada 2015, dan naik lagi menjadi 64,2 juta unit pada 2018, baik yang tercatat sebagai badan usaha formal maupun informal. Sektor UMKM juga berperan penting dalam pembentukan PDB, karena kontribusinya mencapai 61,07%. Sumbangan terhadap investasi juga tinggi, 60,42%, sedangkan kontribusi terhadap ekspor sekitar 14,37%.

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mencari mitra strategis yang berminat mengakuisisi pabrik peleburan baja tanur tinggi atau blast furnace milik perseroan. Krakatau Steel telah melayangkan surat penawaran ke perusahaan baja asing, seperti Nippon Steel dan Pohang Iron and Steel Company (Posco). Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, pihaknya mencari mitra strategis yang ingin mengambil alih blast furnace. Perseroan sebelumnya telah menghentikan operasional pabrik tersebut sejak 5 Desember 2019 lantaran dinilai tidak mampu menghasilkan baja dengan harga bersaing atau tidak efisien.

Sebagai informasi, Krakatau Steel meresmikan blast furnace pada Desember 2018, yang kemudian disusul oleh produksi baja komersial berupa hot rolled coil (HRC) pada September 2019. Investasi pabrik ini juga dinilai sebagai salah satu yang menyumbang cukup besar terhadap total beban utang investasi perseroan. Sebelum penyetopan operasional blast furnace, pernah muncul polemik dari Komisaris Independen Krakatau Steel, Roy Edison Maningkas, yang sempat mengajukan surat pengunduran diri pada Juli 2019. Melalui suratnya, dia menyatakan dissenting opinion atas proyek blast furnace. Ketika itu, dia menyatakan investasi pabrik membengkak menjadi Rp 10 triliun dari semula Rp 7 triliun. Kontraktor pelaksana proyek blast furnace adalah konsorsium Capital Engineering & Research Incorporation Ltd (MCCCERI) dan ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation (MCC-ACRE) dari Tiongkok, serta PT Krakatau Engineering. 

Perseroan membukukan laba bersih US$ 74,1 juta pada kuartal I-2020, setelah mengalami kerugian selama delapan tahun terakhir. Hal ini dikarenakan perseroan berhasil menurunkan belanja operasional menjadi US$ 15 juta dari sebelumnya US$ 33 juta per bulan. Silmy menjelaskan, perseroan memerlukan dana talangan sebesar Rp 3 triliun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan menggerakkan industri hilir baja, melalui relaksasi pembayaran konsumen. Saat ini, Krakatau Steel bisa fokus pada kegiatan operasionalnya, setelah perseroan meraih kesekapatan dengan 10 kreditur dalam proses restrukturisasi utang senilai US$ 2 miliar pada Januari lalu.  Aksi ini dinilai mampu memberikan penghematan hingga US$ 685 juta dalam periode sembilan tahun ke depan. Krakatau Steel telah berhasil melakukan penghematan biaya sebesar US$ 130 juta pada kuartal I-2020. Meskipun demikian, kondisi pada kuartal II-2020 diperkirakan berbeda karena kondisi pasar baja yang melemah sampai sekitar 50% akibat dari kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Melemahnya perekonomian nasional telah berdampak pada industri baja, yang jika berlanjut bisa berdampak pada kinerja perseroan selama 2020.

Bisnis penerbangan merupakan salah satu sector yang paling terpukul akibat pandemic korona (Covid-19). PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sudah kehilangan 90% penumpang sejak masa pandemic. 70% pesawat Garuda tidak terbang, hanya parker tanpa operasi (grounded). Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra menyebutkan, segmen bisnis kargo saat ini menjadi solusi untuk menopang sekitar 30%-40% bisnis Garuda. Menurutnya saat ini momentum untuk menggenjot bisnis kargo karena pertumbuhan year on year sampai 200%. Menurut beliau, bisnis penerbangan dapat pulih paling cepat tahun 2022. Bahkan ada yang memprediksi di tahun 2023.

Garuda Indonesia tidak akan kuat menanggung beban apabila hingga tahun 2021 kapasitas penumpang sebesar 50%. Kini dengan ijin pemerintah, pesawat – pesawat Garuda Indonesia diubah untuk segmen kargo termasuk kabin penumpang. Selain bisnis kargo, Irfan berharap pada penumpang luar negeri yang masuk Indonesia untuk berlibur pasca pandemic ini.

Penerimaan pajak sepanjang semester I-2020 turun 12%. Hasil ini lebih buruk dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu) sepanjang semester I-2020 penerimaan pajak mencapai Rp 531,8 triliun atau terkoreksi 12% year on year (yoy) dari periode serupa tahun lalu yang mencapai Rp 604,3 triliun. Adapun, realisasi penerimaan pajak semester I-2020 sudah mencapai 44,3% dari target penerimaan akhir tahun 2020 sebesar Rp 1.198,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada empat penyebab penerimaan pajak di semester I-2020 kontraksi. Pertama, tekanan aktivitas usaha akibat pembatasan sosial pada kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada kontraksi penerimaan pajak. Kedua, dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif pajak terlihat pada pertumbuhan negatif pada hampir seluruh jenis penerimaan pajak. Ketiga, kontraksi juga terlihat pada setoran pajak dari sektor utama perekonomian sebagai dampak perlambatan ekonomi dan turunnya harga komoditas. Keempat, insentif fiskal Covid-19 dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mulai dimanfaatkan dan juga adanya restitusi pajak yang dipercepat turut memengaruhi rendahnya penerimaan pajak pada semester I-2020.

 Pengamat pajak DDTC Darussalam tidak yakin target penerimaan pajak tahun ini bisa tercapai setelah melihat hasil di paruh pertama tahun ini. Apalagi upaya perbaikan ekonomi lewat insentif masih terus berlangsung sampai akhir tahun ini. Meski begitu, ia melihat ada bidang usaha yang mulai menunjukkan kinerja dan bisa jadi penopang penerimaan pajak di akhir tahun ini yakni industri pengolahan dan pergudangan.

Kejaksaan Agung memenuhi janjinya untuk mengumumkan daftar tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penempatan dana investasi milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Setelah sempat tertunda dua kali, deretan tersangka disampaikan pada Kamis (25/6). 

Berbeda dari sebelumnya, daftar tersangka yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kali ini berasal dari korporasi. Hanya satu nama tersangka nonkorporasi yang ditetapkan, yakni pejabat selevel direktur di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisial FH. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total perusahaan Manajer Investasi (MI) di Indonesia sebanyak 97 perusahaan dengan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau dana kelolaan mencapai Rp474,2 triliun hingga Mei 2020. 

Berdasarkan informasi dari Sumber Berita, perusahaan MI yang disangka Kejagung itu beberapa di antaranya diduga terafiliasi dengan kelompok bisnis besar di industri keuangan Tanah Air dan beberapa Partai Politik Besar. 

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono, ke-13 perusahaan itu berkontribusi merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp12,157 triliun dari total keseluruhan kerugian Rp16,81 triliun pada kasus korupsi di Jiwasraya. Perusahaan yang dijadikan tersangka akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sementara itu, pejabat dari OJK dikenakan pasal tindak pidana korupsi. 

Ketua Dewan Presidium Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) Hari Mulyanto mengatakan, asosiasi menghargai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangka 13 perusahaan MI pada kasus korupsi Jiwasraya. 

Head of Market Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana menilai, terseretnya 13 MI dalam kasus korupsi di Jiwasraya tak akan memberikan dampak yang signifikan ke pasar modal. Namun, hal itu dapat memberikan dampak psikologis kepada para nasabah reksa dana. 

Di sisi lain, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengharapkan penegakan hukum kasus Jiwasraya dapat membantu kembalinya aset perseroan untuk mendorong upaya penyehatan keuangan. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan apa yang dilakukan oleh Kejagung bisa membuat semua hal yang terjadi di Jiwasraya lebih jelas. Menurutnya, jika aset-aset tersebut bisa kembali ke pemerintah, pengelolaannya kemudian bisa dimanfaatkan untuk membayar tunggakan klaim yang saat ini masih sebesar Rp16,3 triliun.

Masa depan maskapai penerbangan regional murah AirAsia dipandang sangat meragukan, karena turunnya permintaan untuk melakukan perjalanan udara akibat pandemi virus corona. Akibatnya harga saham maskapai yang berkantor pusat di Sepang, Malaysia itu anjlok 18% pada Rabu (8/7). Auditor Ernst and Young menyampaikan pada Selasa (7/7) bahwa aturan pembatasan perjalanan dan perbatasan yang diterapkan negara-negara di seluruh dunia telah menyebabkan penurunan signifikan atas permintaan perjalanan udara. Hal ini kemudian berdampak pada kinerja keuangan dan arus kas grup.

Pembukaan bioskop di seluruh Indonesia pada 29 Juli 2020 memerlukan persiapan yang matang. Pembahasan panduan teknis protokol kesehatan baru akan dibahas pada tanggal 10 Juli 2020. Namun, masing-masing pengelola bioskop wajib memperhatikan arahan pemerintah daerah sebelum membuka bioskop. Dewan ketua pengurus pusat Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) yang mewakili pengusaha bioskop Cinema XXI, CGV, CInepolis, Dakota Cinema, Platinum dan New Star CIneplex Djonny Syaruddin berharap pada tanggal 29 Juli 2020, 60%-70% dari total bioskop yang ada di Indonesia sudah bisa buka kembali.

Demam sepeda selama masa pandemi Covid-19 mendongkrak penjualan dan harga jual berbagai jenis sepeda. Sebagai contoh di pusat perbelanjaan di kawasan Gelora Jakarta Pusat terdapat bagian sepeda yang dijual Rp 10 juta per paket.