Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia - Australia (IA-CEPA) resmi berlaku, Minggu (5/7) kemarin. Pelaku usaha Indonesia bisa langsung memanfaatkan perjanjian tersebut. Salah satu keuntungan bagi Indonesia adalah bea masuk produk Indonesia ke Australia dihapus. Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini  menyampaikan atas fasilitas yang diperoleh Indonesia, Australia juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas setara. Hanya saja tidak seluruh produk Australia akan mendapat pembebasan tarif. Pembebasan tarif bagi produk Australia juga diyakini dapat menjadi perbaikan bagi industri Indonesia. Pasalnya Australia banyak menyediakan bahan baku bagi industri makanan dan olahan seperti gandum, gula, daging sapi, dan buah subtropik. Pembebasan tarif dapat menurunkan harga bahan baku. Sehingga nantinya produk Indonesia dapat memiliki nilai saing untuk pasar ekspor.

DPR resmi menyetujui atas bagi beban (burden sharing) antara pemerintah dengan Bank Indonesia dalam pembiayaan penaganan pandemi korona. Pembagian beban ini menjadi kekhawatiran investor atas ancaman inflasi kedepan serta efeknya bagi independensi bank sentral lantaran terlampau jauh ikut menanggung beban negara. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencoba menepis kekhawatiran itu dengan menegaskan bahwa skema bagi beban hanya akan berlaku di tahun 2020 saja. Menkeu berjanji, pemerintah Bersama BI akan tetap menjaga independensi sesuai fungsi dan tugas serta melakukan kebijakan burden sharing secara transparan. Pembagian beban dilakukan atas penerbitan surat utang dan suku bunga surat utang untuk mendanai pandemi, utamanya untuk kebutuhan layanan public (public goods) dan kebutuhan non public goods dengan pandanaan Rp 903,46 Triliun. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan burden sharing ini tidak akan membebani neraca keuangan bank sentral. Selain itu, beliau juga memastikan kesepakatan burden sharing dengan pemerintah tidak akan mempengaruhi BI dalam merumuskan dan merespon kebijakan moneter kedepan.

Pemerintah sedang menyiapkan perusahaan baru menggantikan Jiwasraya yang bernama Nusantara Life. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, pembentukan Nusantara Life masih dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nusantara Life akan menjadi perusahaan yang membawa polis-polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi. Para nasabah Jiwasraya termasuk pemegang polis JS Saving Plan, akan ditawari ikut masuk dalam Nusantara Life. Jika pemegang polis setuju dengan skema restrukturisasi, mereka akan diajak negosiasi Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Targetnya negosiasi kelar Desember 2021.

Hasil restrukturisasi itu memang membutuhkan dukungan PMN supaya liabilitas dan asset seimbang. Sebab, Jiwasraya tak mungkin bertahan dengan ekuitas negative sekitar Rp 35,9 Triliun. Untuk kebutuhan PMN masih dibahas dengan Komisi VI dan XI DPR. Dana itu akan digunakan untuk restrukturisasi polis supaya Nusantara Life tak mengalamai masalah yang sama seperti Jiwasraya.

Rencana Royal Dutch Shell Plc (Shell) untuk mundur dari Proyek Gas Abadi di Blok Masela masih bergulir. Kabar terakhir, satuan kerja khusus pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mewakili pemerintah mengharapkan hak partisipasi sebesar 35% di Blok Masela itu tidak mundur. Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurachman menyayangkan rencana Shell yang hedak hengkang dari proyek yang memiliki nilai investasi mencapai US$ 19,8 Miliar tersebut.  Shell tidak mengungkapkan alasan selain kondisi arus kas yang tertekan. SKK Migas mengharapkan proses diskusi diantara kedua belah pihak dapat rampung pada tahun ini demi memastikan proyek Blok Masela dapat tetap berjalan.

Penanganan krisis akibat pandemi corona atau Covid-19 bisa jadi akan menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Faktanya, bauran kebijakan fiskal dan moneter laiknya satu tarikan napas yang sulit dipisahkan. Ini pula yang nampak saat proses fit and propert test tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, pengganti Erwin Riyanto yang habis masa tugasnya Juni lalu. Ketiga orang calon yang juga merupakan petinggi di BI seiya sekata untuk memperkuat peran BI dalam revisi UU BI yang kini menjadi prioritas program legislasi nasional atau Prolegnas tahun ini. Targetnya, pasca omnibus law kelar, parlemen akan mengebut pembahasan revisi UU BI. Lantas, penguatan apa yang belum ada dalam UU BI yang ada saat ini.

Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 77/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 juga menegaskan keinginan pemerintah dalam revisi UU BI. Menkeu menyebut, urgensi revisi UU BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, bisa mendongkrak APBN, kesejahteraan masyarakat lewat kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran. 

Ekonom Institut Kajian Strategis Eric Sugandi menilai pemerintah lebih baik fokus ke penanganan pandemi korona ketimbang memprioritaskan urusan lain. Meski begitu, kata dia, kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial memang tumpang tindih.

Wacana penghapusan premium dan pertalite demi mengurangi emisi gas buang , sudah merebak. Para produsen kendaraan memastikan siap menghadapi kemungkinan tersebut. Namun akhirnya, keputusan kebijakan tersebut berada di tangan pemerintah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga belum bisa banyak berkomentar. Sebab, penghapusan premium dan pertalite masih berupa wacana, realisasinya pun memerlukan kesepakatan antara pemerintah dan pertamina.

Anggota komite BPH Migas Henry Achmad berpendapat, wacana tersebut masuk akal. Pasalnya premium tak lagi sesuai performa kendaraan dan tak ramah lingkungan. Maka Pertamina harus mengedukasi public. Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi berharap, di sisi lain Pertamina juga harus siap dengan pasokan BBM beroktan tinggi standar Euro IV dan Euro V. Karena kilang mereka saat ini rata-rata hanya menghasilkan BBM standar Euro II. Jangan sampai wacana tersebut malah membuat Indonesia Impor.

Relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi katalis bagi PT Astra International Tbk (ASII) bagi penjualan otomotif mulai membaik Juni 2020 demikian harapan Head of Investor Relations Astra International Tira Ardianti. Meski begitu, Tira memprediksi tahun ini, pasar mobil akan turun sekitar 40% hingga 45%. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil Grup Astra yang biasanya menguasai hampir separuh pasar mobil nasional, kini menyusut mencapai 31% dari sebelumnya berada di level 48% pada April lalu sedangkan pada bulan Mei tahun lalu menguasai 54%. Namun, kalau dihitung sejak awal tahun pangsa pasar Astra sebetulnya masih meningkat. Pada periode januari-Mei 2020, Astra menjual total 134.649 unit mobil, tidak termasuk LCGC atau setara 54.2% total penjualan mobil domestic.

Djony Bunarto Tjondro, Presiden Direktur Astra International menjelaskan bahwa bisnis kendaraan bermotor merupakan lini yang langsung terkena dampak Covid-19. Segmen unit kendaraan bermotor roda dua dan roda empat menyumbang sekitar 40% hingga 50% terhadap total pendapatan ASII. Sampal Mei 2020, Djony memaparkan bahwa penjualan kendaraan bermotor masih lesu. Catatan Djony, penjualan kendaraan bermotor hanya 17.000 secara retail namun pada bulan Juni cukup baik. Seiring dengan itu, kata Djony, Astra juga sudah menerapkan sejumlah strategi guna memastikan keberlangsungan usaha. Salah satunya dengan disiplin dalam mengelola finansial. Misalnya merevisi alokasi belanja modal untuk tahun ini menjadi Rp 11 triliun dari semula mencapai Rp 25 triliun dengan prioritas belanja modal di sektor otomotif, alat berat, dan infrastruktur.

Maximilianus Nico Demus, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilarmas Investindo menilal, penjualan otomotif ASI pada semester Ii tahun ini berpotensi bisa membalk seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Meski begitu, kata Nico, Kinerja Astra bakal maksimal bila penyebaran Covid-19 dalam negeri bisa dikendalikan sayangnya sampai saat ini masih terus merangkak nalk. Meski bisnis utama ASII babak belur akibat Covid-19. Nico melihat Astra International memiliki diversifikasi usaha yang kuat apalagi kondisi finansial mempunyai ketahanan likuiditas cukup baik. la merekomendasikan pelaku pasar untuk membeli (buy) saham ASII dengan target harga Rp 5050. Pada akhir perdagangan Rabu (8/7), harga saham ASII menguat 1.66% ke level Rp 4910 per saham.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) resmi berkolaborasi dengan penyedia layanan video on demand (VOD) Netflix. Vice President Corporate Communication TELKOM Arif Prabowo menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk apresiasi Telkom atas Netflix yang berkomitmen untuk mengikuti sejumlah penyesuaian untuk pasar Indonesia. Penyesuaian yang dimaksud antara lain kode pengaturan mandiri untuk VOD dengan standar permintaan di ASEAN, mendukung konten lokal serta bersedia mematuhi peraturan perpajakan digital yang baru. Dengan kemitraan ini, TLKM dapat menambah daya tarik bagi calon pelanggan baik Telkomsel maupun IndiHome. Namun, Arif belum bersedia mengungkapkan lebih lanjut potensi kerjasama lanjutan setelah kolaborasi keduanya.

Etta Rusdiana Putra, analis Kresna Sekuritas menjelaskan, kerjasama tersebut akan berdampak positif bagi TLKM. Etta menambahkan dari segi tarif, Netflix menawarkan harga paling murah yakni Rp 49.000 untuk mobile. Termahal, tarifnya Rp 169.000 untuk layanan premium. Sedangkan tarif indihome rata-rata tarifnya Rp 320.000 per bulan. Dia menyimpulkan kerjasama keduanya akan membuat TLKM mampu mengakselerasi trafik data dan keunggulan kompetitifnya. Dia mempertahankan rekomendasi buy dengan target harga RP 4.950 per saham dan harga tersebut memiliki potensi kenaikan atau upside sekitar 58%. Kemarin harga saham TLKM naik 30 poin ke level Rp 3.150 per saham.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (Indonesia E-Commerce Association/IdEa) mengusulkan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dijual melalui e-commerce tak dijadikan objek pajak pertambahan nilai (PPN). Sebab, penjualan UMKM tengah terpukul pandemi Covid-19. Ketua IdEa Ignatius Untung menuturkan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 merupakan langkah awal yang tepat untuk mengenakan pajak digital. Sebab, selama ini, pelaku usaha digital yang berkantor di luar negeri sekadar menjadikan Indonesia pasar. Namun, sebaiknya produk UMKM tidak dijadikan objek pajak di tengah Covid-19. Apabila pemerintah mengenakan pajak untuk produk yang dijual di e-commerce, seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, sedangkan produk yang dijual di media sosial tidak dikenakan pajak, penjual akan beralih ke media social.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta, pemerintah bergerak lebih cepat dan nyata mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku UMKM yang terdampak berat pandemi Covid-19. Langkah penyelamatan UMKM mendesak dilakukan, karena kelompok usaha yang menjadi penyedia lapangan kerja terbesar dan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar serta penyeimbang struktur ekonomi ini tengah dalam kondisi kritis dan rentan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat yang terjun ke sektor UMKM meningkat pesat sehingga mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Pada 2010, jumlah pelaku usaha kelompok ini mencapai 52,8 juta unit, lalu naik menjadi 59,3 juta pada 2015, dan naik lagi menjadi 64,2 juta unit pada 2018, baik yang tercatat sebagai badan usaha formal maupun informal. Sektor UMKM juga berperan penting dalam pembentukan PDB, karena kontribusinya mencapai 61,07%. Sumbangan terhadap investasi juga tinggi, 60,42%, sedangkan kontribusi terhadap ekspor sekitar 14,37%.

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mencari mitra strategis yang berminat mengakuisisi pabrik peleburan baja tanur tinggi atau blast furnace milik perseroan. Krakatau Steel telah melayangkan surat penawaran ke perusahaan baja asing, seperti Nippon Steel dan Pohang Iron and Steel Company (Posco). Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, pihaknya mencari mitra strategis yang ingin mengambil alih blast furnace. Perseroan sebelumnya telah menghentikan operasional pabrik tersebut sejak 5 Desember 2019 lantaran dinilai tidak mampu menghasilkan baja dengan harga bersaing atau tidak efisien.

Sebagai informasi, Krakatau Steel meresmikan blast furnace pada Desember 2018, yang kemudian disusul oleh produksi baja komersial berupa hot rolled coil (HRC) pada September 2019. Investasi pabrik ini juga dinilai sebagai salah satu yang menyumbang cukup besar terhadap total beban utang investasi perseroan. Sebelum penyetopan operasional blast furnace, pernah muncul polemik dari Komisaris Independen Krakatau Steel, Roy Edison Maningkas, yang sempat mengajukan surat pengunduran diri pada Juli 2019. Melalui suratnya, dia menyatakan dissenting opinion atas proyek blast furnace. Ketika itu, dia menyatakan investasi pabrik membengkak menjadi Rp 10 triliun dari semula Rp 7 triliun. Kontraktor pelaksana proyek blast furnace adalah konsorsium Capital Engineering & Research Incorporation Ltd (MCCCERI) dan ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation (MCC-ACRE) dari Tiongkok, serta PT Krakatau Engineering. 

Perseroan membukukan laba bersih US$ 74,1 juta pada kuartal I-2020, setelah mengalami kerugian selama delapan tahun terakhir. Hal ini dikarenakan perseroan berhasil menurunkan belanja operasional menjadi US$ 15 juta dari sebelumnya US$ 33 juta per bulan. Silmy menjelaskan, perseroan memerlukan dana talangan sebesar Rp 3 triliun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan menggerakkan industri hilir baja, melalui relaksasi pembayaran konsumen. Saat ini, Krakatau Steel bisa fokus pada kegiatan operasionalnya, setelah perseroan meraih kesekapatan dengan 10 kreditur dalam proses restrukturisasi utang senilai US$ 2 miliar pada Januari lalu.  Aksi ini dinilai mampu memberikan penghematan hingga US$ 685 juta dalam periode sembilan tahun ke depan. Krakatau Steel telah berhasil melakukan penghematan biaya sebesar US$ 130 juta pada kuartal I-2020. Meskipun demikian, kondisi pada kuartal II-2020 diperkirakan berbeda karena kondisi pasar baja yang melemah sampai sekitar 50% akibat dari kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Melemahnya perekonomian nasional telah berdampak pada industri baja, yang jika berlanjut bisa berdampak pada kinerja perseroan selama 2020.