PT Pertamina ( Persero ) menargetkan pengadaan 48 kapal untuk mendukung kegiatan operasional dalam lima tahun kedepan. Kemungkinan proses, pembuatan 15 kapal akan berlangsung di Indonesia. Saat ini perusahaan migas pelat merah itu sudah memiliki 270 kapal. Namun, jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan operasional Pertamina. Dalam catatan Pertamina, sebanyak 270 kapal baru bisa mengoptimalkan kegiatan operasional sebesar 50%.

Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan dalam konferensi pers virtual, Selasa ( 14/7 ), dari 48 kapal untuk pengadaan lima tahun kedepan, proses pembuatan 15 kapal diantaranya akan dilakukan di dalam negeri. Perusahaan yang menjadi mitra Pertamina diantaranya PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ( Persero ), PT Dok dan Perkapalan Surabaya ( Persero ) serta PT Industri Kapal Indonesia ( Persero ).

Harga tembaga menyentuh level tertinggi. Kenaikan harga ini didorong katalis positif penggelontoran stimulus bank sentral global serta indikasi pemulihan ekonomi China. Senin ( 13/7 ), harga tembaga di London Metal Exchange mencapai harga tertinggi dengan naik 2,48% menjadi seharga US$ 6.571 per metrik ton.

Kabar terbaru, pekerja tambang tembaga Antofagasta Centinela di Cile sedang melakukan pemungutan suara untuk menentukan mogok kerja karena pandemi. Jika mogok kerja terjadi, pasokan tembaga semakin berkurang dan harga bisa terus naik.

Penjualan kendaraan secara ritel PT Astra Indonesia Tbk mulai membaik di penghujung semester satu tahun ini. Penjualan ritel roda empat naik 68% secara month on month pada Juni 2020. Namun, secara kumulatif , penjualan mobil ritel di semester I tahun ini masih turun 40% secara year on year.

Menurut Analis Indo Premier Sekuritas, sebagian pabrik sudah mulai Kembali beroperasi dan berproduksi. Tapi produksi masih untuk kebutuhan ekspor. Permintaan dari domestic masih rendah. Diharapkan perbaikan bertahap mulai ada di bulan ini. Alasannya, ekonomi sudah mulai berjalan dan adanya kebijakan baru dari multifinance yang meringankan pembayaran uang muka menjadi 10%-15% pada bulan ini.

Arah pengembangan budidaya lobster di Tanah Air semakin tak menjanjikan. Setelah terpedaya janji kemitraan eksportir benih lobster, kini pembudidaya rakyat kesulitan memperoleh benih lobster. Ombudsman RI sedang menginvestigasi kebijakan ekspor benih lobster yang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 itu.

Sementara Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang Suradi Wijaya Saputra menyoroti kebijakan ekspor benih lobster ditengah situasi stok lobster bermasalah. Rencana pemerintah membuka keran ekspor benih lobster didalam negeri, dikhawatirkan tidak berjalan mulus jika ekspor benih tidak terkendali. “Ada kekhawatiran, jika benih lobster diambil terus-menerus selama 3 tahun, pembudidaya pada tahun ke-4 tidak kebagian benih, pada saat kita juga tidak mampu melakukan pembenihan,” katanya dalam webinar ”’Quo Vadis’ Sumber Daya Lobster Kita?”, Selasa (14/7/2020).

Direktur Jendral Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto dalam webinar menyampaikan, pemerintah telah menyusun peta jalan budidaya lobster 2020-2024. Pada 2020 niali produksi lobster budidaya ditargetkan Rp 330 miliar dan meningkat menjadi Rp 1,73 triliun pada 2024. Menurut dia eksportir harus bekerja sama dengan pembudidaya. Ekportir membeli dimasyarakat sebagai bentuk kemitraan.

Secara teripsah, sapardi pembudidaya lobster di Desa Paremas, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menuturkan pembukaan keran eksport benih menyebabkan pembudidaya kesulitan menjangkau benih bening lobster untuk dibesarkan. Sementara benih lobster warna kehitaman dari sisa ekspor benih yang harganya jauh lebih murah sulit didapatkan.

Jepang membutuhkan 10 juta ton cangkang kelapa sawit per tahun sebagai bahan bakar pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Namun, selama ini para pembeli cangkang kelapa sawit di Jepang harus membelinya melalui sindikasi besar.

Presiden Direktur Japan External Trade Organization (Jetro) Jakarta Keishi Suzuki, pembeli cangkang kelapa sawit dijepang kesulitan membeli langsung cangkang itu kepada pemasok di Indonesia. Mereka harus melewati sebuah sindikasi besar untuk bisa mendapatkannya.

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Jepang, Mirza Nurhidayat menyatakan, perlu ada kesepakatan standarisasi mutu cangkang kelapa sawit antara Indonesia dan Jepang. Ada dua standarisasi yang dipakai, yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm oil (RSPO). Jepang menggunakan sertifikasi RSPO untuk produk biomassa.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti risiko fiskal jangka panjang akibat kenaikan rasio hutang dan rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB), serta keseimbangan primer. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Dari hasil tinjauan BPK pemerintah perlu memperhatikan risiko fiskal akibat tidak tercapainya rasio utang dan rasio defisit terhadap PDB serta keseimbangan primer positif sebagaimana ditetapkan dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Namun Agumg menilai, pemerintah belum sanggup memenuhi target dalam RPJMN 2014-2019 tersebut. Defisit anggaran pada 2019 sebesar 348,65 triliun atau 2,2 persen PDB, sementara posisi utang pemerintah terhadap PDB sebesar 30,23 persen. Keseimbangan primer masih negatif Rp 18,44 triliun pada 2019

Untuk membiayai defisit anggaran, salah satu upaya pemerintah adalah menerbitkan surat berharga negara (SBN) secara berkelanjutan. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan menuturkan, pemerintah akan menerbitakan tiga seri SBN ritel sepanjang Juli-Desember 2020 senilai Rp 35 triliun-Rp40 triliun.

Menurut Deni, animo masyarakat berinvestasi relatif tinggi. Kondisi ini tercermin dari realisasi pemesanan pembelian ORI017 yang mencapai RP 18,34 triliun. Kemenkeu mencatat, sekitar 43 persen atau 18.452 investor ORI017 berasal dari kelompok generasi milenial berusia 20-40 tahun.

Demi mendapatkan izin ekspor, perusahaan diduga memanfaatkan kemitraan dengan pembudidaya, seolah telah berhasil membudidayakan lobster. Kementrian mengakui adanya potensi masalah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada sanksi bagi perusahaan nakal.

Penolakan ekspor benih lobster terus berlanjut. Protes kebijakan itu, antara lain disuarakan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) di Jakarta, Senin (13/7/2020). Dalam unjuk rasa itu, Kiara menggelar aksi simbolis penyegelan kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu yang disorot adalah dibukanya kembali keran ekspor benih bening lobster dan diizinkannya lagi penggunaan alat tangkap cantrang dan sejenisnya yang dinilai merusak lingkungan.

Tuntutan Kiara kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan agar mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan lobster. Dan juga tidak merevisi Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). Serta mengimplementasikan mandat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Slamet, pekan lalu, menyatakan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terkait ekspor benih lobster yang dilakukan berbagai perusahaan. Sebab, ketika pengawasan lemah, kebijakan justru akan berujung pada dikorbankannya kepentingan rakyat dan bangsa.

Setelah khawatir impor sejak awal tahun, kini petani tebu didalam negeri memperoleh angin segar. Sebab, 12 importir gula sepakat membeli seluruh gula yang dihasilkan dari tebu petani pada musim giling tahun ini. Dalam dokumen yang dikirimkan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), harga pembelian gula petani disepakati Rp 11.200 per kilogram (kg). kedua belas perusahaan itu adalah PT Sugar Labinta, PT Dharmapala Usaha Sukses, PT Makasar Tene, PT Berkah Manis Makmur, PT Permata Dunia sukses Utama, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, PT Andalan Furnindo, PT Angels Products, PT Kebun Tebu Mas, PT Adhikarya Gemilang, dan PT Priscolin.

Sekretaris Jendral APTRI M Nur Khabsyin menyatakan, kesepakatan antara APTRI dan 12 Importir tersebut menjadi sentiment positif bagi harga gula di tingkat petani tebu. “Petani tebu diminta untuk tidak menjual gulanya dibawah Rp 11.200 per kg,” katanya. Per 10 Juli 2020, harga gula di tingkat petani tebu telah mencapai Rp 10.975 per kg. “Saat menyaksikan kesepakatan itu, ke-12 perusahaan importir tersebut menyatakan kesiapan penyerapannya,” ujarnya.

PT Visionet International pengelola Ovo kini kembali berencana untuk menaikan biaya top up. Jika sebelumnya biaya dikenakan Rp.1.000, per Agustus nanti biaya top up Ovo menjadi Rp.1.500. Presiden Direktur Ovo Karaniya Dharmasaputra menyebutkan, kebijakan tersebut merupakan upaya dari perusahaan dalam membangun bisnis pembayaran jangka panjang yang berkelanjutan. Pesaing Ovo, PT Fintek Karya Nusantara, yang mengelola LinkAja belum berencana untuk menaikan biaya top up dalam waktu dekat. Sales Channel Group Head LinkAja Widjayanto Djaenudin mengatakan, tarif penambahan saldo masih Rp.1.000 per transaksi. Head of Corporate Affairs PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, Winny Triswandhani, yang mengelola dompet elektronik GoPay, menegaskan juga masih memberlakukan tarif Rp.1.000 untuk biaya penambahan saldo.

Pemerintah perpanjang insentif PPh final DTP untuk UMKM selama 3 bulan. Hal ini lantaran berdasarkan catatan Ditjen Pajak, sampai dengan 20 Juni 2020 lalu realisasinya baru 8.7 % WP UMKM senilai Rp.120 milliar atau setara 5% dari total anggaran Rp.2,4 trilliun. Tak hanya insentif pajak, penyerapan seluruh insentif UMKM dalam program PEN juga masih rendah. Sampai 24 Juni 2020, realisasinya baru 22,74% dari total alokasi anggaran Rp.123,46 trilliun. Hal ini sebagaimana disampaikan Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo seraya menambahkan bahwa pihaknya terus sosialisasi dan menyampaikan himbauan secara intensif ke UMKM.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( KUKM ) Victoria Simanungkalit mengusulkan ketentuan pajak UMKM perlu dilonggarkan. Dengan kondisi saat ini penghasilan bersih UMKM bisa lebih rendah. Sehingga, kewajiban pembayaran PPh final 0,5% cukup membebani. Selain itu, rendahnya UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut lantaran mereka mengira insentif itu didapatkan secara otomatis. Padahal, UMKM tersebut harus lebih dulu mengajukan diri ke kantor pelayanan pajak setempat.