Analis memprediksi PT Integra Indocabinet (WOOD) bisa mempetahankan kinerja positif tahun ini. Aktivitas penjualan ekspor yang mulai berjalan serta potensi pasar yang semakin besar menjadi peluang bagi emiten ini. Analis OSO Sekuritas Sukarno Alatas juga Analls Trimegah Sekuritas Sebastian Tobing mengatakan WOOD masih berpeluang memperluas penjualan ekspor tahun in la penilai, langkah AS menetapkan tarif untuk barang impor dari sejumlah negara serta menetapkan tarif anti dumping dan anti subsidi atas produk dari China dan Brasil positif bagi WOOD. Akibat kebijakan tersebut produk-produk dari Indonesia, termasuk WOOD bisa meningkatkan volume penjualan di pasar furnitur AS, namun potensi perluasan pemasaran WOOD di luar negeri berpotensi terhambat kekhawatiran gelombang kedua pandemi. Sebastian menuliskan impor furnitur AS dari China berangsur menurun dari sebanyak 38% di 2018 menjadi cuma 26% di 2019

Di kuartal pertama tahun ini. WOOD juga sempat merasakan hambatan ekspor furnitur ke AS karena beberapa pelabuhan tutup akibat pandemi, memasuki kuartal dua manajemen WOOD mengatakan penjualan ekspor mulai berjalan lancar dan optimistis menargetkan pendapatan tahun ini bisa mencapai Rp 2,8 triliun. Sedangkan pada laporan keuangan tahun lalu, pendapatan WOOD tercatat naik 1,4% secara tahunan menjadi sebesar Rp 2,13 triliun (yoy). Sementara, perolehan laba bersih mencapai Rp 217.47 miliar atau menurun 9% yoy.

Sebastian optimistis di tengah tekanan pandemi pendapatan WOOD berpotensi tumbuh sekitar 18% di tahun ini dan tumbuh 22% di tahun depan Sebastian merekomendasikan buy WOOD dengan target harga Rp 630 per saham. Sukarno juga menilai positif langkah WOOD memangkas belanja modal atau copital expenditure (capex)  sebesar Rp 100 miliar, lebih rendah dari capex tahun lalu yang sebesar Rp 200 miliar. Analis Panin Sekuritas William Hartanto memasang target harga di Rp 440.

Manajemen PT Temas Tbk terus memacu ekspansi bisnis Perusahaan ini berencana membeli enam hingga delapan unit kapal baru serta mengembangkan sistem teknologi informasi. Untuk memuluskan ekspansi bisnis tersebut emiten pelayaran bersandi saham TMAS di Bursa Efek Indonesia ini mengalokasikan dana belanja modal sekitar Rp 650 miliar.

Direktur Keuangan PT Temas Tbk, Ganny Zheng menjelaskan mereka harus mengganti armada dengan kapal yang lebih muda, sehingga kinerja pengangkutan lebih produktif. Selain membeli kapal baru manajemen TMAS akan menjual kapal-kapal yang sudah tua dan tidak lagi produktif. Berdasarkan data internal, hingga saat ini TMAS memiliki 34 unit kapal. Ganny menyebutkan, pandemi corona (Covid-19) menyebabkan kinerja keuangan TMAS berpotensi menurun pada kuartal II 2020

Meski demikian, pembukaan kembali kegiatan ekonomi mengerek optimisme TMAS untuk mempertahankan pencapaian laba pada tahun lalu. Pada 2019, TMAS meraih laba bersih senilai Rp 92,99 miliar, tumbuh 169 69% dibandingkan laba bersih, 2018. Kendati sudah menunjukkan pertumbuhan volume angkutan dalam beberapa waktu terakhir, TMAS memproyeksikan kinerja keuangan negatif untuk kuartal || 2020. Akibat pandemi, menurut Ganny, harga angkutan ikut menyusut dan pihaknya telah mengantisipasi terjadi kerugian di kisaran Rp 10 miliar.

DI sepanjang kuartal pertama tahun Ini, TMAS meraup laba tahun bersih Rp 3,85 miliar Jumlah tersebut menyusut 90,86% dibandingkan laba bersih pada kuartal l 2019 senilai Rp 42,25 miliar. Adapun pendapatannya naik 16,239 menjadi Rp 706,85 miliar. Ganny juga masih optimistis TMAS dapat menutup semester pertama tahun ini dengan catatan keuntungan di kisaran Rp 5 miliar. Untuk kinerja di akhir tahun 2020, pihaknya memperkirakan dapat mempertahankan laba bersih perusahaan seperti tahun lalu di kisaran Rp 100 miliar.

Tahun depan pemerintah masih menjadikan pembangunan Infrastruktur sebagai salah satu prioritas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari besarnya alokasi pagu indikatif anggaran tahun 2021 untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai sekitar Rp 115,58 triliun lebih rendah dari usulan Kementerian PUPR yang disampaikan pada 18 Maret 2020, yakni sebesar Rp 140.33 triliun dan lebih rendah dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) awal 2020 sebesar Rp 120.22 triliun yang terkena realokasi dan refocusing akibat Covid-19 sehingga DIPA akhir Kementerian PUPR di 2020 sebesar Rp 75 63 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tahun 2021 terdapat desain ulang program Kementerian PUPR dari tahun sebelumnya, dari 13 program di 2020 menjadi hanya lima program di tahun 2021. Kelima program tersebut adalah program dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman. Dengan pagu indikatif yang didapatkan Kementerian PUPR Basuki mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat belanja barang dan operasional seperti perjalanan dinas dan lainnya. Basuki juga menjelaskan tahun 2021 pemerintah akan fokus pada dukungan pemulihan industri pariwisata dan investasi reformasi sistem kesehatan nasional reformas sistem janging pengaman nasional dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga akan mengusung proyek Infrastruktur transportasi di tahun 2021. Tahun depan, kementerian ini mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 41.3 trilun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pagu Indikatif yang didapatkan Kemhub Ini masih di bawah kebutuhan Kemenhub semula sebesar Rp. 75,7 trillun. Sebaga catatan, realokasi anggaran Kemhub tahun ini sebesar Rp 10,4 triliun. Sementara dari tota anggaran Kemhub tahun ini sekitar Rp 36. 7 triliun akan dialokasikan untuk program Infrastruktur konekti itas. Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 Kemenhub akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas strategis.

Fase new normal menjadi momentum untuk membuka peluang bisnis. Hal demikian juga menjadi harapan manajemen PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS), yang sempat terdampak pandemi korona. Masyarakat cenderung menghindari keramaian transportasi publik, sehingga menggunakan alat mobilitas pribadi atau personal mobility device dalam kegiatan sehari-hari yang menjadi peluang sangat besar terhadap bisnis sepeda listrik sebagiamana diungkapkan Direktur Operasional PT Gaya Abadi Sempurna Tbk, Wilson Teoh. Ia menambahkan, manajemen Gaya Abadi Sempurna telah menyiapkan tipe produk baru 101 untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Wilson menyatakan, manajemen SLIS belum mau merevisi target penjualan di sepanjang tahun ini vang mencapai Rp 530 miliar. Pada awal merebaknya Covid-19. Gaya Abadi sempat mengalami hambatan akibat efek gulir pandemi yang menghantam hampir semua negara di dunia. Meski begitu, SLIS masih yakin dengan target penjualan yang telah dipatok di awal tahun. Kemudian, program work from home (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada aktivitas produksi yang harus dikurangi karena outlet penjualan ditutup.

Namun, saat ini Gaya Abadi telah mendapatkan surat izin untuk tetap beroperasi. Alhasil, secara perlahan hal itu berdampak terhadap kenaikan penjualan. Produsen sepeda listrik merk Seis ini berupaya kembali mengungkit penjualan dengan melakukan pengiriman ke wilayah-wilayah yang tidak memberlakukan kebijakan PSBB yang membantu untuk menaikkan penjualan Sales di bulan April 2020.

Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) memperoleh mandat untuk mendukung kebangkitan sektor riil sebagai salah satu strategi percepatan program pemulihan ekonomi nasional. Penugasan itu diawali dengan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 30 triliun yang nantinya dimanfaatkan bank BUMN untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor produktif.

Menurut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang juga Ketua Himbara, Sunarso, sebagai tahap awal, bank harus menyiapkan detail rencana penyaluran kredit sesuai dengan kapasitas dan spesialisasi yang dimiliki. Dalam program ini, BRI memprioritaskan menyasar sektor pangan, baik pertanian maupun industri pendukungnya. 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pahala Nugraha Mansury berkomitmen serupa, dengan menekankan ekspansi pembiayaan ke sektor andalannya, yaitu sektor perumahan. Sedangkan sektor kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan nonsubsidi serta kredit konstruksi akan menjadi motor utama dalam mendorong ekspansi tersebut. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya meminta Himbara untuk segera dan terus mengakselerasi penyaluran kreditnya pada sektor riil. Dia menjelaskan penempatan dana pemerintah itu dirancang untuk mendorong bank pelat merah menyuntikkan pembiayaan kepada pelaku usaha. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, berujar target ekspansi kredit berlipat dari program ini berpotensi meningkatkan risiko bank BUMN. Jika tidak berhati-hati dalam penyalurannya, bukan tidak mungkin kredit tersebut justru berubah menjadi kredit macet atau non-performing loan (NPL).

Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mengusulkan perubahan formula penetapan harga patokan mineral yang telah diatur pemerintah. Mereka menolak membeli nikel sesuai dengan harga tersebut jika penghitungannya tak diubah.

Ketua Umum AP3I, Prihadi Santoso, menyatakan formula yang disusun pemerintah terlalu memihak penambang. Dalam penghitungan tersebut, kata dia, pemerintah belum mengakomodasi dua faktor penting yang mempengaruhi biaya pengolahan dan pemurnian. 

Prihadi menyatakan harga patokan juga belum mempertimbangkan diskon yang biasanya didapatkan pengusaha smelter saat melakukan transaksi berdasarkan pergerakan harga di bursa global London Metal Exchange (LME). Dalam praktiknya, menurut dia, penjualan mineral tak pernah sama dengan harga acuan LME.

Prihadi mengklaim anggota AP3I telah menyusun formula lain yang dirasa menguntungkan kedua belah pihak, yang telah diserahkan kepada Kementerian Perindustrian sebagai bahan kajian harga patokan mineral yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020.

Namun Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin mengatakan smelter lokal tetap tidak mau melakukan kontrak dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sebagian penambang menahan penjualan lantaran transaksi dilakukan berdasarkan kontrak dengan harga yang lebih rendah dari harga patokan. 

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, menyatakan formula harga patokan mineral telah dibahas dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk penambang dan pelaku usaha smelter. 

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, menyatakan pemerintah tengah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi implementasi harga patokan mineral.

Daftar panjang tersangka dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bertambah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, menetapkan Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai tersangka.

Jiwasraya, kata Hari, melakukan transaksi investasi reksa dana senilai Rp 12,7 triliun melalui 13 perusahaan manajemen investasi. Investasi Jiwasraya pada produk reksa dana tersebut dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro.

Menurut Hari Setiyono, pihak yang menjadi makelar kesepakatan antara manajer investasi dan manajemen Jiwasraya adalah Joko Hartono Tirto—makelar saham yang ditengarai terafiliasi dengan Heru Hidayat.

OJK masih enggan memberi penjelasan lebih banyak. Tapi Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, mengatakan lembaganya bakal mendukung proses penegakan hukum soal kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. 

Salah satu dari 13 manajemen investasi PT MNC Asset Management menyatakan bakal mengikuti semua proses hukum yang sedang berlangsung. Tapi, dalam pengumuman resminya, entitas itu membantah jika dikatakan terlibat aktif untuk mengaburkan uang investasi Jiwasraya.

Pemerintah melalui Ditjen Pajak Kementerian Keuangan kembali memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang melantai di pasar modal. 

Perusahaan yang berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia (BEI) setidaknya 40% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh berhak memperoleh tarif PPh badan yang lebih rendah sepanjang memenuhi syarat tertentu. 

Syarat untuk memperoleh keringanan tarif pajak adalah 40% saham dimiliki oleh minimal 300 pihak dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing pihak tidak melebihi 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. 

Syarat ini harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari dalam jangka waktu satu tahun. 

Tarif pajak yang dapat diperoleh emiten yang memenuhi persyaratan di atas adalah 19% pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan 17% pada tahun pajak 2022. 

Pengaturan selengkapnya mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan tarif pajak yang lebih ringan bagi perusahaan publik dapat dilihat pada PP No. 30/2020.

Pengungkapan kasus penyelundupan tekstil dan penangkapan pejabat Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait dengan kasus narkoba cukup menghebohkan. Peristiwa ini berujung panjang, mulai indikasi keterlibatan pejabat internal, hingga upaya Mabes Polri untuk menduduki kursi tertinggi di direktorat tersebut.

Bea cukai, selain mendukung iklim bisnis yang kondusif, juga bertugas sebagai community protector atau melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. 

Namun demikian, rentetan kejadian ini juga tak bisa dipahami sebagai kasus pidana biasa, apalagi kasus yang belakangan muncul berbarengan dengan masa jabatan Heru Pambudi sebagai Dirjen Bea Cukai yang per 1 Juli 2020 genap 5 tahun. 

Dia juga menjelaskan duduk perkara skandal penyelundupan ekspor tekstil dan penyalahgunaan narkoba yang menjerat pejabat Bea Cukai Tanjung Priok, merupakan orang dekat pejabat kantor pusat Ditjen Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur. 

Menariknya, kasus penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba ini tak berhenti di level penegak hukum. Sejumlah politikus di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga ikut bersuara terkait dengan kasus tersebut. Sementara itu, Bisnis berusaha meminta konfirmasi kepada Mabes Polri terkait pengajuan nama calon Dirjen Bea Cukai maupun korelasinya dengan dua perkara tersebut. 

Dalam catatan Bisnis, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, jabatan pejabat tinggi madya paling lama 5 tahun. Namun demikian, jabatan pejabat tinggi tersebut bisa diperpanjang berdasarkan sejumlah indikator yang ditetapkan. 

Di sisi lain, Kementerian Keuangan menghormati proses hukum penetapan tersangka terhadap empat pejabat Bea Cukai pada perkara pelanggaran impor tekstil di Batam. Tentunya dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Tak hanya itu, guna menuntaskan kasus ini, kementerian pimpinan Sri Mulyani Indrawati itu melakukan koordinasi penyidikan dengan Kejaksaan Agung, melalui pertukaran hasil digital forensik dan peminjaman tersangka. 

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai, Syarif Hidayat membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah memproses pencopotan yang bersangkutan untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan yang tengah dilakukan pihak kepolisian.

Pemerintah daerah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020, diminta segera mencairkan anggaran yang sudah disepakati. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa realisasi pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) sudah cukup baik. Daerah yang belum mencairkan anggaran, diminta segera melakukan pencairan agar tahapan Pilkada serentak 2020 dapat berjalan dengan baik. 

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini sedianya digelar pada September 2020. Akibat adanya pandemi Covid-19, pemerintah bersama DPR menyepakati agar pelaksanaan pemungutan suara digeser menjadi 9 Desember 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan. 

Akibat adanya penyesuaian jadwal dan standar kesehatan yang harus dipenuhi, penyelenggaraan Pilkada yang awalnya diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp9 triliun, butuh tambahan anggaran tak kurang dari Rp4,7 triliun. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan anggaran Pilkada serentak tahun 2020 telah disalurkan kepada KPU. Dengan demikian, ujar Mahfud, KPU daerah mesti mengajukan rincian kebutuhannya secara resmi agar tak menyalahi undang-undang (UU) terkait pencairan anggaran Pilkada serentak 2020.