Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan stimulus tambahan untuk sektor manufaktur agar dapat memacu produktivitas di tengah pandemi Covid-19. Stimulus itu di antaranya diskon tarif energi.

Usul tersebut melengkapi stimulus yang telah digulirkan pemerintah, yang meliputi penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan baku lokal tujuan ekspor, penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari tanpa denda, serta angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25.

Agus mengklaim saat ini tengah berupaya memacu aktivitas industri yang produktif dan aman dari dampak Covid-19, sehingga memulihkan kembali kondisi perekonomian nasional. Dengan prinsip ini, kata dia, produktivitas masyarakat dan industri serta penerapan protokol kesehatan berjalan beriringan. 

Selain insentif, Agus mengatakan industri mesti menyiasati turunnya permintaan global. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah berupaya mengoptimalkan pasar domestik untuk menyerap produk lokal. Salah satu strateginya adalah program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail mengatakan regulasi validasi identitas perangkat telekomunikasi seluler atau international mobile equipment identity (IMEI) sudah berlaku. Namun, kata dia, sistem validasi bernama central equipment identity register (CEIR) yang mendukung regulasi pemblokiran perangkat ilegal baru bisa bekerja optimal pada Agustus mendatang.

Adapun CEIR Cloud dan perangkat fisik memiliki fungsi yang sama persis serta bisa memblokir IMEI jika produk atau ponsel termasuk dalam kategori black market atau ilegal, atau tidak masuk dalam tanda pendaftaran produk (TPP).

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Janu Suryanto mengatakan perangkat CEIR akan menjadi acuan bagi operator seluler untuk memblokir perangkat seluler ilegal. Menurut dia, sinkronisasi CEIR dan equipment identity register (EIR) sedang berjalan. Melalui EIR, operator seluler mendeteksi nomor IMEI pada ponsel. Data ini akan divalidasi lewat CEIR oleh Kementerian Perindustrian. `

Terhambatnya pelaksanaan regulasi validasi IMEI, menurut Janu, salah satunya terjadi karena adanya perubahan sistem, yang berujung pada penetapan skema whitelist pada Februari lalu yang berkebalikan dengan skema blacklist.

Ketua Dewan Pengawas ATSI Danny Buldansyah mengatakan operator sudah mengaktifkan EIR sejak April lalu. Saat ini, kata dia, operator sedang dalam menyiapkan transfer sistem tersebut ke dalam basis data CEIR yang akan dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Sistem komputasi awan penampung data CEIR yang beroperasi pada Juli nanti, menurut Danny, performanya tidak akan berbeda jauh dengan perangkat fisik.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut mengingat perangkat ilegal masih mendapatkan jaringan seluler. Selain itu, kata dia, harus ada aturan jelas untuk prosedur orang asing yang telepon selulernya tak terdata di Indonesia.

Transaksi menggunakan kartu debit dengan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menurun signifikan selama masa pandemi Covid-19, seiring turunnya aktivitas transaksi menggunakan kartu akibat pembatasan sosial.

Per Maret 2020 volume dan nilai transaksi kartu ATM+debit masing-masing turun -3,63% dan -5,35% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sebaliknya, perbankan justru mencatat peningkatan transaksi secara daring (online) di e-commerce maupun marketplace. 

Transaksi GPN masih sangat terbatas, karena cenderung dilakukan secara tatap muka dan hingga saat ini masih belum tersedia skema pembayaran GPN di e-commerce ataupun marketplace. 

Kepala Departemen Elektronifikasi dan GPN Bank Indonesia Rahmat Hernowo mengatakan tranksaksi kartu GPN memang turun pada April dan Mei 2020, akibat penurunan konsumsi yang berdampak pada transaksi ritel. 

Pada kesempatan berbeda, Senior Vice President Retail Deposit Product & Solution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Muhamad Gumilang mengatakan transaksi kartu GPN di Bank Mandiri per April dan Mei 2020 secara umum turun hampir 40%-50% dibandingkan periode normal sebelum pandemi. 

Direktur Distribution and Retail Funding PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Jasmin mengatakan transaksi kartu GPN per Mei 2020 mulai menunjukkan peningkatan, tetapi tidak signifikan. Frekuensi transaksi tercatat 107.000 transaksi dengan nominal Rp53 miliar. 

Ketua Komite VII (Pengelola Standar) Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso menilai transaksi kartu GPN akan kembali pulih dan meningkat jika kondisi ekonomi benar-benar kembali normal. 

Pasalnya, transaksi berbasis kartu, terutama chip based, mengalami penurunan yang sangat dalam, sekitar 50% pada April 2020. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menurut Santoso akan menghantam daya beli konsumen. 

Meski demikian, kata Santoso, kartu GPN akan tetap relevan di ekosistem pembayaran meski transaksi online marak digunakan. Pasalnya, infrastruktur untuk alat pembayaran berbasis kartu di industri perbankan jauh lebih matang ketimbang dengan infrastuktur QR code.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah merampungkan audit investigasi mengenai kinerja dan penyimpangan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan cakupan pemeriksaan kali ini lebih luas untuk mengungkap konstruksi kasus secara utuh, termasuk pihak-pihak yang terlibat.

BPK menelisik peran sejumlah manajemen BUMN untuk menutupi penyimpangan investasi Jiwasraya. 

Menurut Agus, audit investigasi diperlukan untuk bahan rekomendasi perbaikan sistem dalam pengawasan industri asuransi maupun pasar modal. Peran dan tanggung jawab otoritas pengawas, seperti OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga Kementerian BUMN, menjadi perhatian BPK.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan audit investigasi selesai pada akhir tahun ini. Dia berharap audit tersebut dapat mendorong kepercayaan investor untuk menempatkan dananya di Indonesia. 

Audit investigasi berlanjut setelah BPK terlebih dulu menyelesaikan perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Total kerugian negara yang ditemukan mencapai Rp 16,81 triliun, yaitu berasal dari kerugian investasi akibat pembelian produk saham dan reksa dana. 

Kejaksaan Agung mengungkap tersangka baru dalam perkembangan perkara Jiwasraya. Mereka adalah 13 perusahaan manajer investasi dan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II periode 2017-2022 OJK, Fakhri Hilmi. 

Adapun Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya sejak awal turut dalam proses melalui penyediaan data, informasi, dan asistensi. Wimboh mengatakan OJK sejak akhir 2017 melakukan reformasi sektor keuangan yang dituangkan dalam program strategis.

Kota Bandung sudah memasuki fase adaptasi kebiasaan baru (AKB). Sejumlah objek wisata diperbolehkan beroperasi kembali, dengan penerapan protokol kesehatan. Salah satunya Bandung Zoological Garden (Bazoga). Pekan lalu, pengelola Bazoga mendapat lampu hijau dari Pemerintah Kota Bandung untuk bisa ber operasi. Sejak Sabtu (27/6), Bazoga mulai menerima kembali kunjungan wisatawan.

Marketing Communication Bazoga, Sulhan Syafi'i, yang akrab disapa Aan, mengatakan, pada hari pertama beroperasi kembali, jumlah pengunjung baru sekitar 278 orang. Pada Ahad, jumlahnya meningkat menjadi 1.060 orang. Namun, jumlah pengunjung yang datang ke Bazoga masih terbilang sedikit dibandingkan dengan kondisi normal sebelum pandemi. Biaya tiket masuk ke Bazoga disebut tidak berubah. Namun beberapa fasilitas masih ditutup. Jumlah pengunjung pun masih dibatasi setengah dari kapasitas dan harus mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak fisik. Seluruh petugas di Bazoga juga dilengkapi dengan masker dan penutup wajah.

Bazoga kini tengah mendapat titipan untuk merawat Si Abah. Si Abah merupakan macan tutul (Panthera pardus) yang tertangkap warga di kawasan kaki Gunung Sawal, wilayah Desa Cikupa, Kamis pekan lalu. Kondisinya disebut stres berat. Setidaknya terlihat dari fesesnya yang cair. Sekarang kondisi macan tutul itu disebut mulai membaik. Si Abah terlihat tenang dan lebih stabil. Sudah mulai pulih dan sehat. Si Abah ditangani oleh tim dokter dan perawat satwa di Bazoga.

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah III Ciamis, Andi Witria, Si Abah dilaporkan tertangkap oleh warga. Diduga macan tutul itu sempat memakan ternak milik warga. Si Abah disebut dimasukkan ke dalam kerangkeng besi dan menjadi tontonan masyarakat. Hal itu dinilai membuat Si Abah stres.Bukan kali ini saja Si Abah tertangkap oleh warga. Sejumlah warga meminta macan tutul itu tidak dilepasliarkan kembali di kawasan Gunung Sawal karena dikhawatirkan turun ke kawasan per mukiman.

Perusahaan platform komputasi awan Alibaba Cloud saat ini sedang membangun pusat data ketiganya di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari rencana ekspansi global Alibaba Cloud senilai 28 miliar dollar AS selama tiga tahun mendatang.

Presiden Alibaba Cloud Intelligence Jeff Zhang saat membuka Alibaba Cloud Summit 2020 yang digelar secara virtual pada kamis (2/7/2020) mengungkapkan.“Kami saat ini hadir di 21 kawasan dan melayani lebih dari 200 negara di dunia. Kami bisa membantu perusahaan kecil ataupun besar memanfaatkan inovasi digital melalui layanan Alibaba Cloud”.

Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara optimistis kredit dari dana yang ditempatkan pemerintah dapat terserap, sektor yang dibidik adalah penggerak perekonomian negara. Himbara memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai target ekspansi kredit. Himbara akan jeli mengukur dan menyeimbangkan pasokan dan permintaan kredit agar resiko bisa terkendali.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilar menyatakan pembiayaan akan disalurkan secara selektif. Sementara itu Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Herry Sidharta mengatakan mengutamakan kredit ke dektor padat karya. Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pahal N Mansury menyatakan, akan menyalurkan dana pemerintah untuk sektor perumahan dan kontruksi.

Secara terpisah ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede, menilai penyaluran dana dari pemerintah yang ditambah tiga kali lipat oleh perbankan bisa terserap oleh sektor rill. Josua memaparkan, keputusan pemerintah menempatkan dana di Himbara sudah tepat sebab berdasarkan data OJK, lebih dari 50 persen kredit UMKM di Indonesia di kucurkan bank BUMN.

Salah satu sektor yang dibidik bank BUMN adalah pariwisata, namun pemulihan sektor ini diperkirakan memakan waktu lama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 163.646 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)ke Indonesia pada Mei 2020 atau anjlok 86,9 persen secara tahunan. Pemerintah sudah mulai melakukan langkah pemulihan tapi tampaknya akan tetap membutuhkan waktu,” kata Kepala BPS Suhariyanto.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan utang pemerintah kepada perseroan sudah menembus Rp 96,5 triliun. Menurut Nicke, pemerintah baru membayarkan sebanyak Rp 45 triliun. 

Nicke menjelaskan bahwa angka Rp 90,5 triliun berasal dari kompensasi selisih harga jual eceran (HJE) yang merupakan penugasan pemerintah dalam memberikan subsidi BBM solar dan premium. Piutang tersebut akumulasi dari angka tiga tahun terakhir. 

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pemerintah memiliki utang kepada BUMN sebesar Rp 108 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan utang yang sudah terjadi sejak 2017.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan setidaknya ada tiga permasalahan yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo hingga membuat dia marah saat membuka sidang rapat kabinet pada 18 Juni lalu. Ketiga hal itu adalah implementasi program di bidang kesehatan yang baru mencapai 1,53 persen atau hanya Rp 1,35 triliun dari alokasi total Rp 87,55 triliun. Begitu juga soal kelancaran program bantuan sosial. Menurut Moeldoko, Presiden kesal lantaran sasaran dan kecepatan penanganan wabah corona tak sesuai dengan harapan. Moeldoko menuturkan hal yang paling ditekankan Presiden adalah soal macetnya stimulus kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Presiden Jokowi secara khusus mempertanyakan soal lambatnya pencairan stimulus kredit pasar keuangan. Menurut dia, Jokowi heran kenapa kebijakan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia itu sulit sekali dilaksanakan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, program tersebut berjalan lambat karena pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus melakukan proses pertukaran data, yang birokrasinya memakan waktu. 

Menurut anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, OJK dan LPS memiliki wewenang untuk bisa menjamin kredit dan simpanan masyarakat tanpa perlu adanya jaminan APBN pemerintah. 

Anggota Komisi Keuangan lainnya, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan OJK terkesan sangat memanjakan bank milik negara penerima pinjaman Rp 30 triliun. Padahal, menurut dia, bank-bank tersebut merupakan bank milik pemerintah yang seharusnya mau diberi penugasan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengakui penempatan jaminan negara sebesar Rp 30 triliun dibuat atas masukan OJK yang menerima pendapat bank himbara, yang butuh kepastian ketersediaan likuiditas. Dia mengatakan pada praktiknya bank-bank himbara merupakan sumber likuiditas bank-bank kecil dan lembaga keuangan lain seperti bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat.

Menurut salah satu pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pengurus bank sebenarnya mau saja memberikan pelonggaran kredit besar-besaran tanpa meminta jaminan pemerintah. Tapi, kata dia, dalam krisis seperti ini, bank juga perlu ekstra hati-hati terhadap pengajuan pelonggaran.

Kekecewaan Rere Wulandari tak terbendung. Ia tidak habis pikir tagihan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) melambung hingga lima kali lipat dari biasanya.

Kejadian itu berlangsung tepat di tengah masa pandemi Covid-19, saat kegiatan di sanggar budaya Wulangreh yang ia kelola berkurang hingga 90 persen. Bahkan, hampir tidak ada aktivitas. Ketika melihat rekapitulasi tagihan, Rere berujar, hanya ada angka tagihan total dan berapa jumlah daya yang dipakai. Ia mengaku kecewa atas layanan PLN.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman, mengatakan kurangnya informasi yang diberikan PLN kepada konsumen menyebabkan terjadinya ledakan keluhan dari konsumen. Kondisi ini diperparah oleh situasi di lapangan setelah 14 juta dari 79 juta meteran listrik diperkirakan kedaluwarsa.

Ardiansyah mengatakan PLN memang telah menyiapkan mekanisme bagi pelanggan yang merasa menerima tagihan tak wajar. Aduan tersebut bisa disampaikan melalui website Pln.co.id atau berkirim pesan elektronik ke WhatsApp (WA) 0812-2123-123.

Dengan memberi rekapitulasi tersebut, bila konsumen kelebihan bayar, kelebihan tersebut bisa dikompensasi untuk pembayaran bulan selanjutnya. Menurut Ardiansyah, PLN harus bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik tentang tagihan tersebut.

Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta, Joko Kundaryo, mengatakan memang keluhan kenaikan tagihan listrik muncul sejak awal masa pandemi. Namun sejauh ini aduan disampaikan secara online. Adapun tingkat kenaikannya bervariasi, ada pula yang melampaui 100 persen. 

Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi, mengatakan hingga saat ini aduan masih terus berdatangan. Ia berharap PLN segera mensosialisasi metode hitungan yang digunakan. Dengan begitu, konsumen bisa melihat langsung tagihannya lewat stand meter atau kWh meter secara transparan.