Dalam riset berjudul: “Tax Administration; Privacy, Disclosure and Fraund Risk Related to Covid-19”, The Organization for Economic and Development (OECD) memperingatkan adanya risiko penyalahgunaan insentif pajak yang digelontorkan berbagai negara sebagai stimulus perekonomian akibat dampak pandemi korona (Covid-19).

Ada tiga potensi risiko: Pertama, risiko kecurangan identitas, dalam hal ini kesalahan memperoleh dan menggunakan data individu, badan usaha, atau badan pemerintah. Kedua, risiko individu atau badan usaha yang dengan sengaja memalsukan informasi untuk mengurangi pembayaran pajak, atau mendapatkan pengembalian pajak. Ketiga, risiko kecurangan internal oleh orang-orang yang berada di dalam administrasi.

OECD menyarankan, semua pembayaran elektronik dapat dilacak secara memadai dan juga perlu membuat penilaian risiko baru yang ditimbulkan selama insentif pajak berlangsung. Pemerintah telah menyiapkan anggaran insentif pajak sebesar Rp 123,01 triliun untuk dunia usaha.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Hestu Yoga Saksama memastikan, account representative (AR) sudah mengetahui latar belakang wajib pajak pemohon insentif. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam turut sependapat dengan OECD menurutnya, ada atau tidaknya Covid-19, insentif pajak dapat menciptakan peluang untuk disalahgunakan, ia berpendapat klausul anti-penyalahgunaan dan pengawasan penting untuk disertakan dalam beleid insentif.

Praktik menghimpun dana masyarakat dengan menggunakan kendaraan koperasi simpan pinjam masih tumbuh subur di tengah masyarakat. Iming-iming bunga lebih tinggi dari bunga bank tetap menjadi pemanis andalan. Nilainya tak main-main. Total satu koperasi bisa menghimpun hingga triliunan rupiah.

Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) Agus Santoso mengungkapkan, ada beberapa karakteristik praktik shadow banking di koperasi yang beredar di masyarakat. Proses penghimpunan dana menggunakan tenaga pemasar profesional, iming-iming bunga tinggi atau cashback dan hadiah menarik lain. Bahkan mereka tidak mempunyai kartu tanda anggota serta tidak tercatat dalam daftar buku anggota koperasi, tidak pernah diundang dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi untuk pemilihan kepengurusan atau badan pengawas. Nasabah juga tidak pernah mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang merupakan ciri dari usaha koperasi. Kasus gagal bayar yang tegah bergulir yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri identik dengan praktik seperti itu.

Deputi Bidang pengawasan Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi menjelaskan, agar praktik shadow banking bisa diberantas, Kemenkop dan UKM akan meningkatkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK dan aparat penegak hukum. Pengamat Koperasi, Suroto menyebut, koperasi yang menjalankan praktik mirip bank kerap mengalihkan atau memutar dana anggota ke anak-anak perusahaan dengan pengalihan aset tersebut sudah direncanakan sejak awal. Berbagai penyimpangan tersebut menunjukkan, pengawasan dan regulasi koperasi di Tanah Air masih lemah.

Google Indonesia mengklaim saat ini masih melakukan diskusi dengan sejumlah penerbit mengenai kemungkinan penerapan skema pembayaran konten di Indonesia, seperti halnya yang telah dilakukan di sejumlah negara lain. Hal tersebut dikatakan Head of Corporate Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana. 

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Abdul manan menyambut baik langkah Google tersebut. Dia menyarankan Google untuk membayar konten berdasarkan kualitasnya, bukan berdasarkan jumlah klik saja, lantaran banyak informasi bombastis tapi memiliki unsur propaganda bila hanya mengacu pada jumlah klik.

Dikutip dari Reuters, Google Alphabet mengambil langkah menyelesaikan percekcokannya dengan media dan penerbit, dikatakan bahwa mereka membayar sejumlah grup media di Australia, Brasil, dan Jerman untuk konten berkualitas tinggi dan berharap melakukan lebih banyak kesepakatan dengan yang lain setelah bertahun-tahun berusaha menangkis permintaan pembayaran dari penerbit berita di seluruh dunia dengan imbalan menggunakan konten.

Ekonom memperkirakan Inflasi pada Juni tahun ini mengalami kenaikan meskipun rendah. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) ini sejalan dengan rendahnya harga bahan pangan. Bahkan, ada peluang IHK bulan ini mengalami turun harga alias deflasi.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memprediksi, inflasi mencapai 0,06% dan secara tahunan diperkirakan sebesar 1,84% yoy. Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi memperkirakan di angka 0,04% atau 1,82% year on year (yoy). Ekonom Perbanas Piter Abdullah juga memperkirakan sebesar 0,04%. Sementara Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, lebih rendah lagi, yakni 0,02% dengan inflasi tahunan Juni mencapai 1,80% yoy. Sementara Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto memprediksi akan terjadi deflasi 0,05%. Adapun Bank Indonesia (BI) memperkirakan deflasi Juni sebesar 0,01% sejalan dengan perkembangan survei penjualan eceran hingga pekan keempat Juni 2020.

Adapun catatannya lainnya antara lain Rupiah bergerak menguat namun faktor pendorong inflasi Juni masih bersumber dari sisi pasokan akibat gangguan transportasi dan distribusi berkaitan dengan pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19. Adapun beberapa harga komoditas diprediksi mengalami deflasi karena sejumlah daerah memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tren penurunan ini dianggap menunjukkan koordinasi pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah cenderung baik.

Pergerakan harga batubara dalam sepekan terakhir terus menanjak. Hal ini sejalan dengan membaiknya tren harga komoditas global. Jika merunut pergerakan harga batubarasejak 19 hingga 26 Juni 2020, harga batubara pada kontrak Oktober 2020 tercatat naik 0,71% dari US$ 56,45 per ton menjadi US$ 56,85 per ton hingga akhir pekan lalu.

Analis Central Capital Futures Wahyu Tribowo Laksono menilai, tren harga batubara ke depan masih akan melanjutkan peningkatan. Bahkan dia merevisi outlook harga batubara ke depan, sejalan dengan prospek yang bakal lebih positif seiring oil trend yang naik juga. Wahyu memperkirakan harga batubara jangka panjang kisaran US$ 40-US$ 120 per ton. Sementara harga konsolidasi tahunan batubara diprediksi di rentang US$ 50-US$ 60 per ton, dan jangka menengah US$ 50-US$ 70 per ton. Sementara itu, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Andy Wibowo Gunawan menilai, kenaikan harga batubara dalam sepekan terakhir cenderung flat.

Perusahaan minyak dan gas bumi (migas) swasta yang tergabung dalam Aspermigas berencana mengembangkan delapan kluster proyek kilang mini dengan kapasitas total mencapai 20 000 barel per hari. Ketua Umum Aspermigas, John S Karamoy menyampaikan, pihaknya sedang menunggu jaminan dari pemerintah misalnya izin kepastian offtaker atau pembeli produk. Hal ini sudah direncanakan beberapa tahun lalu tapi belum berjalan. Menurutnya, pihaknya bersama BUMD ingin merealisasikan dan mengharapkan kedelapan unit bisa selesai di tahun 2027. Kelak kilang mini itu juga dapat mengonversi 1 barel minyak mentah menjadi BBM di atas 80%.

Ia menambahkan, ada banyak kendala ketika perusahaan Indonesia mau jadi pelaku atau investor untuk kilang, antara lain Pertamina masih menguasal produk-produk kilang yang dinilai turut berdampak pada market share. Kendala lainnya adalah kepastian suplai minyak dari Kontraktor kontrak Kerja Sama (KKKS), kepastian lahan hingga bankability sebuah proyek. Namun menurutnya sebagian besar persyaratan sudah dilakukan, hanya saja ada satu yang mengganjal, khususnya dari luar yaitu sovereign guarantee.

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Soerjaningsih menyebutkan, pemerintah tidak memberikan batasan maupun larangan bekerjasama dalam penugasan PT Pertamina. Dia menjamin pemerintahan siap memberikan sejumlah fasilitas pendanaan seperti tax holiday dan soal kepastian lahan. Bahkan, dukungan juga diberikan untuk pengerjaan kilang dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Kegiatan konsumsi masyarakat tampak meningkat bersamaan dengan adanya momentum Idul Fitri pada bulan Mei 2020. Hal ini salah satunya terlihat dari kenalkan nilai transaksi marketplace di dalam negeri. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi empat marketplace terbesar pada bulan Mei 2020 sebesar Rp 20,08 triliun atau naik 9,85% dari bulan April 2020, begitu juga 14 marketplace terbesar mencapai Rp 24,07 triliun, atau naik 11,64%. Padahal pada bulan April 2020 lalu, nilai transaksi marketplace Indonesia mengalami penurunan. Meski demikian, secara tahunan nilai transaksi empat maupun 14 marketplace tersebut, tercatat menurun masing masing 12.47% dan turun 16,28% yoy

Berdasarkan hasil survei Demografi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), harga produk e-commerce pada bulan April mengalami penurunan Hal ini disinyalir menjadi penyebab nilai transaksi marketplace yang dicatat BI menurun. Sedangkan menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy hal ini tak lepas dari momen Hari Raya Idul Fitri, bantuan sosial (bansos) mulai tersalurkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta gelontoran promosi belanja online.

Hal senada disampaikan Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas kebangsaan RI Eric Sugandi yang mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah. Ia menambahkan, peningkatan akan berkaitan dengan habit (ceteris paribus). Meski demikian kenalkan transaksi marketplace tersebut belum tentu meningkatkan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan Sebab kontribusi belanja online masih jauh lebih rendah dibanding belanja offline.

Gempuran ponsel pintar atau smartphone yang menyediakan kamera dengan resolusi tinggi dan cenderung lebih murah menyebabkan pamor produk kamera semakin menyusut. Menanggapi ini, produsen kamera menyiasatinya dengan menghadirkan produk-produk yang lebih canggih.

PT Datascrip Indonesia, distributor tunggal kamera merek Canon di Indonesia, misalnya, mencatatkan penurunan permintaan di pasar kamera sebesar 50% selama kuartal pertama tahun ini. Sintra Wong, Assistent Director Marketing Division Canon Business Unit PT Datascrip mengemukakan, meskipun penjualan turun pihaknya optimistis pasar kamera digital masih menjanjikan karena masih ada kebutuhan khusus dalam fotografi yang belum bisa dipenuhi oleh kamera ponsel.

Tahun lalu, Datascrip mencatat semua kategori mengalami penurunan penjualan, termasuk kategori kamera mirrorless. Total pasar kamera digital tahun 2019 menurun sekitar 25% dibandingkan tahun 2018. Camera & imaging Products Association (CIPA) mencatat sejak tahun 2010 penjualan kamera digital terus menurun yang disebabkan banyaknya smartphone dengan kamera yang cukup canggih apalagi harga tak berbeda jauh.

Produsen kamera lainnya, yakni PT Fujifilm Indonesia juga merasakan pasar kamera low-end mereka tergerus produk kamera smartphone. Namun, Marketing Manager Electronic Imaging Division Fujifilm Indonesia, Anggiawan Pratama yakin penjualan dapat kemball terangkat dengan beralihnya pasar kamera digital ke kelas high-end. Terkait pandemi, Anggiawan menyatakan penjualan sejak Maret turun hingga 70% dibandingkan tahun lalu.

Kementerian ESDM menargetkan merampungkan sebanyak 52 proyek smelter pada tahun 2020, namun proyek pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter banyak tertunda, bukan hanya akibat wabah Covid-19 melainkan juga sulitnya mencari pendanaan sebagaimana disampaikan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arief. Sebagai konsekuensi proyek yang tertunda itu, investasi di lini pembangunan smelter bakal bergeser. Setidaknya ada dua skenario. Pertama, jika pandemi selesai pertengahan tahun ini, maka investasi proyek smelter diperkirakan hanya terwujud US$ 1.9 miliar atau 50% dari target. Kedua jika pandemi berlanjut hingga akhir tahun maka rencana investasi bergeser menjadi tahun 2021.

Adapun target investasi smelter pada tahun ini mencapai US$ 3,76 miliar, jauh di atas realisasi Investasi smelter tahun lalu di posisi US$ 1.41 miliar Oleh karena itu, kementerian ESDM sudah menyiapkan program untuk membantu membuka akses pendanaan tersebut dan Irwandy mengklaim sudah ada proyek yang berhasil menjajaki pendanaan dari program itu. Disisi lain, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Yunus Saefulhak bilang target pencapaian smelter sebanyak 52 di tahun 2022 direvisi. Sebab, ada empat smelter yang tidak mengalami kejelasan terkait kelanjutan proyeknya, masing masing tiga smelter nikel dan satu smelter pasir besi.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) mencatat ekspor rempah Indonesia di periode Januari sampai April 2020 meningkat 19,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor rempah-rempah asal Indonesia sebesar US$ 218,69 juta. Dengan hasil tersebut, kemendag tengah berupaya untuk terus mengoptimalkan pasar ekspor produk rempah Indonesia. Direktur Pengembangan Produk Ekspor kementerian Perdagangan Olv Andrianita menyebut Indonesia bisa memanfaatkan perjanjian dagang untuk meningkatkan pasar ekspor rempah Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah melakukan perjanjian kerjasama di bidang perdagangan seperti Free Trade Agreement (FTA). Comprehensive Economic Partnership Agreement hingga Preferential Trade Agreement (PTA).

Hingga 2019, ekspor rempah Indonesia memang mengarah ke pasar tradisional. Misalnya saja Amerika Serikat dengan kontribusi 22,48%, India 15,54%, Vietnam 14,03% China 7,32%, hingga Belanda 4,94%. Ada juga yang menjadi pasar-pasar non tradisional yang pada periode 20152019 memiliki kontribusi yang cukup besar seperti seperti Arab Saudi 11,49%, Uni Emirat Arab sebesar 37,06%, Pakistan sebesar 6,32%, Kanda 23,63% dan Thailand sebesar 6,69%.

Menurutnya dibutuhkan peningkatan food safety dan protokol kesehatan dalam memproduksi rempah, misalnya lada. Selanjutnya, adanya peningkatan daya saing produk lada melalui sertifikasi indikasi geografis (IG), sertifikasi halal dan sertifikasi organik. Sayang Olvy tidak merinci target ekspor rempah hingga akhir tahun ini meski adanya pandemi korona. Yang jelas, sepanjang tahun lalu ekspor rempah Indonesia mencapai US$ 64342 juta, tumbuh 2,84% dari tahun 2018. Meski begitu, tren ekspor rempah Indonesia periode 2015-2019 justru menurun sebesar 7,90%. Di tahun 2015 ekspor rempah Indonesia bisa mencapai US$ 872,24 juta. lada menjadi komoditas yang mengalami pertumbuhan negatif adapun cengkeh, pala, kayu manis dan vanila justru naik.