Indonesia – Perancis terus memperkuat kerja sama bilateral termasuk pada saat pandemi Covid-19. Hal itu merefleksikan hubungan bilateral yang semakin matang terus berkembang. Duta Besar Indonesia untuk Perancis Arrmanatha Nasir mengungkapkan. “ Banyak pengusaha perancis yang tertarik dengan Indonesia. Mereka mendengar dan membaca berbagai sumber bahwa potensi pasar dan ekonomi Indonesia sangat bagus,” kata Arrmanatha, yang akrab disapa Tata.

Tata dihubungi terkait penyelenggaraan Forum Investasi Insfrastruktur Indonesia (IIIF) yang berlangsung secara daring tertutup, selasa (30/6). Hadir sebagai pembicara utama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto. IIIF diikuti pengusaha kedua negara.

“IIIF merupakan suatu kegiatan penting untuk mendorong pengusaha perancis meningkatkan tidak saja investasi, tetapi juga bisnis di Indonesia. Selama ini sudah banyak perusahaan perancis berinvestasi di Indonesia,’ kata Tata. Salah satu tujuan IIF adalah mendorong perusahaan menengah perancis berinvestasi dan meningkatkan bisnis di Indonesia.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/-Bappenas) Menawarkan 41 proyek senilai 439,98 miliar dollar AS hingga 2024, mencakup transportasi, listrik, jaringan gas, logistik, dan eco-city termasuk proyek ibukota baru. Pengusaha perancis Dilaporkan menunjukan ketertarikan besar pada potensi investasi di Indonesia.

Direktur Utama Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Aluminium ( Mind Id ), Orias Petrus Moedak menyatakan terdapat enam proyek hilirisasi pertambangan yang proses pembangunannya tertunda akibat wabah korona ( Covid-19 ). Hal ini jelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa ( 30/6 ). Enam proyek hilirisasi yang mengalami penundaan, pertama, Smelter Grade Alumina Reflney ( SGAR ) DI Mempawah Kalimantan Barat milik PT Inalum ( PERSERO ) dan PT Aneka Tambang Tbk ( Persero ). Kedua, proyek upgrading atau peningkatan teknologi tungku reduksi semelter dan refinery alumina milik inalum. Ketiga, proyek Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Tanjung Enim Sumatra Selatan milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan Huadian Corporation. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman juga mempertanyakan smelter feronikel (Feni) milik ANTM yang belum memiliki pasokan listrik meski konstruksi sudah mencapai 97.98%.

Sejak tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dokumen pengusulan Jalur Rempah sebagai warisan budaya tak benda dunia ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Targetnya, tahun ini Jalur Rempah bisa masuk daftar sementara atau tentative list. 

Momen ini menjadi kesempatan emas untuk mengangkat produk-produk rempah khas Nusantara. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 pada bulan Januari hingga April 2020 permintaan rempah-rempah nasional meningkat 19,28 persen menurut catatan Kemendag.

Fakta menunjukkan, harga rempah-rempah Nusantara mengalami pasang surut akibat cuaca, serangan hama penyakit, hingga proses pascapanen yang kurang terjaga. Upaya untuk menjaga kualitas dilakukan di beberapa tempat dengan membuat sertifikat indikasi geografis (SIG). 

Pengakuan dunia terhadap Jalur Rempah Nusantara tentu bukan satu-satunya tujuan mendesak dan utama. Niatan Indonesia mengangkat kembali sejarah Jalur Rempah perlu menjadi kesempatan emas untuk bersama-sama mengangkat martabat rempah-rempah nusantara. Diperlukan kolaborasi kerja sama lintas kementerian/lembaga, pengusaha, petani, peneliti, dan akademisi untuk mengoptimalkan produksi serta kualitas rempah-rempah Nusantara.

Di tengah pandemi Covid-19, pasar ekspor rempah diprediksi prospektif. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, pada Januari-April
2020, saat tren perdagangan dunia turun akibat Covid-19, nilai ekspor rempah Indonesia senilai 218,69 juta dollar AS atau tumbuh 19,28 persen dibandingkan periode sama 2019. Dalam periode itu, komoditas ekspor rempah utama yang naik daun antara lain lada piper utuh yang nilai ekspornya tumbuh 18,7 persen, cengkeh utuh (17,04 persen), pala utuh (12,11 persen), dan bubuk kayu manis (11,61 persen).

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri, Senin (29/6/2020) mengatakan tren peningkatan itu akan terus menerus naik di tengah kondisi negara-negara yang membutuhkan rempah-rempah untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi. “Indikasinya, selama empat bulan pertama tahun ini saja, ekspor rempah-rempah meningkat hamper 20 persen ketika komoditas lain anjlok. Artinya, permintaan akan terus ada, prospeknya besar,” katanya. Meski nilai ekspor rempah relatif kecil dibandingkan ekspor nonmigas lainnya, prospek selama pandemi menunjukkan ekspor rempah akan terus meningkat selama Covid-19.

Anggota Dewan Rempah Indonesia Lukman Basri menuturkan meski pasar ekspor rempah prospektif daya saing rempah Indonesia di pasar global masih rendah. “Ekspor rempah Indonesia terhambat daya saing mutu yang rendah. Rempah Indonesia kerap ditolak karena kadar alfatoksin dan bakteri salmonella yang masih ditemukan di sejumlah jenis rempah, seperti pala dan lada, dua produk rempah andalan Indonesia,” tuturnya. 

Untuk meningkatkan nilai tambah, Indonesia akan mulai memangkas ekspor rempah mentah. Pemerintah juga membantu pengusaha menerbitkan sertifikasi Indikasi Geografis (IG). Ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi IG, di antaranya, cengkeh minahasa (Sulawesi Utara), cengkeh moloku kie raha (Maluku Utara), lada putih muntok (Babel), lada hitam lampung, lada luwu timur (Sulawesi Selatan), pala tomandin fakfak (Papua Barat) dan pala kepulauan banda (Maluku).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat penyelesaian proses lelang sejumlah proyek jalan tol baru yang sudah terencana sebelum terjadinya krisis pandemi Covid-19. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Danang Parikesit, mengatakan prakualifikasi dan tender semua proyek dikerjakan bertahap sejak bulan ini hingga akhir 2020.

Ruas jalan Solo–Yogyakarta–Kulon Progo yang diprakarsai konsorsium PT Adhi Karya (persero) Tbk itu memang diprioritaskan karena akan terkoneksi dengan jalan tol Trans Jawa. Realisasi proyek senilai Rp 28,8 triliun itu pun bisa memangkas kepadatan kendaraan logistik di jalur arteri di selatan Pulau Jawa.

Kini pemerintah mengejar investasi untuk menembuskan 2.500-kilometer jalan tol baru hingga 2024 mendatang. Kebutuhan pendanaan rencana jangka panjang itu diproyeksikan mencapai Rp 400 triliun, dengan asumsi Rp 110-150 miliar untuk konstruksi per kilometer.

Kementerian justru melonggarkan tenggat penyelesaian proyek berjangka pendek menjadi proyek tahun berjalan (multiyears) karena banyaknya realokasi anggaran dan gangguan pandemi terhadap dunia konstruksi.

Selain proyek jalan tol Solo-Yogyakarta, kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan, masih ada setumpuk proyek yang siap tender. Kementerian memburu calon pemodal untuk sistem transaksi jalan tol non-tunai nirsentuh (multi-lane free flow/MLFF) yang akan dimanfaatkan untuk berbagai ruas yang panjang totalnya mencapai 1.713 kilometer.

Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, membenarkan bahwa pemerintah sedikit mengubah proyeksi panjang jalan tol, target pengoperasian jalan tol baru yang seharusnya mencapai 503 kilometer hingga akhir tahun dikendurkan menjadi hanya 406 kilometer.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia, Kris Ade Sudiyono, menilai minat investasi para investor belum akan kencang meski penawaran sudah terbuka kembali. Kelemahan rasio modal kerja atau likuiditas membuat pemodal enggan bergerak meski ada insentif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal II 2020 akan mengalami kontraksi 3,1 persen (year on year/yoy). Sri berharap, ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga dapat kembali mendekati nol, bahkan menembus level positif. Perkiraan kontraksi pada kuartal II 2020 karena pemerintah pusat ataupun daerah mulai intensif memberlakukan social distancing pada pertengahan dan akhir Maret yang berdampak pada perlambatan kegiatan ekonomi.

Penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 mengalami kontraksi 10,8 persen dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 444,6 triliun. Kinerja ini lebih buruk dibandingkan periode Januari-April 2020 yang tumbuh negatif 3,09 persen. Sri mengatakan, perlambatan kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional menjadi faktor penyebabnya. Sri menyebutkan, harga minyak yang merosot tajam menyebabkan penerimaan PPh migas mengalami penurunan signifikan. Apabila target ini dapat tercapai, Sri optimistis pertumbuhan tahun ini masih berada dalam rentang yang ditargetkan pemerintah, yaitu minus 0,4 persen sampai 2,3 persen. Salah satu aspek yang sangat menentukan pencapaian ini adalah realisasi pemulihan ekonomi nasional di lapangan.

Sri memberikan contoh, implementasi stimulus sektor kesehatan kini masih berada pada level 1,54 persen dari anggaran yang ditetapkan pemerintah Rp 87,55 triliun.Kecilnya realisasi ini karena masih terkendala proses administrasi dan verifikasi. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi, ekonomi Indonesia sepanjang 2020 masih bisa tumbuh positif di sekitar 0,1 hingga 0,5 persen, namun banyak tantangannya.

Dengan merelakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun ini, Yusuf berharap, pemerintah tetap fokus menjalankan pemulihan ekonomi. Khususnya perbaikan daya beli masyarakat yang tertekan akibat pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus merampingkan perusahan pelat merah beserta anak usaha dan cicitnya yang kurang efisien. Saat ini, tercatat sekira 800 BUMN beserta anak usaha dan cicitnya. Kondisi ini menjadi perhatian dan fokus utama dari Menteri BUMN Erick Thohir. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mencontohkan, Kementerian BUMN mulai menghapuskan anak dan cucu usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena tidak efisien. Selain itu, lanjut Arya, terdapat juga BUMN yang sengaja membentuk anak hingga cicit usaha untuk dapat mengerjakan sebuah proyek atau saat membuat perusahaan patungan dengan perusahaan lain.

Belum lama ini, Erick Thohir melakukan efisiensi di tubuh Kementerian BUMN. Jika sebelumnya jumlah BUMN mencapai 142 perusahaan, kini menjadi 107 perusahaan. Erick menyebutkan, berkurangnya jumlah BUMN ini tidak lain karena lahirnya konsolidasi BUMN, di antaranya adalah sektor farmasi dan asuransi. Erick berencana merampingkan anak-cucu usaha BUMN yang saat ini mencapai 800 perusahaan. Erick menilai banyak anak-cucu usaha yang bergerak di luar bisnis inti dari induk perusahaan. 

Erick menyampaikan, proses perampingan anak-cucu usaha BUMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Erick menyebutkan, proses perampingan berjalan bertahap. Erick menyebutkan, langkah perampingan merupakan bagian dari efisiensi dan mendorong BUMN untuk bisa lebih fokus pada bisnis utamanya. 

Agen pemegang merek (APM) kendaraan bermotor kian gencar menjalankan pemasaran secara online setelah angka penjualan turun signifikan. Business Inovation, Sales, and Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy, mengatakan perubahan pola belanja konsumen ke platform digital mulai dirasakan sektor otomotif.

Menurut Yusak, HPM kini memasarkan 25 persen kendaraan secara online, naik dari akhir tahun lalu yang masih di bawah 5 persen. HPM pun memperkuat kanal penjualan korporat dan milik dealer. Tak cuma itu, kata Yusak, HPM berupaya memperluas jaringan, bekerja sama dengan situs e-commerce. Penjualan mobil kian menurun sejak awal tahun. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan dari pabrik ke dealer (wholesale) pada Mei lalu hanya 3.551 unit, anjlok 95,7 persen dari Mei 2019 yang mencapai 84.109 unit.

Yusak mengatakan anjloknya penjualan berkaitan dengan libur Ramadan-Idul Fitri, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan lesunya daya beli. Marketing Communication PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Puti Annisa Moeloek, mengatakan penjualan Isuzu pada Januari-Mei anjlok hingga 27,9 persen dibanding periode sama tahun lalu. Karena sebagian besar produk Isuzu menyasar kebutuhan komersial, kata dia, penjualan sangat dipengaruhi oleh lesunya aktivitas ekonomi. Saat ini IAMI meningkatkan layanan purnajual (aftersales service). 

Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azam, mengatakan anjloknya penjualan mobil pada Mei lalu berkaitan dengan PSBB di beberapa daerah. Salah satu jalan yang tengah didorong adalah digitalisasi dalam strategi penjualan.

Deputy Marketing Director Hyundai Mobil Indonesia, Hendrik Wiradjaja, mengatakan anjloknya penjualan dari berbagai jaringan juga disebabkan oleh turunnya permintaan ekspor dari negara-negara Asia lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menanggapi sikap Amerika Serikat perihal pengenaan pajak digital. Menkeu menuturkan, langkah Indonesia mengenakan PajakPertambahan Nilai atas produk digital tidak melanggar peraturan dan konsensus global. Indonesia juga bukan satu-satunya negara yang mengenakan pajak atas produk digital yang berlaku mulai 1 Agustus 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020, produk digital dalam bentuk jasa atau barang tidak berwujud yang diakses konsumen dalam negeri dikenai pajak 10 persen. Menurut Sri Mulyani, pengenaan PPN tidak akan menimbulkan persoalan karena PPN dibayar konsumen, bukan perusahaan digital.

Presiden AS Donald Trump keberatan perusahaan berbasis digital dari negaranya dikenai pajak. Mengutip berita di media AS, New York Times, Trump menginstruksikan USTR untuk menginvestigasi sembilan negara yang memungut pajak produk digital.Beberapa negara itu, antara lain Brasil, India, Inggris, Indonesia, dan negara-negara Uni Eropa. Investigasi dilakukan dengan dugaan pelanggaran konsensus global.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menambahkan, peraturan ini akan selesai Juli 2020. Dengan begitu, PPN bisa masuk ke kas negara mulai Agustus 2020. Sebelumnya, pengajar hukum pajak pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Adrianto Dwi Nugroho, berpendapat, kebijakan yang diambil Indonesia tidak akan bertentangan dengan pencapaian konsensus internasional sepanjang pemungutan pajak tidak menggunakan persyaratan atau kriteria ekonomis.

Mainan anak menjadi sarana komunikasi antaranggota keluarga saat tinggal di dalam rumah akibat pembatasan sosial. Perlu cermat memilih mainan agar tumbuh kembang anak tetap terjaga saat pandemi. Dari sisi ekonomi, pandemi Covid-19 menyebabkan penjualan mainan global turun. Di sisi lain, selama pandemi, mainan terbukti menjadi sarana yang baik untuk mendukung interaksi keluarga selama melewati masa pembatasan sosial akibat pandemi. Data Statista menunjukkan pertumbuhan industri mainan dunia di 2020 diprediksi hanya 0,30 persen, jauh di bawah tahun 2019 sebesar 4.63 persen. Pada 2018, penjualan mainan di seluruh dunia mencapai 90,4 miliar dollar Amerika Serikat.

Pada April 2020, menurut NPD Group, kenaikan penjualan tetap dialami mainan luar ruangan, alat olahraga, serta board game. Di Amerika Serikat dan Inggris, nilai penjualan mainan luar ruang dan olahraga meningkat 51 persen pada April 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Skenario belanja mainan Riset yang dilakukan oleh Toy Association bersama The Family Room pada Juli 2013 mengungkap ragam skenario dalam belanja mainan oleh keluarga. Kajian tersebut menunjukkan sembilan dari sepuluh mainan dibeli oleh orangtua. Artinya, mayoritas pemegang keputusan masih terletak pada orangtua, apalagi orangtua merupakan pihak yang memiliki kemampuan membeli mainan.

Masyarakat kian sadar, mainan juga memiliki fungsi edukasi, lebih dari sekadar saran mengisi waktu saat pandemi. Ada beragam nilai pendidikan di balik permainan, seperti mengasah kemampuan verbal, motorik kasar, motorik halus, kognitif, dan emosi. Tidak mengherankan, pada saat pandemi seperti sekarang, mainan anak tetap menjadi pilihan kegiatan dan hiburan keluarga bersama anak-anak ketika mereka harus berada di rumah saja.