Kota Bandung sudah memasuki fase adaptasi kebiasaan baru (AKB). Sejumlah objek wisata diperbolehkan beroperasi kembali, dengan penerapan protokol kesehatan. Salah satunya Bandung Zoological Garden (Bazoga). Pekan lalu, pengelola Bazoga mendapat lampu hijau dari Pemerintah Kota Bandung untuk bisa ber operasi. Sejak Sabtu (27/6), Bazoga mulai menerima kembali kunjungan wisatawan.

Marketing Communication Bazoga, Sulhan Syafi'i, yang akrab disapa Aan, mengatakan, pada hari pertama beroperasi kembali, jumlah pengunjung baru sekitar 278 orang. Pada Ahad, jumlahnya meningkat menjadi 1.060 orang. Namun, jumlah pengunjung yang datang ke Bazoga masih terbilang sedikit dibandingkan dengan kondisi normal sebelum pandemi. Biaya tiket masuk ke Bazoga disebut tidak berubah. Namun beberapa fasilitas masih ditutup. Jumlah pengunjung pun masih dibatasi setengah dari kapasitas dan harus mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak fisik. Seluruh petugas di Bazoga juga dilengkapi dengan masker dan penutup wajah.

Bazoga kini tengah mendapat titipan untuk merawat Si Abah. Si Abah merupakan macan tutul (Panthera pardus) yang tertangkap warga di kawasan kaki Gunung Sawal, wilayah Desa Cikupa, Kamis pekan lalu. Kondisinya disebut stres berat. Setidaknya terlihat dari fesesnya yang cair. Sekarang kondisi macan tutul itu disebut mulai membaik. Si Abah terlihat tenang dan lebih stabil. Sudah mulai pulih dan sehat. Si Abah ditangani oleh tim dokter dan perawat satwa di Bazoga.

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah III Ciamis, Andi Witria, Si Abah dilaporkan tertangkap oleh warga. Diduga macan tutul itu sempat memakan ternak milik warga. Si Abah disebut dimasukkan ke dalam kerangkeng besi dan menjadi tontonan masyarakat. Hal itu dinilai membuat Si Abah stres.Bukan kali ini saja Si Abah tertangkap oleh warga. Sejumlah warga meminta macan tutul itu tidak dilepasliarkan kembali di kawasan Gunung Sawal karena dikhawatirkan turun ke kawasan per mukiman.

Perusahaan platform komputasi awan Alibaba Cloud saat ini sedang membangun pusat data ketiganya di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari rencana ekspansi global Alibaba Cloud senilai 28 miliar dollar AS selama tiga tahun mendatang.

Presiden Alibaba Cloud Intelligence Jeff Zhang saat membuka Alibaba Cloud Summit 2020 yang digelar secara virtual pada kamis (2/7/2020) mengungkapkan.“Kami saat ini hadir di 21 kawasan dan melayani lebih dari 200 negara di dunia. Kami bisa membantu perusahaan kecil ataupun besar memanfaatkan inovasi digital melalui layanan Alibaba Cloud”.

Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara optimistis kredit dari dana yang ditempatkan pemerintah dapat terserap, sektor yang dibidik adalah penggerak perekonomian negara. Himbara memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai target ekspansi kredit. Himbara akan jeli mengukur dan menyeimbangkan pasokan dan permintaan kredit agar resiko bisa terkendali.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilar menyatakan pembiayaan akan disalurkan secara selektif. Sementara itu Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Herry Sidharta mengatakan mengutamakan kredit ke dektor padat karya. Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pahal N Mansury menyatakan, akan menyalurkan dana pemerintah untuk sektor perumahan dan kontruksi.

Secara terpisah ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede, menilai penyaluran dana dari pemerintah yang ditambah tiga kali lipat oleh perbankan bisa terserap oleh sektor rill. Josua memaparkan, keputusan pemerintah menempatkan dana di Himbara sudah tepat sebab berdasarkan data OJK, lebih dari 50 persen kredit UMKM di Indonesia di kucurkan bank BUMN.

Salah satu sektor yang dibidik bank BUMN adalah pariwisata, namun pemulihan sektor ini diperkirakan memakan waktu lama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 163.646 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)ke Indonesia pada Mei 2020 atau anjlok 86,9 persen secara tahunan. Pemerintah sudah mulai melakukan langkah pemulihan tapi tampaknya akan tetap membutuhkan waktu,” kata Kepala BPS Suhariyanto.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan utang pemerintah kepada perseroan sudah menembus Rp 96,5 triliun. Menurut Nicke, pemerintah baru membayarkan sebanyak Rp 45 triliun. 

Nicke menjelaskan bahwa angka Rp 90,5 triliun berasal dari kompensasi selisih harga jual eceran (HJE) yang merupakan penugasan pemerintah dalam memberikan subsidi BBM solar dan premium. Piutang tersebut akumulasi dari angka tiga tahun terakhir. 

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pemerintah memiliki utang kepada BUMN sebesar Rp 108 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan utang yang sudah terjadi sejak 2017.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan setidaknya ada tiga permasalahan yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo hingga membuat dia marah saat membuka sidang rapat kabinet pada 18 Juni lalu. Ketiga hal itu adalah implementasi program di bidang kesehatan yang baru mencapai 1,53 persen atau hanya Rp 1,35 triliun dari alokasi total Rp 87,55 triliun. Begitu juga soal kelancaran program bantuan sosial. Menurut Moeldoko, Presiden kesal lantaran sasaran dan kecepatan penanganan wabah corona tak sesuai dengan harapan. Moeldoko menuturkan hal yang paling ditekankan Presiden adalah soal macetnya stimulus kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Presiden Jokowi secara khusus mempertanyakan soal lambatnya pencairan stimulus kredit pasar keuangan. Menurut dia, Jokowi heran kenapa kebijakan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia itu sulit sekali dilaksanakan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, program tersebut berjalan lambat karena pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus melakukan proses pertukaran data, yang birokrasinya memakan waktu. 

Menurut anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, OJK dan LPS memiliki wewenang untuk bisa menjamin kredit dan simpanan masyarakat tanpa perlu adanya jaminan APBN pemerintah. 

Anggota Komisi Keuangan lainnya, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan OJK terkesan sangat memanjakan bank milik negara penerima pinjaman Rp 30 triliun. Padahal, menurut dia, bank-bank tersebut merupakan bank milik pemerintah yang seharusnya mau diberi penugasan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengakui penempatan jaminan negara sebesar Rp 30 triliun dibuat atas masukan OJK yang menerima pendapat bank himbara, yang butuh kepastian ketersediaan likuiditas. Dia mengatakan pada praktiknya bank-bank himbara merupakan sumber likuiditas bank-bank kecil dan lembaga keuangan lain seperti bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat.

Menurut salah satu pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pengurus bank sebenarnya mau saja memberikan pelonggaran kredit besar-besaran tanpa meminta jaminan pemerintah. Tapi, kata dia, dalam krisis seperti ini, bank juga perlu ekstra hati-hati terhadap pengajuan pelonggaran.

Kekecewaan Rere Wulandari tak terbendung. Ia tidak habis pikir tagihan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) melambung hingga lima kali lipat dari biasanya.

Kejadian itu berlangsung tepat di tengah masa pandemi Covid-19, saat kegiatan di sanggar budaya Wulangreh yang ia kelola berkurang hingga 90 persen. Bahkan, hampir tidak ada aktivitas. Ketika melihat rekapitulasi tagihan, Rere berujar, hanya ada angka tagihan total dan berapa jumlah daya yang dipakai. Ia mengaku kecewa atas layanan PLN.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman, mengatakan kurangnya informasi yang diberikan PLN kepada konsumen menyebabkan terjadinya ledakan keluhan dari konsumen. Kondisi ini diperparah oleh situasi di lapangan setelah 14 juta dari 79 juta meteran listrik diperkirakan kedaluwarsa.

Ardiansyah mengatakan PLN memang telah menyiapkan mekanisme bagi pelanggan yang merasa menerima tagihan tak wajar. Aduan tersebut bisa disampaikan melalui website Pln.co.id atau berkirim pesan elektronik ke WhatsApp (WA) 0812-2123-123.

Dengan memberi rekapitulasi tersebut, bila konsumen kelebihan bayar, kelebihan tersebut bisa dikompensasi untuk pembayaran bulan selanjutnya. Menurut Ardiansyah, PLN harus bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik tentang tagihan tersebut.

Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta, Joko Kundaryo, mengatakan memang keluhan kenaikan tagihan listrik muncul sejak awal masa pandemi. Namun sejauh ini aduan disampaikan secara online. Adapun tingkat kenaikannya bervariasi, ada pula yang melampaui 100 persen. 

Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi, mengatakan hingga saat ini aduan masih terus berdatangan. Ia berharap PLN segera mensosialisasi metode hitungan yang digunakan. Dengan begitu, konsumen bisa melihat langsung tagihannya lewat stand meter atau kWh meter secara transparan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan memberikan technical assistance terhadap PT Bank Bukopin Tbk terkait likuiditas dan opersional bank.

Sekretaris Perusahaan BRI Amam Sukriyanto mengatakan, perseroan telah mengirimkan surat balasan ke OJK pada 12 Juni 2020 untuk meminta penegasan tentang kejelasan perincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab BRI sebagai tim technical assistance.

Selain itu, bank pelat merah tersebut juga menerima surat PT Bosowa Corporindo perihal kuasa khusus kepada tim technical assistance, yang akan mendapatkan kuasa khusus menggunakan hak suara Bosowa dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Bukopin.

Jelas kedua surat di atas hanya berkaitan dengan penunjukan BRI sebagai tim technical assistance dan tidak satu pun menyebutkan BRI di minta menjadi pemegang saham pengendali dari Bank Bukopin.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah memberikan pendampingan teknis atau technical assistance kepada Bank Bukopin. Kerja sama yang dilakukan adalah pendampingan teknis dalam bidang treasury management.

Emiten berkode saham BBNI di lantai bursa itu juga menepis rencana ketertarikan mengeksekusi atau menjadi standby buyer dari rencana rights issue (PUT V) yang akan dilakukan Bank Bukopin.

OJK sebelumnya menyatakan Kookmin Bank telah melakukan penempatan dana pada escrow account per 11 Juni 2020 sesuai komitmen Kookmin Bank, terkait dengan Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali mayoritas Bank Bukopin.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada kuartal pertama tahun ini mencatatkan kerugian hingga Rp 38,8 triliun. Perlu kami sampaikan akhir Maret 2020 terjadi pelemahan nilai tukar terhadap mata uang asing akibat sentimen negatif dan lain-lain,kata Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 10, Zulkifli mengatakan, perusahaan berkewajiban mencatat selisih kurs. Itu adalah rugi accounting akibat selisih kurs. Meski merugi, Zulkifli mengatakan, secara pendapatan perusahaan memang mencatatkan hasil positif. Total pendapatan perseroan mencapai Rp 72,7 triliun secara year on year (yoy).

Terkait kas perusahaan, PLN saat ini masih menanti janji pemerintah yang akan membayar dana kompensasi tarif listrik tahun buku 2018-2019. Zulkifli menjelaskan, dana kompensasi yang seharusnya pemerintah bayar adalah Rp 45 triliun. Ia mengatakan, pemerintah berjanji membayarkan kompensasi tersebut pada tahun ini.

Menyoal tagihan listrik para pelanggan yang membengkak, PLN menawarkan skema pembayaran tagihan listrik secara bertahap atau diangsur. Mereka yang berhak mencicil tagihan listriknya hanya pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan hingga 20 persen.

PLN mengakui salah satu penyebab adanya tagihan listrik yang melonjak adalah meteran listrik pelanggan yang sudah usang. Hal ini membuat pencatatan listrik masyarakat menjadi tidak sesuai dengan konsumsi sesungguhnya.

Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan, informasi yang disampaikan PLN hanya sebatas peralihan skema pencatatan meteran menjadi perhitungan rata- rata pemakaian tiga bulan. Potensi kenaikan daya tidak disampaikan PLN mengingat masyarakat melakukan aktivitas sepenuhnya di rumah selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO ), Senin (29/6/2020) malam, Mempublikasikan lapoiran kebijakan perdagangan negara-negara anggota G-20 Oktober 2019-Mei 2020. Laporan itu menyebutkan, nilai perdagangan yang terdampak pembatasan (restriksi) yang tak terkait langsung dengan pandemi Covid-19 mencapai 418 miliar dollar AS, sekitar 2,8 persen perdagangan negara-negara anggota G-20.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani Berpendapat, data itu merefleksikan ketegangan perdagangan diantara negara anggota G-20 yang masih terjadi. “Disisi lain, ada negara anggota yang tak terlihat langsung dalam ketegangan itu dan berkesempatan memanfaatkan market share (pasar yang terdampak),’ ujarnya saat dihubungi,Selasa. Meski demikian, nilai perdagangan yang terdampak kebijakan fasilitas import dan tak berkaitan langsung dengan pandemi Covid-19 melonjak.

Secara keseluruhan, WTO mendata, negara-negara anggota G-20 menerapkan 154 kebijakan perdagangan baru pada Oktober 2019-Mei 2020 sebanyak 95 diantaranya bersifat memfasilitasi import dan sisanya membatasi import. Direktur Jendral WTO Roberts azevedo menyoroti kebijakan pembatasan perdagangan yang masih tergolong tinggi. “Hal ini menjadi sorotan karena berpengaruh pada arus perdagangan dan investasi di tingkat global,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Kompas,senin malam.

Di Nusa Tenggara Timur Stok garam industri menumpuk sejak tahun 2018. Sekretaris dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Saba Rajasa, NTT. Lagabus Pian, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (30/6/2020) menyatakan panen garam industri tahun ini dimulai awal Mei dan diprediksi berakhir Desember. Namun 10.000 ton garam sisa panen sejak tahun 2018 masih menumpuk tak terjual.

Upaya Pemerintah memacu produksi garam industri akan sia-sia jika hasil panen petambak tak terserap, sementara import garam terus berlangsung. Tahun 2019 harga garam paling tinggi hanya Rp 700 per kilogram (kg). Tahun ini pihaknya mencoba untuk menjual garam industri dengan harga Rp 900 per kg. Padahal, dalam kondisi normal, harga garam industri Rp 1.200 per kg.

Situasi serupa menimpa petani tebu. Ketika musim panen dan giling tebu tiba harga gula ditingkat petani justru turun. Sekretaris Jendral Asosiasi Gula Indonesia Aris Toharisman menyebutkan, harga lelang gula turun dari Rp 11.700 per kg pada awal Juni 2020 menjadi Rp 11.200-Rp 11.300 per kg saat ini. Sekretaris jendral Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin Mengapresiasi Langkah Komisi VI DPR yang Mengabulkan Usulan asosiasinya agar Kementrian Perdagangan meminta importir gula membeli tebu petani.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR Kamis (25/6). Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, pemerintah tidak memperpanjang impor agar tidak mengganggu penyerapan produksi gula petani. Ia beralasan, impor selama pandemi Covid-19 untuk mengantisipasi kelangkaan gula di pasar.