Pemerintah menurunkan tarif wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas melalui PP No. 30/2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. 

Dalam beleid baru tersebut pemerintah menyebutkan bahwa tarif yang diterapkan atas penghasilan kena pajak WP badan dibagi dua yakni 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta 20% untuk 2022. 

WP badan yang masuk dalam cakupan insentif tersebut berbentuk PT dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% serta memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif. 

Saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, di mana masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. 

Ketentuan di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun.

Sementara itu, pemerintah telah menunjuk enam pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai wajib pungut atau wapu. 

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan pelaku PMSE yang telah ditunjuk tersebut nantinya akan menyetorkan PPN yang dipungut pada masa setelah penunjukan wajib pajak. 

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji dalam wawancara dengan Bisnis belum lama ini mengatakan, yang menjadi persoalan hingga saat ini adalah mekanisme pengenaan pajak penghasilan atas transaksi barang dan jasa melalui PMSE.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan produksi massal ventilator untuk kasus gawat darurat (emergency) akan dimulai pada pertengahan Juli 2020, sedangkan ventilator untuk ruang perawatan intensif (ICU) baru dimulai pada akhir Juli 2020. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan Kementerian Kesehatan juga telah melakukan pendampingan terhadap 36 pengembang inovator dari berbagai perguruan tinggi, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dan Universitas Gajah Mada (UGM).

Secara total, setidaknya ada 11.650-unit ventilator per bulan yang akan diproduksi atau 388-unit ventilator per hari. Kemenperin berkomitmen akan mendukung alat uji, rantai pasok bahan baku dan mitra industri perguruan tinggi tersebut. 

Pada perkembangan lain, industriawan farmasi nasional saat ini masih mengembangkan vaksin Covid-19 di dalam negeri. 

PT Bio Farma (Persero) saat ini masih bekerja sama dengan Sinovac Biotech Ltd. untuk pengembangan vaksin umum. Adapun, Bio Farma juga berkolaborasi dengan Eijkman Institute for Molecular Biology dalam pengembangan vaksin dengan strain virus lokal. 

Seperti diketahui, proses pembuatan vaksin secara umum dibagi menjadi empat tahap yakni tahap perancangan, pengujian hewan, pengujian manusia, dan persetujuan regulator. Adapun, pengujian manusia dibagi menjadi tiga fase. 

Setiap fase dalam pengujian vaksin kepada manusia memiliki waktu jumlah relawan yang berbeda. Adapun, jumlah relawan pada fase satu paling sedikit, sedangkan relawan pada fase tiga memiliki relawan hingga ratusan ribu orang dengan waktu observasi paling lama. 

Untuk saat ini, Honesti menyarankan agar masyarakat maupun pasien Covid-19 waspada terhadap produk medis yang mengklaim dapat menyembuhkan Covid-19. Menurutnya, hanya dapat dilakukan dengan konsultasi maupun resep dari dokter spesialis.

Investor asing tidak perlu khawatir berlebih karena independensi BI dalam burden sharing tetap dijaga. Di sisi lain BI akan turut mengawal dan menopang pemulihan ekonomi secara nasional.

Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menuturkan bunga utang pemerintah tahun ini diperkirakan meningkat cukup signifikan sehingga diperlukan skema berbagi beban (burden sharing). Pembagian beban bunga utang akan berimplikasi positif pada kesinambungan utang dan ruang fiskal pemerintah. Skema burden sharing dapat mendukung peringkay surat utang pemerintah yang tetap layak investasi dan tetap dapat menutupi defisit anggaran dalam jangka pendek. 

Sebelumnya BI dan Kementerian Keuangan akan berbagi beban pendanaan untuk Covid-19 dan pemuihan ekonomi dengan skema pembelian SBN tanpa mekanisme padar dan pembagian beban bunga utang. Total kebutuhan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun tahun ini. BI akan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah senilai total Rp 397,56 triliun berikut beban bunganya.

Persoalan bermunculan setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka keran ekspor benih lobster. Kemitraan yang disyaratkan bagi eksportir tak jelas kelanjutanya dan pembudidaya sulit mendapatkan benih.

Ketua himpunan pembudidaya ikan laut indonesia Effendy Wong mengingatkan pemerintah perlu memastikan perusahaan eksportir benih lobster memiliki komitmen usaha budidaya. Komitmen ini terkait 70% dari benih lobster yang ditangkap untuk budidaya. Komitmen harus dibuktikan dengan keterbukaan informasi tentang lokasi KJA, jumlah benih yang ditebar dan produksi yang dihasilkan. Tanpa niat budidaya, kemitraan dikhawatirkan sekedar kamuflase perusahaan untuk memperoleh izin ekspor. 

Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara melepas ekspor perdana sabut kelapa ke China. Komoditas sisa perkebunan ini digunakan untuk pembuatan sofa hingga jok mobil mewah.  Ekspor Sultra selama ini didominasi hasil pertambangan khususnya ore nikel maupun ferronickel. Ekspor ini mendominasi 98% dari total ekspor 2019 dengan valuasi Rp 19,6 triliun. 

Ekspor sabut kelapa yang dikirim melalui pelabuhan Kendari New Port menuju Weifang, China dilakukan oleh PT Weida Indochoir Prima. Sabut kelapa dikumpulkan dari Konawe Utara dan Konawe Selatan. Satu kubik sabut kelapa dihargai Rp 5.000,-. Satu kontainer sabut kelapa memiliki berat 18 ton dengan nilai Rp 54 juta. Dengan potensi besar di Sultra, ditargetkan bisa mengirim 30 kontainer sabut kelapa setiap bulan. 

Mulal 1 Juli 2020 pemerintah menerapkan aturan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perusahaan digital asing luar negeri. Setidaknya, ada enam perusahaan yang bakal diwajibkan untuk memungut PPN sebesar 10% dari konsumen sebagaimana dikonfirmasi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak kementerian keuangan Suryo Utomo. Pajak menegaskan, dalam penerapan aturan indonesia dengan menggunakan skema significant economic presence meski tidak terdapat kehadiran fisik tetap wajib memungut pajak konsumen baik secara langsung atau menunjuk perwakilannya di Indonesia.

Adapun ketentuan pungutan PPN perusahaan.digital asing, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan, Pemungutan dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dart Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Yang jelas, jika tidak ada aral melintang pemungutan PPN sebesar 10% atas nilai barang atau jasa yang dibeli konsumen, akan berlaku efektif mulai awal Agustus 2020,

Hingga saat ini otoritas pajak sudah melakukan sosialisasi pungutan PPN 10% kepada 290 perwakilan usaha dan TQ yurisdiksi. Antara lain, Amerika Serikat (AS) Australia, China Hong Kong India Inggris, Jepang, Singapura. Swedia, dan Thailand. Ditjen Pajak juga melakukan sosialisasi kepada American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, serta US-Asean Business Council Suryo bilang selama sosialisasi tersebut tidak ada perusahaan yang keberatan menarik PPN.

Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak kemkeu Arif Yanuar menambahkan, secara teknis, PMSE yang menjual barang atau jasa dan memungut PPN, wajib melaporkan konsumsi pelanggannya. Hal itu dilakukan baik lewat service business to business (B2B) maupun business to consumer (B2C). Nantinya, bagi subjek pajak luar negeri PMSE, harus mendaftarkan Identitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagai syarat administrasi pelaku usaha di Indonesia.

Analis memprediksi PT Integra Indocabinet (WOOD) bisa mempetahankan kinerja positif tahun ini. Aktivitas penjualan ekspor yang mulai berjalan serta potensi pasar yang semakin besar menjadi peluang bagi emiten ini. Analis OSO Sekuritas Sukarno Alatas juga Analls Trimegah Sekuritas Sebastian Tobing mengatakan WOOD masih berpeluang memperluas penjualan ekspor tahun in la penilai, langkah AS menetapkan tarif untuk barang impor dari sejumlah negara serta menetapkan tarif anti dumping dan anti subsidi atas produk dari China dan Brasil positif bagi WOOD. Akibat kebijakan tersebut produk-produk dari Indonesia, termasuk WOOD bisa meningkatkan volume penjualan di pasar furnitur AS, namun potensi perluasan pemasaran WOOD di luar negeri berpotensi terhambat kekhawatiran gelombang kedua pandemi. Sebastian menuliskan impor furnitur AS dari China berangsur menurun dari sebanyak 38% di 2018 menjadi cuma 26% di 2019

Di kuartal pertama tahun ini. WOOD juga sempat merasakan hambatan ekspor furnitur ke AS karena beberapa pelabuhan tutup akibat pandemi, memasuki kuartal dua manajemen WOOD mengatakan penjualan ekspor mulai berjalan lancar dan optimistis menargetkan pendapatan tahun ini bisa mencapai Rp 2,8 triliun. Sedangkan pada laporan keuangan tahun lalu, pendapatan WOOD tercatat naik 1,4% secara tahunan menjadi sebesar Rp 2,13 triliun (yoy). Sementara, perolehan laba bersih mencapai Rp 217.47 miliar atau menurun 9% yoy.

Sebastian optimistis di tengah tekanan pandemi pendapatan WOOD berpotensi tumbuh sekitar 18% di tahun ini dan tumbuh 22% di tahun depan Sebastian merekomendasikan buy WOOD dengan target harga Rp 630 per saham. Sukarno juga menilai positif langkah WOOD memangkas belanja modal atau copital expenditure (capex)  sebesar Rp 100 miliar, lebih rendah dari capex tahun lalu yang sebesar Rp 200 miliar. Analis Panin Sekuritas William Hartanto memasang target harga di Rp 440.

Manajemen PT Temas Tbk terus memacu ekspansi bisnis Perusahaan ini berencana membeli enam hingga delapan unit kapal baru serta mengembangkan sistem teknologi informasi. Untuk memuluskan ekspansi bisnis tersebut emiten pelayaran bersandi saham TMAS di Bursa Efek Indonesia ini mengalokasikan dana belanja modal sekitar Rp 650 miliar.

Direktur Keuangan PT Temas Tbk, Ganny Zheng menjelaskan mereka harus mengganti armada dengan kapal yang lebih muda, sehingga kinerja pengangkutan lebih produktif. Selain membeli kapal baru manajemen TMAS akan menjual kapal-kapal yang sudah tua dan tidak lagi produktif. Berdasarkan data internal, hingga saat ini TMAS memiliki 34 unit kapal. Ganny menyebutkan, pandemi corona (Covid-19) menyebabkan kinerja keuangan TMAS berpotensi menurun pada kuartal II 2020

Meski demikian, pembukaan kembali kegiatan ekonomi mengerek optimisme TMAS untuk mempertahankan pencapaian laba pada tahun lalu. Pada 2019, TMAS meraih laba bersih senilai Rp 92,99 miliar, tumbuh 169 69% dibandingkan laba bersih, 2018. Kendati sudah menunjukkan pertumbuhan volume angkutan dalam beberapa waktu terakhir, TMAS memproyeksikan kinerja keuangan negatif untuk kuartal || 2020. Akibat pandemi, menurut Ganny, harga angkutan ikut menyusut dan pihaknya telah mengantisipasi terjadi kerugian di kisaran Rp 10 miliar.

DI sepanjang kuartal pertama tahun Ini, TMAS meraup laba tahun bersih Rp 3,85 miliar Jumlah tersebut menyusut 90,86% dibandingkan laba bersih pada kuartal l 2019 senilai Rp 42,25 miliar. Adapun pendapatannya naik 16,239 menjadi Rp 706,85 miliar. Ganny juga masih optimistis TMAS dapat menutup semester pertama tahun ini dengan catatan keuntungan di kisaran Rp 5 miliar. Untuk kinerja di akhir tahun 2020, pihaknya memperkirakan dapat mempertahankan laba bersih perusahaan seperti tahun lalu di kisaran Rp 100 miliar.

Tahun depan pemerintah masih menjadikan pembangunan Infrastruktur sebagai salah satu prioritas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari besarnya alokasi pagu indikatif anggaran tahun 2021 untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai sekitar Rp 115,58 triliun lebih rendah dari usulan Kementerian PUPR yang disampaikan pada 18 Maret 2020, yakni sebesar Rp 140.33 triliun dan lebih rendah dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) awal 2020 sebesar Rp 120.22 triliun yang terkena realokasi dan refocusing akibat Covid-19 sehingga DIPA akhir Kementerian PUPR di 2020 sebesar Rp 75 63 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tahun 2021 terdapat desain ulang program Kementerian PUPR dari tahun sebelumnya, dari 13 program di 2020 menjadi hanya lima program di tahun 2021. Kelima program tersebut adalah program dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman. Dengan pagu indikatif yang didapatkan Kementerian PUPR Basuki mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat belanja barang dan operasional seperti perjalanan dinas dan lainnya. Basuki juga menjelaskan tahun 2021 pemerintah akan fokus pada dukungan pemulihan industri pariwisata dan investasi reformasi sistem kesehatan nasional reformas sistem janging pengaman nasional dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga akan mengusung proyek Infrastruktur transportasi di tahun 2021. Tahun depan, kementerian ini mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 41.3 trilun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pagu Indikatif yang didapatkan Kemhub Ini masih di bawah kebutuhan Kemenhub semula sebesar Rp. 75,7 trillun. Sebaga catatan, realokasi anggaran Kemhub tahun ini sebesar Rp 10,4 triliun. Sementara dari tota anggaran Kemhub tahun ini sekitar Rp 36. 7 triliun akan dialokasikan untuk program Infrastruktur konekti itas. Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 Kemenhub akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas strategis.

Fase new normal menjadi momentum untuk membuka peluang bisnis. Hal demikian juga menjadi harapan manajemen PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS), yang sempat terdampak pandemi korona. Masyarakat cenderung menghindari keramaian transportasi publik, sehingga menggunakan alat mobilitas pribadi atau personal mobility device dalam kegiatan sehari-hari yang menjadi peluang sangat besar terhadap bisnis sepeda listrik sebagiamana diungkapkan Direktur Operasional PT Gaya Abadi Sempurna Tbk, Wilson Teoh. Ia menambahkan, manajemen Gaya Abadi Sempurna telah menyiapkan tipe produk baru 101 untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Wilson menyatakan, manajemen SLIS belum mau merevisi target penjualan di sepanjang tahun ini vang mencapai Rp 530 miliar. Pada awal merebaknya Covid-19. Gaya Abadi sempat mengalami hambatan akibat efek gulir pandemi yang menghantam hampir semua negara di dunia. Meski begitu, SLIS masih yakin dengan target penjualan yang telah dipatok di awal tahun. Kemudian, program work from home (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada aktivitas produksi yang harus dikurangi karena outlet penjualan ditutup.

Namun, saat ini Gaya Abadi telah mendapatkan surat izin untuk tetap beroperasi. Alhasil, secara perlahan hal itu berdampak terhadap kenaikan penjualan. Produsen sepeda listrik merk Seis ini berupaya kembali mengungkit penjualan dengan melakukan pengiriman ke wilayah-wilayah yang tidak memberlakukan kebijakan PSBB yang membantu untuk menaikkan penjualan Sales di bulan April 2020.