Total penyaluran anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk koperasi dan UMKM per 21 Juli 2020 mencapai Rp 11,84 triliun. Angka itu 9,59% dari total yang dianggarkan untuk koperasi dan UMKM yang sebesar Rp 123,46 triliun. Data menjadi salah satu penghambatnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya mendata UMKM melalui OJK, pegadaian, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hingga muncul angka 60 juta UMKM. Namun muncul kesulitan ketika data tersebut diperinci hingga nama pelaku UMKM, alamat dan jenis usahanya.

Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa ekonomi digital berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi UMKM. Penting untuk mencari terobosan demi mempercepat digitalisasi UMKM. 

BRI mengambil peran dengan memudahkan calon pengusaha mendapatkan kredit melalui aplikasi Ceria yang dirilis akhir Januari 2020. Bank Mandiri menerapkan pola jemput bola dengan memanfaatkan data calon debitor yang diinput dalam aplikasi Mandiri Pintar untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif.

Pemerintah memastikan gaji dan pensiun ke-13 akan dibayarkan pada Agustus 2020. Pemberian gaji dan pensiun ke-13 itu diharapkan menstimulasi perekonomian nasional. Gaji ke-13 itu tidak diberikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota DPR, anggota MPR, kepala daerah dan pejabat negara setara eselon I dan II.  Alokasi anggaran untuk gaji dan pensiun ke-13 tahun ini Rp 28,5 triliun. Gaji dan Pensiun-13 diharapkan dapat menstimulasi perekonomian domestik dan melengkapi paket stimulus yang telah digulirkan.

Direktur Core Indonesia Mohammad Faisal berpendapat bahwa krisis ekonomi yang kini terjadi disebabkan guncangan dari sisi permintaan. Daya beli masyarakat sangat rendah hingga dibutuhkan stimulus langsung berupa uang tunai agar masyarakat bisa langsung membelanjakan uang mereka dan memutar roda ekonomi. Stimulus perlu menyasar kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

Pelaku agribisnis di Jepang tengah mempertahankan impor produk holtikultura dan rempah-rempah agar dapat memenuhi permintaan masyarakat Jepang di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dapat dimanfaatkan eksportir indonesia untuk mengambil bagian dalam stabilisasi pasokan di Jepang.

Perwakilan Nanyang Trading Inc, Katsunari Kasugai mengatakan perusahaan tengah berusaha menjaga impor produk holtikultura dan rempah-rempah agar tak menurun selama pandemi Covid-19. Berdasar data Nanyang Trading Inc, mayoritas produk holtikultura dan rempah-rempah tersebut diimpor dari Indonesia. Sebanyak 60% diantaranya merupakan cabai rawit merah dan sisanya terdiri dari jantung pisang, pete, jengkol,honje, bawang merah, lengkuas, serai,kunyit dan daun kare. Menurut Katsunari, kualitas produk Indonesia lebih unggul dibandingkan Thailand dan Vietnam. 

Kebijakan Pemerintah membuka ekspor benih lobster dan melegalkan alat tangkap cantrang dan sejenisnya dikhawatirkan menyulut konflik horizontal antar nelayan semakin marak. Pemerintah dinilai mengabaikan perlindungan terhadap nelayan kecil dan lebih berpihak pada kepentingan investor. Di sisi lain, tantangan ekspor perikanan Indonesia semakin besar ke negara tujuan utama ekspor.

Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Masnuah, Selasa (21/7/2020), mengatakan, rencana pemerintah melegalkan cantrang dan sejenisnya meresahkan perempuan nelayan di Demak yang selama ini, konflik kerap terjadi dengan nelayan alat tangkap tak ramah lingkungan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, ketatnya persyaratan impor negara tujuan dan persaingan antarnegara eksportir perikanan jadi tantangan dan peluang bagi eksportir perikanan nasional. Indonesia memiliki kebijakan yang sejalan dengan AS dalam hal keamanan produk pangan dan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam.

KKP mencatat, nilai ekspor perikanan Indonesia ke AS pada 2019 sebesar 1,83 miliar dollar AS atau 37,65 persen dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. Berdasarkan data United Nations Commodity Trade Statistics Database ( UN Comtrade )2020, Indonesia menempati peringkat ke-5 negara eksportir produk perikanan laut ke AS.

Selama satu semester tahun ini, penjualan kendaraan roda empat yang baru cenderung menurun. Data gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukan, penjualan mobil dari pabrikan ke dealer (wholesales) sepanjang enam bulan pertama tahun 2020 berjumlah 260.933 unit, atau turun 46 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 483.648 unit. Adapun penjualan dari dealer ke konsumen (ritel) hanya 290.597 unit atau turun 42,1 persen dari 501.708 unit pada 2019.

Pandemi memaksa agen pemegang merek (APM) mobil menekan produksi karena permintaan yang lesu. Penurunan penjualan mobil di Indonesia tahun ini diperkirakan 40 persen. Secara global, penjualan mobil tahun 2020 di seluruh dunia hanya akan mencapai 71,9juta unit. Pemulihan untuk pembelian mobil baru membutuhkan waktu yang diperkirakan cukup lama. Hal ini sangat ditentukan oleh daya beli masyarakat dan penyaluran kredit dari perbankan untuk sektor ini. Kunci pemulihan terletak pada kelompok masyarakat kelas menengah yang menjadi penggerak konsumsi. Kelompok inilah yang akan menggerakan perekonomian karena kontribusi konsumsi dari kelompok ini bertumbuh dari 21 persen pada 2002 menjadi sekarang mencapai hampir separuh dari konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Imbal dagang, salah satu ragam cara perdagangan antarnegara, mencuat kembali tahun ini, setelah timbul dan tenggelam sepanjang 2009-2019. Hasilnya tak kunjung terealisasi. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia menerapkan skema ini terhadap tiga negara, yaitu Rusia, Korea Selatan, dan India.

Skema tersebut biasa dipakai dalam kesepakatan pembelian produk alat utama system pertahanan (alutsista) dan produk-produk lain berteknologi tinggi. Sebenarnya, skema imbal dagang bukanlah hal baru bagi Indonesia karena sudah diterapkan sejak 1982. Namun, pemerintah tidak intensif engembangkan skema itu. Padahal, hasilnta cukup baik meningkatkan ekspor.

Pemerintah mulai jarang menerapkan skema tersebut setelah krisis moneter 1998. Hal itu berlangsung hingga pertengahan 2003. Baru Agustus 2003, Indonesia berhasil menandatangani kesepakatan imbal dagang dengan Libya. Jika diseriusi ke depan imbal dagang ini tak hanya bisa menjaga keseimbangan ekspor dan impor antara dua negara, tetapi juga meningkatkan teknoligi dan SDM Nusantara.

Presiden Joko Widodo meminta auditor internal pemerintah mengintensifkan pendampingan dan meminta aparat penegak hukum mengedepankan pencegahan. “Pertama, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan (dengan) bertanggung jawab, dikelola transparan, sebaik-baiknya, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Presiden. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya langkah cepat, tepat, efisien, dan akuntabel. Kepada aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan KPK, Presiden meminta aspek pencegahan lebih dikedepankan dengan memperkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam sambutan saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menyatakan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019. Namun, hal ini tak berarti LKPP bebas dari masalah. Menurut dia, BPK mengidentifikasi 31 masalah terkait system pengendalian internal dan kepatuhan ketentuan perundang-undangan, diantaranya penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jendral Pajak dan penyaluran dana peremajaan perkebunan sawit periode 2016-2019 pada pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Presiden Jokowi membentuk Komite khusus untuk Penanganan Covid-19 dan PEN yang membawahi dua Satuan Tugas ( Satgas ) yakni Satgas Penanganan Covid-19 yang di pimpin kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Satu lagi Satgas PEN yang di ketuai Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Dimana ketua Komite sesuai Perpres No 82/2020 adalah Menko bidang Ekonomi Airlangga Hartanto dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite,

Selain membentuk komite baru, Presiden Jokowi juga membubarkan 18 Lembaga Lama. OJK dan BI juga masuk dalam Komite ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Wakil Ketua Komite menegaskan pembentukan komite ini merupakan isyarat penanganan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi korona harus seirama. Sebagai contoh penentuan status zona dan kebijakan ekonomi harus sejalan. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, salah satu tugas yang dia emban adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Namun, Ekonom indef Bhima Yudistira menilai, pembentukan komite ini justru sinyal lemahnya koordinasi kabinet, jika koordinasi berjalan selaras., para menteri bisa bekerja sama menggotong program ini tanpa membuat komite baru.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saefulhak mengatakan, melimpahnya pasokan bijih nikel karena masih banyak smelter nikel yang belum beroperasi. Dari target 29 smelter nikel hingga tahun 2022, baru 11 smelter yang beroperasi, sedangkan sisanya masih tahap pembangunan.

Dia memberikan gambaran, kapasitas input smelter di Indonesia baru mampu menyerap sekitar 30 juta ton bijih. Adapun kapasitas produksi bijih nikel bisa mencapai 60 juta ton dalam setahun. Saat ini bijih nikel yang di serap rata-rata komoditas yang berkadar 1,8% atau dengan pencampuran antara bijih nikel kadar rendah 1,5%-1,6%dan bijih nikel yang memiliki kandungan 2%.

Staff Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral Dan Batubara Irwandy Arif mengatakan pandemi menyebabkan proyek smelter terhenti karena sulit mendatangkan peralatan, tenaga kerja dan pencairan dana pembangunan. Alhasil investasi smelter pada tahun ini yang senilai US$3,7 miliar mungkin tidak akan terpenuhi. Pada tahun ini, investasi smelter diproyeksikan senilai US$ 1.9 miliar. Khusus investasi smelter nikel yang bakal di bangun di tahun ini sebesar US% 884 juta.

CEO BRI Ventures Nicko Widjaja, mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan dana Rp 300 miliar dari investor institut baik swasta maupun BUMN, dia menyatakan dana tersebut akan digunakan berinvestasi pada 10 hingga 15 entitas UMKM rintisan berbasis teknologi (Startup). Direktur Konsumer BRI, Handayani, mengakui bakal melihat fintech wealth management dan insurtech setelah melihat pandemi membuat masyarakat sadar akan pentingnya berinvestasi dan kesehatan.

Senada, CEO Mandiri Capital Eddi Danusaputro, menyatakan ada bujet sekitar Rp 50 miliar dan untuk investasi lanjutan Rp 50 miliar tahun ini. Selain itu Mandiri Capital tengan mengumpulkan venture fund senilai US$ 100 Juta. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Mei 2020 modal ventura menyalurkan penyertaan modal maupun pembiayaan Rp. 13,07 triliun. Tumbuh 28,52% dibanding Mei 2019.