Keuangan Negara : Presiden Minta Perkuat Pendampingan
Presiden Joko Widodo meminta auditor internal pemerintah mengintensifkan pendampingan dan meminta aparat penegak hukum mengedepankan pencegahan. “Pertama, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan (dengan) bertanggung jawab, dikelola transparan, sebaik-baiknya, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Presiden. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya langkah cepat, tepat, efisien, dan akuntabel. Kepada aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan KPK, Presiden meminta aspek pencegahan lebih dikedepankan dengan memperkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam sambutan saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menyatakan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019. Namun, hal ini tak berarti LKPP bebas dari masalah. Menurut dia, BPK mengidentifikasi 31 masalah terkait system pengendalian internal dan kepatuhan ketentuan perundang-undangan, diantaranya penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jendral Pajak dan penyaluran dana peremajaan perkebunan sawit periode 2016-2019 pada pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023