Para menteri keuangan (menkeu) dan gubernur bank sentral dari kelompok G-20 berjanji untuk terus menggunakan semua instrumen kebijakan yang tersedia guna memerangi pandemi virus corona Covid-19, dan meningkatkan ekonomi global. Mereka juga mengingatkan bahwa prospek ke depan masih jauh dari ketidapastian.

Sebagai informasi, hasil penghitungan Reuters menyebutkan, pandemi virus corona Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 14,14 juta orang dan merenggut 596.576 jiwa. Amerika Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, yang menempati urutan teratas dalam hal daftar korban meninggal dunia. Penerapan aturan karantina atau lockdown yang bertujuan menghentikan penyebaran penyakit telah menyebabkan gangguan besar pada ekonomi global, dan menghantam keras negara-negara termiskin di dunia. Menurut pejabat keuangan dari kelompok G-20, sebanyak 42 dari 73 negara termiskin di dunia telah meminta pembekuan pembayaran utang bilateral resmi hingga akhir tahun ini, yang mana jumlah pembayaran yang ditangguhkan mencapai sekitar US$ 5,3 miliar

Hal itu juga mencerminkan kekhawatiran yang diajukan oleh Bank Dunia bahwa Tiongkok, anggota kelompok G-20 dan kreditor terbesar bagi negara-negara berkembang, belum berpartisipasi sepenuhnya. Oleh karenanya, para pejabat mendesak supaya semua kreditor bilateral resmi mengimplementasikan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang atau Debt Service Suspension Initiative (DSSI) secara lengkap dan transparan.

Sementara itu, keputusan untuk memperpanjang pembekuan akan disampaikan setelah Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menyelesaikan laporan tentang kebutuhan likuiditas negara-negara sebelum pertemuan pejabat keuangan G-20 berikutnya pada Oktober. Mereka juga sangat mendorong kreditor swasta untuk berpartisipasi dengan persyaratan yang sebanding, dan mengatakan akan mempertimbangkan untuk memperpanjang penghentian utang pada semester kedua 2020.

Presiden Bank Dunia David Malpass juga mengatakan kepada para pejabat G-20 pada Sabtu bahwa mereka harus “membuka pintu” untuk merundingkan pengurangan hutang keseluruhan untuk negara-negara termiskin. Selain itu, kegagalan sektor swasta berpartisipasi turut menjadi perhatian yang terus meningkat. Lembaga Keuangan Internasional atau Institute for International Finance pekan lalu, mengatakan anggotanya belum menerima permintaan formal untuk keringanan utang dari negara-negara yang memenuhi syarat untuk DSSI. Namun, para kreditor swasta belum menerima permintaan resmi dari negara-negara terkait penangguhan layanan utang di bawah inisiatif kelompok G-2. Demikian disampaikan Institute for International Finance (IIF) Rabu (15/7), selang beberapa hari sebelum pertemuan Sabtu.

Di sisi lain, para pejabat keuangan dari kelompok G-20 berjanji menyelesaikan perbedaan besar mengenai pajak perusahaan teknologi besar, dan mencapai solusi luas berbasis konsensus tentang perpajakan internasional tahun ini. Amerika Serikat telah terlibat pertikaian dengan Inggris, Prancis dan sekutu kunci lainnya, yang telah mengadopsi atau sedang mempertimbangkan pajak layanan digital sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan dari operasi lokal perusahaan teknologi besar. Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Donald Trump pada bulan ini meningkatkan tekanan terhadap Prancis atas pajak layanan digital 3%. Mereka akan mengenakan bea tambahan 25% pada impor Prancis senilai US$ 1,3 miliar tetapi bakal menunda pelaksanaan langkah sementara pembicaraan berlanjut di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).