Pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian dunia. Menyikapi situasi ini, industri perbankan memilih berhati-hati. Bank juga merevisi rencana bisnis sesuai kondisi terkini. Pada semester I-2020, bank-bank BUMN masih membukukan laba bersih. Kendati demikian, dibandingkan dengan semester I-2019, laba bersih pada Januari-Juni tahun ini anjlok.

Laba bersih konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 10,2 triliun atau merosot 36,88 persen secara tahunan. Laba bersih yang dibukukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk turun 23,93 persen secara tahunan menjadi Rp 10,293 triliun. Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meraup laba bersih Rp 4,46 triliun atau anjlok 41,6 persen secara tahunan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang dikutip Kamis (20/8/2020), harga saham ketiga bank BUMN tersebut cenderung stabil pada perdagangan Rabu (19/8). Harga saham Bank BRI ditutup pada posisi Rp 3.560 per lembar saham, Bank BNI senilai Rp 5.050, dan Bank Mandiri sebesar Rp 6.100.

Direktur Utama BRI Sunarso dalam paparan kinerja secara virtual, Rabu, menyampaikan, laba bersih konsolidasi turun karena pendapatan bunga berkurang. Hal ini merupakan dampak stimulus restrukturisasi kredit terhadap pandemi Covid-19. Restrukturisasi kredit untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bertahan di masa pandemi, hingga 31 Juli 2020, sebesar Rp 183,7 triliun bagi 2,9 juta debitor. “Sejak awal pandemi, BRI berkomitmen fokus mengupa- yakan penyelamatan dan membantu kebangkitan UMKM. Meski fokus pada penyelamatan UMKM, bisnis BRI tetap tumbuh,” ujarnya.

Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo menambahkan, dengan risiko ketidakpastian kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19, BRI merevisi rencana bisnis. Pertumbuhan kredit direvisi dari dua angka menjadi 4-5 persen.

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar memaparkan, perbankan Indonesia cukup berdaya tahan menghadapi krisis karena modal relatif kuat dan likuiditas di pasar melimpah. Namun, perbankan berhati-hati karena ketidakpastian masih sangat tinggi. Royke menambahkan, Bank Mandiri memfokuskan strategi pada tiga tujuan, yakni mendorong kredit tumbuh positif, efisiensi biaya operasional, dan akselerasi layanan digital.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Silvano W Rumantir menuturkan, proyeksi pertumbuhan laba pada akhir tahun ini masih positif dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi. Adapun Direktur Keuangan BNI Sigit Prastowo memaparkan, BNI perlu membentuk tambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang besar sehingga profit tergerus. Sejumlah debitor BNI yang terkena dampak pandemi Covid-19 juga menunda pembayaran pokok dan bunga kredit.

Pemerintah akan menerbitkan insentif pajak pada 2021, diantaranya percepatan restitusi pajak pertambahan nilai, insentif PPh pasal 22 impor, pembebasan pajak dan pengurangan pajak. Tahun ini, per 7 Agustus 2020, realisasi penyerapan insentif pajak masih rendah yakni 13,7%.

Peneliti Danny Darussalam Tax Centre, B Bawono Kristiaji menyampaikan bahwa belanja pemerintah harus ditingkatkan pada saat konsumsi masyarakat, investasi swasta dan perdagangan internasional melemah. Sementara Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar berpendapat bahwa pemberian insentif pajak pada 2021 perlu dievaluasi. Kalau insentif diberikan kepada perusahaan atau sektor usaha yang tidak tepat maka tidak akan meningkatkan produktivitas.

Kegiatan industri manufaktur terganggu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Januari-Juli 2020, neraca perdagangan Indonesia surplus 8,75 miliar dollar AS. Kondisi ini berbalik dari Januari-Juli 2019 yang defisit 2,15 miliar dollar AS. Dari sisi ekspor dan impor, akumulasi ekspor pada Januari-Juli 2020 sebesar 90,12 miliar dollar AS. Angka ini menutup akumulasi impor yang sebesar 81,37 miliar dollar AS. Secara sektoral, ekspor industri pengolahan pada Januari-Juli 2020 mencapai 72,52 miliar dollar AS atau lebih rendah 0,67 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Impor pada Januari-Juli 2020 merosot 17,17 persen secara tahunan akibat impor barang modal anjlok 18,98 persen secara tahunan dan impor bahan baku/penolong merosot 17,99 persen secara tahunan. Secara umum, impor bahan baku dan penolong sekitar 74 persen dari total impor Indonesia. Adapun impor bahan modal sekitar 15 persen, sedangkan sisanya berupa impor barang konsumsi.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani berpendapat, penurunan impor bahan baku dan barang modal akibat arus modal yang masuk ke industri cukup rendah.” Dampaknya, industri manufaktur nasional hanya mau memproduksi secara minimalis dan tidak mau mengambil risiko untuk meningkatkan kinerja produksi. Sebab, pelaku industri tidak melihat kenaikan permintaan yang cukup signifikan di level domestik ataupun internasional,” katanya, Selasa (18/8/2020).

Oleh sebab itu, Shinta berharap arus modal ke sektor industri dalam negeri lebih lancar, baik dalam bentuk stimulus permodalan dan belanja dari pemerintah maupun aliran dari negara lain yang masuk ke Indonesia karena perubahan iklim usaha dan investasi nasional. Jika tidak ada perbaikan arus modal, pemulihan eokonomi nasional akan terhambat.

Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal, ada peluang relokasi usaha di Indonesia dari sejumlah negara yang yak ingin terlalu bergantung kepada China. Akan tetapi, Indonesia terancam kalah bersaing di kawasan Asia Tenggara, khususnya oleh Vietnam.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia pada Januari-Juni 2020 sebesar Rp 402,6 triliun. Nilai itu terdiri dari penanaman modal dalam negeri Rp 207 triliun dan penanaman modal asing Rp 195,6 triliun. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, untuk mendorong ekspor di tengah tantangan ekonomi pada masa pandemi Covid-19, komunikasi dengan negara-negara mitra dagang diperkuat.

Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan, pemerintah harus mencari cara untuk menjaga pergerakan industri manufaktur dan investasi. Penurunan impor bahan baku menunjukkan kegiatan industri manufaktur yang lesu akibat keterbatasan bahan baku.” Hal ini perlu mendapat perhatian karena penurunan bahan baku akan berpengaruh pada pergerakan industri manufaktur kita dan penurunan barang modal bisa berdambpak pada investasi,” ucapnya.

Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian Herman Suprianto mengatakan, program substitusi impor yang dicanangkan pemerintah diharapkan bisa menjaga produksi. Kementerian Perindustrian menargetkan substitusi impor hingga 35 persen dari kebutuhan bahan baku impor pada 2022.” Ekosistem industri membutuhkan keterlibatan lintas ke menterian dan lembaga serta sektor. Beberapa regulasi dan insentif yang saat ini belum mendukung juga perlu dibenahi,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan, program substitusi impor penting untuk menjaga daya tahan ekspor produk industri manufaktur di tengah kesulitan mengakses bahan baku produksi. Kendati demikian, kebijakan itu tidak bisa diberlakukan terhadap semua sektor.” Tidak bisa digeneralisasi. Ada industri yang siap untuk membuat bahan baku lokal, tapi ada juga yang perlu persiapan,” ujar Kasan.

Setelah hampir enam bulan terpuruk karena terdampak pandemi Covid-19, pariwisata di daerah kian terasa menggeliat. Kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat pada aplikasi Visiting Jogja milik Dinas Pariwisata DIY pada akhir pekan lalu, 16 Agustus 2020, mencapai 39.000 orang. Jumlah kunjungan itu meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan pada 12 Juli lalu yang berkisar 13.000 orang. Adapun kunjungan wisatawan pada hari kerja berkisar 5.000 orang.

Saat ini ada 51 destinasi wisata di lima kabupaten/kota di DIY yang telah beroperasi kembaliSistem pendataan wisatawan di 51 destinasi itu juga terkoneksi aplikasi Visiting Jogja. Epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama, menyatakan, pembukaan destinasi wisata harus diikuti pengawasan ketat. Selain memastikan penerapan protokol kesehatan, pemda harus memastikan semua wisatawan terdata untuk memudahkan penelusuran kontak. ”Selain didata, yang lebih penting pengawasan ketat. Wisatawan yang datang benar-benar tidak boleh buka masker atau bergerombol,” kata Bayu.

Peningkatan kunjungan wisatawan juga terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Tingkat hunian hotel melonjak pada libur panjang akhir pekan lalu. Bahkan, di beberapa hotel, dari 50 persen kapasitas kamar yang diperbolehkan selama pandemi, telah terisi semua. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu Mukhlas Rofik, megatakan “Kami saling mengingatkan. Kalau ada hotel yang tidak menjalankan prosedur, pengurus PHRI akan langsung menegur untuk saling menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. Protokol

Kunjungan wisatawan diperkirakan kembali meningkat pada libur panjang akhir pekan ini, bertepatan libur Tahun Baru Islam pada Kamis, 20 Agustus 2020 Kepala Bidang Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Bukit tinggi Ikbal mengatakan, pihaknya membatasi jumlah pengunjung menjadi 70 persen dari rata-rata jumlah pengunjung harian.

Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani bakal membuka kembali jalur pendakian Gunung Rinjani mulai Sabtu (22/8).

Malaysia dan Filipina mengidentifikasi adanya mutasi virus korona baru SARS-CoV-2 yang dikelompokan dalam D614G. Kelompok mutasi ini diduga lebih menular. Virus SARS-CoV-2 dengan clade atau dikelompok D614G dilaporkan ditemukan di kelompok Malaysia yang terdiri atas 45 kasus dimulai dari seseorang yang kembali dari India. Sebelumnya, strain D614G juga ditemukan di salah satu sampel Covid-19 di Surabaya pada Juni 2020. Temuan strain D614G di Malaysia ini dilakukan oleh Institut Penelitian Medis Malaysia dan dilaporkan Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah.

Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Herawati Supolo Sudoyo mengatakan mutasi virus sangat lazim mereplikasi apalagi SARS-CoV-2 merupakan virus RNA. Menurutnya dari 15 total genom SARS-CoV-2 yang dianalisis dari sampel pasien di Jakarta belum ditemukan strain D614G. Akan tetapi, D614G sebelumnya telah dilaporkan pada salah satu sampel yang ditemukan rekan di Unair dari sampel di Surabaya.

Aliianz utama bekerjasama dengan JD Life (salah satu unit usaha JD.ID), menghadirkan produk comprehensive general liability insurance yang memberikan manfaat extended warranty. Ini merupakan penjaminan perpanjangan masa garansi selama 2 tahun setelah masa garansi standar untuk peralatan elektronik rumah tangga berakhir.

Peresmian kerjasama  tersebut dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh presiden direktur Allianz Utama Indonesia Peter Van Zyl, Chief Financial Officer JD.ID Sandy Permadi, Head of Travel and Partnership Allianz Utama Indonesia Mariani Solihah serta Head of Operations JD Life Ryan Sebastian.

Tiga provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata mengalami tekanan hebat akibat pandemi virus corona yang tecermin dari penurunan tajam pertumbuhan ekonomi, yaitu Bali, Kepulauan Riau (Kepri), dan Jawa Barat. Penurunan pertumbuhan ekonomi ketiga provinsi itu bahkan lebih dalam dari nasional yang terkontraksi sebesar 5,32%.

Kepala BPS Bali Adi Nugroho mengatakan kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali merupakan yang terdalam sepanjang sejarah Pulau Dewata. Dia menekankan penurunan tajam ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang berdampak negatif terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan. 

Bukti itu bisa dilihat dari data BPS Bali yang memperlihatkan kategori lapangan usaha akomodasi, makanan dan minuman sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar, justru tumbuh negatif. Hanya tercatat lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan positif.

Berbagai pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penularan Covid-19 hingga Juni 2020 dan pengetatan protokol lalu lintas transportasi laut dan penyeberangan dalam rangka mudik Lebaran berpengaruh langsung pada capaian nilai tambah produksi lapangan dan ikut memberikan dampak negatif bagi seluruh lapangan usaha.

Hal yang sama juga dialami Provinsi Kepri. Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hoeing menuturkan penurunan pertumbuhan ekonomi itu karena banyak sektor industri lumpuh, terutama sektor pariwisata yang mengandalkan kedatangan turis dari Singapura. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam Mansyur menuturkan 75 unit hotel yang tutup akibat pandemi Covid-19 pada semester I/2020. Saat ini, hanya ada lima hotel yang masih belum beroperasi dari 233 unit hotel di Batam. Namun, tingkat hunian masih tidak berubah.

Dari Bandung, hantaman pandemi Covid-19 menyebabkan ekonomi Provinsi Jawa Barat selama kuartal II/2020, hanya empat kategori lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif, yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta jasa pendidikan.

Kondisi yang relatif lebih baik datang dari Sulawesi Selatan dengan catatan kontraksi ekonomi pada kuartal II/2020 sebesar 3,87%. Kepala BPS Sulsel Yos Rusdiansyah menjelaskan kontraksi perekonomian Sulsel pada kuartal II/2020 dipicu oleh perlambatan laju pertumbuhan pada sejumlah sektor ekonomi, misalnya transportasi, perhotelan dan restoran, perdagangan, industri pengolahan, dan konsumsi rumah tangga.

Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Peter Frans mengatakan saat ini 27% perusahaan yang tergabung dalam asosiasi melaporkan sudah menutup perusahaan atau gulung tikar akibat pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Inkindo, dia menambahkan, rata-rata perusahaan konsultan itu kesulitan permodalan dan keuangan. Umumnya, perusahaan konsultan yang sebagian besar berada di level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bila dihitung dari jumlah anggota sekitar 6.400 perusahaan, Peter memaparkan sudah 1.728 perusahaan konsultan yang menutup usahanya.

Sekitar 20% perusahaan berdampak sedang dengan penurunan omzet sebesar 25%- 50%, sedangkan 9% perusahaan berdampak kecil dengan penurunan omzet di bawah 25%. Hanya sekitar 1% perusahaan anggota Inkindo yang tidak terdampak pandemi Covid-19.

Peter mengungkapkan survei internal dilakukan terhadap 1.461 perusahaan konsultan sudah mewakili seluruh anggota asosiasinya, untuk mengetahui kondisi riil sekaligus sebagai sumber data resmi terkait dengan kondisi perusahaan konsultan selama Covid-19.

Terkait dengan program relaksasi kredit yang digulirkan pemerintah untuk membantu UMKM, Bendahara Umum Inkindo Kasim Kasmin menilai akan menjadi beban masa depan. Dia berharap pemerintah menerapkan kebijakan subsidi bunga bagi pinjaman modal kerja UMKM selama masa pandemi.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong peningkatan peran kontraktor swasta menengah dan kecil di masa pandemi Covid-19. Basuki menilai peningkatan kesempatan kerja bagi jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi UMKM dilakukan melalui sejumlah peraturan seperti Peraturan Menteri (Permen) No. 7/2019, sehingga segmen pasar pekerjaan konstruksi di atas Rp100 miliar masuk kategori paket besar. 

Dia juga terus mendorong penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri untuk setiap pembangunan, sehingga mengurangi ketergantungan impor.

Pemerintah membentuk tim pengawas tata niaga nikel domestik. Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nomor 108 Tahun 2020 tentang Tim kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel.

Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) berharap tim pengawas bisa menjadi wasit yang adil dalam transaksi nikel di dalam negeri.” Mari berikan kesempatan pemerintah yang dipimpin oleh Deputi Kemenko Marves Bidang ESDM untuk menjadi wasit yang adil antara penambang dan pengelola smelter,” ungkap Ketua Umum AP3I, Prihadi Santoso kepada KONTAN, Senin (17/8).

Tata niaga nikel domestik belakangan ini memunculkan polemik. Pasalnya, meski mengacu kontrak business to business (b to b), selama ini harga transaksi bijih nikel lebih ditentukan oleh perusahaan smelter. Kementerian ESDM pun menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11/2020 yang mengatur tata niaga nikel domestik berdasarkan HPM. Namun sejak terbit pada April 2020, regulasi tersebut belum ditaati.

Menurut Prihadi, belum teralisasinya aturan tersebut lantaran pelaku usaha masih mengkaji dan melakukan sejumlah pertimbangan. AP3I juga belum secara tegas menjamin smelter bisa segera menerapkan HPM sebagai acuan transaksi bijih nikel, meski pemerintah telah membentuk tim pengawas. Sebab, pelaku usaha smelter masih berharap adanya penyesuaian formula pada pengaturan tata niaga nikel tersebut. “Tunggu adanya penyesuaian kecil formula,” kata Prihadi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey juga berharap, dengan terbentuknya tim kerja pengawasan tersebut aturan tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM bisa teralisasi. Dengan begitu, penambangan dengan prinsip good mining practice juga bisa terlaksana. “Semoga dengan pembentukan tim Satgas HPM, pelaksanaan HPM benar-benar dipatuhi oleh seluruh pelaku nikel, baik penambang smelter,” ungkap dia kepada KONTAN, Senin (17/8).

Pemerintah sudah menetapkan anggaran belanja bagi kementerian dan lembaga dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2021. Pada rancangan anggaran 2021 tersebut, ada 10 kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran paling banyak atau terbesar dibanding kementerian lainnya. Salah satu yang mendapat perhatian pemerintah adalah anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kementerian yang dipimpin Menhan Prabowo Subianto ini mendapat kenaikan anggaran Rp 20 triliun dari tahun ini Rp 117,9 triliun jadi Rp 137 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah menambah anggaran Kemhan dengan pertimbangan lembaga ini tengah berupaya memenuhi kebutuhan alat utama sistem persentaan serta perawatannya. Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan, anggaran Kemhan tersebut juga nantinya bisa ikut mendorong pengembangan industri strategis nasional.” Kami meminta kepada mereka untuk betul-betul bisa menggunakan anggarannya,” tutur Sri Mulyani saat memaparkan Nota Keuangan 2021, akhir pekan lalu (14/8).

Berdasarkan Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, Kemhan mengalokasikan anggaran Rp 6,11 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan persenjataan termasuk Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP). Kemhan juga siap melanjutkan program prioritas dan strategis untuk pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (MEF). Beberpa output yang ditargetkan sebesar Rp 9,3 triliun untuk pengadaan persenjataan. Sedangkan kementerian dengan anggaran terbesar masih dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR). Kementerian ini mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 149,81 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pagu anggaran ini sesuai dengan keputusan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada tanggal 5 Agustus 2020. Jumlah anggaran tersebut meningkat sekitar Rp 34,23 triliun dari keputusan Surat Bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan menteri Keuangan pada 8 Mei 2020. Menurut Basuki, anggaran Rp 149,81 triliun tersebut akan digunakan untuk merealisasikan beberapa pekerjaan yang sempat tertunda di 2020.”

Tahun 2020 ini Kementerian PUPR men-delay beberapa pekerjaan, bukan membatalkan. Jadinya tadi single years menjadi multi year, atau yang belum lelang 2020, kami jadikan prioritas di 2021,” ujar Basuki dalam konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2021. Tambahan anggaran Rp 34,23 triliun tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur untuk program ketahanan pangan, membangun infrastruktur kawasan industri, koneksi jalan raya, banjir dan lainnya.

Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menyebutkan, DPR akan melihat lagi perincian anggaran Kementerian Pertahanan apakah terlalu besar atau masih kurang. Menurut Willy, jika melihat perspektif pertahanan semesta yang melibatkan logistik dan aspek pertahanan lainnya, maka butuh anggaran besar. Apalagi kemenhan mendapat tugas mengawasi ketahanan pangan tentu anggaran tersebut jadi lebih kecil. “Ini yang perlu dilihat,” tutur Wakil Ketua Fraksi Nasdem tersebut kepada KONTAN.

Sedangkan Anggota Komisi XI Anis Byarwati mengingatkan, agar belanja 10 kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar lebih efisien namun tetap produktif. Ekonom Indef Enny Sri Hartati mempertanyakan anggaran besar lebih dari Rp 100 triliun di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Sebab lebih baik menambah anggaran untuk pandemi.