Pemerintah tetap akan fokus membangun infrastruktur tahun depan. Fokus ini melanjutkan target yang telah di rencanakan dalam beberapa tahun terakhir. Upaya mendorong pengembangan infrastruktur untuk mengerek daya saing. Selain itu, pada Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun depan juga bertujuan menyerap tenaga kerja. Alhasil ini bisa jadi momentum pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pentingnya proyek infrastruktur di 2021. Pasalnya proyek tersebut dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Program padat karya dalam proyek infrastruktur dinilai akan memberikan tambahan penciptaan lapangan kerja langsung untuk 209.139 orang. Beberapa proyek dalam PSN akan dilakukan secara padat karya. “Kegiatannya meliputi pekerjaan saluran, pemasangan pagar, galian dan timbunan, land clearing, instalasi pipa sambungan rumah, site cleaning, pemasangan rel, balas, wesel kereta api dan lain-lain,” jelas Menko Airlangga.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan, tahun 2021 pemerintah akan membangun sebanyak 47 bendungan, yang bendungan diantaranya telah mulai dibangun. Selain itu ada pembangunan jaringan irigasi seluas 20.000 hektare (ha). Di bidang konektivitas ada pembangunan jalan sepanjang 678 kilometer (km), jalur kereta api 378 km, jembatan sepanjang 13,1 km serta pembangunan 10 bandara baru. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 414 triliun, atau sedikit lebih kecil dibandingkan anggaran 2020 sebesar Rp 419,2 triliun. Namun setelah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19, dana infrastruktur tahun ini hanya tersisa sebesar Rp 281 triliun.

Dari alokasi anggaran infrastruktur tahun depan ini, pemerintah mengalokasikan Rp 12,2 triliun dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk kawasan industri di Batang dan Subang. “Jadi kawasan industri kementerian mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dasar, seperti jalan, ada interchange dengan tol, sumber air, sanitasi juga rumah susun untuk pekerjanya, “terang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Selain anggaran besar untuk kawasa industri, Kementerian PUPR sebagai kementerian dengan anggaran terbesar juga mendapatkan penugasan untuk program ketahanan pangan termasuk infrastruktur di food estate. Untuk ketahanan pangan, terdapat anggaran sebesar Rp 2,2 triliun.

Untuk pembangunan infrastruktur ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) akan menyiapkan lahan yang dibutuhkan. “Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam pengadaan tanah untuk menyukseskan program strategis nasional dan pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah,” ujar Menteri ATR/BPN Sofan A. Djalil. Sofyan bilang penyediaan lahan infrastruktur ini untuk memperlancar jalur konektivitas serta pengembangan wilayah dan ekonomi, sehingga pembangunan bisa dibangun lebih cepat.