Krisis Startup: Strategi untuk Bertahan
Hairul Rizal
20 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Pendanaan modal ventura untuk startup di Indonesia mengalami penurunan drastis, dari US$8,94 miliar pada 2021 menjadi hanya US$693 juta pada 2024, mencatat penurunan hingga 92,95%. Penurunan ini dipengaruhi oleh fenomena tech winter yang melanda pasar global, termasuk di Asia Tenggara. Meskipun ada penurunan signifikan di Indonesia, laju penurunan di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan lebih rendah (87,21%).
Eddi Danusaputro, Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo), menekankan bahwa masa-masa sulit ini merupakan ujian bagi ketahanan startup dan pengelolaan mereka, serta pentingnya fokus pada profitabilitas daripada valuasi semata. Sementara itu, Darryl Ratulangi dari OCBC Ventura menyatakan bahwa sentimen negatif terhadap startup yang bermasalah dapat mempengaruhi keputusan investasi modal ventura pada 2025, meskipun ada potensi bagi sektor-sektor tertentu yang masih menarik. Ronald S. Simorangkir dari Mandiri Capital Indonesia menambahkan bahwa kondisi perekonomian domestik juga berpengaruh terhadap tren investasi di Indonesia.
Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, beberapa sektor seperti teknologi finansial dan kendaraan listrik masih dipandang memiliki potensi pertumbuhan, seperti yang dijelaskan oleh Rudiantara dan Randolph Hsu. Selain itu, Willson Cuaca dari East Ventures menambahkan bahwa penurunan pendanaan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tingginya suku bunga. Namun, potensi Indonesia sebagai pasar yang menarik tetap ada, terutama di sektor energi bersih dan transportasi hijau.
TikTok & CapCut Diblokir: Implikasi bagi Ekosistem Digital
Hairul Rizal
20 Jan 2025 Bisnis Indonesia
TikTok dan CapCut, dua aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan China, ByteDance, resmi ditutup di Amerika Serikat mulai 19 Januari 2025, setelah undang-undang pelarangan atau divestasi yang disahkan tahun lalu mulai berlaku. Penutupan ini menyebabkan jutaan pengguna di AS tidak dapat mengakses kedua aplikasi tersebut, yang kini tidak lagi tersedia di toko aplikasi Apple dan Google, serta situs web. Pengguna yang mencoba membuka aplikasi ini juga diblokir dari konten TikTok. Keputusan ini berdampak besar, mengingat TikTok digunakan oleh sekitar 170 juta orang di AS. Sebelum penutupan resmi, muncul pemberitahuan peringatan di kedua aplikasi tersebut, yang menginformasikan pengguna mengenai penghentian sementara layanan akibat implementasi undang-undang tersebut.
Sorotan terhadap Coretax System: Harapan dan Tantangan
Hairul Rizal
20 Jan 2025 Kontan
Peluncuran sistem Coretax DJP senilai Rp 1,2 triliun yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada awal 2025 untuk mendukung pelaporan pajak elektronik menuai banyak kritik akibat berbagai masalah teknis. Banyak wajib pajak melaporkan kendala seperti faktur pajak yang tidak dapat diproses, pesan error saat pengisian data, dan keterlambatan operasional. Di media sosial, sejumlah pengguna mengungkapkan pengalaman mereka, meskipun sebagian mencatat adanya perbaikan.
Ekonom Celios, Nailul Huda, mengkritik pemerintah karena dinilai terlalu tergesa-gesa meluncurkan Coretax tanpa pengujian sistem yang memadai. Ia bahkan menyarankan agar Dirjen Pajak mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kegagalan sistem yang menggunakan dana publik besar. Selain itu, ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski demikian, Pino Siddharta, Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, mengakui adanya perbaikan signifikan sejak awal penerapan Coretax. Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, meminta publik untuk bersabar dan memberi waktu tiga hingga empat bulan agar sistem dapat berfungsi optimal.
Permasalahan Coretax menunjukkan tantangan dalam implementasi sistem teknologi besar dan menggarisbawahi pentingnya pengujian dan kesiapan yang matang sebelum peluncuran layanan berbasis digital.
BUMN Karya Dibawah Tekanan Berat
Hairul Rizal
20 Jan 2025 Kontan
Kinerja emiten BUMN Karya pada 2025 menghadapi tantangan berat, terutama karena berkurangnya alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan semakin ketatnya persaingan dengan perusahaan jasa konstruksi swasta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberikan sebagian besar proyek infrastruktur kepada swasta karena dinilai lebih efisien dan efektif.
Meski begitu, emiten BUMN Karya seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menyatakan siap menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya, menyatakan pihaknya akan tetap fokus pada proyek infrastruktur. Sementara Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, optimistis dapat memanfaatkan pengalaman mereka dalam proyek berbasis Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan target pertumbuhan kontrak baru sebesar 30%-40% pada 2025.
Namun, analis seperti Andhika Cipta Labora dari Kanaka Hita Solvera menilai bahwa keterlibatan swasta dalam proyek strategis dapat mengurangi kontrak BUMN Karya dan menekan laba mereka. Selain itu, menurut Sukarno Alatas, Head of Research Kiwoom Sekuritas, sentimen negatif terhadap emiten BUMN Karya masih dominan akibat restrukturisasi utang, proyek yang tertunda, dan proses hukum yang belum selesai.
Di sisi lain, pemulihan ekonomi, kejelasan regulasi, efisiensi biaya, dan kelancaran restrukturisasi utang dapat menjadi katalis positif untuk emiten BUMN Karya. Meski demikian, Sukarno merekomendasikan pendekatan wait and see untuk saham BUMN Karya. Bagi investor yang sudah masuk, ia menyarankan untuk hold saham PTPP, ADHI, dan WIKA, dengan target harga masing-masing Rp 370, Rp 230, dan Rp 270 per saham.
Dampak Suku Bunga pada Pertumbuhan Ekonomi
Hairul Rizal
20 Jan 2025 Kontan
Pemangkasan suku bunga acuan di 2025 dinilai menjadi katalis positif bagi kinerja emiten sektor konsumer siklikal, terutama yang berbasis otomotif dan ritel. Andhika Audrey, analis Panin Sekuritas, menyatakan bahwa biaya dana yang lebih rendah meningkatkan arus kas dan profitabilitas emiten, dengan sektor otomotif diproyeksikan paling diuntungkan karena mayoritas pembelian kendaraan dilakukan melalui kredit. Momentum Idul Fitri juga diyakini akan meningkatkan penjualan mobil.
Sektor ritel, terutama emiten dengan target pasar menengah atas seperti Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) dan MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), diprediksi tetap tangguh meskipun tantangan dari pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan biaya tenaga kerja tetap ada. Natalia Sutanto, analis BRI Danareksa Sekuritas, menekankan bahwa biaya tenaga kerja yang mencapai 10%-17% dari pendapatan bisa menekan profitabilitas, sehingga efisiensi dan peningkatan produktivitas menjadi strategi utama.
Optimisme juga didukung oleh peningkatan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang mencapai 127,7 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,1% oleh Bank Dunia. Nafan Aji Gusta, analis Mirae Asset Sekuritas, mencatat bahwa kondisi konsumsi domestik masih bisa tumbuh positif, terutama dengan potensi pemangkasan suku bunga lebih lanjut ke level 5,5%.
Analis lain seperti Rifdah Fatin Hasanah dari Ina Sekuritas merekomendasikan buy untuk Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), yang berpotensi meningkatkan margin meski menghadapi tantangan seperti larangan penjualan iPhone. Berbagai emiten berbasis ritel, seperti ACES, MAPI, dan Alfamart Tbk (AMRT), juga direkomendasikan untuk pembelian oleh para analis dengan target harga yang beragam, menunjukkan prospek yang tetap menjanjikan meskipun ada hambatan.
Fenomena Makan Tabungan: Menunggu Titik Balik Konsumsi
Hairul Rizal
20 Jan 2025 Kontan
Fenomena "makan tabungan" di Indonesia terus berlanjut, terlihat dari penurunan rata-rata nominal simpanan rumah tangga di rekening tabungan perbankan. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan rata-rata simpanan per rekening tabungan pada November 2024 turun menjadi Rp 4,16 juta, dibandingkan Rp 4,33 juta pada November 2023.
Menurut Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke, fenomena ini mencerminkan tekanan ekonomi yang memaksa rumah tangga menggunakan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari, seiring kenaikan biaya hidup. Hal ini juga diperkuat oleh Muhammad Iqbal, Direktur SME dan Retail Funding BTN, yang menyebutkan bahwa saldo tabungan dengan nominal kecil di BTN turun signifikan, menjadi Rp 1,8 juta pada November 2024.
Namun, Iqbal optimistis saldo tabungan bisa meningkat seiring penurunan suku bunga acuan (BI rate) dan berbagai program pemerintah, seperti program makan siang gratis dan 3 juta rumah.
Di sisi lain, SVP Retail Deposit Product & Solution Bank Mandiri, Evi Dempowati, mencatat bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) ritel di Bank Mandiri justru tumbuh lebih dari 8% secara tahunan pada November 2024.
David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia, memandang penurunan BI rate bisa membantu meredam fenomena makan tabungan, meskipun dampaknya baru terasa di semester II-2025. Ia juga menyoroti bahwa masyarakat kelas menengah bawah mulai bergantung pada pinjaman daring akibat tekanan ekonomi. David menilai, kenaikan harga komoditas, terutama minyak sawit mentah (CPO), kopi, dan cokelat, dapat mengurangi tekanan ekonomi dan fenomena ini di masa mendatang.
Dua Sisi Bansos dan MBG
Yoga
20 Jan 2025 Kompas (H)
Sejumlah program populis yang digulirkan pemerintah diapresiasi dan berarti bagi sebagian kalangan, di antaranya pemberian makanan bergizi gratis dan bantuan sosial. Walakin, program ini memiliki dua sisi yang perlu dicermati dampaknya. Arrafi (14) ceria setelah menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan dalam uji coba, Senin (13/1/2025). Ia termasuk dalam 926 murid SMP Negeri 13 Surabaya, Jawa Timur, yang menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar lebih dari 616.000 peserta didik jenjang kelompok bermain sampai sekolah lanjutan tingkat atas di Surabaya. ”Makanannya enak, tadi saya habiskan. Kebetulan tadi tidak sarapan sebelum pergi sekolah , ” kata Arrafi, siswa kelas IX. Pada hari uji coba sepekan lalu, menunya ialah nasi putih, irisan wortel, buncis, dan kembang kol yang ditumis, potongan daging ayam bumbu kecap, semangka potong, dan susu kotak kecil merek MilkLife.
Arrafi tidak terbiasa sarapan sebelum berangkat sekolah karena orang tuanya harus bekerja sejak pagi sebagai buruh. Untuk bekal makanan yang disantap di sekolah, ia biasa menyiapkan bahan pangan seadanya di rumah. Jika tidak membawa bekal, remaja ini jajan dengan uang saku Rp 5.000 dari orangtuanya. Tak heran, ketika ada makanan bergizi gratis, Arrafi menikmatinya dengan menyantap menu sampai habis. Setelah menikmati menu pada sekitar pukul 11.00 itu, Arrafi merasa segar dan bertenaga untuk pembelajaran. Bantuan sosial Kegembiraan juga terpancar dari Sunarto (74), salah satu dari 6.021 warga Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang menerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan pada 2025. Seperti halnya tahun lalu, ia menerima bantuan pangan nontunai, bantuan iuran jaminan kesehatan, dan bantuan langsung tunai. ”Ber -
bagai bantuan itu meringankan kehidupan saya,” ujarnya . (Yoga)
Kenaikan Gaji Polisi Diusulkan Oleh DPR
Yoga
20 Jan 2025 Kompas
Kontroversi lagi-lagi datang dari DPR. Kali ini pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal yang mengusulkan agar gaji aparat penegak hukum dinaikkan demi menekan celah korupsi yang memicu pro dan kontra di kalangan publik. Pernyataan itu pun menjadi perbincangan luas, terutama di media sosial. Sebagian warganet menilai kenaikan gaji polisi, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya tidak akan efektif untuk mencegah korupsi seperti yang disampaikan Cucun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Gaji Anggota Kepolisian RI, rincian gaji pokok polisi berdasarkan golongannya mulai dari Rp 1.775.000-Rp 2.741.300 untuk golongan I tamtama hingga Rp 3.446.000-Rp 5.663.000 untuk komisaris besar. Di luar itu, setiap anggota polisi memperoleh pula tunjangan. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Albertus Wahyurudhanto, melihat gaji polisi sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sehari-hari.
Menurut dia, persoalan yang lebih utama di tubuh Polri bukan hanya terkait gaji, melainkan lebih pada integritas. ”Kunci utamanya ialah integritas. Berapa pun gaji yang diberikan, jika integritas tidak menjadi doktrin utama, semuanya akan percuma,” katanya di Jakarta, Sabtu (18/1/2025). Hal lain yang penting diperbaiki ialah dukungan biaya operasional. Selama ini, menurut Wahyurudhanto, tugas kepolisian, seperti penyidikan, pengejaran pelaku kejahatan, patroli, dan pengamanan unjuk rasa, memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Namun, kebutuhan tersebut sering kali tidak didukung secara memadai oleh anggaran negara. ”Ketika biaya operasional tidak cukup, muncul usaha-usaha kreatif untuk mencari tambahan. Ini yang sering disalahgunakan, bahkan dengan cara-cara yang tidak etis,” katanya. Keterbatasan biaya operasional itulah yang dinilai memicu fenomena polisi ”menggadaikan” integritas demi tambahan pemasukan.
Kritik dari anggota DPR terkait gaji polisi tidak akan efektif jika tidak disertai dorongan untuk meningkatkan anggaran operasional. ”Anggota DPR harus memahami bahwa biaya operasional, seperti penyidikan, bahan bakar patroli, dan pengamanan demo, itu sangat penting. Kalau tidak didukung, bagaimana mereka bisa bekerja maksimal?” ujarnya. Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, juga berpendapat kenaikan gaji polisi tidak serta-merta memperbaiki kualitas atau perilaku pimpinan polisi dan anggotanya. Ia mencontohkan kasus pemerasan terhadap turis asing yang melibatkan puluhan anggota polisi pada acara pementasan musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Sebanyak 28 anggota polisi menjalani sidang etik. Kasus itu bukan sekadar soal kekurangan uang, melainkan persoalan sistemik yang dirancang. (Yoga)
Penutupan TikTok di AS
Yoga
20 Jan 2025 Kompas
Penutupan aplikasi Tiktok di Amerika Serikat memiliki beberapa alasan. Akan tetapi, langkah ini berpotensi menjadi alasan pembatasan ruang siber. Aplikasi Tiktok menuju saat-saat terakhir di Amerika Serikat sebelum mereka dihapus dari berbagai pelantar pengunduhan. Pada Sabtu (18/1/2025) malam waktu setempat atau Minggu (19/1) pagi WIB, Tiktok telah memberi tahu para penggunanya bahwa Tiktok tidak lagi akan bisa digunakan untuk sementara waktu mulai Minggu waktu setempat. Laman media The Information melaporkan, para pengambil kebijakan pada Oracle, pengelola komputasi awan untuk operasional data Tiktok di AS, telah memerintahkan para staf mereka untuk segera mempersiapkan penutupan peladen (server) data Tiktok di AS mulai Sabtu pukul 21.00 waktu setempat atau Minggu pukul 09.00 WIB (Kompas.id, 19/1/2025). Sejak awal pengusulan undang-undang yang menyebabkan penutupan Tiktok, Pemerintah Amerika Serikat selalu beralasan soal ancaman keamanan nasional.
Mereka khawatir penggunaan aplikasi asal China secara luas akan mengancam keamanan nasional mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan pengambilan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh Tik-tok. Saat itu pilihannya adalah Tiktok ditutup atau melakukan divestasi alias penjualan sebagian saham ke entitas bisnis Amerika Serikat. Akhirnya Tiktok memilih menutup usahanya di negara itu. Kasus ini, lepas dari kemungkinan Tiktok bisa beroperasi lagi di Amerika Serikat setelah Donald Trump kembali memimpin, bisa memberi sinyal dan memicu negara lain dalam memberlakukan perusahaan teknologi di ruang siber. Apalagi, selama ini kalangan pengamat politik telah melihat posisi perusahaan teknologi yang makin lebih tinggi dibandingkan dengan negara.
Oleh karena itu, penutupan Tiktok ini bisa menjadi contoh bagi negara lain untuk melakukan langkah yang sama ketika mereka melihat kehadiran platform media sosial bisa menjadi ancaman nasional. Apakah dari kasus ini akan muncul kecenderungan pembatasan di ruang siber? Sangat mungkin. Apalagi, banyak negara juga sudah melarang penggunaan sejumlah media sosial, baik secara penuh maupun parsial. China sendiri melalui World Internet Conference berusaha mengajak sejumlah negara untuk menyusun kedaulatan siber. Prinsip mereka adalah ruang siber tidak bisa dibiarkan bebas dan tanpa kendali karena perusahaan teknologi melalui berbagai platform telah menjadi aktor dalam politik sebuah negara. Dua kemungkinan yang terjadi, pemimpin yang otoriter akan memanfaatkan atau membajak peluang ini dengan mematikan ruang siber untuk kepentingan mereka, tetapi di sisi lain kecenderungan pembatasan cepat atau lambat akan terjadi. (Yoga)
Harga Rendah Masih Diterima Petani Singkong
Yoga
18 Jan 2025 Kompas
Sejumlah industri tapioka telah mengikuti ketentuan pembelian harga singkong Rp 14.00 per kilogram sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor7Tahun 2025. Namun, petani belum menikmati keuntungan karena perusahaan malah menerapkan rafaksi melampaui ketentuan. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung Dasrul Aswin mengatakan, pihaknya turut menyosialisasikan surat edaran (SE) itu ke pelaku industri tapioka. Beberapa hari terakhir, Dasrul bersama sejumlah pengurus PPUKI berkeliling ke sejumlah perusahaan untuk memastikan surat edaran diterapkan. Sejumlah perusahaan akhirnya mengikuti ketetapan pembelian harga singkong Rp 1.400 per kg. Namun, rafaksi yang ditetapkan industri berkisar 25-25 persen atau lebih tinggi dari ketentuan 15 persen. ”Surat edaran itu belum begitu efektif di lapangan. Petani masih mendapatkan harga bersih di bawah Rp 1.000 untuk 1 kilogram singkong,” kata Dasrul saat dihubungi dari Bandar Lampung, Jumat (17/1/2025).
Saat ini, belum semua perusahaan mau membeli singkong dengan harga Rp 1.400 per kg. Sejumlah industri tapioka masih membeli singkong dengan harga Rp 1.150-Rp 1.300 per kg. Ia mengatakan, sejumlah perusahaan menetapkan persyaratan tambahan, seperti kadar aci sampai 24 persen. ”Padahal, itu hal yang sulit dipenuhi karena untuk singkong dengan usia tanam sepuluh bulan kadar acinya hanya 21 persen saat pengukuran,” katanya. Menurut dia, PPUKI akan meminta pemerintah daerah melakukan tera ulang terhadap alat ukur yang dipakai industri tapioka. Perusahaan juga diminta tidak hanya menghitung harga beli singkong petani dengan mempertimbangkan kadar aci. Mereka juga semestinya menghitung keuntungan perusahaan dari penjualan onggok dan biogas. Dalam waktu dekat, kata Dasrul, pengurus PPUKI Lampung akan meminta audiensi dengan jajaran pimpinan Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung.
Petani singkong berharap penegak hukum juga memberikan atensi atas persoalan ini dan mengusut jika ada dugaan pelanggaran hukum di dalam praktik tata niaga singkong. Sebelumnya diberitakan, ribuan petani singkong berunjuk rasa di depan kantor DPRD dan Gubernur Lampung, Senin (13/1). Mereka menuntut agar harga singkong dinaikkan menjadi Rp 1.400 per kg sesuai dengan surat kesepakatan bersama yang telah dibuat dan ditandatangani pemerintah dan industri. Selain persoalan harga singkong yang sering anjlok, petani juga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan secara berkala ke industri tapioka setiap bulan. Selain itu, petani juga menuntut bisa kembali mendapatkan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah. Selama ini, Lampung menjadi daerah penghasil ubi kayu terbesar di Tanah Air. (Yoga)