Axell Ebenhaezer dari NH Korindo Sekuritas menyoroti kontribusi insentif pajak pemerintah pada 2024, yang membebaskan sekitar 26,3% dari total marketing sales CTRA dari PPN, serta peluncuran proyek-proyek baru seperti CitraLand Gresik dan klaster di wilayah strategis lainnya. Axell juga menyebut program tiga juta rumah Presiden Prabowo Subianto sebagai pendorong tambahan bagi sektor properti.

Namun, risiko masih ada, seperti daya beli masyarakat yang lesu atau ketidakpastian suku bunga acuan. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, menekankan bahwa CTRA konsisten membagikan dividen, bahkan selama pandemi, berkat kemampuannya memonetisasi aset. Portofolio produk CTRA yang terdiversifikasi, khususnya rumah tapak di kisaran harga Rp 1-5 miliar, membuatnya unggul di pasar properti Jakarta Raya.

Direktur Utama BBNI, Royke Tumilaar, mengungkapkan rencana menaikkan rasio dividen BBNI untuk tahun buku 2024 menjadi 55%-60%, naik dari 50% pada 2023. Keputusan ini mempertimbangkan kondisi permodalan yang cukup untuk ekspansi dan mitigasi risiko dalam lima tahun mendatang. EVP Corporate Communication BBCA, Hera F. Haryn, juga menyatakan bahwa penetapan dividen BBCA akan tetap seimbang dengan kebutuhan pengembangan bisnis dan pemutakhiran teknologi.

Analis CEO Edvisor, Praska Putrantyo, melihat saham perbankan seperti BBRI, BBNI, dan CIMB Niaga (BNGA) menarik untuk dikoleksi karena memiliki rekam jejak pembagian dividen yang tinggi dan valuasi yang relatif murah, dengan rata-rata dividend yield 6% dalam dua tahun terakhir. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, memproyeksikan bahwa meskipun rasio dividen perbankan mungkin tidak berubah signifikan, potensi kenaikan tetap ada untuk menjaga daya tarik investor.

Meski kinerja bank besar pada 2024 tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya, dividen dari sektor perbankan diprediksi tetap menjanjikan, mengingat kestabilan pertumbuhan laba dan upaya manajemen mempertahankan daya tarik pasar.

Namun, kebijakan ini menuai kritik. Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, menilai family office berpotensi menjadi sarana penghindaran pajak tanpa menjamin investasi langsung (FDI) akan masuk ke Indonesia. Ia memberikan contoh praktik serupa di Dubai, di mana investasi family office sering diarahkan ke luar negeri.

Sementara itu, ekonom Celios, Nailul Huda, menyoroti kegagalan tax amnesty jilid II sebelumnya dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memicu perilaku penghindaran pajak di kalangan pelaku usaha. Pengamat pajak CITA, Fajry Akbar, juga mengkritik kebijakan ini sebagai tidak adil, mengingat peran pajak seharusnya mendistribusikan kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok bawah. Ia menilai kebijakan tersebut dapat membahayakan realisasi janji politik Presiden Prabowo, seperti program makan bergizi gratis, karena bertentangan dengan semangat keadilan pajak.

Presiden Prabowo Subianto mendorong para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia untuk terus bersatu dan lebih aktif membangun infrastruktur. Prabowo juga optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai lebih dari 8 persen. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Kamis (16/1/2025), di Jakarta. Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dalam acara itu, Anindya Novyan Bakrie dikukuhkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029. ”Ada yang bilang saya menghentikan proyek infrastruktur. Tidak benar. (Justru) sebagian besar akan saya serahkan kepada swasta. Swasta lebih efisien, inovatif, lebih pengalaman. Jalan tol, pelabuhan, bandara, swasta silakan bergerak,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan optimismenya setelah hampir tiga bulan menjabat presiden. ”Makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, semakin saya merasa percaya diri, optimistis kita akan mencapai, bahkan melebihi 8 persen pertumbuhan. (Namun) makin banyak yang nyinyir karena salah satu kelemahan elite Indonesia adalah tidak percaya diri, suka melihat kawan susah, dan senang melihat kawan susah. Jadi, kita merasa rendah diri,” ujarnya. Presiden pun meyakinkan dengan bantuan para menterinya akan membuat banyak kejutan di minggu dan bulan-bulan mendatang. Selain itu, Presiden juga menyampaikan optimismenya pada target swasembada pangan dan energi. Swasembada pangan yang ditarget dicapai dalam empat tahun diyakini akan bisa diraih sebelumnya. Namun, Presiden tidak menjelaskan bagaimana cara dan apa yang membuatnya sedemikian optimistis.

Kementerian Pertahanan memandang anggaran pertahanan yang selama ini dialokasikan sebesar 0,7-0,8 persen dari produk domestik bruto atau PDB belum ideal. Karena itu, anggaran pertahanan diusulkan naik menjadi 1 persen hingga 1,5 persen dari PDB karena untuk membangun kekuatan pertahanan dibutuhkan anggaran minimal 1,5 persen dari PDB. Keterbatasan anggaran pertahanan itu berdampak signifikan terhadap upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia. Pasalnya, banyak malutsista yang telah usang danmperlu diganti. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan  Frega Wenas Inkiriwang saat ditemui di Balai Media Kemenmhan, Jakarta, Kamis (16/1/2025),  menyampaikan, dalam Rapat Pimpinan Kemenhan dan TNI 2025, salah satu poin yang ditekankan adalah rencana menambah anggaran untuk pertahanan dari PDB. Selama ini, anggaran belanja untuk pertahanan masih berkisar 0,7-0,8 persen.

Bahkan, Singapura mengalokasikan 3,2 persen dari PDB untuk pertahanan. Meski demikian, Frega mengakui untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah. Sebab, penetapan belanja pertahanan sebesar 1,5 persen harus didukung oleh kondisi perekonomian yang stabil. Beberapa program ekonomi pemerintah, seperti hilirisasi, penguatan investasi, dan ketahanan pangan, diyakini akan memberikan dampak baik bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Kemenhan mendukung program-program tersebut demi kuatnya kedaulatan negara. Dukung modernisasi Rencana peningkatan anggaran, lanjut Frega, juga demi mendukung modernisasi alutsista dan industri pertahanan nasional. Alutsista menjadi salah satu prioritas Kemenhan dan TNI pada tahun 2025. Sebab, banyak alutsista yang telah usang sehingga perlu diganti. Frega mencontohkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu memperkuat kapal-kapal perang. Selain itu,  dari segi pertahanan udara, pemerintah juga mencanangkan penguatan alutsista, mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, hingga rudal sensorik. (Yoga) 

Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan revisi peraturan soal perdagangan semikonduktor. Tujuannya, membatasi kemampuan China mengembangkan teknologi komputasi terbaru, termasuk akal imitasi (AI) untuk militer. Biro Keamanan dan Industri (BIS) pada Departemen Perdagangan AS mengungkap revisi itu pada Rabu (15/1/2025) siang waktu Washington DC. Selain pembaruan kendali ekspor, ada juga pendaftaran perusahaan Singapura di daftar sanksi. Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan, pembaruan itu menutup celah China dan pihak lain menghindari sanksi serta melemahkan kepentingan nasional AS. ”Kami akan terus menjaga keamanan nasional dengan membatasi akses pada semikonduktor mutakhir, menegakkan aturan secara agresif, dan secara aktif mengenali ancaman baru,” ujarnya. Direktur BIS Depdag AS Alan F Estevez mengatakan, AS berusaha mencegah penyalahgunaan teknologi AS pada keperluan sipil dan militerChina.

Diluar prediksi banyak lembaga, Bank Indonesia memangkas bunga acuan 0,25 basis poin menjadi 5,75 persen di tengah masih tingginya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Penurunan BI Rate dibarengi penurunan suku bunga deposit facility dan lending facility masing-masing 25 basis poin (bps) menjadi 5 persen dan 6,5 persen. Dinamika eksternal dan situasi perekonomian dalam negeri menjadi pertimbangan penurunan BI Rate ini, terutama kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dan risiko perlambatan ekonomi global. Dari sisi dalam negeri, menurut BI, ruang untuk menurunkan suku bunga acuan dimungkinkan dengan tetap terjaganya inflasi yang masih sesuai target, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen, dan diperkirakan tetap rendah dalam dua tahun ke depan. Penurunan BI Rate ini bagian dari kebijakan pro-growth BI untuk mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan dalam negeri.

Pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana peremajaan kelapa sawit rakyat sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pengusaha dan petani sawit swadaya meminta agar kebijakan itu tak berlangsung lama. Kebijakan itu diatur dalam surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diterbitkan pada 14 Januari 2025. Surat tersebut perihal pemberhentian sementara operasional pencairan dan pengembalian dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS), serta operasional pencairan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit (SPPKS). Surat itu ditujukan kepada bank mitra BPDPKS dan lembaga pekebun yang menerima dana PPKS dan SPPKS. Disebutkan pula, kebijakan itu terkait perubahan nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) BPDPKS per 18 Januari 2025. 

PT Bukalapak.com Tbk memasuki tahun keempat tercatat sebagai perusahaan terbuka. Namun, di awal 2025, perseroan masih menyisakan lebih dari 40 persen dana jumbo yang dihimpun dari aksi penawaran saham perdana. Manajemen berkomitmen memanfaatkan sisa dana itu untuk pengembangan usaha perseroan dan anak usaha. CEO BukaFinancial and Commerce Bukalapak Victor Putra Lesmana dalam acara keterbukaan publik secara daring, Kamis (16/1/2025), mengungkapkan, mereka telah memanfaatkan Rp 11,9 triliun atau 56 persen dari total Rp 21,85 triliun, yang diperoleh dari penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO) pada Agustus 2021. Per 14 Januari tahun 2025, Bukalapak masih menyisakan dana Rp 9,9 triliun. ”Sisa dana ini akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan, entitas anak usaha kami, dan investasi. Kami optimistis penggunaan dana sisa dapat dilakukan hingga akhir 2025 untuk mendukung pertumbuhan melalui strategi baru Bukalapak,” kata Victor.

Sejak 2021, manajemen mentransformasi Bukalapak dari penyedia platform bisnis lokapasar dan penjualan daring produk fisik menjadi penyedia bisnis produk virtual, gim, ritel, investasi, dan Mitra Bukalapak. Produk itu tersebar di sejumlah platform dengan jenama masing-masing. Strategi itu dikukuhkan dengan menghentikan secara bertahap layanan penjualan produk fisik di platform Bukalapak mulai Februari 2025. Perluasan usaha ke bisnis virtual, menurut Victor, membuat layanan penjualan produk fisik di lokapasar Bukalapak kini hanya berkontribusi kurang dari 3 persen terhadap total pendapatan perusahaan. Adapun bisnis lokapasar secara keseluruhan mencakup 50-60 persen ekosistem usaha Bukalapak. Di sisi lain, Victor mengakui, mereka masih berhati-hati menggunakan dana IPO yang tersisa di kantong untuk pengembangan bisnis. Ia menyebut, industri mereka masih menghadapi tantangan ekonomi dan politik, baik nasional maupun global.

”Kami memastikan kehati-hatian penggunaan dana agar tidak digunakan dalam bisnis yang bisa mengurangi keuntungan perusahaan. Kami terus mencari peluang baru dengan prinsip kehati-hatian. Kami pastikan perusahaan akan alami pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” tuturnya. Kinerja keuangan Bukalapak, per triwulan III-2024, mencatat perbaikan dengan menyusutnya rugi bersih perusahaan menjadi Rp 597,34 miliar dari rugi bersih sebesar Rp 776,22 miliar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini ditopang pendapatan yang sebesar Rp 3,40 triliun, tumbuh tipis dari periode sama tahun 2023 sebesar Rp 3,34 triliun. Secara mendetail, pendapatan Bukalapak dalam sembilan bulan di 2024 mayoritas berasal dari usaha lokapasar sebesar Rp 1,736 triliun. Pendapatan segmen itu meningkat 0,17 persen dari Rp 1,733 triliun di 2023. (Yoga)

Kementerian Perhubungan menghentikan bantuan dana kepada sejumlah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan program beli layanan atau buy the service dalam transportasi publik. Di sisi lain, daerah merasa masih membutuhkan dukungan ketika ekosistem transportasi publik telah terbentuk. Bus Trans Metro Pekanbaru, Riau, misalnya, telah merintis pembangunan bus sebagai angkutan umum massal sejak 2009. Kini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki sekitar 105 unit meski hanya 34 unit yang beroperasi. Keterbatasan anggaran menghambat operasionalisasi seluruh armada. ”Paling tidak, idealnya, kami bisa operasikan 50 persen, sekitar 50-60 unit sehari untuk mendapatkan standar pelayanan,” ujar Kepala Dishub Kota Pekanbaru Yuliarso saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Selama ini, pemerintah daerah menganggarkan sekitar Rp 32 miliar per tahun. Besaran itu mencakup seluruh komponen dalam operasionalisasi bus Trans Metro Pekanbaru, antara lain bahan bakar, perawatan, serta gaji pengemudi dan kondektur. Ruang gerak pemda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Dalam regulasi tersebut, transportasi masih termasuk urusan wajib nondasar. Prioritasnya masih di bawah pendidikan dan kesehatan. Kota Semarang, Jawa Tengah, juga menjadi kota lain yang berhasil mandiri. Koordinator Staf Pengendalian dan Pengawasan Armada Badan Layanan Umum Trans Semarang Sobirin mengemukakan, bus dapat dikomersialisasikan melalui penamaan halte. Pemasukan itu dapat menutup operasionalisasi Trans Semarang sekitar Rp 31 miliar dari total kebutuhan Rp 250 miliar.

Apresiasi atas kemandirian Keputusan Kemenhub menghentikan bantuan sistem transportasi massal perlu dikaji mendalam. Selama ini, bantuan diberikan untuk memicu agar pemda dapat melanjutkan keberlangsungan angkutan massal, antara kapasitas fiskal daerah rendah dan komitmen untuk melanjutkan program. ”Artinya, kalau semua daerah menghentikan (program), tidak ada support dari pusat, perlu dilihat lagi apakah secara fiskal sangat rendah hingga alokasi terkait keberlanjutan angkutan massal tidak bisa dilanjutkan atau memang kebijakan pemda yang kurang pro,” kata Ketua Forum Pembiayaan Infrastruktur Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muhammad Saifullah. Kemenhub dapat menentukan pemberian bantuan berdasarkan kemampuan fiskal dengan perencanaan program, diikuti komitmen alokasi dana pemda. Setelah itu, program buy the service (BTS) ini dapat diberikan. Dari lima koridor, misalnya, Kemenhub dapat membantu 1-2 koridor. Dalam laporan terakhir, Kemenhub menganggarkan Rp 437,9 miliar pada 2024 untuk program BTS di 11 kota dengan total 46 koridor. (Yoga)