XLSmart: Harapan Baru untuk Pertumbuhan Bisnis
Hairul Rizal
21 Jan 2025 Kontan
Merger PT XL Axiata Tbk (EXCL) dengan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dan akuisisi Link Net (LINK) memperkuat posisi EXCL dalam industri telekomunikasi, menciptakan entitas baru bernama XLSmart Telecom Sejahtera. Menurut Gani, analis Ciptadana Sekuritas, merger ini menciptakan potensi sinergi tahunan senilai USD 300 juta–400 juta selama tiga hingga empat tahun ke depan, dengan fokus pada optimalisasi jaringan, efisiensi operasional, dan memanfaatkan ekosistem grup seperti pusat data dan analitik.
Analis Mirae Asset Sekuritas, Daniel Widjaja, menilai merger ini memberikan dampak positif jangka panjang melalui penambahan pelanggan, variasi paket layanan, serta peluang integrasi dengan ekosistem digital Grup Sinar Mas, seperti DANA dan pusat data. EXCL juga telah meningkatkan harga paket tanpa memengaruhi permintaan, menunjukkan stabilitas pasar.
Selain itu, Aditya Prayoga, analis Phintraco Sekuritas, menyebut EXCL menjadi pemain fixed broadband (FBB) terbesar kedua setelah IndiHome berkat akuisisi Link Net, dengan basis pelanggan mencapai 289.000 per September 2024 (pertumbuhan 40% YoY). Adopsi teknologi memperkuat posisinya, dengan aplikasi digital EXCL telah digunakan oleh 32,2 juta pengguna.
Ketiga analis (Gani, Daniel, dan Aditya) memberikan rekomendasi beli saham EXCL dengan target harga Rp 2.900–3.000, meskipun pada penutupan Senin (20/1), harga saham EXCL turun 0,88% menjadi Rp 2.250 per saham.
Presiden: Indonesia Segera Capai Kemandirian Energi Dalam Lima Tahun ke Depan
Yoga
21 Jan 2025 Kompas
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dapat segera mencapai kemandirian energi. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan perluasan jaringan elektrifikasi di seluruh Indonesia, termasuk untuk 1,3 juta rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik. Prabowo mengatakan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari Indonesia serta mentransformasi bangsa Indonesia menjadi negara modern dan negara maju. Presiden pun menargetkan agar Indonesia segera mencapai swasembada energi. ”Kita akan menuju swasembada energi dalam waktu yang tidak lama,” ujar Presiden Prabowo dalam acara bertajuk Peresmian Proyek Strategis Kelistrikan di 18 Provinsi, yang digelar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).
Dalam kesempatan itu, Prabowo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede yang berkapastitas 110 megawatt (MW). Peresmian juga dilakukan serentak untuk 37 proyek listrik di 18 provinsi. Proyek itu terdiri dari 26 proyek pembangkit listrik senilai Rp 72 triliun, 11 proyek gardu induk berkapasitas 1.740 megavolt ampere (MVA), dan transmisi listrik sepanjang 739 kilometer sirkuit (kms). Presiden Prabowo melanjutkan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang paling maju dari segi transformasi energi ke energi baru dan terbarukan atau green energy. Hal itu dapat dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup besar serta kemampuan untuk melakukan transformasi energi. ”Saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia sebagai negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan atau green energy yang mengurangi emisi karbon,” kata Prabowo.
Prabowo pun optimistis Indonesia dalam lima tahun kedepan mampu untuk swasembada energi dan tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dari negara lain. ”Dalam waktu yang tidak lama, kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam lima tahun kita tidak akan impor BBM lagi,” tuturnya. Menurut Prabowo, Indonesia sedang gencar bertransformasi ke arah hilirisasi secara besar-besaran. Hal itu, menurut dia, akan mengagetkan banyak negara di dunia. Dengan langkah tersebut, Prabowo optimistis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara yang sama melaporkan kepada Presiden, pembangkit listrik yang tersedia di seluruh Indonesia saat ini memiliki kapasitas 101 gigawatt (GW), dengan sekitar 75 persen dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. (Yoga)
Pajak Minimum Global Resmi Berlaku Sebesar 15%
Yoga
21 Jan 2025 Kompas
Pemerintah telah resmi menerapkan tarif Pajak Minimum Global sebesar 15 persen untuk korporasi multi nasional berskala besar mulai tahun 2025. Meski dapat menambah pemasukan pajak bagi negara, kebijakan itu akan berdampak pada pemberian insentif pajak yang selama ini menjadi ”pemanis” untuk menarik investor asing ke Indonesia Aturan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024. Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax adalah kesepakatan pajak internasional yang sudah disepakati bersama oleh lebih dari 140 negara di dunia, termasuk Indonesia yang mulai menerapkannya pada 2025. Lewat kebijakan itu, korporasi multinasional berskala besar yang beroperasi di suatu negara wajib membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif efektif minimal sebesar 15 persen atas pendapatan yang mereka peroleh dari negara pasar tersebut.
Pajak Minimum Global tidak berlaku untuk semua perusahaan multinasional, tetapi hanya korporasi berskala besar dengan omzet konsolidasi global tahunan di atas 750 juta euro atau setara Rp 12,66 triliun, setidaknya dalam dua tahun pajak sejak tahun 2021. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, inisiatif itu bertujuan meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat antarnegara (race to the bottom). Mekanisme Pajak Minimum Global memastikan perusahaan multinasional berskala besar wajib membayar pajak minimum kepada negara tempat perusahaan itu beroperasi. Dengan kata lain, praktikpenghindaran pajak yang selama ini dilakukan perusahaan multinasional besar dengan mengalihkan sebagian keuntungan mereka ke negara bebas pajak atau rendah pajak (tax haven) bisa dicegah. ”Kesepakatan ini kita sambut baik karena bisa menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil,” kata Febrio dalam keterangan pers, Senin (20/1/2025).
Tarif PPh Badan yang diterapkan di Indonesia adalah 22 persen. Namun, selama ini, ada beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak dengan tarif tersebut, bahkan dibebaskan dari pajak karena mendapat insentif pajak dari pemerintah, yakni berupa tax holiday dan lainnya. Dengan berlakunya Pajak Minimum Global per tahun 2025, perusahaan multinasional yang selama ini membayar PPh Badan di bawah tarif efektif 15 persen wajib membayar pajak tambahan (top up) atas selisih pajak tersebut paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya, atau 31 Desember 2026 untuk pembayaran tahun pajak 2025. Kelonggaran Terkait kewajiban melapor, untuk tahun pertama implementasi, pemerintah memberi kelonggaran batas pelaporan pajak paling lambat 18 bulan setelah tahun pajak berakhir, alias 30 Juni 2027 untuk tahun pajak 2025. Berikutnya, batas wajib lapor lebih cepat, yakni paling lambat 15 bulan setelah tahun pajak berakhir. (Yoga)
PT Pertamina Menyerahkan Bantuan Seperangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Tempo
PT Pertamina (Persero) menyerahkan bantuan seperangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau solar panel untuk SMK Negeri (SMKN) 1 Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. PLTS telah terpasang di atap sekolah untuk dioperasikan dengan kapasitas energi yang dihasilkan 3,3 kWp dan kapasitas baterai penyimpanan 5 kWh. Area Manager Communication, Relations, & CSR Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan mengemukakan pemberian seperangkat PLTS itu merupakan bagian dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Sekolah Energi Berdikari yang dijalankan di SMKN 1 Mojosongo, Boyolali. "Program tersebut dijalankan sebagai dorongan Pertamina untuk menciptakan Sekolah Mandiri Energi melalui energi bersih dan energi baru terbarukan," ujar Taufiq kepada wartawan, hari ini, Senin, 20 Januari 2025. "Selain itu kami juga ingin mengedukasi masyarakat mulai dari dunia pendidikan untuk semakin menyadari dan memahami urgensi transisi ke energi yang lebih bersih dalam keseharian kita, seperti di lingkungan belajar mengajar di sekolah," tuturnya.
Adapun untuk PLTS yang diserahkan kepada pihak sekolah, secara khusus akan dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik ruangan laboratorium bahasa di SMKN 1 Mojosongo. "Sehingga tidak hanya dapat mengurangi emisi yang dihasilkan tapi juga menghemat biaya operasional energi sekolah hingga Rp 6,8 juta per tahun,” katanya. Taufiq menambahkan, pada kegiatan tersebut juga terdapat berbagai aktivitas yang dijalankan, di antaranya penanaman pohon di lingkungan sekolah, upcycling expo yang menampilkan inovasi-inovasi siswa dalam mendaur ulang limbah menjadi karya yang dilombakan, hingga Kelas Generasi Hijau yaitu kegiatan pengajaran oleh tim Pertamina kepada siswa dengan topik seputar energi bersih dan gaya hidup peduli lingkungan. ”Serangkaian aktivitas tersebut kami jalankan dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak, di antaranya lembaga Society Renewable Energy (SRE), Kelompok Masyarakat Budidaya Maggot, mahasiswa penerima beasiswa Sobat Bumi, dan utamanya pekerja Pertamina serta para siswa di SMKN 1 Mojosongo,” ucap dia. (Yetede)
Maju Mundur KKP Bongkar Pagar Laut di Perairan Tangerang
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Tempo
Pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang Banten sedang dilakukan pembongkaran oleh TNI AL. Pembongkaran tersebut dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI Harry Indarto. Dilansir dari Antara, puluhan kapal TNI AL dan nelayan merobohkan pagar yang ada di kawasan Tanjung Pasir tersebut. Cara lain juga dilakukan untuk membongkar pagar-pagar yang terbuat dari bambu tersebut, yakni mengikat dengan tali yang kemudian ditarik oleh kapal sampai roboh. Soal Pagar Laut Ilegal di Pesisir Tangerang, DPD dan DPR Bilang Begini Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku masih mendiskusikan solusi terkait pembongkaran pagar tersebut. Untuk waktu pembongkaran pagar yang terbuat dari bambu berlapis dengan kedalaman variatif itu, KKP masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak.
"Mungkin 1-2 hari ini ada solusi kapan ada pembongkaran itu dimulai," ujar Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid Yusuf saat meninjau pagar laut di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu 15 Januari 2025. DPR De sak Pemerintah Tangkap Beking Pemasang Pagar Laut di Tangerang, Tak Cukup Hanya Disegel Halid mengatakan, masalah pagar laut yang tertanam memanjang puluhan kilometer itu bukan hanya kewenangan jawab KKP, namun juga secara simultan tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perekonomian. "Untuk itu kami perlu berkoordinasi apa langkah selanjutnya," katanya.
Halid menyebut bahwa pihak KKP telah menyegel pagar laut di sepanjang pesisir utara Kabupaten Tangerang itu karena sudah dipastikan tidak berizin alias ilegal. KKP menurut Halid belum memutuskan hal teknis untuk pembongkaran pagar misal menggunakan alat berat atau akan melibatkan masyarakat untuk mencabut secara mandiri pagar laut tersebut. Halid mengatakan, untuk mengungkap dan mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, pihaknya terus melakukan investigasi mendalam. "Jelas ini manusia menggunakan tangan-tangannya. Ada langkah investigatif yang tengah kami lakukan apakah itu di masyarakat, lembaga sosial, ataupun pihak-pihak lain yang merasa bertanggung jawab atas pemagaran tersebut. Kami akan melihat reaksi seperti apa yang akan muncul," ujarnya pada Rabu, 15 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara. (Yetede)
Emirates, Maskapai dari Dubai Jadi Maskapai Bersertifikat Pertama untuk Orang Autisme
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Tempo
Emirates, maskapai asal Dubai mengumumkan bahwa mereka menjadi maskapai pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi Autism Certified Airline (ACA). Sertifikasi ini diraih setelah Emirates bekerja sama dengan International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES) untuk menciptakan standar dan layanan yang lebih inklusif bagi pelanggan dengan autisme dan sensitivitas sensor. Dilansir dari situs resmi penerbangan Emirates, inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih mudah diakses dan ramah bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus selama penerbangan.
Bagi banyak orang dengan autisme, perjalanan udara internasional bisa menjadi pengalaman yang sangat menantang. Tingginya tingkat rangsangan sensorik, seperti suara, cahaya, dan kerumunan orang, seringkali menjadi faktor yang memengaruhi kenyamanan mereka saat bepergian. Sebuah survei dari AutismTravel.com mengungkapkan bahwa 78 persen keluarga dengan anggota autisme merasa ragu untuk bepergian atau mengunjungi tempat baru. Menariknya, 94 persen dari mereka mengungkapkan bahwa mereka akan lebih sering bepergian jika ada tempat yang memiliki staf terlatih dan bersertifikat untuk menangani kebutuhan khusus ini.
Dengan langkah untuk menjadi maskapai pertama yang mendapatkan sertifikasi ini, Emirates berupaya menjadikan perjalanan lebih inklusif bagi semua orang, termasuk individu dengan autisme dan sensitivitas sensorik. Maskapai ini juga sejalan dengan ambisi Dubai untuk menjadi destinasi wisata yang paling aksesibel di dunia. Pelatihan Staf dan Layanan Baru yang Dikenalkan Sebagai bagian dari upaya sertifikasi ini, lebih dari 30.000 staf Emirates, termasuk kru kabin dan staf darat, akan menjalani pelatihan khusus mengenai autisme dan kesadaran sensorik. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada staf tentang spektrum autisme, tantangan yang dihadapi pelanggan, serta cara terbaik untuk membantu mereka dan keluarga mereka. (Yetede)
Kementerian Lingkungan Hidup Meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional Perdana untuk Pasar Wajib
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Tempo
HARI ini, 20 Januari 2025, menjadi hari bersejarah dalam mitigasi krisis iklim di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan perdagangan karbon internasional perdana untuk pasar wajib. Presiden Prabowo Subianto langsung tancap target bisa menjual US$ 65 miliar atau Rp 1.000 triliun pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon berbagai proyek. Penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, Ferry Latuhihin, mengatakan proyek-proyek untuk menghasilkan kredit karbon yang bisa dijual secara internasional mencakup pelestarian hutan, reboisasi, serta penanaman kembali lahan gambut dan bakau. Jika target ini terwujud, Indonesia, sebagai salah satu dari sepuluh penghasil emisi terbesar di dunia, berpotensi mencapai target netralitas karbon pada 2060. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq mengatakan perdagangan karbon di bursa karbon sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris 2015.
Kesepakatan 197 negara, termasuk Indonesia, bersama-sama menurunkan emisi karbon global sebanyak 45 persen dari 53 miliar ton emisi setara CO2 pada 20130. Waktu itu, Indonesia memasang target bisa menurunkan emisi 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Jumlah emisi memakai perhitungan standar 2010 sebesar 2,87 miliar ton pada 2030. Kini target penurunan emisi untuk mencegah pemanasan global Indonesia menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional. Menurut Hanif, perdagangan karbon Indonesia sudah lama dinantikan banyak negara. "Momen launching perdagangan karbon luar negeri ini merupakan salah satu milestone terbesar dalam penyelenggaraan perdagangan karbon luar negeri di Indonesia," kata Hanif kepada Tempo, Ahad, 19 Januari 2025. Ia juga menilai momen ini sebagai bentuk penguatan untuk mendorong 2nd Nationally Determined Contributions (NDCs) yang akan diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertengahan Februari 2025. (Yetede)
Praktik Penghindaran Pajak Masih Kerap Terjadi
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Investor Daily (H)
Praktik penghindaran pajak masih kerap terjadi, sehingga pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pajak minimum global (global minimum tax) untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak yang adil di seluruh negara tempat mereka beroperasi. Di sisi lain, kebijakan pajak minimum global ini diperkirakan tidak memberikan dampak signifikan ke penerimaan negara. Penerapan pajak minimum global dilakukan berdasakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 terkait penerimaan pajak minimum global. Beleid tersebut di implementasikan demi mencegah perpindahan laba (shifting profit) ke negara/yuridiksi dengan tarif pajak rendah. Dengan adanya aturan Pilar Dua ini, tarif pajak efektif yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional adalah sebesar minimal 15%. Kondisi ini akan mempertimbangkan kembali strategi bisnis perushaan multinasional yang mungkin tadinya dalam menempatkan investasi disatu negara menjadikan insentif pajak sebagai pertimbangan utama. "Dari segi potensi pendapatan, Indonesia dapat menerima tambahan pajak dari Pilar Dua. Namun, jumlahnya masih tanda tanya mengingat perusahaan yang mungkin masuk cakupan Pilaar Dua tidak banyak, dan tarif pajak PPh badan Indonesia saat ini juga cukup tinggi di atas 15%, yaitu 22%," kata Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto. (Yetede)
BTN Siap Lahirkan Bank Syariah Terbesar Kedua di Indonesia
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Investor Daily (H)
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) di awal tahun semakin mematangkan proses kelahiran bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Terlihat dari proses akuisisi yang dimulai terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS). BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS dengan mengambil alih 100% saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai harta Peninggalan (BPH) Jakarta. Adapun, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% saham, disusul bank Victoria International sebesar 19,80% dan BHP Jakarta 0.0016%. Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh BVIS dengan kepemilikan saham sebanyk-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp1,06 triliun. BTN melakukan pembelian BVISI dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bank. (Yetede)
Revisi Aturan DHE Sudah Mendekati Tahap Final
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Investor Daily (H)
Proses revisi regulasi terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) sudah mendekati tahap final dan progres dari revisi ketentuan tersebut telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/01/2025). Salah satu perubahan yang sudah bisa dipastikan adalah kewajiban nasional menjadi paling pendek setahun dari saat ini tiga bulan. Revisi ini diprediksi bisa meningkatkan likuiditas perbankan dalam jangka panjang, sehingga memberi keleluasaan bagi bank untuk menyalurkan ke kredit produktif. Dengan kata lain, dana DHE yang tetap berada dalam sistem keuangan domestik dalam rentang waktu yang lama, dapat dialihkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan manufaktur yang memiliki dampak multiplier signifikan. Dampak positif lain dari revisi regulasi ini adalah cadangan devisa kian kuat, sehingga stabilitas kurs rupiah lebih terjaga. Kondisi seperti ini pada akhirnya menguntungkan pelaku usaha yang memilki transaksi impor atau utang dalam mata uang asing karena lebih memberikan kepastian. Sementara dengan tarif pajak yang bersifat final dan berjenjang sesuai durasi, eksportir dapat memanfaatkan insentif untuk meningkatkan pandapatan pasif. (Yetede)