;
Teknologi ...

Perbankan Pelat Merah Makin Mendominasi
Hairul Rizal 21 Jan 2025 Kontan (H)
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengumumkan akuisisi 100% saham PT Bank Victoria Syariah (BVS), dengan rencana mengintegrasikan BVS ke BTN Syariah. Menurut Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, langkah ini akan membuat aset BTN Syariah mencapai Rp 67 triliun, melampaui Bank CIMB Niaga Syariah (Rp 65,9 triliun per September 2024), dan menjadikannya bank syariah terbesar kedua setelah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Nixon menegaskan, ini sejalan dengan harapan OJK untuk mempercepat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Syariah CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara, menyatakan pihaknya akan melakukan spin off unit usaha syariahnya tanpa akuisisi. Namun, proses tersebut masih dalam tahap analisis.

Menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, dominasi bank pelat merah di perbankan konvensional dan syariah bukanlah masalah, karena kepercayaan masyarakat terhadap bank BUMN lebih tinggi. Bank swasta perlu bekerja lebih keras untuk bersaing. Hal ini didukung oleh Direktur KNEKS, Sutan Emir Hidayat, yang menilai bank pelat merah lebih mudah diarahkan untuk mendukung ekonomi syariah dibanding bank swasta, yang cenderung hanya menjalankan bisnis syariah secara pasif.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menekankan pentingnya langkah konsolidasi bagi bank syariah, baik BUMN maupun swasta, untuk menciptakan struktur industri perbankan syariah yang lebih baik dan seimbang.
Teknologi ...

Di 42 Daerah Harga GKP Petani Masih di Bawah HPP
Yoga 21 Jan 2025 Kompas
Harga gabah kering panen petani di 42 kabupaten dan kota berada di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP Rp 6.500 per kilogram. Oleh karena itu, pemerintah meminta Perum Bulog segera menyerapnya untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional(Bapanas), per 19 Januari 2025, terdapat 42 kabupaten/kota yang harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berada di bawah HPP. Harga GKP petani tersebut Rp 5.000-Rp 6.450 per kilogram (kg). Dari 42 daerah itu, harga GKP petani terendah berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yakni Rp 5.033 per kg atau 22,56 persen di bawah HPP. Kemudian disusul Gianyar di Bali dan Bombana di Sulawesi Tenggara dengan harga GKP petani masing-masing 18,46 persen dan 14,87 persen di bawah HPP.

Bapanas juga mencatat terdapat 109 kabupaten dan kota yang harga gabah kering gilingnya (GKG) berada di bawah HPP GKG di tingkat penggilingan Rp 8.000 per kg. Selain itu, terdapat 48 kabupaten dan kota yang harga beras di tingkat penggilingan berada di bawah HPP beras di gudang Perum  Bulog Rp 12.000 per kg. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis, Senin (20/1/2025), mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan harga gabah dan beras di bawah HPP. Beberapa di antaranya adalah kadar air tinggi hingga 50 persen, kadar hampa tinggi, kondisi gabah kurang bagus dan rusak, serta belum menghitung biaya tenaga panen dan proses pengeringan. ”Untuk itu, kami meminta setiap pemerintah daerah memantau harga gabah dan beras. Kemudian, bekerja sama dengan Bulog untuk menyerap gabah dan beras yang berada di bawah HPP,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin.

Deputi III Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menuturkan, sebenarnya harga GKP petani tidak berubah secara drastis. Harga tersebut menyesuaikan kenaikan HPP GKP yang ditetapkan pemerintah dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg. Namun, per 17 Januari 2025, harga rerata nasional GKP petani Rp 6.494 per kg atau masih berada di bawah HPP GKP baru. Bahkan, di beberapa daerah, harga GKPpetani jauh di bawah HPP tersebut dengan disparitas harga GKP antardaerah sebesar 7,84 persen. ”Oleh karena itu, pemerintah melalui Bulog tetap perlu menyerap GKP di daerah-daerah tersebut sesuai HPP yang baru saja disesuaikan,” ujarnya. Per 15 Januari 2025, Bapanas telah memberlakukan HPP GKP, GKG, dan beras baru sebagai acuan penyerapan gabah dan beras di petani dan penggilingan. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025. (Yoga)

Teknologi ...

Tahun 2025 Menyongsong Minat IPO

Yoga 21 Jan 2025 Kompas
Memasuki tahun 2025, delapan emiten baru sudah melaksanakan penawaran saham perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Setelah melalui tahun 2024 yang menantang, otoritas bursa menargetkan 66 perusahaan akan melaksanakan IPO pada 2025. Sepanjang 2024, tercatat hanya 41 perusahaan baru dengan total dana yang dihimpun sebanyak Rp 14,3 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan dengan 79 penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) pada 2023 yang berhasil menghimpun dana Rp 54,1 triliun. Kondisi ini bahkan disebut terendah dalam lima tahun terakhir. Analis pasar modal Stocknow.id, Hendra Wardana, menyebut beberapa faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar, serta tingginya biaya dan regulasi dalam proses IPO yang menjadi tantangan utama. ”Meski begitu, BEI optimistis dengan target 66 perusahaan yang akan IPO di 2025, dengan memastikan bahwa kualitas perusahaan yang melantai tetap terjaga sehingga minat investor dapat terus meningkat dan pasar modal Indonesia semakin berkembang,” tutur Hendra, Jumat (17/1/2025).

Sepanjang Januari, sebanyak delapan emiten tercatat telah melantai di BEI yang berasal dari beragam sektor dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp 3,6 triliun. Dengan demikian, saat ini, total emiten di bursa mencapai 951 perusahaan. Delapan emiten tersebut adalah PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (kode emiten CBDK), PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG), PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT), PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII), PT Kentanix Supra International Tbk (KSIX), dan PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU). Kemudian, PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) dan PT Hero Global Investment Tbk (HGII). Menurut Hendra, pendorong ramainya aksi IPO dan pergerakan positif IHSG di Januari 2025 ialah optimisme pemulihan ekonomi, kebijakan pemerintah yang propasar, serta meningkatnya minat investor dalam membeli saham baru. Semuanya berkontribusi pada sentimen pasar yang positif. 

Sebelumnya, pada Kamis (2/1/2025), ketika perdagangan BEI tahun 2025 resmi dibuka, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menyampaikan bahwa secara global kinerja BEI masih menunjukkan daya saing yang kompetitif dibandingkan dengan bursa global lainnya. ”Saya bangga melaporkan bahwa pasar modal kita tidak hanya bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga terus menunjukkan daya saing yang tinggi, baik di ASEAN maupun dalam skala global,” ucapnya dalam keterangan tertulis di laman BEI. Pencapaian positif terlihat dari meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Total investor pasar modal yang terdiri dari investor saham, obligasi, dan reksa dana meningkat menjadi 14,84 juta investor. Sementara itu, khusus untuk investor saham, terdapat peningkatan lebih dari 1 juta investor saham menjadi 6,37 juta investor saham (Yoga)


Teknologi ...

Masih Dibutuhkan Pekerja yang Berketerampilan Dasar

Yoga 21 Jan 2025 Kompas
Di tengah kemajuan teknologi digital, bidang pekerjaan yang cenderung membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled masih akan dibutuhkan. Bidang pekerjaan seperti ini juga diproyeksikan akan tetap tumbuh pada 2030. Berdasarkan Future of Jobs Report 2025 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Duni (World Economy Forum/WEF)tanggal 8 Januari 2025, sejumlah bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan pesat pada 2030 antara lain ekerja pertanian/peternakan, buruh tani, dan pekerja terkait industri agro, pengemudi pengiriman, pekerja konstruksi bangunan, dan pramuniaga toko. Kemudian, sopir truk, pekerja bangunan, pekerja penjualan di toko, perawat, dan pramusaji makanan minuman.

Dalam laporan yang sama, Forum Ekonomi Dunia menekankan, pekerja pertanian menduduki puncak daftar pekerjaan dengan pertumbuhan terbesar dalam lima tahun kedepan dan diperkirakan akan memperoleh 35 juta pekerjaan lagi pada tahun 2030. Tren transisi hijau,termasuk peningkatan upaya dan investasi untuk mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim, merupakan kekuatan pendorong di balik pertumbuhan pekerjaan ini. Analis Indonesia Labor Institute, Rekson Silaban, Senin (20/1/2025), di Jakarta, berpendapat, kebutuhan pekerja dengan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled workers akan tetap tinggi dalam lima tahun mendatang, tetapi kebutuhan itu utamanya untuk memenuhi pasar kerja di sejumlah negara maju. Di negara ini diperlukan pekerja domestik, perawat orang lansia, perawat taman, dan penjaga hewan piaraan.

Dia menduga, selain populasi usia kerja yang menua dan jumlahnya turun, negara maju telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, jenis pekerja domestik, perawat orang lansia, pesawat taman, dan penjaga hewan piaraan tidak banyak tersedia. Kalaupun mau dimanfaatkan, Indonesia dapat menyalurkannya sebagai pekerja migran Indonesia. ”Namun, adanya kebutuhan global seperti yang disebut dalam laporan Forum Ekonomi Dunia itu tidak boleh dijadikan sebagai keunggulan komparatif ekonomi Indonesia. Sebab, halitu berpotensi membuat Indonesia terjebak sebagai negara pemasok pekerja low-semi skilled,” kata Rekson. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memandang, laporan Forum Ekonomi Dunia itu harus menjadi catatan bagi Pemerintah Indonesia yang selama ini mempunyai keinginan untuk menghilangkan atau mengeliminasi bidang-bidang pekerjaan di sektor jasa pelayanan karena dianggap informal. (Yoga)
Teknologi ...

Ada Ide Perguruan Tinggi Kelola Tambang Mineral Logam
Yoga 21 Jan 2025 Kompas
Selain organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan, perguruan tinggi juga diusulkan untuk mendapatkan hak pengelolaan tambang mineral logam. Hal itu dibahas dalam rapat penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan dari Partai Gerindra, Senin (20/1/2025), di kompleks Senayan, Jakarta, yang berlangsung secara hibrida. Dalam rapat yang dihadiri sejumlah tim ahli tersebut, ada 11 poin yang menjadi topik pembahasan revisi ketiga UU No 4/2009 itu. Pada poin kelima dalam paparan rapat tertulis rencana prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi.

”Saya secara pribadi, masyarakat yang ada di dalam area pertambangan tidak lagi hanya terkena debu tambang akibat eksploitasi. Tetapi, (revisi) ini merupakan suatu peluang bagi masyarakat untuk melakukan usaha (penambangan) secara langsung. Ini adalah bentuk amanat dari Pasal 33 UUD 1945,” kata Bob. Dalam paparan yang dibacakan tim ahli dalam rapat tersebut, prioritas pemberian WIUP kepada perguruan tinggi disematkan dalam Pasal 51A. Dalam Ayat (1) pasal tersebut tertulis WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. Di ayat berikutnya, pertimbangan pemberian WIUP tersebut adalah akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah B. Seusai paparan, anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarif Muhammad, menyampaikan, ada sejumlah catatan kritis dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 4/2009 tersebut.

Menurut dia, ada cacat formal dan cacat material dalam penyusunan perubahan kedua yang terjadi di masa pandemi Covid-19 tahun 2020. ”Pembahasannya dilakukan tertutup dan minim partisipasi masyarakat. Selain itu, naskah RUU tidak ada pengujian oleh publik dan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),” kata Syarif. Sementara itu, saat dihubungi, Senin, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, proses penyusunan RUU ini bisa dibilang kilat dan tidak transparan. RUU ini juga muncul tiba-tiba dan tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional 2025. Lagi-lagi, menurut dia, DPR dan pemerintah terkesan ugal-ugalan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. ”Khusus hak kelola bagi perguruan tinggi, perguruan tinggi seharusnya fokus pada penyiapan sumber daya manusia untuk hilirisasi tambang, bukan malah mengurusi eksploitasi tambang,” katanya. (Yoga)

Teknologi ...

Kami Bekerja untuk Memberikan yang Terbaik, Tegas Prabowo
Yoga 21 Jan 2025 Kompas (H)
Tingginya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi penambah semangat jajaran Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras. Bukan untuk mencari penilaian yang baik dari publik, melainkan demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat. ”Kami bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kami bekerja sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat,” ujar Presiden Prabowo menanggapi hasil survei Litbang Kompas di sela-sela kunjungan kerjanya di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025). Berdasarkan hasil survei opini publik oleh Litbang Kompas, 4-10 Januari 2025, tidak kurang dari 80,9 persen responden yang tersebar di 38mprovinsi di Indonesia menyatakan puas atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Hanya 19,1 persen yang menyatakan tidak puas. Survei juga merekam, publik memberikan apresiasi paling tinggi pada kinerja politik dan keamanan (polkam) dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni mencapai 85,8 persen. Hampir semua lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan, merasa puas dengan upaya pemerintah dalam mengatasi beragam persoalan bidang polkam. Prabowo mengatakan, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah merupakan hasil dari kerja keras semua pihak. Presiden beserta semua menteri Kabinet Merah Putih senantiasa bekerja dengan kompak dan tanpa lelah. Semua anggota kabinet bahkan bekerja pada saat masyarakat libur untuk memberikan pelayanan publik. Menurut Presiden, berbagai tantangan selama tiga bulan pertama pemerintahan dapat diatasi dengan baik. Harga bahan bakar minyak dan bahan pangan relatif terkendali. (Yoga)


Teknologi ...

Sektor Saham Menjadi Pilihan Bagi Kebijakan Trump
Hairul Rizal 21 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-60 pada Senin, 20 Januari 2025, diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap pasar saham global, termasuk Indonesia. Meskipun pasar Indonesia sempat mengalami volatilitas pasca pemilu AS dan aksi jual investor asing yang menekan indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia, IHSG menunjukkan pemulihan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh keputusan mengejutkan Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan.

Menurut berbagai analis, pelantikan Trump kemungkinan akan berdampak pada berbagai sektor saham di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas menyatakan bahwa pasar Indonesia sudah terpengaruh oleh efek Trump, terutama dalam bentuk penguatan indeks dolar AS (DXY). Sektor perbankan, yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, diperkirakan akan mengalami dampak positif jika dana asing kembali masuk.

Felix Darmawan dari Panin Sekuritas menyarankan bahwa kebijakan Trump yang berfokus pada peningkatan belanja domestik atau perdagangan internasional bisa memberi dampak pada sektor ritel Indonesia, meski lebih terkait dengan faktor eksternal seperti nilai tukar atau tarif impor. Sebaliknya, penurunan suku bunga Bank Indonesia dapat mendorong sektor ritel, dengan meningkatnya daya beli konsumen.

Di sisi lain, Reza Fahmi dari Henan Putihrai Asset Management (HPAM) memperkirakan bahwa sektor infrastruktur, media, dan properti akan mendapat sentimen positif dari kebijakan Trump yang mendukung pembangunan dan investasi. Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas dan Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia juga melihat potensi keuntungan bagi sektor energi, terutama energi fosil dan minyak dan gas, sebagai dampak positif dari kebijakan Trump.

Namun, sejumlah analis, termasuk Abdul Azis, menyarankan untuk "wait and see" menjelang pelantikan Trump, mengingat ada potensi volatilitas pasar dan ketidakpastian yang menyertainya. Reaksi pasar terhadap pidato kebijakan Trump pasca pelantikan akan menjadi kunci bagi pergerakan saham dan obligasi di Indonesia.


Teknologi ...

Dana Desa Disalahgunakan: Temuan PPATK
Hairul Rizal 21 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya penyelewengan dana desa yang melibatkan sedikitnya enam kepala desa di Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara. Dana desa yang alokasinya mencapai Rp115 miliar untuk 303 rekening kas desa (RKD) selama periode Januari-Juni 2024, sebagian besar digunakan untuk kegiatan judi online. Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, menyebutkan bahwa lebih dari Rp50 miliar dana desa diduga diselewengkan, dengan transaksi judi online yang nilainya berkisar antara Rp50 juta hingga Rp260 juta.

Ketua PPATK, Ivan Yustia-vandana, menjelaskan bahwa temuan ini diperoleh melalui data industri keuangan, dan PPATK telah mendalami dugaan penyelewengan tersebut. Kasus ini juga telah dilaporkan ke instansi penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, untuk diselidiki lebih lanjut.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menanggapi masalah ini dengan serius, salah satunya dengan membentuk satuan tugas untuk memberantas judi online di Indonesia. Penemuan ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.


Teknologi ...

Harga MinyakKita: Stabil atau Rentan?
Hairul Rizal 21 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono dan pihak terkait lainnya terus memantau dan mengendalikan harga MinyaKita, yang masih jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Edy menyatakan bahwa meskipun ada beberapa wilayah yang menjual MinyaKita sesuai dengan HET, sebagian besar daerah masih mengalami kenaikan harga. Di tingkat nasional, harga rata-rata MinyaKita mencapai Rp17.502 per liter pada minggu ketiga Januari 2025, jauh melebihi HET.

Pemerintah dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya agar harga minyak goreng tersebut stabil sebelum Ramadan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, memastikan stok MinyaKita aman dan menegaskan bahwa distribusi yang tidak sesuai aturan, termasuk penjualan di atas HET, akan dikenakan sanksi pidana. Kemendag juga terus melakukan evaluasi terkait distribusi MinyaKita, termasuk mengusulkan relaksasi aturan wajib pungut yang bisa mempercepat distribusi oleh BUMN seperti Bulog dan ID Food.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang mengevaluasi usulan tersebut, yang jika disetujui, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi minyak goreng. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan MinyaKita dapat dijual sesuai HET di seluruh wilayah Indonesia, serta mempersempit disparitas harga antar daerah.


Teknologi ...

Izin Usaha Batu Bara
Hairul Rizal 21 Jan 2025 Bisnis Indonesia


Revisi Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi salah satu topik penting dalam pembahasan Badan Legislasi DPR. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) yang lebih luas kepada perguruan tinggi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta organisasi kemasyarakatan. Menurut Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, langkah ini membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk terlibat langsung dalam sektor pertambangan, tidak hanya yang berada di sekitar lokasi tambang, tetapi juga yang lebih luas.

Dalam draf revisi, Pasal 51A dan 51B mengatur pemberian WIUP mineral logam kepada perguruan tinggi dan UMKM dengan cara prioritas. Perguruan tinggi yang dapat menerima WIUP harus memiliki akreditasi minimal B, sementara pemberian WIUP untuk UMKM akan diprioritaskan berdasarkan faktor-faktor seperti peningkatan tenaga kerja dalam negeri dan pemenuhan rantai pasok. Selain itu, ketentuan tentang pemberian WIUP juga mengatur tentang badan usaha, koperasi, dan bahkan organisasi keagamaan yang dapat terlibat dalam usaha pertambangan.

Namun, pembahasan revisi UU ini menuai kontroversi. Putra Nababan, anggota Badan Legislasi DPR, mengkritik proses pembahasan yang terkesan terburu-buru tanpa melihat naskah akademik dengan cermat. Selain itu, pemberian WIUP kepada organisasi keagamaan, seperti yang dilakukan dengan Nahdlatul Ulama (NU), menimbulkan pro dan kontra. NU, misalnya, berencana mengelola penghiliran batu bara melalui PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara, meski masih mencari investor untuk membiayai kegiatan reklamasi dan memastikan keberlanjutan bisnis tambangnya.

Secara keseluruhan, revisi UU Minerba bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, dan UMKM dalam industri pertambangan. Namun, implementasi dan dampak kebijakan ini memerlukan kajian yang lebih mendalam dan transparan agar tidak menimbulkan potensi risiko ekonomi dan sosial yang merugikan.


Pilihan Editor