Praktik Penghindaran Pajak Masih Kerap Terjadi
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Investor Daily (H)
Praktik penghindaran pajak masih kerap terjadi, sehingga pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pajak minimum global (global minimum tax) untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak yang adil di seluruh negara tempat mereka beroperasi. Di sisi lain, kebijakan pajak minimum global ini diperkirakan tidak memberikan dampak signifikan ke penerimaan negara. Penerapan pajak minimum global dilakukan berdasakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 terkait penerimaan pajak minimum global. Beleid tersebut di implementasikan demi mencegah perpindahan laba (shifting profit) ke negara/yuridiksi dengan tarif pajak rendah. Dengan adanya aturan Pilar Dua ini, tarif pajak efektif yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional adalah sebesar minimal 15%. Kondisi ini akan mempertimbangkan kembali strategi bisnis perushaan multinasional yang mungkin tadinya dalam menempatkan investasi disatu negara menjadikan insentif pajak sebagai pertimbangan utama. "Dari segi potensi pendapatan, Indonesia dapat menerima tambahan pajak dari Pilar Dua. Namun, jumlahnya masih tanda tanya mengingat perusahaan yang mungkin masuk cakupan Pilaar Dua tidak banyak, dan tarif pajak PPh badan Indonesia saat ini juga cukup tinggi di atas 15%, yaitu 22%," kata Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto. (Yetede)
BTN Siap Lahirkan Bank Syariah Terbesar Kedua di Indonesia
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Investor Daily (H)
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) di awal tahun semakin mematangkan proses kelahiran bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Terlihat dari proses akuisisi yang dimulai terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS). BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS dengan mengambil alih 100% saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai harta Peninggalan (BPH) Jakarta. Adapun, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% saham, disusul bank Victoria International sebesar 19,80% dan BHP Jakarta 0.0016%. Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh BVIS dengan kepemilikan saham sebanyk-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp1,06 triliun. BTN melakukan pembelian BVISI dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bank. (Yetede)
Revisi Aturan DHE Sudah Mendekati Tahap Final
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Investor Daily (H)
Proses revisi regulasi terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) sudah mendekati tahap final dan progres dari revisi ketentuan tersebut telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/01/2025). Salah satu perubahan yang sudah bisa dipastikan adalah kewajiban nasional menjadi paling pendek setahun dari saat ini tiga bulan. Revisi ini diprediksi bisa meningkatkan likuiditas perbankan dalam jangka panjang, sehingga memberi keleluasaan bagi bank untuk menyalurkan ke kredit produktif. Dengan kata lain, dana DHE yang tetap berada dalam sistem keuangan domestik dalam rentang waktu yang lama, dapat dialihkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan manufaktur yang memiliki dampak multiplier signifikan. Dampak positif lain dari revisi regulasi ini adalah cadangan devisa kian kuat, sehingga stabilitas kurs rupiah lebih terjaga. Kondisi seperti ini pada akhirnya menguntungkan pelaku usaha yang memilki transaksi impor atau utang dalam mata uang asing karena lebih memberikan kepastian. Sementara dengan tarif pajak yang bersifat final dan berjenjang sesuai durasi, eksportir dapat memanfaatkan insentif untuk meningkatkan pandapatan pasif. (Yetede)
Perbankan Butuh Insentif untuk Menjaga Stabilitas Likuiditas
Hairul Rizal
21 Jan 2025 Kontan
Penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang terus terserap rata-rata Rp 15 triliun dalam tiga lelang terakhir masih membayangi industri perbankan, terutama terkait ketatnya likuiditas. Pada kuartal I-2025, SRBI jatuh tempo mencapai Rp 178 triliun, menandakan kondisi likuiditas belum akan membaik dalam waktu dekat.
Menurut Erwin Wijaya, Research Analyst Verdhana Sekuritas Indonesia, salah satu solusi yang diperlukan adalah pemangkasan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9% menjadi sekitar 3%-5%. Ia menyebutkan bahwa setiap penurunan GWM sebesar 1% dapat meningkatkan likuiditas hingga Rp 90 triliun, yang berpotensi menurunkan biaya pendanaan dan suku bunga kredit.
Juda Agung, Deputi Gubernur BI, menyoroti keberhasilan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dalam mendorong pertumbuhan kredit perbankan hingga 10,39% di 2024. Tanpa insentif ini, pertumbuhan hanya mencapai 9,6%. Meski begitu, Juda menyatakan KLM memiliki batasan dan hanya berlaku untuk kredit di sektor prioritas.
Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, menilai insentif KLM efektif dalam meningkatkan penyaluran kredit dan stabilitas likuiditas. Namun, ia menekankan bahwa tambahan pengurangan GWM tetap dibutuhkan, terutama menghadapi perlambatan ekonomi atau ketidakpastian global. Hingga Desember 2024, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Oke berada di angka tinggi, yaitu 132%, turun dari 143% pada kuartal I-2024.
Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, juga mendukung tambahan insentif GWM dan mempertahankan KLM. Ia menyebutkan rasio LDR CIMB Niaga berada di angka 85% dengan likuiditas yang lebih longgar berkat KLM. Menurutnya, insentif ini membantu partisipasi bank sesuai risk appetite masing-masing.
Bursa Karbon Bidik Transaksi 750 Ribu Ton tCO2e dan Pengguna Jasa pada 2025
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Investor Daily (H)
Bursa karbon atau IDX Carbon membidik volume akan menjadi transaksi perdagangan karbon mencapai 750 ribu ton karbon dioksida (tCO2e) dan 200 pengguna jasa pada 2025. target ini tergolong konservatif dibandingkan realisasi sejak Bursa karbon diluncurkan. Direktur Utama BEI Iman Rachman membeberkan bahwa volume transaksi perdagangan karbon terhitung sejak 26 September 2023 sampai 17 Januari 2024 telah mencapai 1,131 juta tCO2e dengan nilai transaksi sebesar Rp58,86 miliar. "Tahun ini, target total volume transaksi sebanyak 500-700 ribu tCO2e (di pasar domestik dan pasar internasional)," ungkap Iman. Menurut Iman, target tersebut tergolong konservatif, namun realistis untuk mendukung pasar domestik dan internasional. "Kami optimistis, perdagangan karbon akan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendukung agenda berkelanjutam," ujar Iman. Pada debut perdagangan karbon internasional perdana diresmikan, Senin (20/02/2025), IDC Carbon membukukan transaksi awal sebesar 41.822 tCO2e, dengan jumlah sembilan pembeli dan lima proyek karbon terdaftar. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq yang turut hadir dalam peresmian perdagangan karbon luar negeri merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris (Paris Agreement) dan target menekana emisi global. (Yetede)
Optimisme Baru di Pasar Perdagangan Karbon
Hairul Rizal
21 Jan 2025 Kontan
Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Direktur Utama Iman Rachman meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional pertama di Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada Senin (20/1). Ini menjadi tonggak sejarah dalam perdagangan karbon nasional, dengan dua produk karbon yang diperdagangkan, yaitu Authorized Indonesian Tech Based Solution (IDTBSA) senilai Rp 96.000 per ton dan IDTBSA Renewable Energy (IDTBSA-RE) senilai Rp 144.000 per ton. Harga ini lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya, Rp 59.200 per ton.
Pada debut perdagangan internasionalnya, IDXCarbon mencatat volume transaksi sebesar 41.822 ton setara CO2 (tCO2e) dari lima proyek, sembilan pengguna jasa, dan sembilan pembeli. Hingga 17 Januari 2024, total volume perdagangan karbon di Indonesia mencapai 1,131 juta tCO2e dengan nilai transaksi Rp 58,868 miliar. BEI menargetkan pertumbuhan volume transaksi karbon domestik dan internasional mencapai 500.000-750.000 tCO2e dengan 200 pengguna jasa pada 2025.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyebutkan pihaknya telah menerbitkan 5 juta tCO2e sertifikat melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), meskipun baru 1,78 juta tCO2e yang dipasarkan. Perdagangan karbon ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
Karyawan Lebih Minat Pada Pekerjaan yang Baru
Yoga
20 Jan 2025 Kompas
Tujuh dari 10 karyawan di Indonesia dan memiliki akun di LinkedI menyatakan ingin mencari pekerjaan baru pada 2025. Keinginan mereka ini harus terbentur dengan proses mencari pekerjaan baru yang semakin menantang. LinkedIn Career Expert, Serla Rusli, Jumat (17/1/2025), di Jakarta, mengatakan, tahun baru biasanya membawa harapan baru bagi profesional atau pekerja kerah putih untuk mengejar peluang pekerjaan baru. Data riset LinkedIn terbaru menunjukkan, tujuh dari 10 atau 70 persen profesional pengguna akun LinkedIn di Indonesia menyatakan akan mencari pekerjaan baru pada 2025. Profil ini lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 58 persen. Hampir 69 persen pencari kerja di Indonesia terbuka terhadap peran-peran baru. Sesuai laporan ”Jobs on the Rise” yang dirilis baru-baru ini oleh LinkedIn, Serla menyebutkan, pada 2025 terdapat peningkatan pencarian pekerjaan di bidang teknik keamanan, perjalanan, dan pelayanan.
Ada 10 bidang pekerjaan yang mengalami pertumbuhan pencarian paling cepat di Indonesia sesuai versi laporan ”Jobs on the Rise” LinkedIn. Bidang pekerjaan itu ialah konsultan perjalanan, insinyur keamanan siber, analis pusat operasi keamanan,terapis perilaku, serta direktur makanan dan minuman. Lainnya ialah manajer akun penjualan, insinyur building information modelling (BIM), pelatih pribadi, insinyur perpipaan, dan pemodel (modeler) BIM, yaitu orang yang membuat dan memelihara model 3D proyek konstruksi menggunakan. ”Bidang-bidang pekerjaan seperti itu bisa dimaknai bahwa sektor bisnis di Indonesia sudah kembali normal pasca pandemi Covid-19. Situasinya seperti banyak negara lain alami,” ucap Serla. Meskipun keinginan mencari pekerjaan baru tergolong tinggi, proses pencarian pekerjaan kini semakin menantang.
Rata-rata karyawan Indonesia yang ingin pindah kantor menghabiskan waktu hingga 4 jam per minggu untuk mengirim lima lamaran pekerjaan. Banyak lamaran Sebanyak 42 persen karyawan yang berlatar belakang generasi milenial dan Z percaya bahwa semakinbanyaklamaran yang dikirimkan, semakin besar peluang mereka mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, strategi seperti itu jadi bumerang. Sebab, sebanyak 43 persen di antara karyawan tersebut mengaku malah tidak mendapatkan balasan. ”Sesuai riset LinkedIn, sebanyak 59 persen pencari kerja di Indonesia pernah tidak mendapatkan respons apa pun setelah mengirimkan lamaran atau dihubungi tim perekrut,” kata Serla. Di tengah pasar kerja yang semakin kompetitif, ia melanjutkan, mengirimkan lamaran pekerjaan yang terlalu banyak tidak akan membuahkan hasil. Akibatnya, pencari kerja menjadi kecewa ketika menerima respons yang minim atau tidak mendapatkan balasan oleh para perekrut. (Yoga)
Ekonomi Dunia 2025 Penuh Harap-harap Cemas
Yoga
20 Jan 2025 Kompas
Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi dunia tahun ini masih tumbuh lambat. Forum Ekonomi Dunia bahkan menyebut bakal ada tiga risiko global yang membayangi ”perjalanan” ekonomi. Ekonomi dunia berada dalam situasi harap-harap cemas. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi dunia pada 2025 dan 2026 tumbuh masing-masing 3,3 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global pada 2024 yang sebesar 3,2 persen. Namun, tingkat pertumbuhan itu berada di bawah rerata pertumbuhan ekonomi dunia pada 2000-2019 yang sebesar 3,7 persen. Kendati demikian, proyeksi itu lebih positif dari perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang dirilis pada Oktober 2024 yang sebesar 3,2 persen. Hal itu tertuang dalam World Economic Outlook Update Januari 2025 ”Global Growth: Divergent and Uncertain”. IMF merilis pemutakhiran tinjauan ekonomi tersebut di Washington, Amerika Serikat, Jumat (17/1/2025) waktu setempat.
IMF juga memperkirakan ekonomi Indonesia bakal tumbuh 5,1 persen pada 2025 dan 2026. Angka itu tidak berubah dari proyeksi sebelumnya dan sedikit lebih rendah daripada target pertumbuhan ekonomi 2025 Pemerintah Indonesia yang sebesar 5,2 persen. Tingkat inflasi global juga diperkirakan terus turun menjadi 4,2 persen pada 2025 dan 3,5 persen pada 2026. Pada 2024, tingkat inflasi global mencapai 5,7 persen. ”Ini berarti gangguan global yang sangat besar yang dimulai dengan pandemi Covid-19, kemudian perang di Ukraina yang memicu lonjakan inflasi global terbesar dalam 40 tahun terakhir, telah berlalu. Ini adalah akhir dari sebuah siklus dan awal dari siklus baru,” kata Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas melalui siaran pers. Namun, lanjut Gourinchas, ketidakpastian ekonomi dunia masih cukup besar. Ketidakpastian itu bakal dipicu konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, dan perubahan kepemimpinan di negara-negara ekonomi utama.
Ketidakpastian kebijakan perdagangan yang meningkat akan melemahkan permintaan di banyak negara, termasuk China. Tahun ini, ekonomi negara tersebut diperkirakan hanya tumbuh 4,6 persen. Forum Ekonomi Dunia (WEF) juga memotret kondisi global yang kurang lebih sama. Pada 15 dan 16 Januari 2025, WEF merilis dua laporan tentang risiko global dan pandangan para ekonom terhadap perekonomian global. Dalam Global Risk Report 2025, WEF menyebutkan ada tiga risiko global yang tengah dan bakal dihadapi dalam dua hingga 10 tahun ke depan. Teratas adalah konflik bersenjata berbasis negara. Kemudian, pada urutan kedua dan ketiga masing-masing adalah cuaca ekstrem dan konflik geoekonomi. Dalam Chief Economists Outlook 2025, WEF menunjukkan, situasi harap-harap cemas sebagian besar dari 900 responden yang merupakan kepala ekonom lembaga dan perusahaan besar di dunia. (Yoga)
Pedal Rem Ekonomi BI Semakin Dilepas
Yoga
20 Jan 2025 Kompas
Setelah menurunkan suku bunga acuan menjadi 6 persen pada September 2024, Bank Indonesia akhirnya kembali memangkasnya sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Keputusan ini cukup mengejutkan lantaran di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan suku bunga tetap dipertahankan. Langkah ini terbilang cukup berani di tengah pelemahan kurs rupiah. Namun, BI sepertinya melihat ruang bagi pemangkasan suku bunga acuan telah terbuka dengan mempertimbangkan indikator ekonomi global dan nasional. Dari sisi global, arah kebijakan Pemerintah AS perlahan mulai tampak terang. Kemudian, kebijakan suku bunga The Fed juga mulai tampak arahnya, yakni pemangkasan sebesar 50 bps pada 2025. Dari berbagai indikator global tersebut, BI telah memperkirakan arah pergerakan indeks dollar AS (DXY), yang sebelumnya menyentuh titik tertinggi mencapai 110, dan kini cenderung bergerak turun. Di sisi lain, indikator ekonomi domestik turut menjadi pertimbangan BI, salah satunya inflasi. Selain berada di ambang batas bawah target, tingkat inflasi tahunan pada 2024 juga menjadi yang terendah sejak 1958, saat pertama kali Badan Pusat Statistik menghitung inflasi.
Kemudian, tingkat inflasi pada 2025 dan 2026 diperkirakan masih tetap akan berada dalam sasaran 1,5-3,5 persen. Rendahnya tingkat inflasi tersebut memberikan kepercayaan diri bagi BI untuk memangkas suku bunga acuan. Selain itu, perkembangan cadangan devisa terkini juga kian menambah keyakinan BI dalam mengambil keputusan krusial tersebut. Posisi cadangan devisa Indonesia pada Desember 2024 mencapai titik tertingginya sepanjang masa, yakni 155,7 miliar dollar AS. Kendati demikian, BI turut mencermati pergerakan nilai tukar rupiah yang tidak lepas dari rambatan dampak dinamika global. Meski telah menembus level Rp 16.000 per dollar AS, pergerakan nilai tukar rupiah dinilai relatif stabil dan akan cenderung bergerak sejalan dengan nilai fundamentalnya. Hal ini tampak dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Hingga 14 Januari 2025, rupiah hanya terdepresiasi 1 persen dibandingkan akhir 2024. Perkembangan itu relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang regional lainnya, seperti rupee India yang melemah 1,2 persen, peso Filipina sebesar 1,33 persen, dan baht Thailand sebesar 1,92 persen. (Yoga)
\
Antara Stabilitas Rupiah dan Beban Perusahaan SDA hingga Setahun dari Sekarang
Yuniati Turjandini
20 Jan 2025 Investor Daily (H)
Rencana pemerintah memperpanjang kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) hingga satu tahun dari saat ini tiga bulan diyakini bisa meredam tekanan eksternal terhadap rupiah. Dengan begini, stabilitas rupiah dapat terjaga. Akan tetapi, kebijkan yang dalam waktu dekat dirilis ini dikhawatirkan membebani perusahan SDA. Mereka akan kesulitan mengelola arus kas yang bisa berujung pada terganggunya ekspor. Imbasnya, perolehan devisa yang ditargetkan malah tidak maksimal. Itu sebabnya, pemerintah harus mempertimbangkan betul penerapan kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan ini malah kontraproduktif dalam upaya menambah pundi-pundi devisa.
Di sisi lain, perpanjangan penempatan DHE dinilai bisa mengompensasi efek negatif penurunan suku bunga acuan BI Rate sebear 25 basis points (bps) menjadi 5,75% terhadap rupiah. Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai, sikap dovish Bank Indonesia yang memangkas suku bunga dinilai terlalu cepat dan mengejutkan pasar. Soalnya, ketidakpastian global masih tinggi, terutama terkait kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS. Trump disebut bakal kembali mengorbankan perang dagang dengan China, yang bisa membuat dolar AS makin perkasa. (Yetede)