Survei jajak pendapat yang dilakukan Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) menyebutkan bahwa penurunan tarif tiket penerbangan tidak memberikan efek terhadap pertembuhan pariwisata di Tanah Air. Wakil Ketua Apjapi, Sholekan Suparno mengatakan, survei tersebut dilakukan pada periode Natal dan tahun Baru (Nataru) kemarin. Hasilnya jika tarif tiket diterapkan sama pada periode Lebaran hasilnya juga diprediksi tidak jauh berbeda. "Ini kalau melihat data, pengguna penumpang tujuan wisata itu hanya 12,1% atau masih jauh dibanding persepsi penumpang untuk tujuan mudik yang mencapai persentase 50%," ucap Sholekan.

Apjapi menyurvei berdasarkan populasi penumpan pesawat pada penerbangan domsetik penumpang pemegang boarding pass sejak periode 19 Desember hingga 3 Januari 2025. Adapun katagori survei dilakukan melalui jajak pendapat berdasarkan tiga pertanyaan yang diajukan. Pertama, tujuan penerbangan (tugas/dinas/bisnis/rapat/konferensi/wisata/pulang/mudik)? Kedua, dibandingkan dengan biasanya, apakah harga tiket penerbangan hari ini (jauh lebih murah, sama saja, atau lebih mahal)?. Ketiga andai pemerintahh tidak menurunkan harga tiket, hari ini Anda akan (tetap melakukan penerbangan  dengan maskapai lain, atau tidak melakukan penerbangan?). (Yetede)

 Ancaman kejahatan digital, terutama melalui penipuan berbasis tautan (link) dan pencurian data pribadi, semakin meningkat. Kasus seperti yang dialami Silvia Yap, yang kehilangan Rp1,4 miliar setelah mengklik tautan undangan pernikahan berisi file APK, menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap pesan mencurigakan. Serangan siber semakin berkembang dengan jenis penipuan seperti ransomware, phishing, dan serangan kata sandi yang meningkat drastis pada 2023.

Penyebab kebocoran data pribadi bisa berasal dari berbagai faktor, seperti kehilangan perangkat, peretasan, kelalaian, atau penyalahgunaan oleh pegawai. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui UU No. 27/2022, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan untuk melindungi data konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk memastikan keamanan sistem informasi dan kesiapan menghadapi insiden siber.

Pentingnya edukasi masyarakat dan kewaspadaan terhadap modus kejahatan baru, seperti yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, juga disoroti. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi dan melindungi transaksi digital sangat diperlukan, terutama dengan semakin banyaknya generasi muda yang terlibat dalam transaksi online.

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam upaya menurunkan emisi karbon, khususnya di sektor limbah dan energi. Proyeksi emisi sektor limbah diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030, namun dapat menurun drastis pada 2050 dan 2060 berkat berbagai upaya pengurangan emisi. Salah satu tokoh penting, Agus Rusly, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa mayoritas emisi di sektor limbah berasal dari tempat pemrosesan akhir dan proses biologis, dengan upaya pengurangan mencapai 1,35 juta ton CO2e pada tahun-tahun terakhir.

Selain itu, Hendra Iswahyudi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menekankan pentingnya efisiensi energi, peningkatan elektrifikasi, dan penggunaan teknologi rendah karbon sebagai langkah penting untuk mengurangi emisi sektor energi. Pencapaian penurunan emisi sektor energi pada 2024 tercatat lebih tinggi dari target yang ditetapkan, menghasilkan surplus karbon yang dapat diperdagangkan.

Namun, sektor industri juga menjadi tantangan besar karena kontribusinya terhadap emisi, terutama dari sektor kertas, semen, tekstil, dan lainnya. Sri Gadis Pari Bekti dari Kementerian Perindustrian menyoroti keterbatasan dana investasi yang dihadapi industri untuk melakukan transformasi menuju net zero emission, dan pentingnya insentif pembiayaan hijau untuk mendukung upaya tersebut.

Di sektor transportasi, Pandu Yunianto dari Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa sektor ini berkontribusi 26% terhadap emisi gas rumah kaca nasional, dan langkah mitigasi, seperti meningkatkan angkutan umum dan pembatasan kendaraan pribadi, sangat penting untuk mencapai target pengurangan emisi.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan dan target yang ambisius untuk mencapai net zero emission pada 2060, tantangan yang besar tetap ada, terutama dalam hal pembiayaan hijau, insentif fiskal, dan kerangka regulasi yang jelas. Dunia usaha pun mengharapkan kepastian dan insentif yang jelas agar dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon secara efektif.