Respons positif yang muncul setelah pidato perdana Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari. Meskipun sebelumnya banyak yang khawatir bahwa Trump akan segera melaksanakan kebijakan keras, terutama mengenai tarif tinggi pada produk impor, ia justru mengumumkan bahwa kebijakan tarif akan dilakukan secara bertahap. Keputusan ini mengurangi ketegangan terkait potensi perang dagang, khususnya dengan China, yang juga berdampak positif bagi dunia usaha.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, menyambut baik penundaan kenaikan tarif tersebut, dengan harapan ekspor Indonesia, khususnya ke China, akan meningkat karena kebutuhan China akan energi dari Indonesia. Sektor batu bara juga diprediksi akan diuntungkan, seperti yang disampaikan oleh Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk, Niko Chandra.

Pemerintah Indonesia optimistis bahwa neraca perdagangan dengan AS akan tetap surplus pada masa jabatan kedua Trump, mengingat tren positif selama periode pertama kepemimpinan Trump. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama erat dengan AS.

Sentimen positif ini tercermin dalam pergerakan pasar, dengan melemahnya dolar AS dan penguatan rupiah, yang diperkirakan akan terus berlanjut. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menguat, menunjukkan optimisme pasar terhadap kebijakan Trump yang lebih moderat. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai volatilitas mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, yang mungkin meningkat akibat kebijakan ekonomi Trump di masa depan.

Target pemerintah Indonesia untuk menghasilkan 49,7 gigawatt (GW) listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menghadapi berbagai kendala yang cukup besar. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan mencapai target bauran energi hijau yang telah ditetapkan. Capaian porsi EBT dalam bauran energi nasional selama beberapa tahun terakhir tidak sesuai dengan harapan, yang mengarah pada penurunan target porsi EBT pada 2025 dari 23% menjadi 17%-19%.

PLN, dalam upaya mencapai target tersebut, juga mengalami kesulitan, termasuk dalam mengeksekusi rencana penambahan pembangkit listrik berbasis EBT. Hingga 2025, PLN diproyeksikan hanya dapat merealisasikan sekitar 1—1,5 GW, sementara target yang harus dicapai adalah 9 GW. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan seperti keterbatasan permodalan, tantangan geografis, dan minimnya investasi di sektor pembangkit listrik berbasis energi hijau. Selain itu, masalah pembebasan lahan, kepastian hukum, dan harga jual listrik yang tidak kompetitif menjadi faktor penghambat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan pihak terkait lainnya berupaya untuk menyelesaikan tantangan ini dan meningkatkan perhatian terhadap transisi energi menuju net zero emission. Pembangkit listrik berbasis energi hijau diharapkan dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis energi fosil di masa depan, guna memastikan pasokan listrik nasional yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya dalam menjalankan program pembangunan 3 juta unit rumah layak huni per tahun yang telah digagas oleh pemerintah. Program ini mencakup 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Dalam pencapaiannya, pemerintah telah bekerja sama dengan investor Qatar yang akan berfokus pada pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan. Lokasi-lokasi potensial untuk proyek ini termasuk bekas kompleks DPR Kalibata dan Bandara Kemayoran.

Menteri BUMN, Erick Thohir, juga mendukung program ini dengan mendorong bank-bank pelat merah untuk membiayai perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Erick juga mengingatkan pentingnya memperhatikan profil risiko dalam penyaluran KPR untuk menghindari masalah sertifikat bermasalah yang dapat mengganggu kelancaran program. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan investor, Maruarar Sirait optimis bahwa program pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia akan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.