;

Korupsi dan Jokowi: Membedah Fakta & Persepsi Publik

Hairul Rizal 25 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Nominasi mantan Presiden Joko Widodo dalam daftar lima besar Person of the Year 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengejutkan publik Indonesia dan memicu perdebatan. Beberapa pihak menilai nominasi ini merusak reputasi Jokowi tanpa bukti yang cukup, sementara pihak lain menganggap tuduhan tersebut beralasan, terutama terkait dengan melemahnya demokrasi dan dugaan konflik kepentingan selama masa pemerintahannya. Salah satu isu yang disorot adalah potensi penguatan politik dinasti, seperti pencalonan putranya, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden.

Keputusan OCCRP untuk menominasikan Jokowi didasarkan pada penilaian yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan dampaknya terhadap demokrasi. Meskipun tidak ada bukti hukum yang jelas, persepsi publik tentang dinamika kekuasaan dan demokrasi Indonesia memainkan peran penting dalam proses ini.

Dampak dari laporan ini terhadap Indonesia cukup signifikan, terutama dalam aspek ekonomi. Nominasi Jokowi dapat menurunkan minat investasi asing dan merusak citra Indonesia di mata internasional, karena dianggap meningkatkan persepsi korupsi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap reformasi ekonomi yang sedang dijalankan. Selain itu, melemahnya lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK juga berpotensi mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Secara keseluruhan, nominasi ini membawa dampak serius terhadap citra Indonesia, menyoroti masalah dalam sistem pemerintahan dan pemberantasan korupsi, serta mengangkat isu politik dinasti yang dapat merusak integritas demokrasi. Pemerintah perlu memastikan mekanisme checks and balances berfungsi dengan baik agar dapat menghindari tuduhan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.


Perbaikan Sistem MLFF: Upaya Menekan Kebocoran Tol

Hairul Rizal 25 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Adanya perdebatan mengenai proyek investasi sistem tol nirsentuh atau multilane free flow (MLFF) yang sedang berjalan antara Indonesia dan Hungaria. Anggota Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras, mengusulkan agar proyek tersebut diambil alih oleh BUMN, mengingat adanya kendala dalam pelaksanaannya. Namun, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menanggapi bahwa usulan tersebut sulit dilakukan karena proyek ini merupakan hasil dari kerja sama bilateral yang sudah terjalin dengan Hungaria, dan kontrak sudah ditandatangani.

Dody menegaskan bahwa meskipun ada beberapa kendala, proyek ini masih dalam tahap penyempurnaan sistem dan pihak Kementerian PU terus berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Hungaria untuk memastikan kelancaran proses tersebut. Selain itu, implementasi MLFF sedang dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran ke depan.

Secara keseluruhan, meskipun ada ketidaksesuaian dalam implementasi proyek ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan dan memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah ada.


Inovasi AI Smartphone: Tren Teknologi Masa Depan

Hairul Rizal 25 Jan 2025 Bisnis Indonesia

kecerdasan buatan (AI) semakin memainkan peran penting dalam meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna smartphone. AI pada perangkat seperti asisten virtual, pengenalan wajah, dan pengenalan suara semakin canggih, membuat interaksi dengan smartphone menjadi lebih personal dan intuitif. Konsumen di Indonesia menunjukkan minat yang tinggi terhadap smartphone yang dilengkapi fitur AI, dengan merek seperti Samsung dan Google Pixel yang paling diminati. Teknologi AI memungkinkan inovasi dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan daya yang lebih efisien, kualitas gambar yang lebih baik, serta pengembangan asisten virtual yang lebih responsif dan relevan.

Selain itu, teknologi Generative AI (GenAI) diharapkan dapat menciptakan konten baru berdasarkan masukan pengguna dan mendukung komunikasi dalam berbagai bahasa secara real-time. Keamanan data juga menjadi perhatian utama, dengan peningkatan fitur keamanan berbasis AI yang dapat mendeteksi ancaman secara real-time, seperti pengenalan wajah dan perilaku mencurigakan.

Vendor smartphone, terutama Samsung, terus berinovasi untuk memimpin di bidang AI, dengan produk seperti Galaxy S25 Series yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, seperti sistem multimodal AI dan personalisasi yang mengutamakan privasi pengguna. Samsung juga berkomitmen untuk terus mengembangkan AI yang tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga menjaga keamanan data pribadi mereka.


Skandal Fraud E-Commerce Hancurkan Kepercayaan Publik

Hairul Rizal 25 Jan 2025 Kontan (H)
Kasus dugaan fraud di eFishery menjadi pukulan bagi industri startup Indonesia, khususnya dalam hal kepercayaan investor dan modal ventura. Yunieta Anni, pengamat startup dan akademisi SBM ITB, menilai skandal ini dapat memperburuk transparansi dan tata kelola perusahaan rintisan, yang akhirnya membuat proses due diligence semakin ketat. Akibatnya, pendanaan tahap awal (seed funding) kemungkinan besar akan berkurang, sementara startup yang sudah matang justru lebih diincar.

Dampak lainnya, startup kini dituntut untuk menunjukkan fundamental bisnis yang lebih kuat. Rexi Christopher, Venture Partner di Init-6, menegaskan bahwa kasus ini menjadi wake-up call bagi pendiri startup untuk lebih fokus pada good governance dan integritas agar bisnis tetap berkelanjutan. Startup yang ingin menarik investor harus bisa bertahan dan tumbuh tanpa terlalu bergantung pada pendanaan eksternal.

Eddi Danusaputro, Ketua Amvesindo, mengakui bahwa modal ventura telah meningkatkan kewaspadaan mereka dalam beberapa tahun terakhir akibat tech winter, pelemahan ekonomi makro, dan minimnya aksi exit startup. Kini, dugaan fraud di eFishery semakin mendorong mereka untuk memperketat mitigasi risiko sebelum berinvestasi.

Tidak hanya investor, masyarakat juga terdampak. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menekankan bahwa startup selama ini membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, seperti kemudahan pembayaran dan akses pinjaman. Jika kepercayaan terhadap startup menurun, masyarakat bisa kehilangan manfaat tersebut.

Meskipun demikian, peluang investasi di sektor tertentu masih terbuka. Yunieta menyebut bahwa startup di bidang teknologi hijau, healthtech, edutech, dan fintech masih memiliki daya tarik karena kebutuhan pasar yang tinggi. Namun, mereka harus mampu membuktikan bahwa bisnisnya memiliki prospek jangka panjang dan bukan sekadar “membakar uang” untuk pertumbuhan semu.

Dengan berbagai tantangan ini, resiliensi menjadi kunci bagi startup yang ingin bertahan dan mendapatkan pendanaan saat kondisi pasar membaik.

Penerimaan Pajak Kripto Tembus Rp 1,09 Triliun

Hairul Rizal 25 Jan 2025 Kontan
Industri kripto di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak. Data Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 1,09 triliun hingga Desember 2024, naik hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, menilai bahwa lonjakan pajak ini membuktikan bahwa industri kripto semakin menjadi pilar penting dalam ekonomi digital Indonesia. Selain itu, aset kripto membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, baik sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan.

Iqbal juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekosistem kripto tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga mendorong pertumbuhan startup berbasis teknologi blockchain, yang ikut mempercepat roda ekonomi nasional.

Momentum pertumbuhan ini semakin memperjelas bahwa aset kripto memiliki potensi besar dalam perekonomian Indonesia, baik melalui penerimaan pajak maupun inovasi teknologi yang dihadirkannya.

Peluang Besar dari Bisnis Energi Baru Terbarukan

Hairul Rizal 25 Jan 2025 Kontan
Industri Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia terus berkembang pesat, dengan perusahaan seperti PT Hero Global Investment Tbk (HGII) yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Januari 2025. HGII berkomitmen untuk menambah kapasitas pembangkit listrik EBT, dengan target mencapai 100 Megawatt (MW) pada tahun 2031. Saat ini, HGII telah mengoperasikan beberapa pembangkit listrik tenaga mini-hidro dan berencana memperluas kapasitasnya melalui berbagai proyek seperti PLTA dan PLTM.

Robin Sunyoto, Direktur Utama HGII, menyatakan bahwa dana hasil dari initial public offering (IPO) sebesar Rp 260 miliar akan digunakan untuk mendanai ekspansi proyek energi hijau mereka. Target ekspansi ini akan dilakukan baik secara organik maupun anorganik, dan mencakup proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia serta potensi ekspansi ke Asia Tenggara bersama mitra Shikoku Electric Power Company.

Dengan prospek pertumbuhan yang solid, HGII menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada level dua digit. Hugo Silalahi, Direktur Keuangan HGII, menambahkan bahwa meski pendapatan di tahun 2024 diperkirakan stabil, laba bersih HGII akan mengalami kenaikan sekitar 22% dibandingkan tahun sebelumnya.

Siapa Saja Pemain Global yang Mengincar TikTok?

Hairul Rizal 25 Jan 2025 Kontan
TikTok menghadapi ancaman larangan operasi di Amerika Serikat (AS) kecuali ByteDance Ltd. sebagai pemiliknya menjual sahamnya dalam waktu dua bulan. Meskipun banyak pihak yang berminat membeli, ByteDance masih enggan melepas TikTok.

Beberapa tokoh dan perusahaan ternama telah menyatakan minat mereka, termasuk Frank McCourt, Kevin O’Leary, dan MrBeast (Jimmy Donaldson), yang saat ini sedang berdiskusi dengan grup investasi. Elon Musk dan Larry Ellison, yang merupakan pilihan Donald Trump, juga disebut sebagai calon pembeli potensial.

Selain individu, perusahaan besar seperti Meta (pemilik Facebook dan Instagram), Google (pemilik YouTube), Amazon, Microsoft, dan Netflix juga dikabarkan tertarik. Namun, Meta dan Google kemungkinan akan menghadapi hambatan regulasi terkait persaingan usaha.

Situasi ini mengingatkan pada upaya serupa empat tahun lalu, ketika Oracle hampir membeli TikTok. Kini, dengan dukungan Trump, Oracle kembali masuk dalam daftar calon pembeli yang berpotensi mengamankan keberlangsungan TikTok di AS.

Salah Satu kelemahan Bangsa Indonesia Adalah Sedikitnya Industri yang Dimiliki

Yoga 25 Jan 2025 Kompas
Salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah sedikitnya industri yang dimiliki. Berbagai produk teknologi yang kita pakai merupakan barang yang diimpor dari negara lain. Bahkan, banyak sekali barang mentah yang kita miliki diekspor terlebih dulu ke negara lain untuk diolah dan ketika sudah jadi kita mengimpornya kembali ke Indonesia. Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam ini ternyata tak memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam bidang sains dan teknologi. Ini sebuah ironi yang tidak semestinya terus dikeluhkan, tetapi perlu diperbaiki bersama. Adopsi dan pemanfaatan teknologi sudah menjadi program pemerintah sejak dulu. Tahun 1958, Indonesia sudah mendirikan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan disusul dengan pendirian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) tahun 1963. Ketika sedikit sekali negara di dunia yang memiliki atau mengembangkan satelit, Indonesia telahmemiliki satelit komunikasi geostasioner bernama Satelit Palapa yang pertama kali diluncurkan pada 9 Juli 1976.

Bangsa ini juga menjadikan pesawat Garuda Indonesia bukan sekadar untuk menunjukkan bagaimana sebuah teknologi diadopsi untuk pembangunan, melainkan juga sebagai alat untuk menyambungkan dan menyatukan Nusantara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Penggunaan teknologi untuk pembangunan dan keunggulan bangsa ini terus dilakukan oleh pemerintah. Selain Satelit Palapa, BJ Habibie melalui PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) mengembangkan Pesawat N-250 Gatotkaca dan melakukan penerbangan perdana pada 10 Agustus 1995 di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Teknologi yang paling berhasil dikembangkan pada masa Orde Baru tentu saja adalah listrik. Seperti ditulis oleh Anto Mohsin (2024), proyek untuk memasok listrik ke seluruh negeri ini tidak hanya wujud pemanfaatan teknologi untuk pembangunan, tetapi juga memperkuat semangat nasionalisme dan merealisasikan upaya untuk menyejahterakan masyarakat atau keadilan sosial. (Yoga)
 

Media Sosial Super Tumbuh Subur di Negeri Tirai Bambu

Yoga 25 Jan 2025 Kompas
Di ”Negeri Tirai Bambu”, China, pembatasan China dengan dunia luar berlaku sampai di dunia maya, khususnya media sosial. Namun, negara itu tetap punya pelantar digital super sendiri bagi warganya untuk berkomunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebetulnya seperti apa media sosial di China? Sejak pekan lalu, warganet di Amerika Serikat berjibaku dengan drama Tiktok. Pemerintah AS berencana menutup medsos buatan Byte Dance ini pada 19 Januari 2025. Alasan utama penutupan adalah keamanan negara. Padahal, ada lebih dari 170 juta pengguna aplikasi itu di negeri Paman Sam. Pengguna Tiktok di AS membalas pemerintah. Mereka ramai-ramai ”mengungsi” kemedsos lain milik China, seperti Lemon8 dan Rednote atau yang dikenal sebagai Xiaohongshu. Terjadilah interaksi unik dan bersejarah antara warganet dua negara yang jarang berkomunikasi.

Dalam bahasa diplomasi: pertukaran antar masyarakat. ”Saya merasa sangat tersentuh melihat semua orang Amerika yang ramah datang kesini serta melihat kami saling mengenal dan belajar. Hal itu membuat saya merasa kita tidak pernah benar-benar jauh satu sama lain,” kata Eric Wang (28), desainer grafis dari Shandong, kepada NBC News edisi 18 Januari 2025. Warganet dari kedua negara ramai membahas makanan, acara hiburan, dan pekerjaan. Apakah kehidupan di AS seperti acara televisi Friends? Apakah warga China hidup berdasarkan sistem kredit sosial yang menilai individu berdasarkan perilaku? Banyak pertanyaan kocak muncul. Satu pengguna medsos dari China memanfaatkan kesempatan untuk meminta bantuan mengerjakan PR bahasa Inggris. Dalam sekejap, 500 akun langsung bantu menjawab. Namun, tidak semua warganet China suka dengan pendatang baru.

Pemengaruh Red-note mengeluh karena mesti bersaing mendapatkan engagement. Akun China lainnya meminta pengguna baru mengikuti aturan aplikasi berbahasa Mandarin dan menghormati budaya pengguna lama. Setidaknya, obrolan warganet beda negara memberi perspektif tambahan tentang China yang terkesan tertutup. Ramai soal interaksi hangat antar warga net AS-China sedikit mereda ketika Tiktok di AS kembali aktif setelah mati beberapa jam. Presiden AS Donald Trump memberi Tiktok waktu 75 hari untuk menjual saham jika tak ingin dilarang permanen di AS. Medsos canggih China setidaknya punya enam medsos terpopuler, yaitu WeChat, Rednote, Douyin, Sina Weibo, Snack Video (Kuaishou), dan Bilibili. Beijing menerapkan ”Tembok Api Besar” di ruang digital sehingga pelantar umum, seperti Tiktok, X (Twitter), Instagram, dan Facebook, diblokir.  (Yoga)

Dugaan Korupsi Coretax DJP Jadi Perhatian KPK

Hairul Rizal 25 Jan 2025 Kontan
Implementasi sistem administrasi pajak Coretax DJP mengalami banyak kendala teknis sejak mulai digunakan pada 1 Januari 2025, meskipun proyek ini menelan biaya lebih dari Rp 1,3 triliun. Akibatnya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) yang dipimpin Rinto Setiyawan melaporkan dugaan korupsi proyek Coretax ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). IWPI menyebut banyak fitur dalam aplikasi ini tidak berfungsi, sehingga beberapa pengusaha kena pajak (PKP) besar justru diizinkan kembali menggunakan sistem lama.

IWPI juga menyerahkan empat alat bukti, termasuk dokumen tender, bukti malfungsi aplikasi, berita media, serta saksi dan ahli yang siap memberikan keterangan jika diperlukan oleh KPK. Rinto menilai kondisi ini tidak masuk akal, mengingat Coretax disebut sebagai sistem canggih namun tetap mengalami banyak gangguan.

Di sisi lain, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan terhadap berbagai masalah teknis dalam sistem, seperti validasi wajah, pengunggahan dokumen, serta pengelolaan faktur pajak. Ia menegaskan bahwa Ditjen Pajak berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem informasi perpajakan agar lebih maju.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan IWPI sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kasus ini menyoroti tantangan dalam digitalisasi administrasi perpajakan, terutama dalam memastikan transparansi, efektivitas, serta integritas proyek besar seperti Coretax DJP.

Pilihan Editor