Sritex Tetap di Bawah Kendali Manajemen Lama
Hairul Rizal
22 Jan 2025 Bisnis Indonesia
PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) tetap mempertahankan kendali operasional meskipun telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menegaskan bahwa perusahaan tetap menjalankan amanah pemerintah untuk menormalkan operasionalnya, meski tengah menjalani proses verifikasi final dan pembentukan panitia kreditur. Sritex juga sedang mempersiapkan upaya peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi yang menjadikan perusahaan resmi pailit.
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendukung agar kegiatan produksi di Sritex tetap berjalan meski putusan kasasi ditolak. Airlangga juga menyarankan agar kreditor utama, seperti BNI, memimpin para kreditor lainnya untuk setuju dengan upaya pemerintah dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan, demi melindungi lapangan pekerjaan dan industri tekstil di Indonesia. Sritex berupaya untuk mempertahankan status going concern dan mencari jalan untuk pemulihan keuangan perusahaan.
Pengaruh Trump pada Stabilitas Pasar Keuangan
Hairul Rizal
22 Jan 2025 Kontan (H)
Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 pada 20 Januari, menandai kali keduanya memegang tampuk kekuasaan. Pada hari pertama menjabat, Trump langsung menerbitkan sejumlah perintah eksekutif, termasuk membatalkan 78 kebijakan era Presiden Joe Biden. Ia juga mengumumkan kebijakan ekonomi kontroversial, seperti tarif impor global 10%, tarif 60% untuk produk asal China, dan tambahan 25% untuk produk Kanada dan Meksiko. Kebijakan ini memperpanjang perang dagang AS-China serta mengguncang pasar global, termasuk anjloknya indeks saham Shanghai dan melemahnya mata uang Kanada serta Meksiko.
Alwi Assegaf, dari Trijaya Pratama Futures, menyebutkan kebijakan Trump dapat memperpanjang pelemahan mata uang global akibat kekhawatiran pasar. Namun, Indonesia relatif lebih stabil. Oktavianus Audi, VP Marketing Kiwoom Sekuritas, mengatakan bahwa kebijakan Trump tidak berdampak langsung ke Indonesia, dengan penguatan IHSG lebih didorong oleh keputusan Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan.
Sementara itu, Adityo Nugroho, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, menilai kepemimpinan Trump akan memperkuat dolar AS. Hal ini berisiko memicu capital outflow dari Indonesia, dengan dana asing mengalir kembali ke AS untuk mencari imbal hasil lebih tinggi. Di sisi lain, IHSG tetap menguat sebesar 1,44% sepanjang tahun berjalan hingga 21 Januari 2025, mencerminkan optimisme domestik.
KSSK Siaga Hadapi Risiko Global
Hairul Rizal
22 Jan 2025 Kontan
Stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal IV 2024 tetap terjaga, meskipun berbagai risiko eksternal masih harus diwaspadai. Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia menunjukkan divergensi, dengan Amerika Serikat masih tumbuh kuat, sementara Eropa dan China mengalami stagnasi.
Sri Mulyani menegaskan pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat kewaspadaan dan sinergi menghadapi tantangan ekonomi global.
Meskipun nilai tukar rupiah melemah sebesar 1,14% hingga 23 Januari 2025, pelemahan tersebut lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,34%. Dengan optimisme tinggi, Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap berada di jalur target APBN sebesar 5,2%.
Indonesia Bisa Desak AS Bayar Pajak Global
Hairul Rizal
22 Jan 2025 Kontan
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak penerapan pajak minimum global sebesar 15% yang diinisiasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Trump menilai kesepakatan pajak global yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya (Joe Biden) membatasi kebijakan domestik AS dan merugikan perusahaan serta pekerja Amerika. Pemerintahannya bahkan memerintahkan penyelidikan terhadap negara-negara yang dianggap memiliki aturan pajak diskriminatif terhadap perusahaan AS.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah menerapkan pajak minimum global mulai Januari 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024. Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji, menyatakan bahwa penolakan AS terhadap Pilar Satu kesepakatan pajak global dapat menghambat implementasi global, karena membutuhkan dukungan negara-negara besar. Namun, Pilar Dua yang mengatur pajak minimum global masih dapat diterapkan oleh negara lain.
Pengamat pajak dari CITA, Fajry Akbar, menambahkan bahwa mekanisme pemaksaan dalam Pilar Dua memungkinkan penerapan pajak global tetap memberikan keuntungan bagi negara-negara seperti Indonesia, meskipun AS tidak berpartisipasi. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan pajak global Indonesia dari perusahaan multinasional, termasuk yang berasal dari AS.
Awan Gelap Saham Gudang Garam
Hairul Rizal
22 Jan 2025 Kontan
Saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) terus mengalami penurunan, dengan pelemahan sebesar 9,04% sejak awal tahun 2025 dan 41,45% dalam satu tahun terakhir. Penurunan ini sejalan dengan kinerja keuangan yang lesu akibat lemahnya daya beli masyarakat, persaingan dari produsen rokok kecil yang diuntungkan tarif cukai lebih rendah, dan tidak adanya diversifikasi produk ke rokok bebas asap, seperti yang dilakukan pesaingnya, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) dan Bentoel Internasional Investama.
Menurut Willy Goutama, analis Maybank Sekuritas, pendapatan GGRM pada tahun 2025 diprediksi akan turun menjadi Rp 88,4 triliun dari Rp 98,99 triliun pada tahun 2024. Namun, laba bersih diperkirakan tumbuh menjadi Rp 1,4 triliun dari Rp 1,18 triliun di tahun sebelumnya. Ia juga menyarankan GGRM untuk meningkatkan skor Environmental, Social, and Governance (ESG) yang masih rendah di level 13, jauh di bawah rata-rata perusahaan sejenis.
Abdul Azis Setyo Wibowo, analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai lemahnya daya beli masyarakat dan tingginya tarif cukai rokok menjadi faktor utama penurunan kinerja GGRM. Investasi GGRM di bisnis infrastruktur, seperti bandara, belum memberikan dampak positif signifikan.
Sementara itu, Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, melihat peluang perbaikan kinerja GGRM dengan stabilnya data keyakinan konsumen dan absennya peningkatan tarif cukai pada tahun 2025. Namun, Nafan menyatakan GGRM masih membutuhkan katalis positif yang signifikan.
Rekomendasi analis terhadap saham GGRM bervariasi. Maybank Sekuritas menyarankan sell dengan target harga Rp 8.000, sementara Nafan dan Natalia Sutanto dari BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan hold dengan target harga masing-masing Rp 11.600 dan Rp 17.500.
Usulan Pansus Pagar Laut untuk Pengawasan Lebih Baik
Hairul Rizal
22 Jan 2025 Kontan
Polemik pagar laut di perairan Tangerang, Banten, terus memicu perhatian publik dan politisi. Riyono, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan kasus ini. Ia menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak nelayan dan tata kelola ruang laut yang bertanggung jawab.
Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas permasalahan ini. Trenggono menyatakan bahwa pagar laut di Kabupaten Tangerang tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) sesuai UU Cipta Kerja. Selain itu, sertifikat HGB dan SHM di lokasi tersebut dinyatakan ilegal berdasarkan PP 18/2021 karena wilayah di bawah air tidak boleh memiliki sertifikat kepemilikan.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menegaskan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023, sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada Februari 2024. Ia menyatakan tidak menerima laporan terkait penerbitan sertifikat tersebut.
Kasus ini mendorong urgensi penyelidikan lebih lanjut agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan tata kelola kelautan di Indonesia.
Penurunan BI Rate: Saham Bank Kembali Menanjak
Hairul Rizal
22 Jan 2025 Kontan
Pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) ke 5,75% membawa optimisme pada sektor perbankan di pasar modal. Praska Putrantyo, CEO Edvisor, menilai penurunan ini meningkatkan harapan pertumbuhan kredit perbankan hingga 11%-12% tahun ini, yang juga menarik minat investor asing pada saham bank. Saham Bank Negara Indonesia (BBNI) mencatat kenaikan signifikan sebesar 13,13% sepekan terakhir, sementara Bank Rakyat Indonesia (BBRI) naik 10,08%.
Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, menyebut tren penurunan saham bank telah berakhir dan musim pembagian dividen turut menjadi katalis positif. Ia memproyeksikan saham-saham bank besar, seperti BBNI, BBRI, BMRI, dan BBCA, akan terus menguat dalam jangka pendek. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan laba bank tidak akan langsung melonjak signifikan, mengingat kondisi ekonomi masih memengaruhi kredit.
Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI, menilai dampak positif penurunan BI rate terhadap likuiditas bank perlu didukung dengan kebijakan lain, seperti penurunan bunga SRBI. Hal ini penting untuk memastikan likuiditas yang lebih cair.
Lani Darmawan, Direktur Utama Bank CIMB Niaga, menyebut fokus banknya tahun ini adalah ekspansi sektor UMKM dan ritel untuk meningkatkan margin. Ia berharap penurunan suku bunga BI dapat mendorong permintaan kredit, meskipun dampaknya masih terlalu dini untuk diukur.
Meskipun penurunan suku bunga memberikan sentimen positif bagi saham perbankan, dampaknya terhadap kinerja keuangan bank diperkirakan baru terasa di kuartal II 2025.
Keseimbangan Nilai Tukar Rupiah
Yoga
22 Jan 2025 Kompas
Dalam tiga pekan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada dalam kisaran Rp 16.000 per dollar AS. Meski cenderung stabil, rupiah telah mencapai titik keseimbangan dan berpotensi melemah seiring dengan dinamika global dan fundamental ekonomi domestik. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (21/1/2025) ditutup di level Rp 16.331 per dollar AS, menguat 0,25 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sejak awal tahun, rupiah bergerak dalam kisaran Rp 16.169-Rp 16.372 per dollar AS, dengan rerata Rp 16.268,5 per dollar AS. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Edi Susiato menjelaskan, penguatan rupiah kemarin sejalan dengan penguatan beberapa mata uang negara berkembang di Asia lainnya, seperti baht Thailand, ringgit Malaysia, serta peso Filipina. Ini tidak lepas dari sentimen global terkait kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif kepada Kanada dan Meksiko.
”Sentimen tersebut sepertinya disikapi pelaku pasar domestik dengan proporsional. Suplai valas (valuta asing) pelaku di pasar domestik masih sangat baik. Kami tentu terus mencermati perkembangan dan mengawal keseimbangan supply-demand (penawaran dan permintaan) valas di market agar market confidence (kepercayaan pasar) tetap terjaga,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa. Sementara itu, ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, berpendapat, rupiah terhadap dollar AS cenderung melemah dalam jangka panjang, yang disebabkan oleh fundamental ketahanan eksternal dan arah kebijakan moneter. Namun, dalam jangka pendek, pergerakan rupiah lebih dipengaruhi dinamika pasar. Hingga dua bulan ke depan, Awalil memproyeksikan, rupiah akan menuju keseimbangan baru dalam kisaran Rp 16.500 per dollar AS. Ini sejalan dengan sejumlah perkiraan ekonom yang memprediksi rupiah akan menembus level Rp 16.500 pada triwulan I-2025, berlanjut ke Rp 17.000 pada triwulan II-2025, dan berbalik menguat ke level Rp 16.500 per dollar AS pada akhir 2025.
Kendati demikian,terdapat pandangan bahwa rupiah masih memiliki ruang penguatan menuju kisaran Rp 16.000 per dollar AS, sebagaimana tercantum dalam asumsi dasar makroekonomi APBN 2025. Penguatan tersebut bergantung pada faktor fundamental, efektivitas kebijakan moneter, dan disiplin fiskal. ”Masih mungkin rupiah ke Rp 15.000 per dollar AS. Menurut saya, dugaannya, BI berani menurunkan suku bunga acuan, karena BI melihat rupiah tidak akan terdorong, meski dalam jangka pendek begitu diumumkan suku bunga acuan rupiah sedikit melemah, kelihatannya bisa membaik,” tutur Awalil dalam webinar. Awalil menilai, faktor fundamental ketahanan eksternal perekonomian Indonesia tidak terlampau lemah, tetapi juga tidak bisa dikatakan kuat. Di sisi lain, masih terbuka potensi guncangan eksternal yang besar di tengah ketahanan yang masih terbilang lemah. Kondisi fundamental perekonomian tersebut, antara lain, tecermin dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang pada triwulan III-2024 tercatat surplus 5,87 miliar dollar AS. (Yoga)
Bermasalah Sertifikat Ribuan Rumah KPR BTN
Yoga
22 Jan 2025 Kompas
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendapati ribuan pengembang tidak menerbitkan sertifikat untuk proyek rumah yang dibeli menggunakan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau KPR dari perseroan. Terhitung sejak 2019 hingga awal 2025, terdapat sedikitnya 120.000 unit rumah KPR BTN dengan permasalahan sertifikat. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN berupaya menuntaskan semua permasalahan, sembari menyempurnakan sistem verifikasi terhadap pengembang agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia memaparkan sebanyak 120.000 rumah KPR BTN dengan sertifikat bermasalah tersebut merupakan akumulasi temuan perseroan sejak 2019. Kasus ini terjadi akibat pengembang menghilang dan lepas daritanggung jawab, saat ditemukan adanya malaadministrasi atau kecacatan hukum dari unit rumah yang dijual.
Bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), lanjut Nixon, satu per satu masalah sertifikat rumah dituntaskan. Terhitung pada Selasa (21/1/2025) jumlah rumah KPR BTN dengan permasalahan sertifikat yang masih harus diselesaikan tercatat ada 38.144 unit rumah. Nilai total aset dari rumah KPR BTN yang sertifikatnya saat ini masih bermasalah mencapai Rp 1 triliun. ”Kami harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000 unit rumah, kemudian tahun depannya (2026) bisa tuntas 15.000 unit rumah sehingga di tahun 2027, sisa-sisa masalah ini bisa selesai,” kata Nixon di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa. Nixon menuturkan, penerbitan sertifikat merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari pengembang. Kendati demikian, BTN berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Oleh karena itu, perseroan secara maksimal dan aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah sertifikat.
”Di lapangan ada sertifikat yang harusnya sudah selesai, tetapi tak kunjung diselesaikan developer ketika KPR sudah lunas. Di antara yang bermasalah ada (pengembang) yang bertanggung jawab, ada juga yang raib,” tambah Nixon. Pencegahan Untuk memitigasi agar kejadian serupa tidak terulang, BTN akan memberlakukan peringkat penilaian atau rating pada pengembang. Kategori penilaian diukur berdasarkan volume penjualan, pinjaman bermasalah (nonperforming loan/NPL) baik pengembang maupun kreditor, serta ambang batas waktu yang dipakai pengembang dalam mengurus sertifikat. BTN memberikan peringkat developer, yakni peringkat (rangking) platinum, gold, silver, dan tanpa peringkat. Untuk mencegah hal sama terulang, perseroan tidak akan bekerja sama atau menyalurkan kredit untuk proyek rumah pengembang yang mengalami penurunan peringkat secara signifikan. (Yoga)
Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO
Yoga
22 Jan 2025 Kompas
Amerika Serikat menyatakan menarik diri dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia. Hal tersebut disampaikan lewat pernyataan resmi Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. Dengan keluarnya AS sebagai anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sejumlah antisipasi perlu disiapkan untuk mengatasi dampak yang bisa terjadi terhadap sistem kesehatan global. Di antaranya pada pendanaan dan anggaran WHO yang dinilai terdampak keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, Gedung Putih menyampaikan alasan keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan WHO, salah satunya karena WHO tak mampu menunjukkan sikap independen dari pengaruh politik tak pantas negara-negara anggotanya. Selain itu, WHO juga meminta pembayaran amat memberatkan bagi AS, yang dinilai tidak proporsional dengan jumlah yang diberikan negara lain.
”China, dengan populasi 1,4 miliar jiwa atau 300 persen dari populasi Amerika Serikat, memberikan kontribusi hampir 90 persen lebih sedikit (daripada AS) kepada WHO,” demikian tertulis dalam pernyataan itu. Dengan keputusan tersebut, Presiden AS Donald Trump meminta Menteri Luar Negeri dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS menghentikan sementara transfer dana, dukungan, ataupun sumber daya Pemerintah Amerika Serikat ke WHO di masa mendatang. Sumber daya manusia terkait Pemerintah AS yang saat ini bekerja dengan WHO juga diminta untuk kembali. Selama penarikan diri berlangsung, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan menghentikan negosiasi Perjanjian Pandemi WHO dan Amendemen Peraturan Kesehatan Internasional. Dengan demikian, perjanjian dan amendemen tersebut tidak akan memiliki kekuatan mengikat bagi AS.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, menyampaikan, implementasi dan eksekusi keputusan tersebut perlu ditunggu lebih dahulu. Menurut Tjandra, jika peraturan sebelumnya tidak berubah, proses untuk keluar dari keanggotaan WHO bisa membutuhkan waktu hingga satu tahun. Meski demikian, sejumlah hal perlu diantisipasi, terutama yang terkait dengan sistem kesehatan global. Jumlah penduduk Amerika Serikat yang besar tentu akan berdampak pada kesehatan global dengan mobilitas yang cukup tinggi ke sejumlah negara di dunia. Selain itu, menurut Tjandra, kapasitas Amerika Serikat di bidang kesehatan dengan pusat kajian kesehatan global, seperti Centers of Diseases Control and Prevention (CDC) dan National nstitute of Health (NIH), bisa berpengaruh pada sistem kesehatan global. Hal itu juga terkait kapasitas sumber daya manusia yang saat ini aktif bekerja bagi WHO yang jumlahnya banyak. (Yoga)