Prabowo Kantongi Modal Politik Besar untuk Melangkah ke Tahap Berikutnya
Yuniati Turjandini
28 Jan 2025 Investor Daily (H)
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto cukup tinggi. Ini menjadi modal besar bagi Prabowo untuk melangkah ke tahap berikutnya. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan, sebanyak 79,3% masyarakat merasa puas dengan kinerja Prabowo menjelang 100 hari kerja pemerintahan. "Sebanyak 13,5% mengatakan sangat puas dan 65,8% cukup puas, sehingga total yang merasa puas 79,3%," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sebaliknya, survei itu mencatat, mencatat 16,3% responden merasa kurang puas, 0,6% tidak puas sama sekali, dan 3,8% tidak menjawab atau tidak tahu. Burhanuddin menilai, bulan madu politik antara publik dan Presiden Prabowo masih berlangsung, Dia membandingkan hasil survei ini dengan awal pemerintahan Presiden Jokowi yang periode pertama (2014-2015), yang sempat terdampak kebijakan tidak populer berupa kenaikan harga BBM. Dia juga menyoroti periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang bulan madu politiknya terganggu oleh kasus Century dan isu internal Partai Demokrat. (Yetede)
Pangkas Anggaran Demi efisiensi dan Efektivitas
Yuniati Turjandini
28 Jan 2025 Investor Daily (H)
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas anggaran senilai Rp306,69 triliun ditingkat pusat dan daerah, diapresiasi sebagai langkah untuk mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran negara. Namun pemangkasan dan pengalihan anggaran harus benar-benar tepat sasaran dan pemerintah harus memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. Dalam Inpres, efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun berbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun. Terdapat 19 pos belanja APBN 2025 yang terdapat di katagori untuk dipangkas, yakni pertama, kegiatan seremonial meliputi Halalbihalal, serah terima, rapat, seminar, kajian, analis, pengadaan, diklat honor untuk kegiatan, jasa profesi, percetakan dan souvenir. Kedua, biaya sewa meliputi sewa gedung, sewa kendaraan dan sewa peralatan. Ketiga, jasa-jasa konsultan, bantuan pemerintah dari kementrian, maintenance, dan perjalanan dinas. Adapun pemanfaatan dana itu untuk mendukung program prioritas pemerintah, yakni penyediaan makanan bergizi gratis, peningkatan sektor kesehatan, program swasembada pangan dan energi, dan pengembangan sumber daya manusia unggul. (Yetede)
Tesla & BMW Tantang Regulasi Uni Eropa
Hairul Rizal
28 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Tesla dan BMW AG, dua produsen mobil listrik besar milik Elon Musk dan Jerman, telah menggugat Komisi Eropa terkait tarif impor kendaraan listrik yang tinggi, yang kini mencapai 45% untuk mobil asal China. Gugatan ini memperburuk ketegangan antara Musk dan Uni Eropa, yang sebelumnya juga terlibat perselisihan terkait dukungan Musk terhadap partai sayap kanan serta moderasi konten di platform X-nya. BMW berpendapat bahwa tarif impor ini merugikan daya saing produsen Eropa dan dapat memperlambat proses dekarbonisasi sektor transportasi.
Tesla, yang memproduksi mobil listrik di China untuk pasar Eropa, juga terpengaruh oleh kebijakan ini, meskipun perusahaan tidak segera memberikan komentar. Uni Eropa memberlakukan tarif ini setelah penyelidikan yang mengungkapkan adanya subsidi yang tidak adil bagi industri mobil listrik China, yang mendorong Brussels untuk meningkatkan bea masuk dari 10% menjadi 7,8% untuk Tesla dan 20,7% untuk BMW. Sementara itu, perusahaan mobil China seperti SAIC, yang memiliki merek MG, menghadapi dampak paling besar dengan tarif 45%.
Ekonomi Stagnan, Apa Tantangan Selanjutnya?
Hairul Rizal
28 Jan 2025 Kontan (H)
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, konsolidasi kabinet dan fiskal menjadi tantangan utama, terutama karena struktur kabinet yang besar serta perubahan nomenklatur kementerian yang memperlambat koordinasi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti bahwa koordinasi yang lemah dan komunikasi yang membingungkan menjadi kendala utama, meskipun Prabowo dinilai responsif dalam kebijakan seperti makan bergizi gratis, upah minimum provinsi (UMP), PPN, dan pagar laut.
Di bidang fiskal, Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar, mengkritik ketidakpastian kebijakan akibat isu liar yang tidak berasal dari Kementerian Keuangan, seperti wacana penurunan tarif PPh badan dan Tax Amnesty Jilid III, yang membuat pelaku usaha kebingungan dalam merencanakan bisnis.
Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menekankan bahwa konsumsi masyarakat memang meningkat, tetapi tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan, sehingga penerimaan negara tersendat. Akibatnya, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,70 triliun demi menjalankan Program Asta Cita, menandakan bahwa penerimaan negara belum sesuai target.
Selain itu, Ekonom Core, Yusuf Rendy Manilet, menilai warisan utang dari pemerintahan sebelumnya semakin mempersempit ruang fiskal Prabowo, yang membuat janji kampanye sulit direalisasikan. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, bahkan memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7%-4,8% di 2025, jauh dari target 8% yang dicanangkan Prabowo, akibat faktor deindustrialisasi prematur, kinerja ekspor yang melemah, serta ketergantungan pada China di tengah ketidakpastian global.
Senada, Senior Economist PT KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% sulit tercapai, karena belum ada kebijakan yang benar-benar baru dan berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
Apakah Tepat Kebijakan WFA Menjelang Mudik Lebaran Tahun Ini
Yuniati Turjandini
28 Jan 2025 Tempo
UNTUK mengurai kepadatan arus mudik, pemerintah sedang mempertimbangkan penerapan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi pekerja menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Kebijakan ini diusulkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Kamis, 23 Januari 2025. Dudy menuturkan tahun ini hanya ada waktu singkat untuk mengurai arus mudik. Sebab, libur cuti bersama Nyepi jatuh pada 28-29 Maret dan hari Lebaran diproyeksikan jatuh pada 31 Maret. "Kami melihat bahwa 28 hingga 30 Maret sepertinya agak sedikit menantang, mengingat kami hanya punya tiga hari untuk mengurai para pemudik," ujarnya.
Karena itu, Dudy mengusulkan para pekerja bekerja di luar kantor pada 24-27 Maret agar arus mudik tidak hanya terfokus pada tiga hari libur menjelang Lebaran. Dengan kebijakan ini, ia berharap kepadatan arus mudik bisa berkurang, khususnya di titik-titik kritis, seperti pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai, yang rencananya ditutup sementara selama Hari Raya Nyepi. Adapun Korps Lalu Lintas Kepolisian RI memprediksi arus mudik 2025 meningkat dibanding tahun lalu dengan jumlah pemudik mencapai 136,7 juta. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-3 atau 28 Maret. Sedangkan puncak arus balik akan berlangsung pada H+5 atau 6 April.
Selain itu, sistem WFA bertujuan menciptakan kelancaran mobilitas masyarakat saat libur Lebaran tanpa terganggu oleh kemacetan parah. Menurut dia, teknologi saat ini memungkinkan WFA bisa diterapkan di sejumlah sektor, seperti birokrasi dan pendidikan. Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait sebelum menyampaikan usulan ini secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut positif usulan penerapan WFA menjelang hari raya. Namun, sebelum kebijakan ini diterapkan, ia menyatakan akan bermusyawarah dengan organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan unsur pemerintah lain. "Kami akan membahas dulu di Lembaga Kerja Sama Tripartit karena ini bagian dari dinamika ketenagakerjaan," ujarnya pada Sabtu, 25 Januari 2025. (Yetede)
Polemik HGB Tanah Musnah Pagar laut di Tangerang
Yuniati Turjandini
28 Jan 2025 Tempo
POLEMIK pagar laut Tangerang di pesisir utara Banten berakhir dengan investigasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pagar laut milik PT Intan Agung Makmur di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, masuk kategori tanah musnah. "Karena sudah enggak ada fisiknya,” ujar Nusron pada Jumat, 24 Januari 2025. “Karena itu otomatis hak apa pun hilang.” Penegasan itu disampaikan Nusron untuk menanggapi pernyataan Kepala Desa Kohod Arsin yang yakin pagar laut di pantai Alar Jimab memiliki legalitas berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM). Menurut Arsin, pesisir Alar Jimab dulunya lahan warga desa yang dijadikan kolam atau empang. Namun lahan itu berubah menjadi hamparan laut akibat abrasi.
Pemilik SHM Pagar Laut Diduga Setor Pajak BPHTB Rp 60 Miliar ke Pemkab Tangerang Penjelasan Arsin itu selaras dengan klaim Muannas Alaidid, kuasa hukum Agung Sedayu Group (ASG). Menurut dia, sertifikat HGB pagar laut di Desa Kohod adalah milik anak usaha ASG, yaitu PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur. "SHGB di atas sesuai dengan proses dan prosedur,” katanya melalui keterangan tertulis pada 24 Januari 2025. “Kami beli dari rakyat dengan SHM." Atas kepemilikan lahan itu, kata Muanas, perusahaan membayar pajak dan memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang (RTR). PKKPR merupakan dokumen penting yang harus dimiliki pelaku usaha, terutama yang akan mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha. (Yetede)
Bansos Penopang Kepuasan Publik 100 Hari Kabinet Prabowo
Yuniati Turjandini
28 Jan 2025 Tempo
DI depan para pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bercerita bahwa dia kurang tidur gara-gara mengurusi program makan bergizi gratis (MBG). “Kegiatannya tidak pernah berhenti,” kata Dadan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara BGN dan BPOM mengenai kerja sama pengawasan makanan program MBG, Kamis, 23 Januari 2025. Dadan mengatakan BGN menggaet BPOM sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada pertengahan bulan ini. Saat itu Prabowo meminta seluruh menteri di Kabinet Merah Putih menyukseskan MBG dan mempercepat pemerataan program tersebut.
Makan bergizi gratis merupakan program utama pemerintahan Prabowo. Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 pada 20 Oktober tahun lalu. Masa seratus hari kerja pemerintahan Prabowo terhitung sejak 20 Oktober lalu hingga hari ini. Prabowo tak menetapkan capaian kinerja 100 hari kabinetnya bekerja. Siswa menikmati makanan saat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SMPN 138, Cakung, Jakarta Timur, 7 Januari 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean Namun, Prabowo menargetkan program MBG menjangkau 3 juta penerima selama tiga bulan pertama pada 2025. Sejak dimulai pada 6 Januari lalu, BGN hanya mampu menjangkau 600 ribu penerima. Dadan Hindayana beralasan, keterbatasan jangkauan itu terjadi akibat minimnya anggaran. Alokasi dana MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 hanya Rp 71 triliun.
Dana ini hanya cukup untuk menjangkau sekitar 600 ribu penerima, dengan asumsi satu porsi makanan senilai Rp 10 ribu.Badan Gizi Nasional sudah mengusulkan penambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun agar dapat menjangkau 40 persen dari total 82,9 juta target penerima program pada tahun ini. Sebesar 52,9 juta dari total target itu merupakan peserta didik. Sisanya adalah ibu hamil. Semua target tersebut diharapkan dapat terealisasi pada 2029. Prabowo menginginkan semua anak di Indonesia mendapat akses makan bergizi gratis pada akhir 2025. “Proyek ini sangat besar dan tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia,” kata Prabowo kepada awak media setelah meresmikan proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi, di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin, 20 Januari 2025. (Yetede)
Kasus Pemalsuan Laporan Keuangan eFishery
Yoga
28 Jan 2025 Kompas
Kasus penggelembungan pendapatan dan laba perusahaan rintisan bidang teknologi pertanian, eFishery Pte, memberikan pelajaran penting mengenai transparansi dan akuntabilitas dijalankan start up. Proses valuasi perusahaan rintisan bidang teknologi pun sudah saatnya menggunakan diversifikasi metode penilaian dan tidak hanya mengandalkan laporan keuangan. Sepekan terakhir, salah satu start up terkemuka asal Indonesia, eFishery, ramai diberitakan telah menggelembungkan pendapatan dan laba selama beberapa tahun terakhir sesuai laporan investigasi FTI Consulting Efishery merupakan start up yang menyediakan peralatan pakan cerdas serta pakan bagi petani ikan dan udang, lalu mem- beli hasil panen mereka untuk dijual kepasar yang lebih luas.Di belakang eFishery Pte, terdapat sejumlah investor kelas kakap, seperti SoftBank Group Corp, Temasek Holdings Pte, dan G42 (perusahaan teknologi kecerdasan buatan yang dikendalikan oleh anggota kerajaan Uni Emirat Arab, Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan).
Mengutip Bloomberg, dalam laporan investigasi FTI Con- sulting setebal 52 halaman yang diedarkan di antara investor dan ditinjau oleh Bloomberg News, manajemen menggelembungkan pendapatan. Besarnya hampir mencapai 600 juta dollar AS atau Rp 9,7 triliun selama periode Januari-September 2024. Dengan kata lain, selama periode itu, lebih dari 75 persen angka pendapatan yang dilaporkan ternyata palsu. Kemudian, dalam periode Januari-September 2024, eFishery menyajikan laba sebesar 16 juta dollar AS, tetapi hasil penyelidikan menemukan perusahaan sebenarnya menghasilkan kerugian 35,4 juta dollar AS. Selain triwulan III-2024, manajemen eFishery diduga juga menggelembungkan angka pendapatan dan laba untuk beberapa tahun sebelumnya. Sejak awal perusahaan berdiri pada Oktober 2013 hingga November 2024, pembukuan internal menunjukkan ada kerugian yang ditahan sekitar 152 juta dollar AS.
Sementara total aset perusahaan mencapai 220 juta dollar AS, ini termasuk 63 juta dollar AS dalam piutang usaha dan 98 juta dollar AS dalam investasi. Valuasi perusahaan Kepala Ekonom Bank Pemata Josua Pardede, saat di- hubungi di Jakarta, Minggu (26/1/2025), mengatakan, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan pelaku usaha, terlepas dari status usahanya apakah usaha rintisan bidang teknologi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)] ataupun korporasi. Pelaku usaha juga perlu untuk bisa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. ”Kami juga menilai, diversifikasi penilaian tidak hanya mengandalkan laporan keuangan, tetapi juga menggunakan berbagai data (historis, pengecekan inventory, informasi dari supplier atau pihak lainnya) penting ketika proses valuasi perusahaan ataupun audit untuk meminimalkan fraud (kecurangan),” ujarnya. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Rani Septya, secara terpisah berpendapat, kasus penggelembungan pendapatan dan laba eFishery bisa berdampak pada investasi digital di Indonesia yang sedang mengalami perlambatan. (Yoga)
Pembajakan Masih Marak dan Mendera di Indonesia
Yoga
28 Jan 2025 Kompas
Indonesia menempati posisi kelima global dengan jumlah kunjungan tertinggi pada laman bajakan film. Angkanya mencapai 1 miliar kunjungan atau 3,5 persen dunia. Perkembangan teknologi memudahkan siapa saja untuk menonton film dari ragam platform. Selain bioskop, layanan over the top (OTT) kian menjamur dari waktu ke waktu. Penonton dapat menyaksikan konten-konten lawas hingga terbaru hanya dengan berlangganan platform streaming. Beberapa di antaranya Netflix, Disney+, atau Vidio. Meski demikian, perkembangan industri perfilman yang makin modern masih menghadapi tantangan yang serupa dengan era-era sebelumnya, antara lain pembajakan. Isu ini telah mencuat bahkan sejak era 1980-an. Kala itu, sejumlah pelaku film mengeluhkan pembajakan kaset video. Masalah itu masih berlanjut hingga kini dengan model yang makin modern pula.
Padahal, tahun ini diperkirakan bakal menjadi masa kejayaan film buatan anak bangsa di Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai salah satu pihak yang menaungi industri perfilman Indonesia tengah meramu langkah untuk mendampingi para pelaku kreatif menekan angka pembajakan. Dalam keterangan resminya, diskusi dilakukan untuk menghadapi pembajakan film secara nasional. ”Yang pasti, kami butuh kolaborasi erat dengan Badan Perfilman Indonesia dengan 65 anggota asosiasinya dalam menghadapi pembajakan film nasional untuk langkah konkretnya,” ujar Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam kelompok diskusi terarah (FGD) di Jakarta, Selasa (21/1/2025). Ekosistem perfilman nasional, Riefky melanjutkan, merupakan prioritas pemerintah saat ini. Sebab, perhatian terhadap industri tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam lima tahun mendatang.
FGD bertajuk ”Anti-Piracy” itu diharapkan memberi pencerahan bagi pemerintah agar dapat mengambil langkah konkret pada masa mendatang. Entah melalui kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah mengatakan tindak lanjut ini akan dilakukan berdasarkan masukan dari komunitas. Dalam riset Asosiasi Video Streaming Indonesia (Avisi), sebanyak 70 persen warganet di Indonesia memilih menonton film nasional secara ilegal. Imbasnya, pendapatan industri film nasional hanya mampu mencetak Rp 28 triliun per tahun. Padahal, masih dalam riset yang sama, 80 persen warganet Indonesia memahami kerugian yang ditimbulkan ketika menonton film bajakan. Hal ini menjadi kekhawatiran pula bagi para pelaku industri kreatif, tidak terkecuali penyedia OTT. Ketua Avisi Hermawan Sutanto mengatakan, menumpas pembajakan merupakan pekerjaan rumah yang berat. (Yoga)
Kualitas Jaringan Internet Jadi Faktor Penghambat UMKM
Yoga
28 Jan 2025 Kompas
Pemerintah berusaha keras agar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia bisa naik kelas, baik dari skala usaha maupun pemasarannya. Salah satu upaya itu ialah dengan mengembangkan platform digital PaDi UMKM. Sayangnya, kualitas jaringan internet di Indonesia yang tak merata dinilai menjadi faktor penghambat pertumbuhan UMKM dalam negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero saat dihubungi di Jakarta mengatakan, pengembangan platform digital itu memang bisa menjadi salah satu cara memperbaiki kondisi UMKM di Indonesia. Dengan platform digital tersebut, produk UMKM tidak hanya harus kuat di pasar lokal, tetapi juga di pasar global. ”Kita tentu ingin produk UMKM Indonesia semakin banyak dilirik dan diserap di pasar lokal. Produk-produk ini jangan kalah dengan produk luar (impor).
Lalu melindungi produk lokal dari produk impor. Produk UMKM diekspor penting, tetapi sangat penting dan perlu pula kita memperkuat pasar lokal,” kata Edy, Minggu (26/1/2025). Menurut Edy, keberadaan platform digital seperti PaDi UMKM atau platform lainnya akan berdampak positif jika kecepatan dan jangkauan jaringan internet merata di seluruh Indonesia. PaDi UMKM merupakan platform digital yang menawarkan beragam produk buatan UMKM kepada badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, ataupun korporasi swasta. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 221,56 juta orang atau 79,5 persen dari total penduduk nasional yang sekitar 282 juta orang. Pada periode 2023, jumlah pengguna internet sebanyak 215,63 juta.
Dari data tersebut, kendati jumlah pengguna internet meningkat, masih terdapat celah besar bagi para pelaku UMKM yang tidak bisa mengakses internet. Tak hanya itu, meski terjangkau internet, para pelaku UMKM mengalami kendala jaringan dan koneksi yang lambat. ”Kondisi ini tentu menghambat perkembangan UMKM untuk menjual produknya ke pasar lokal dan luar negeri. Masih banyak wilayah Indonesia yang belum terjangkau internet. Banyak produk UMKM di wilayah yang bagus dan berpotensi besar, tetapi terkendala pada pemasarannya karena tidak didukung teknologi,” ujar Edy. Oleh karena itu, lanjut Edy, upaya pemerintah dalam mengembangkan platform digital untuk pengembangan UMKM harus diikuti dengan membangun infrastruktur serta akses pendukung lainnya secara luas dan merata. (Yoga)