Nono Sampono, Dirut PT yang Punya Sertifikat HGB di Pagar Laut Tangerang
Yuniati Turjandini
23 Jan 2025 Tempo
Nama mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Letnan Jenderal Marinir TNI (Purnawirawan) Nono Sampono menjadi perhatian karena ada pada jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa, salah satu perusahaan yang menguasai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pagar laut wilayah perairan Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengatakan setidaknya terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk SHGB. Rinciannya adalah 234 bidang tanah dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang dengan kepemilikan tanah atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, serta sembilan bidang tanah atas nama perorangan. Selain itu terdapat SHM sebanyak 17 bidang.
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum yang dikutip Antara, PT Cahaya Inti Sentosa merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor real estate. Perusahaan tersebut berdiri pada 14 Desember 2023 dengan nomor SK Pengesahan AHU-0078522.AH.01.02.Tahun 2023. Lokasi perusahaan ini berada di Kawasan 100 Blok C Nomor 6, Jalan Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Tangerang, Banten. Perusahaan yang didirikan dengan modal Rp 89,1 miliar ini dimiliki oleh PT Agung Sedayu, PT Tunas Mekar, dan Pantai Indah Kapuk 2, dan sejumlah orang. Adapun, susunan pimpinan PT Cahaya Inti Sentosa ialah Nono Sampono sebagai Direktur Utama, Kho Cing Siong sebagai Komisaris Utama, dan Belly Djaliel sebagai Direktur. Selain itu juga ada Freddy Numberi sebagai Komisaris, Surya Pranowo Budihadjo sebagai Direktur, dan Yohanes Edmond Budiman juga sebagai Direktur.
Nono Sampono juga dikenal sebagai Wakil Ketua DPD periode 2019-2024, dan pernah menjadi kandidat Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Jakarta. Selain lulus Akademi Angkatan Laut, ia juga aktif menempuh pendidikan sipil sampai meraih gelar doktor di Institut Pertanian Bogor.Menurut laporan Antara, 7 Februari 2013, ia meraih gelar doktor di bidang kelautan dan perikanan dari IPB. Sidang promosi gelar doktor bagi mantan Komandan Korps Marinir TNI AL itu digelar di Kampus IPB, Bogor, pada Jumat, 8 Februari 2013. Nono Sampono maju ke sidang promosi doktoral itu dengan disertasi berjudul "Analisis Kebijakan Pemerintah Mengatasi Dampak Reklamasi terhadap Perikanan Pesisir", dan telah dinyatakan lulus dalam sidang terbuka pada 15 Januari 2013. (Yetede)
Starbucks Angkat Bicara Larangan Pakai Fasilitas Tanpa Beli Tak Berlaku di Indonesia
Yuniati Turjandini
23 Jan 2025 Tempo
Starbucks Indonesia angkat bicara soal ramai penerapan kebijakan larangan pemakaian fasilitas gerai tanpa transaksi dan sekaligus soal isu pemberhentikan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut. Sebagai pemegang lisensi resmi Starbucks Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia menjamin calon pelanggan bisa menggunakan fasilitas toko meski tidak membeli produk di gerai tersebut. "Larangan untuk menikmati fasilitas gerai tanpa transaksi dan pemangkasan jumlah karyawan tidak berlaku di Indonesia," tulis Starbucks Indonesia lewat akun Instagram resminya @strarkbucksindonesia pada Rabu, 22 Januari 2025. Menurut Starbucks Indonesia, kebijakan baru yang berisi pelarangan itu hanya berlaku di Amerika Serikat (AS) dan Kanada. "Pembaruan operasional mengenai kode etik hanya berlaku di Amerika Seirkat dan Kanada karena banyak penyalahgunaan fungsi gerai yang terjadi akibat isu sosial yang sedang berlangsung di sana," tulis Starbucks Indonesia.
"Ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan dan partner Starbucks." Sebelumnya, sejumlah media internasioanal sebelumnya memberitakan adanya kode etik baru bagi operasional Starbuck di AS dan Kanada yang mulai berlaku pada 27 Januari 2025. CEO Starbucks Corporation Brian Niccol mengakhiri kebijakan yang diberlakukan sejak tahun 2018 lalu yang memperbolehkan siapa pun duduk atau mengakses toilet meski tidak membeli produk Starbucks. Niccol mengklaim pembatasan itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pelanggan serta pegawai. Selain mengklarifikasi soal pelarangan penggunaan fasilitas gerai itu, Starbukcs Indonesia juga membantah akan melakukan PHK terhadap karyawannya. "Terkait berita mengenai PHK yang diumumkan oleh CEO Starbucks Corporation hal tersebut tidak belaku untuk PT Sari Coffee Indonesia," ujar Starbucks Indonesia. Starbucks Indonesia pun memastikan operasional akan berjalan seperti biasa. Adapun Niccol sebelumnya mengumumkan akan memangkas jumlah pegawai Starbucks untuk memulihkan operasional bisnis yang sedang lesu misalnya di AS dan China. Niccol menyatakan rincian PHK paling lambat akan diumumkan pada awal Maret 2025. (Yetede)
Upaya Tak Kenal Lelah Mengejar Dana Murah
Hairul Rizal
23 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Kalangan perbankan di Indonesia akan terus melanjutkan strategi optimalisasi pengumpulan dana murah, terutama melalui tabungan, sepanjang tahun ini. Meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan, tantangan likuiditas dan biaya dana masih menjadi kendala bagi pasar keuangan. Beberapa bank, seperti PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Central Asia (BCA), dan PT Bank Oke Indonesia, mengandalkan dana murah untuk menjaga kestabilan operasional dan meningkatkan daya saing di tengah tekanan likuiditas yang ketat. Strategi ini terbukti berhasil bagi BNI, yang mencatatkan pertumbuhan laba dan tabungan yang signifikan berkat transformasi digital. Bank-bank ini juga mengoptimalkan layanan dan produk mereka untuk mempertahankan likuiditas dan menghadapi tantangan ekonomi.
Peristiwa Longsor di Kabupaten Pekalongan
Yoga
23 Jan 2025 Kompas
Peristiwa longsor di Kabupaten Pekalongan pada Senin (20/1/2025) menewaskan 20 orang. Bencana hidro-iklim terjadi seiring tingginya curah hujan. Sekitar 500 petugas dan sukarelawan mencari dan mengevakuasi korban. Delapan orang masih dilaporkan hilang. Petugas juga berupaya membuka jalan yang terdampak longsor. Tiga jembatan rusak akibat banjir besar, sejumlah rumah dan kendaraan rusak berat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan pun menetapkan status tanggap darurat terkait bencana longsor. Status tersebut ditetapkan sejak Selasa (21/1) hingga 14 hari ke depan dengan fokus penanganan pada mencari korban hilang dan evakuasi. Wilayah Jawa Tengah juga mengalami bencana hidrometeorologi lainnya, yaitu banjir. Selain Pekalongan, beberapa kabupaten lain dan kota juga terdampak, seperti Kendal, Brebes, Grobogan, Pemalang, Demak, Sragen, Tegal, dan Kota Surakarta (Kompas.id, 22/1/2025).
Menurut analisis Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, gerakan tanah di Desa Kasimpar dipicu hujan deras berintensitas tinggi dan berdurasi lama. Bencana ini lalu menjadi aliran bahan rombakan atau banjir bandang. Faktor pemicu longsor ini ialah bentukan morfologi berupa dataran kipas aluvial dengan kemiringan lereng atas yang curam, sifat tanah pelapukan vulkanik yang mudah luruh, dan sistem fluktuasi keairan yang tak terkontrol. Selain itu, ditemukan perubahan penggunaan lahan dan vegetasi pada lereng. Memasuki transisi kering ke basah, kejadian longsor dikhawatirkan bakal meluas. Sebagian daerah menjadi lebih rentan terhadap bencana gerakan tanah yang dipicu cuaca, gempa bumi, dan alih fungsi lahan untuk vegetasi. Sebagian wilayah mengalami transisi ekstrem atau gejolak hidro-iklim dari kemarau panjang menuju musim hujan. Saat ini terjadi perubahan dari fase El Nino yang menyebabkan kekeringan dan banyak retakan tanah lalu memasuki La Nina dan curah hujan tinggi membuat retakan tanah terisi air.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan, fenomena La Nina menyebabkan penambahan curah hujan 20 persen pada awal 2025. Dua pekan pertama Januari 2025 terjadi delapan kejadian longsor dan banjir. Sepekan ke depan sejumlah wilayah di Jawa diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Potensi curah hujan tinggi berdurasi lama berisiko menimbulkan banjir dan longsor. Musibah longsor di Pekalongan yang mematikan menjadi alarm pentingnya mitigasi bencana hidrometeorologi di tengah cuaca ekstrem. Selain penguatan sistem peringatan dini bencana berbasis komunitas, ketangguhan warga menghadapi gejolak cuaca ekstrem juga perlu ditingkatkan. Risiko longsor dan banjir juga bisa dimitigasi dengan menjaga ekosistem di wilayah rawan. Salah satunya, menghindari alih fungsi lahan, terutama vegetasi, di lereng hingga relokasi permukiman di daerah rentan banjir dan longsor. (Yoga)
KPPU Denda Google yang Melakukan Praktek Monopoli Sebesar Rp 202,5 Miliar
Yoga
23 Jan 2025 Kompas
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyatakan bahwa Google LLC terbukti melakukan praktik monopoli dan menyalahgunakan posisi dominan untuk membatasi pasar serta menghambat pengembangan teknologi. Menanggapi keputusan tersebut, Google dalam keterangan tertulis kepada media di Indonesia menyatakan ketidaksetujuannya dan menegaskan kesiapan untuk mengajukan banding. Atas pelanggaran melakukan praktik monopoli dan menggunakan posisi dominan untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi yang dilakukan GoogleLLC,Majelis Komisi KPPU menjatuhkan denda Rp 202,5 miliar dan memerintahkan perusahaan untuk menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam layanan toko aplikasi Google Play Store. Majelis Komisi KPPU juga memerintahkan Google LLC sebagai pihak terlapor untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh pengembang aplikasi untuk mengikuti sistem penagihan sesuai pilihan pengguna (user choice billing) dengan memberikan insentif berupa pengurangan service fee minimal 5 persen selama kurun 1 tahun.
Keputusan KPPU tersebut dibacakan Ketua Majelis Komisi KPPU Hilman Pujana dalam sidang pembacaan putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System yang berlangsung di Gedung KPPU, Jakarta, Selasa (21/1/2024) sekitar pukul 22.00 WIB. ”Pembayaran denda di atas wajib dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari sejak pembacaan putusan. Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht),” kata Hilman. Google LLC bisa mengajukan keberatan ke pengadilan niaga dalam jangka selambat-lambatnya 14 hari setelah pembacaan putusan KPPU tersebut. Manajemen Google LLC beserta kuasa hukumnya, yakni firma pengacara Assegaf '& Partners dan Ginting & Reksodiputro yang berafiliasi dengan A&O Shearman, mangkir dalam sidang itu. Dalam putusan, Majelis Komisi KPPU menjelaskan bahwa pasar bersangkutan dalam perkara yang melibatkan Google LLC ini menggunakan analisis pasar multisisi, di mana Google Play Store merupakan platform toko digital yang menghubungkan antara pengembang dan pengguna aplikasi dengan menyediakan Google Play Billing System sebagai sistem penagihan dalam transaksi pembayaran untuk pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchase). (Yoga)
Kesempatan Industri Musik di Indonesia Tahun 2025 Terbuka Lebar
Yoga
23 Jan 2025 Kompas
Gegap gempita ragam konser sepanjang 2024 telah terlewati. Namun, aneka festival musik, baik yang menampilkan musisi internasional maupun dalam negeri, masih akan mewarnai industri musik pada 2025. Peluang masih terbuka lebar walau tantangan ekonomi masih membayang. Dalam survei Jakpat bertajuk ”Music Concert Trends & Fan Behaviors 2024”, sebanyak 8 persen responden telah membeli tiket untuk satu atau lebih konser dalam enam bulan mendatang. Hal itu terhitung mulai September 2024. Ada pula 28 persen responden lain yang mengaku telah berencana pergi ke konser musik. Salah satu yang telah dinanti adalah penampilan band rock Amerika Serikat, Green Day, yang dijadwalkan beraksi pada Februari 2025. Namun, masih ada 38 persen responden lain yang tertarik, tetapi belum berencana, sedangkan 26 persen responden menegaskan tak tertarik mengikuti festival musik.
Riset Jakpat menunjukkan masih besarnya peluang industri musik Indonesia pada 2025 meskipun sejumlah musisi dunia telah tampil pada tahun lalu. Mereka, antara lain, Ed Sheeran, Bruno Mars, Avenged Sevenfold, dan Aespa. ”Saya melihat tren atau festival musik masih bagus, tetapi sangat selektif. Karena daya beli masyarakat sedang turun, konsumen yang mampu membeli tiket ini biasanya bukan kaum mendang-mending, artinya ada persediaan untuk belitiket,” tutur pendiri Asosiasi Promotor Musik Indonesia, Anas Syahrul Alimi, di Jakarta, Minggu (19/1/2025). Konsumen, kata Anas melanjutkan, akan lebih ketat memilih festival musik yang akan dihadiri. Hanya segmen tertentu yang masih leluasa membeli tiket konser. Pangsa pasar ini relatif tidak terdampak signifikan oleh pelemahan daya beli. Setidaknya dua faktor yang memengaruhi keputusan penonton. Pertama, barisan artis atau musisi yang akan tampil. Kedua, konsep festival yang diusung promotor musik.
Dari 1.739 responden penggemar konser, survei Jakpat menunjukkan, 20 persen di antaranya atau 1 dari 5 orang rela pergi ke luar kota untuk menikmati penampilan para artis. Namun, 44 persen lainnya masih ragu jika harus ke luar kota guna menonton konser. Sisanya menyatakan tidak tergerak. ”Penampilan artis dan harga tiket merupakan pertimbangan besar ketika menghadiri konser. Waktu dan lokasi juga komponen lain yang dinilai penting,” seperti tertulis dalam laporan Jakpat. Menanggapi persoalan harga tiket, Anas mengakui, tarif tiket konser untuk menyaksikan performa artis internasional di Indonesia memang tergolong sangat tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan cara promotor mendapatkan kesepakatan bisnis dengan para artis. Sebagai pelaku industri kreatif, Anas mengemukakan, strategi paling jitu guna menekan adanya andil dan peran pemerintah. Negara yang hadir dapat memastikan keberlanjutan industri musik agar terus diminati. ”Jadi, negara harus support secara finansial dan regulasi. Ada peran beberapa kementerian yang harus lebih proaktif dari sisi dukungan pembiayaan,” ujarnya. (Yoga)
Instrumen Pengendalian Stok dan Harga Pangan Belum Cukup Bertaji
Yoga
23 Jan 2025 Kompas
Sejumlah program ketahanan pangan yang telah bergulir selama hampir 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai memuaskan. Namun, perihal pengendalian harga barang dan jasa, sebagian masyarakat belum cukup puas. Sejumlah kalangan menilai, instrumen pemerintah dalam pengendalian stok dan harga pangan belum cukup bertaji. Di sisi lain, terdapat sejumlah catatan dan potensi risiko untuk program-program ketahanan pangan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri. Sejumlah kalangan khawatir produksi pangan tidak sesuai target dan kebijakan pangan berbenturan dengan sektor energi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas periode Januari 2025, terdapat tiga indikator di bidang ekonomi yang terkait dengan pangan.
Survei yang digelar pada 4-10 Januari 2025 itu dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi. Indikator pertama adalah memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri atau tidak membeli dari negara lain dengan tingkat kepuasan responden 74,9 persen. Kedua, pemberdayaan petani dan nelayan dengan tingkat kepuasan 72,39 persen. Ketiga, mengendalikan harga barang dan jasa dengan tingkat kepuasan hanya 60,9 persen. Padahal, pemerintah sudah menggulirkan sejumlah kebijakan terkait stabilisasi harga barang dan jasa. Beberapa di antaranya penyaluran bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Pemerintah juga melanjutkan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) Minyakita. Bahkan, pemerintah juga memperkuat cadangan pangan pemerintah, termasuk beras, yang dikelola
Perum Bulog. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori, Rabu (22/1/2025), mengatakan, sepanjang periode 2015-2024, tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali. Rerata tingkat inflasi per tahun dalam 10 tahun terakhir itu sebesar 2,9 persen. ”Sumber inflasi paling dominan adalah komoditas pangan yang andilnya terhadap rerata inflasi tersebut sebesar 47,9 persen,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk ”Upaya Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat untuk Mendukung Ketahanan Pangan” yang digelar Propaktani TV di Jakarta. Tujuh belas komoditas Khudori juga memetakan, dalam lima tahun terakhir, 2019-Juli 2024, terdapat 17 komoditas pangan yang harganya kerap bergejolak. Dari jumlah itu, ada 11 komoditas pangan yang paling tinggi fluktuasi harganya, antara lain beras medium, minyak goreng, sawit, gula, bawang merah, dan bawang putih. (Yoga)
Tahun 2025-2029 Rp 48,8 Triliun Total Anggaran Pembangunan IKN
Yoga
23 Jan 2025 Kompas
Pemerintah menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap dilanjutkan. Anggaran pembangunan ibu kota baru tahap kedua atau pada 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya telah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Selain memastikan keberlanjutan pembangunan IKN, pertemuan itu juga memastikan anggaran pembangunan. ”Rp 48,8 triliun. Tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di Otorita IKN untuk menyelesaikan tadi (pembangunan tahap kedua pada 2025-2029),” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1). Ia menyatakan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) murni awal untuk pembangunan IKN Rp 6,3 triliun. Angka
tersebut masih butuh tambahan Rp 8,1 triliun. Dengan demikian, kata Basuki, pada 2025 akan ada sekitar Rp 15 triliun untuk kegiatan dan program Otorita IKN.
Ia menyebut angka tersebut cukup untuk pembangunan dan kegiatan di ibu kota baru. Hal itu sesuai dengan rencana dan akan dilanjutkan dalam 2-3 tahun ke depan dengan total anggaran Rp 48,8 triliun. Lebih sedikit Basuki mengatakan, APBN telah digelontorkan pada tahap awal pembangunan IKN, yakni pada 2022-2024, sebesar Rp 89 triliun. Biaya tersebut digunakan untuk pembangunan jalan tol, 47 tower hunian aparatur sipil negara, penyediaan air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, hingga perkantoran. Melihat nominal tersebut, APBN untuk pembangunan ibu kota baru pada 2025-2029 lebih sedikit dibandingkan dengan pada 2022-2024. Kendati demikian, Basuki menyebut nominal untuk tahap kedua ini cukup untuk menyelesaikan sarana prasarana lembaga yudikatif, legislatif, dan akses menuju wilayah pengembangan (WP) 2 IKN. Selain APBN, Basuki menyebut investasi swasta yang sudah masuk di IKN sampai September 2024 sebesar Rp 58,41 triliun.
Jumlah itu merupakan akumulasi dari investor yang telah melaksanakan peletakan batu pertama. Ada beberapa investor yang sudah selesai membangun, masih membangun, dan sebagian lainnya masih dalam proses desain. Pada 2022-2024, pemerintah membangun berbagai kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif. Basuki menyebut Presiden Prabowo menargetkan pada 2028 IKN menjadi ibu kota politik sehingga ekosistem lembaga yudikatif dan legislatif perlu diselesaikan. ”Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan once (saat) kalau sudah semua lengkap, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana. Sudah siap,” kata Basuki. Tunggu lengkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, kegiatan politik di IKN bisa berjalan saat sarana dan prasarana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa digunakan. (Yoga)
Wajib Pulangkan Devisa Hasil Ekspor
Yoga
23 Jan 2025 Kompas
Eksportir sumber daya alam resah menyikapi rencana aturan penempatan devisa hasil ekspor atau DHE terbaru. Kebijakan yang mewajibkan eksportir untuk menyimpan 100 persen DHE mereka di Indonesia selama satu tahun itu dikhawatirkan mengganggu operasi usaha dan kinerja ekspor. Pemerintah pun akan mengkaji perlunya insentif tambahan. Salah satu sektor yang merasa keberatan dengan rencana aturan baru itu adalah sektor perikanan. Selama ini, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 yang berlaku sejak Agustus 2023, eksportir perikanan turut wajib menyimpan 30 persen DHE di Indonesia selama minimal tiga bulan. Dengan adanya rencana pemerintah memperketat aturan penempatan DHE menjadi 100 persen serta untuk jangka waktu minimal satu tahun, sektor perikanan otomatis akan ikut terdampak.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo menuturkan, pengusaha perikanan telah kesulitan memenuhi aturan wajib ”parkir” DHE di dalam negeri, bahkan ketika aturan proporsi penempatan DHE yang berlaku masih 30 persen dan masa retensinya masih tiga bulan. Ia menjelaskan, profit margin dari industri pengolahan perikanan umumnya berada di bawah 5 persen. Kewajiban ”menahan” 30 persen DHE di sistem keuangan Indonesia untuk tiga bulan yang selama ini berlaku telah ”memaksa” eksportir perikanan untuk menambah modal kerja mereka hingga dua kali lipat hanya demi bisa memenuhi kebutuhan operasional. ”Jujur saja kami amat sangat terkejut dan sangat resah mendengar penempatan DHE SDA malah akan diperpanjang dari tiga bulan menjadi satu tahun.
Ini di luar ekspektasi kami karena sebenarnya kami sudah berkali-kali menjelaskan kepada pemerintah bahwa sektor pengolahan perikanan itu mengalami dampak yang sangat luar biasa dari aturan DHE,” kata Budhi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/1/2025). Selain terpaksa menambah modal kerja, pengusaha perikanan juga terpaksa menyiasati aturan wajib parkir DHE dengan cara mengurangi jumlah produk yang diekspor agar tetap di bawah batas nilai ekspor yang diwajibkan menyimpan devisa di dalam negeri. Namun, siasat itu akhirnya membuat biaya untuk pengiriman barang olahan perikanan ke luar negeri menjadi membengkak dan tidak efisien. ”Akibatnya, produk Indonesia menjadi sangat tidak kompetitif di pasar global. Makanya, kami khawatir kalau retensi DHE ini dibuat jadi satu tahun. (Yoga)
Indonesia Secara Resmi Bergabung dengan BRICS Sebagai Anggota Penuh
Yoga
23 Jan 2025 Kompas
Pada 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh, menandai langkah strategis dalam memperkuat perannya di kancah global. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara dengan populasi terbesar keempat dunia, keanggotaan ini diharapkan bisa memberi manfaat besar bagi Indonesia dalam hal kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Langkah ini diambil tak lama setelah pembentukan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, Oktober 2024. Pemerintah menegaskan, bergabung dengan BRICS sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta bertujuan untuk memperkuat kerja sama multilateral tanpa memihak kepada kekuatan geopolitik tertentu. Dengan kehadiran Indonesia, BRICS kini beranggotakan 10 negara, termasuk Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, yang telah bergabung lebih dulu sebagai anggota baru.
Perluasan keanggotaan ini menunjukkan daya tarik BRICS sebagai platform bagi negara berkembang memperjuangkan reformasi tata kelola global yang lebih adil dan menghadapi tantangan global bersama, mulai dari perubahan iklim hingga ketimpangan ekonomi. Namun, ditengah optimisme, kekhawatiran juga muncul terkait potensi ketergantungan pada ekonomi besar seperti China dan tantangan dalam menyelaraskan kepentingan negara anggota yang beragam. Pengalaman Afrika Selatan sebagai anggota BRICS terbaru sebelum Indonesia menawarkan pelajaran penting mengenai peluang dan tantangan yang dapat diantisipasi. Afrika Selatan dan BRICS Afsel bergabung dengan BRICS pada 2010 sebagai satu- satunya wakil dari Benua Afrika. Dalam lebih dari satu dekade, Afsel telah merasakan sejumlah manfaat dari keikutsertaannya di BRICS. Total perdagangan Afsel dengan negara-negara anggota BRICS meningkat signifikan, dari 487 miliar rupee tahun 2017 menjadi 830 miliar rupee pada 2022, dengan rata- rata pertumbuhan 10 persen per tahun.
Sekitar 14 persen dari total ekspor Afsel ditujukan ke BRICS dan 30 persen dari total impornya berasal dari anggota BRICS. Afsel juga mendapatkan manfaat besar dari pendanaan strategis melalui New Development Bank (NDB) sebesar 5,2 miliar dollar AS untuk proyek infrastruktur, energi bersih, dan pengurangan emisi karbon. Selama pandemi Covid-19, NDB memberikan pinjaman darurat 2 miliar dollarAS untuk mendukung pemulihan ekonomi Afsel. Selain itu, lebih dari 100 proyek penelitian multilateral telah didanai di bawah BRICS Framework Programme, mencakup bidang energi, kesehatan, dan teknologi. BRICS juga membentuk pusat penelitian vaksin virtual untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pandemi di masa depan. BRICS juga menjadi alat diplomasi global yang penting bagi Afsel. Negara ini memanfaatkan platform ini untuk memperkuat pengaruhnya dalam reformasi tata kelola global, termasuk mendukung Agenda 2063 Afrika yang menargetkan integrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di benua itu. (Yoga)