;
Teknologi ...

Strategi Hemat: Pemerintah Kurangi Anggaran Negara
Hairul Rizal 24 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan belanja negara sebesar Rp306,7 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini tertuang dalam Inpres No. 1/2025, yang memotong belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun. Penghematan ini berdampak pada sektor infrastruktur dan pengadaan peralatan, tetapi belanja pegawai dan bansos tetap aman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditugaskan untuk mengidentifikasi pos anggaran yang bisa dialihkan ke MBG tanpa mengganggu prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa efisiensi ini bertujuan mengurangi pemborosan dan memastikan penggunaan anggaran lebih efektif. Sementara itu, Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Keuangan, menekankan bahwa pemblokiran anggaran adalah langkah awal sebelum realokasi dilakukan.

Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi daerah. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, memperingatkan bahwa penghematan ini dapat mengurangi peredaran uang di daerah, memperlambat proyek infrastruktur, serta menurunkan pendapatan sektor jasa seperti hotel, restoran, dan transportasi. Ia juga meragukan apakah program MBG dapat menggantikan dampak dari sektor padat karya yang terdampak.

Dari sisi industri, Heru Isnawan, Ketua PHRI Jawa Tengah, menyayangkan pembatasan anggaran MICE (meeting, incentive, conference, exhibition), yang berpotensi menurunkan pendapatan sektor perhotelan. Kirno Prasojo dari Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur berharap agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor pariwisata dan ekonomi rakyat kecil.

Sementara itu, FX. Sugiyanto, Guru Besar FEB Undip, menilai kebijakan ini memiliki semangat positif tetapi kontraproduktif. Ia menyoroti kabinet yang gemuk sebagai bentuk pemborosan yang berlawanan dengan prinsip efisiensi.

Meskipun penghematan anggaran bertujuan mendukung program sosial, kebijakan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, menghambat sektor infrastruktur, dan merugikan industri jasa di daerah.
Teknologi ...

Mengembalikan Kilau LQ45 di Pasar Saham
Hairul Rizal 24 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Perubahan konstituen pada indeks LQ45 di awal tahun 2025 membuka harapan untuk peningkatan performa indeks saham unggulan Indonesia, yang sebelumnya mengalami kinerja buruk pada tahun lalu. Meskipun indeks LQ45 turun 14,83% YoY pada 2024, tanda-tanda kebangkitan terlihat pada 2025 dengan kinerja IHSG yang positif dan LQ45 yang mulai menunjukkan perbaikan.

Perubahan konstituen LQ45 pada awal tahun ini dengan memasukkan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), dan PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA) diharapkan dapat memperkuat kinerja indeks tersebut. Sektor-sektor seperti konsumsi, properti, dan energi diperkirakan mendapat dampak positif dari kebijakan moneter yang lebih longgar, seperti penurunan BI Rate. Ekky Topan, analis dari Infovesta Utama, berpendapat bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, terutama karena program-program pemerintah yang mendukung daya beli masyarakat.

Meskipun perubahan konstituen ini penting, performa LQ45 juga sangat bergantung pada emiten-emiten berbobot besar seperti perbankan dan telekomunikasi. Para analis menyarankan investor untuk memanfaatkan momentum ini dengan fokus pada saham blue-chip yang memiliki fundamental kuat, seperti BBRI, BMRI, TLKM, dan saham-saham di sektor energi seperti PTBA dan ITMG.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, juga menekankan pentingnya memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia untuk memaksimalkan potensi pertumbuhannya. Secara keseluruhan, meskipun tantangan global tetap ada, tahun 2025 menawarkan kesempatan bagi pasar saham Indonesia untuk bangkit, terutama dengan dukungan dari sektor-sektor unggulan dan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi domestik.


Teknologi ...

Strategi Baru Hadapi Tantangan Ekonomi Hijau
Hairul Rizal 24 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam upaya menurunkan emisi karbon, khususnya di sektor limbah dan energi. Proyeksi emisi sektor limbah diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030, namun dapat menurun drastis pada 2050 dan 2060 berkat berbagai upaya pengurangan emisi. Salah satu tokoh penting, Agus Rusly, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa mayoritas emisi di sektor limbah berasal dari tempat pemrosesan akhir dan proses biologis, dengan upaya pengurangan mencapai 1,35 juta ton CO2e pada tahun-tahun terakhir.

Selain itu, Hendra Iswahyudi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menekankan pentingnya efisiensi energi, peningkatan elektrifikasi, dan penggunaan teknologi rendah karbon sebagai langkah penting untuk mengurangi emisi sektor energi. Pencapaian penurunan emisi sektor energi pada 2024 tercatat lebih tinggi dari target yang ditetapkan, menghasilkan surplus karbon yang dapat diperdagangkan.

Namun, sektor industri juga menjadi tantangan besar karena kontribusinya terhadap emisi, terutama dari sektor kertas, semen, tekstil, dan lainnya. Sri Gadis Pari Bekti dari Kementerian Perindustrian menyoroti keterbatasan dana investasi yang dihadapi industri untuk melakukan transformasi menuju net zero emission, dan pentingnya insentif pembiayaan hijau untuk mendukung upaya tersebut.

Di sektor transportasi, Pandu Yunianto dari Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa sektor ini berkontribusi 26% terhadap emisi gas rumah kaca nasional, dan langkah mitigasi, seperti meningkatkan angkutan umum dan pembatasan kendaraan pribadi, sangat penting untuk mencapai target pengurangan emisi.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan dan target yang ambisius untuk mencapai net zero emission pada 2060, tantangan yang besar tetap ada, terutama dalam hal pembiayaan hijau, insentif fiskal, dan kerangka regulasi yang jelas. Dunia usaha pun mengharapkan kepastian dan insentif yang jelas agar dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon secara efektif.


Teknologi ...

KPK Bongkar Temuan Penting di Rumah Djan Faridz
Hairul Rizal 24 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Djan Faridz, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Kamis dini hari (23 Januari 2025). Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI Periode 2019-2024 yang melibatkan tersangka Harun Masiku, politikus PDIP. Selama penggeledahan, penyidik KPK membawa tiga koper, satu kardus, dan satu tas jinjing yang berisi barang bukti terkait kasus tersebut. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Saeful Bahri, kader PDIP, sebagai saksi dalam penyidikan yang melibatkan Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku.


Teknologi ...

Tahun Ular Kayu: Potensi Keuntungan Masih Terbuka
Hairul Rizal 24 Jan 2025 Kontan (H)
Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, yang jatuh pada 29 Januari 2025, menandai awal Tahun Ular Kayu. Meskipun ular sering dikaitkan dengan simbol negatif, dalam budaya Tionghoa, ia melambangkan kebijaksanaan, kecerdikan, dan kehati-hatian.

Ahli Feng Shui Xiang Yi menyebutkan bahwa elemen kayu yang menghidupkan api di Tahun Ular Kayu dapat memicu pertumbuhan ekonomi global yang pesat pada paruh pertama 2025. Namun, sifat api yang cepat membesar dan meredup mengisyaratkan potensi gejolak ekonomi pada paruh kedua tahun 2025, meskipun tetap ada dukungan dari elemen kayu.

Sementara itu, Thilan Wickramasinghe, Kepala Riset Maybank Investment Banking Group, bersama Pakar Feng Shui Ken Koh, menyoroti dualitas simbol ular yang bisa membawa ketidakpastian geopolitik, tetapi juga peluang besar dalam kemajuan teknologi, seperti AI, energi hijau, dan kendaraan listrik. ASEAN dianggap berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan tren ini, dengan sektor unggulan seperti perbankan, properti, konstruksi, energi, telekomunikasi, dan internet.

Menurut CLSA Feng Shui Index 2025, industri dengan elemen kayu, api, dan air akan memiliki prospek cerah. Sektor konsumer, yang memiliki elemen kayu, serta sektor perdagangan, logistik, dan industri film (elemen air), diprediksi akan berkembang. Sementara itu, industri minyak dan gas (elemen api) berpotensi mengalami penguatan di semester kedua tahun ini. Sebaliknya, industri berbasis logam, seperti komoditas logam dan otomotif, diperkirakan mengalami kesulitan bertumbuh.

Tahun Ular Kayu menghadirkan peluang besar dalam berbagai sektor, tetapi juga mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam menghadapi gejolak ekonomi di paruh kedua tahun ini.
Teknologi ...

Efisiensi Rp 300 Triliun untuk Program Gizi Nasional
Hairul Rizal 24 Jan 2025 Kontan
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, dengan target penghematan Rp 306,70 triliun. Kebijakan ini mencakup efisiensi Rp 256,10 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp 50,60 triliun dari transfer ke daerah (TKD). Penghematan dilakukan melalui pemangkasan belanja operasional seperti perjalanan dinas, pemeliharaan, hingga pengadaan peralatan, namun tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, efisiensi ini bertujuan untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan pertahanan negara. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 100 triliun untuk MBG pada 2025, dengan estimasi kebutuhan Rp 400 triliun pada 2026 untuk menjangkau 82,9 juta peserta.

Wakil Direktur Indef, Eko Listyanto, menilai penghematan ini tidak serta-merta mendorong ekonomi jangka pendek, tetapi dapat meningkatkan kualitas belanja negara. Sementara itu, ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menghitung bahwa hanya sekitar Rp 150 triliun dari total efisiensi yang benar-benar dapat dialokasikan ke program prioritas seperti MBG, sementara Rp 100 triliun lainnya mungkin digunakan untuk menutup potensi defisit anggaran jika pendapatan negara tidak mencapai target.

Langkah ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan pembiayaan program prioritas nasional di tengah tantangan fiskal.
Teknologi ...

Peredaran Uang Menyentuh Rp 9.200 Triliun, Pertumbuhan Terhambat
Hairul Rizal 24 Jan 2025 Kontan
Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar (M2) pada Desember 2024 mencapai Rp 9.210,8 triliun, tumbuh 4,4% year-on-year (yoy). Namun, pertumbuhan ini melambat dibandingkan November 2024 yang tumbuh 6,5% yoy.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, perlambatan ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 5,8% yoy serta uang kuasi sebesar 0,3% yoy. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi adalah penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

Penyaluran kredit pada Desember hanya tumbuh 9,1% yoy, lebih rendah dibandingkan 10,1% yoy pada November. Perlambatan terjadi di segmen korporasi yang hanya tumbuh 14,8% yoy (sebelumnya 15,2% yoy) dan kredit perorangan yang tumbuh 2,9% yoy (sebelumnya 3,5% yoy).

Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat mengalami kontraksi 17,4% yoy, berbeda dari bulan sebelumnya yang masih tumbuh 1,1% yoy. Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih hanya tumbuh 0,8% yoy, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 1,0% yoy.

Data ini mencerminkan adanya perlambatan pertumbuhan likuiditas di ekonomi, yang bisa berdampak pada aktivitas bisnis dan konsumsi ke depan.
Teknologi ...

JKN Sebagai Pilar Stabilitas Pelayanan Kesehatan
Hairul Rizal 24 Jan 2025 Kontan
PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) berpotensi mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan baru pemerintah pada tahun 2025, terutama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Analis MNC Sekuritas, Rudy Setiawan, menyoroti bahwa peningkatan layanan kesehatan pemerintah, termasuk penerapan Coordination of Benefit (CoB) antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta, dapat berdampak positif bagi HEAL. Dengan sistem CoB, pasien dapat menggunakan asuransi swasta untuk menutupi biaya tambahan di luar cakupan BPJS, yang dapat meningkatkan jumlah pasien berasuransi swasta dan mengintegrasikan layanan kesehatan publik serta swasta.

Selain itu, aturan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan berlaku pada semester kedua 2025 juga dapat mendorong kenaikan tarif BPJS, yang menguntungkan rumah sakit yang melayani banyak pasien JKN. HEAL memiliki proporsi pasien JKN sebesar 73%, sehingga kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Dari sisi ekspansi, Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis, melihat bahwa HEAL terus menambah kapasitas rumah sakitnya. Sepanjang 2024, HEAL telah membuka rumah sakit baru di IKN, Madiun, Pasuruan, dan PIK 2, serta berencana melanjutkan ekspansi pada 2025 dengan membuka dua rumah sakit baru di Bali dan Salatiga, serta mengakuisisi satu rumah sakit tambahan. Ekspansi ini diharapkan meningkatkan jumlah pasien dan pendapatan HEAL.

Analis Maybank Sekuritas, Paulina Margareta, memilih HEAL sebagai saham utama di sektor kesehatan Indonesia, mengingat pertumbuhan volume pasien yang kuat berkat partisipasi dalam program JKN. Ia juga menilai HEAL berpotensi meningkatkan margin keuntungan melalui skala ekonomi dan standarisasi kelas pasien.
Teknologi ...

Perbankan Masih Bergulat dengan Tingginya Biaya Dana
Hairul Rizal 24 Jan 2025 Kontan
Meskipun Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5,75%, perbankan masih akan menghadapi biaya dana (cost of fund) yang tinggi hingga paruh pertama 2025. Hal ini disebabkan oleh ketatnya likuiditas dan persaingan yang sengit dalam merebut dana pihak ketiga (DPK), sehingga bank belum berani menurunkan suku bunga simpanannya.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa LPS akan mempertahankan suku bunga penjaminan di level 4,25% hingga Mei 2025. Ia menjelaskan bahwa meskipun BI Rate turun, reaksi pasar masih lambat, dan ada tekanan terhadap rupiah. Oleh karena itu, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiatmadja, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menahan penurunan bunga deposito adalah persaingan dengan instrumen investasi lain seperti Surat Berharga Negara (SBN) yang menawarkan imbal hasil tinggi. Jika bank menurunkan bunga deposito terlalu cepat, ada risiko nasabah akan mengalihkan dana mereka ke SBN atau bank lain.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Lani Darmawan, juga memperkirakan bahwa tren biaya dana yang mahal masih akan berlanjut, meskipun BI Rate telah turun. Sementara itu, Direktur Bisnis Bank J Trust Indonesia, Widjaja Hendra, menambahkan bahwa untuk tetap kompetitif dalam menarik DPK, bank harus tetap menawarkan suku bunga tinggi, karena masyarakat Indonesia cenderung memilih bank dengan bunga simpanan yang menarik.

Dengan kondisi ini, bank masih perlu berhati-hati dalam mengelola likuiditas mereka. Sementara bank besar seperti BCA relatif lebih stabil dengan rasio dana murah yang tinggi, bank lain masih harus beradaptasi dengan persaingan ketat di pasar.
Teknologi ...

Menteri Kehutanan Tak menjawab saat Ditanya Pendapatnya Tentang Kabinet Merah Putih
Yuniati Turjandini 23 Jan 2025 Tempo
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tak menjawab saat ditanya pendapatnya mengenai hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios), tentang kinerja kabinet merah putih di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia tercatat dalam 5 nama teratas yang layak untuk di-reshuffle karena masuk kategori rapor 'merah' dengan skor minus 45. Saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Raja Juli mulanya menjanjikan wawancara setelah dia izin ke toilet. Tempo bersama dengan dua awak media lain pun menunggu. Setelah beberapa saat, Menteri Kehutanan itu pergi melalui jalan lain yaitu pintu belakang gedung Nusantara II. Tempo sempat mengejarnya dan melakukan wawancara sembari berjalan menuju mobil. Dalam kesempatan itu, Tempo bertanya soal rencana menjadikan 20 juta hektare tanah sebagai proyek hilirisasi sumber cadangan energi dan pangan. Raja Juli tak menjawab banyak.

"Sudah ya, sudah," ucapnya berulang kali, Kamis, 23 Januari 2025.  Sampai dengan jarak kurang dari dua meter menuju mobil, awak media lain juga meminta pendapatnya soal hasil kinerja Kementerian Kehutanan yang buruk. Tanpa mengeluarkan sepatah katapun, Raja Juli berlalu masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobil. Sebelumnya, dari hasil survei Celios, sejumlah kebijakan Raja Juli dinilai problematis. Salah satunya rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batu bara.  “Seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan,” ujar Direktur Celios Bhima Yudhistira dalam Press Conference: Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Selasa, 21 Januari 2025. Selain Menteri Kehutanan, empat menteri lainnya yang mendapat nilai buruk adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Budir Arie Setadi, Menteri Kehutanan dan Kelautan Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. (Yetede)


Pilihan Editor