Strategi Diversifikasi & Efisiensi di Tengah Tantangan
Hairul Rizal
31 Jan 2025 Kontan
Kinerja PT Vale Indonesia Tbk (INCO) diperkirakan akan mengalami penurunan pada 2025, meski ada prospek pemulihan secara bertahap, terutama didorong oleh penurunan biaya input dan inisiatif hilirisasi nikel. Miftahul Khaer, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyebutkan bahwa adopsi teknologi HPAL dan hilirisasi nikel dapat memperbaiki kinerja keuangan INCO, dengan diversifikasi produk yang lebih luas. Namun, harga nikel yang diperkirakan tetap rendah di kisaran US$ 15.000–US$ 16.000 per ton akan menekan harga jual rata-rata (ASP) INCO.
Analis Hasan Barakwan dari Maybank Sekuritas, yang menurunkan perkiraan ASP INCO sebesar 9,8% menjadi US$ 12.937 per ton untuk 2025, juga menyoroti surplus pasar nikel yang didorong oleh dominasi Indonesia sebagai produsen utama nikel. Surplus ini diperkirakan akan terus menggerakkan pasar, meskipun berdampak pada harga jual.
Meski demikian, ada prospek pertumbuhan yang menjanjikan bagi INCO, terutama melalui inisiatif hilirisasi yang berlangsung di Indonesia. Rizkia Darmawan, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, mencatat bahwa proyek-proyek utama seperti yang ada di Morowali dan Pomalaa dapat meningkatkan permintaan terhadap produk INCO. Fokus INCO pada efisiensi biaya dan penggunaan energi bersih dari pembangkit listrik tenaga air juga akan memberi keuntungan kompetitif dan memperkuat komitmen keberlanjutan.
Dari segi valuasi, Mirae Asset Sekuritas merevisi target harga INCO menjadi Rp 4.290 per saham, sementara Hasan mempertahankan target harga Rp 4.600 per saham. Keduanya mempertahankan rekomendasi buy untuk saham INCO, meskipun menghadapi tantangan pasar nikel yang lebih lemah di tahun 2025.
Saham Perbankan Terkoreksi, Ada Apa?
Hairul Rizal
31 Jan 2025 Kontan
Kinerja saham bank jumbo di Indonesia, terutama kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4, terlihat masih tertekan pada akhir Januari 2025. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menjadi satu-satunya bank yang masih berada di zona hijau, naik 0,65% pada hari tersebut. Sebaliknya, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengalami penurunan saham yang cukup signifikan, turun 2,14% dalam sehari dan mencatatkan penurunan 5,43% sepanjang tahun 2025. Penurunan BBCA banyak dipengaruhi oleh aksi jual asing yang berlanjut, dengan total aksi jual bersih mencapai Rp 2,64 triliun sepanjang tahun.
Achmad Yaki, Head of Online Trading BCA Sekuritas, menjelaskan bahwa penurunan saham BBCA lebih disebabkan oleh foreign outflow, meskipun kinerja fundamental BBCA masih positif dan tidak ada faktor fundamental yang mengubah proyeksi kinerja ke depan. Nafan Aji Gusta, Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menilai bahwa koreksi harga saham bank besar adalah hal yang wajar, dipengaruhi oleh dinamika global, seperti perubahan kebijakan suku bunga dan aliran investasi yang lebih cenderung ke instrumen safe haven.
Namun, Nafan melihat bahwa fase koreksi saham-saham perbankan KBMI 4 akan terbatas. Ia menyarankan untuk akumulasi beli pada saham perbankan, yang saat ini dianggap undervalued. Nafan merekomendasikan membeli saham BBCA dengan target harga Rp 9.750, serta saham BMRI dan BBRI dengan target harga masing-masing Rp 6.225 dan Rp 4.190. Sementara itu, Yaki juga merekomendasikan BBNI dan BBCA sebagai saham yang layak dibeli dengan target harga Rp 6.075 dan Rp 10.250.
Indonesia Antisipasi Ketidakpastian Geopolitik Global
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Investor Daily (H)
Kebijakan pemerintah mengalihkan ekspor minyak mentah bagian negara untuk diproses dalam negeri, dinilai sebagai upaya dalam mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalisasikan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri. "Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap ketidakpastian harga impor, sebab adanya ketidakpastian geopolitik," kata Ekonom Energi dari Uiversitas Padjadjaran Yayan Satyakti. Yayan menyoroti presien AS Trump yang ingin menurunkan harga minyak sehingga US$ 74 per barel. Keinginan tersebut menimbulkan kekhawatiran soal harga jual minyak mentah dalam negeri yang diekspor ke negara lain. "Daripada dijual harga murah, lebih baik digunakan sendiri, seiring dengan produksi lifting minyak mentah Indonesia yang semakin menurun," ujar Yayan. Tetapi, Yayan menyarankan kepada pemerintah untuk menghitung ulang dampak dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) apabila Indonesia berhenti mengekspor minyak mentaj. Ia menyampaikan, selama ini kemampuan suplai minyak mentah Indonesia hanya 40% dari 60% sisanya berasal dari impor. (Yetede)
Pengertian Customer, Jenis dan Ciri-Cirinya
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Tempo
Customer merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis. Customer atau yang dalam bahasa Indonesia disebut pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli produk atau jasa dari suatu bisnis. Bagi sebuah bisnis, customer sangatlah penting karena menentukan keberhasilan suatu usaha. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik dengan customer sangatlah krusial, karena keberlangsungan bisnis bergantung pada kepuasan mereka. Untuk memahami lebih dalam tentang apa itu customer, simak definisi, jenis, ciri dan cara menghadapinya berikut ini. Pengertian Customer Customer merupakan istilah bahasa Inggris yang artinya pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelanggan adalah orang yang membeli (menggunakan dan sebagainya) barang (surat kabar dan sebagainya) secara tetap.
Sedangkan menurut Cambridge Dictionary, customer adalah orang yang membeli barang atau memanfaatkan jasa. Jadi secara umum, customer adalah pihak yang melakukan transaksi dengan membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah bisnis. Meski begitu, customer tidak hanya terbatas pada pembelian, tetapi juga dapat mencakup individu yang menggunakan layanan secara gratis sebagai bagian dari strategi pemasaran. Dalam dunia pemasaran, customer sering disebut sebagai "raja," karena bisnis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Customer yang puas cenderung kembali untuk membeli produk atau jasa yang sama, yang dikenal sebagai pelanggan loyal. Oleh karena itu, menjaga kepuasan customer merupakan prioritas utama bagi setiap perusahaan. (Yetede)
Perlu Dipertanyakan Mengapa Pensiun Dini PLTU Batu Bara Jalan di Tempat
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Tempo
PROGRAM pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia masih jalan di tempat. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui penghentian kegiatan operasional PLTU batu bara lebih awal, tapi implementasi konkret program tersebut belum dimulai. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi G20 Brasil pada 20 November 2024 menyatakan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil di Indonesia akan dihentikan dalam 15 tahun ke depan. Dalam persamuhan itu, Prabowo juga memaparkan Indonesia akan membangun pembangkit listrik berkapasitas lebih dari 75 gigawatt dengan tenaga terbarukan pada periode yang sama.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian untuk target baru yang disampaikan Prabowo. Hanya, implementasi pensiun dini PLTU masih perlu dikaji agar transisi energi ini tidak membebani masyarakat. Pasalnya, Bahlil menilai biaya penggunaan energi baru terbarukan akan lebih mahal dibanding energi fosil. Bahlil menyatakan PLTU pertama yang bakal disuntik mati adalah PLTU Cirebon. Adapun hasil identifikasi Kementerian ESDM bersama Institut Teknologi Bandung dan United Nations Office for Project Services menunjukkan terdapat 13 PLTU batu bara yang berpotensi dilakukan pensiun dini sebelum 2030. Sebanyak 13 unit ini memiliki kapasitas sebesar 4,8 gigawatt dengan 66 juta ton CO2.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan serta arahan ihwal kelanjutan program pensiun dini PLTU batu bara. Implementasi suntik mati PLTU batu bara masih akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. "Semuanya masih menjadi to be discussed. Jadi kami masih menunggu jadwal pertemuan selanjutnya untuk memutuskan apakah akan diteruskan atau tidak," ujar Eniya kepada Tempo, Selasa, 28 Januari 2025. Sementara itu, Direktorat Jenderal EBTKE masih mempersiapkan konsep program ini, dari pendanaan, mekanisme pelaksanaan, manfaat yang dapat diperoleh, hingga potensi dampaknya. (Yetede)
Kereta Api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Bertambah jadi 73 Perjalanan
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Tempo
Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mengimbau pelanggan untuk memperhatikan jadwal keberangkatan terbaru seiring penerapan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025 mulai 1 Februari 2025. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan dalam skema perjalanan terbaru ini, KAI menambah frekuensi perjalanan, mempercepat waktu tempuh, dan memperkenalkan layanan baru untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. “Gapeka 2025 mencakup seluruh jaringan kereta api nasional di Jawa dan Sumatera dengan berbagai penyesuaian demi meningkatkan pelayanan kepada pelanggan,” katanya dalam keterangan resmi Kamis, 30 Januari 2025. Pada Gapeka 2025, jumlah perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen meningkat dari 67 menjadi 73 perjalanan per hari. Selain itu, KAI juga meluncurkan empat KA baru, yakni: 1. KA Gunung Jati (Gambir – Cirebon – Semarang Tawang Bank Jateng. 4 Kebiasaan Penumpang Kereta yang Menyebalkan Menurut Survei 2. KA Cakrabuana (Gambir – Cirebon – Purwokerto) 3, KA Madiun Jaya (Pasar Senen – Madiun) 4. KA Anjasmoro (Gambir – Surabaya Pasarturi), Di sisi lain, KA Argo Parahyangan resmi berganti nama menjadi KA Parahyangan dengan relasi Gambir–Bandung.
Selain KA baru, beberapa layanan jarak jauh juga mengalami peningkatan frekuensi: KA Taksaka: dari 2 menjadi 3 perjalanan per hari, KA Argo Merbabu: dari 2 menjadi 3 perjalanan per hari, KA Sawunggalih: dari 2 menjadi 3 perjalanan per hari, KA Tawang Jaya Premium: dari 1 menjadi 2 perjalanan per hari, KA Lokal Pangrango: dari 6 menjadi 8 perjalanan per hari. “Penambahan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya permintaan pelanggan dan untuk meningkatkan kenyamanan perjalanan,” ujar Ixfan. Gapeka 2025 juga membawa efisiensi perjalanan dengan meningkatkan kecepatan maksimal hingga 120 km/jam dan mengurangi waktu berhenti di stasiun. Beberapa rute yang mengalami pemangkasan waktu tempuh antara lain: 1. KA Argo Bromo Anggrek: dari 8 jam 5 menit menjadi 7 jam 45 menit, 2. KA Argo Dwipangga: dari 7 jam menjadi 6 jam 55 menit, 3. KA Bima: dari 10 jam 40 menit menjadi 10 jam 25 menit, 4. KA Taksaka: dari 6 jam 23 menit menjadi 6 jam 10 menit. (Yetede)
Kepala BGN: Ada 230 SPPG Baru untuk MBG Per Februari 2025
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Tempo
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan ada tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis di bulan Februari 2025. Dadan menyatakan jumlah SPPG baru hampir setara dengan jumlah yang telah beroperasi sejak Januari. "Akan ada minimal tambahan 230-an SPPG yang baru," ujar Dadan kepada Tempo pada Rabu, 29 Januari 2025. Hingga kini program MBG sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 SPPG telah beroperasi. Dengan tambahan SPPG yang akan diresmikan bulan depan, setidaknya akan ada 468 dapur yang memproduksi makanan untuk makan bergizi gratis. Namun Dadan enggan merinci di mana sebaran titik SPPG baru. Ia hanya memastikan lokasi SPPG baru tersebar di seluruh Indonesia.
Dosen di Institut Pertanian Bogor itu (IPB) juga mengungkap jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra MBG. "Sampai sejauh ini sudah 32 persen," ujarnya merujuk ke total 230 SPPG baru. Dadan menyatakan, komposisi SPPG lainnya berasal dari berbagai kalangan yang tak ia rincikan. "Untuk berita selanjutnya," kata Dadan saat ditanya apa sektor yang mendominasi SPPG. Di sisi lain Dadan memastikan sistem reimburse untuk pembayaran mitra MBG tidak berlaku lagi per Februari 2025. Dia menyatakan para mitra MBG akan menerima pembayaran di rekening mereka secara serempak, alih-alih menalangi biaya operasional terlebih dahulu seperti bulan Januari ini. Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima.
Sebelumnya Dadan mengungkapkan akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. Pada kesempatan itu Dadan mengklaim pemerintah sudah melakukan reimburse untuk mengganti modal produksi SPPG di tahap awal MBG. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk tidak lagi menggunakan sistem pembayaran yang sama untuk mitra MBG. "Kami sedang mengusahakan. Mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan. (Yetede)
Akan Ada 230 SPPG Baru untuk MBG Per Februari 2025
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Tempo
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan ada tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis di bulan Februari 2025. Dadan menyatakan jumlah SPPG baru hampir setara dengan jumlah yang telah beroperasi sejak Januari. "Akan ada minimal tambahan 230-an SPPG yang baru," ujar Dadan kepada Tempo pada Rabu, 29 Januari 2025. Hingga kini program MBG sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 SPPG telah beroperasi. Dengan tambahan SPPG yang akan diresmikan bulan depan, setidaknya akan ada 468 dapur yang memproduksi makanan untuk makan bergizi gratis. Namun Dadan enggan merinci di mana sebaran titik SPPG baru. Ia hanya memastikan lokasi SPPG baru tersebar di seluruh Indonesia.
Dosen di Institut Pertanian Bogor itu (IPB) juga mengungkap jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra MBG. "Sampai sejauh ini sudah 32 persen," ujarnya merujuk ke total 230 SPPG baru. Dadan menyatakan, komposisi SPPG lainnya berasal dari berbagai kalangan yang tak ia rincikan. "Untuk berita selanjutnya," kata Dadan saat ditanya apa sektor yang mendominasi SPPG. Di sisi lain Dadan memastikan sistem reimburse untuk pembayaran mitra MBG tidak berlaku lagi per Februari 2025. Dia menyatakan para mitra MBG akan menerima pembayaran di rekening mereka secara serempak, alih-alih menalangi biaya operasional terlebih dahulu seperti bulan Januari ini.
Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima. Sebelumnya Dadan mengungkapkan akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. (Yetede)
Kolaborasi ”Joget” India dan ”Goyang” Indonesia
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Presiden Prabowo Subianto telah menuntaskan kunjungan kenegaraannya ke India, Senin (27/1/2025). Dari sana, Presiden membawa ”oleh-oleh” berupa nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama bilateral di sejumlah sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata, kesehatan, keamanan, pertahanan, teknologi digital, hingga energi. Kesepakatan untuk memperkuat kerja sama bilateral tersebut dicapai dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu (25/1) siang waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tak hanya berbincang empat mata dengan PM Modi. Ada pula sesi yang melibatkan delegasi pemerintah dan pengusaha dari negara masing-masing untuk membahas kesepakatan kerja sama kedua negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang turut mendampingi Presiden, menyatakan pentingnya kerja sama bilateral dengan India di sektor energi baru dan terbarukan untuk memperkuat upaya Indonesia mencapai target swasembada energi.
”Kementerian ESDM siap mendukung penuh, termasuk melalui kerja sama strategis dengan India yang melibatkan investasi di sektor energi bersih dan terbarukan,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis. Terkait dengan kerja sama RI-India, Bahlil menekankan perlunya fokus pada investasi di energi bersih, antara lain geotermal dan solar, serta pengembangan biofuel berkelanjutan, termasuk bioetanol dan bioavtur. Pengembangan ini sejalan dengan visi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi keberlanjutan. Menurut Bahlil, India memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan biofuel dan energi terbarukan di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi di bidang ini, kedua negara dapat berkontribusi pada target global terkait keberlanjutan dan dekarbonisasi. ”Kita ingin memastikan bahwa hubungan Indonesia dan India di sektor energi terus tumbuh, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi setiap negara, tetapi juga untuk berkontribusi pada target global terkait keberlanjutan dan dekarbonisasi,” katanya.
Hambatan di India India sebenarnya punya situasi dan tantangan yang mirip dengan Indonesia dalam mengakselerasi energi bersih. Di kala punya komitmen besar dalam meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan, negara ini juga masih ”tersandera” untuk mengakomodasi energi berbasis fosil. Berdasarkan data Global Energy Monitor, sepanjang periode 2008-2022, India menambah kapasitas tenaga surya ketiga terbanyak di antara negara mana pun, di bawah China dan Amerika Serikat. Selama bertahun tahun, proyek-proyek energi bersih di India tumbuh dengan stabil, mulai dari pemasangan panel surya atap di kota-kota kecil hingga proyek-proyek berskala besar berupa hamparan turbin angin dan panel surya yang panjang di lahan pertanian. Semuanya berkontribusi terhadap tujuan iklim negara tersebut untuk beralih ke energi bersih. Ironinya, dalam rentang lima belas tahun tersebut, jumlah kapasitas batubara yang ditambahkan di negara tersebut jauh lebih dari dua kali lipat dari tenaga angin dan surya. (Yoga)
Ketika Akhirnya Tambang Masuk ke Kampus
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Dalam satu pekan ini publik dikejutkan oleh rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara yang antara lain membuka peluang bagi perguruan tinggi (PT) menjadi pengelola bisnis tambang. Ini kejutan kedua dan kelanjutan dari kontroversi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas menjelang akhir pemerintahan Joko Widodo. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, menerima tawaran ini. Apakah kampus juga memilih jalan yang sama? Penulis mewakili Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) berpendapat, gagasan pemberian IUP kepada PT adalah sesat pikir kebijakan negara (Kompas, 20/1/2025). Korporatisasi PT Dalam artikel ”Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution” (2023), Andrew Rosser mengidentifikasi dua problem predatoris yang menyebabkan krisis PT di Indonesia.
Pertama, ketatnya kontrol politik atas semua keputusan akademik dan non-akademik di kampus. Kedua, manajemen internal yang birokratis. Keduanya warisan Orde Baru dalam pengelolaan kampus. Tujuannya, penundukan sivitas akademika agar selaras dengan politik monoloyalitas pembangunanisme Soeharto. Meminjam Gramsci, di era Orde Baru, kampus adalah ideological state apparatus yang harus tunduk kepada kemauan pemerintah melalui kementerian pendidikan. Kontrol kebijakan akademik berlaku lewat mekanisme kerja pengambilan keputusan yang birokratis sejak di level kampus hingga kementerian, baik dalam pemilihan rektor, dekan, maupun perencanaan keuangan. Kampus adalah kepanjangan tangan negara dalam urusan produksi pengetahuan dan SDM yang menunjang pembangunan. Perbedaan pendapat, apalagi penolakan, dianggap mbalelo, melawan. Risikonya pemecatan rektor, minimal pengurangan jatah anggaran PTN yang bersumber dari APBN.
Intinya, kampus seperti lembaga politik, organisasi politik, alat mobilitas politik bagi para dosen atau sebaliknya. Dalam konteks ini, kita menjadi paham mengapa suara para rektor PTN cenderung seragam untuk setuju, atau minimal diam, atas rencana pemberian IUP, yang jelas berisiko tinggi bagi reputasi kampus di mata publik. Anehnya, pascareformasi 1998, kondisi tersebut berlanjut di era Jokowi dan Prabowo. Hal itu berkelindan dengan agenda neoliberalisasi dalam bentuk korporatisasi kampus. Jargon kampus mandiri, merdeka secara ekonomi, lebih kuat. Maknanya: harus mencari uang sendiri dan negara lepas tangan. Dalam hubungan ini, rencana pemberian IUP dikerangka dalam wacana yang sempit dan pragmatis: tambang akan menjawab kesulitan ekonomi di PT (dahaga anggaran operasional kampus yang tak terpenuhi oleh terbatasnya guyuran dana APBN). Kampus tak ubahnya korporasi biasa, turun jauh marwah sebagai lembaga sosial yang menjaga etika dan tanggung jawab setiap kegiatannya. (Yoga)