;
Teknologi ...

Belum Dihapus Tagih Sebanyak 929.000 UMKM

Yoga 31 Jan 2025 Kompas
Dari target sebanyak 1 juta nasabah, realisasi kebijakan hapus tagih kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM baru mencapai 7,1 persen. Pemerintah mengakui, implementasi kebijakan tersebut menjumpai beberapa kendala teknis, seperti tersebarnya UMKM dan data administrasi lokasi debitor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan hapus tagih piutang macet menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Hingga saat ini, realisasi kebijakan hapus tagih tersebut telah menjangkau sekitar 71.000 nasabah atau 7,1 persen dari target. ”Tentu ini capaian yang merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” kata Airlangga saat memberikan sambutan dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025). Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan pada sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapustagihan Piutang Macet pada UMKM.

Kebijakan hapus tagih tersebut berlaku bagi piutang macet bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara (BUMN). Beberapa persyaratan hapus tagih piutang macet tersebut, antara lain, nilai pokok piutang maksimal Rp 500 juta per nasabah dan telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP mulai berlaku. Kebijakan ini berlaku selama enam bulan sejak PP diundangkan alias berakhir pada Mei 2025. Airlangga menambahkan, pemerintah turut mendukung UMKM melalui subsidi bunga kredit investasi sektor padat karya sebesar 5 persen. Fasilitas ini diberikan bagi setiap perbankan penyalur kredit investasi kepada UMKM sektor padat karya, seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur, serta sektor lain dengan jumlah tenaga kerja tertentu. Airlangga menuturkan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, berkontribusi menyerap 97 persen tenaga kerja. UMKM Indonesia saat ini terdiri dari 5.550 usaha besar, 44.728 usaha menengah, 193.959 usaha kecil, dan 63.955.369 usaha mikro. Perlakuan khusus Di sela-sela acara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, kebijakan hapus piutang macet merupakan perlakuan khusus dari pemerintah kepada sektor UMKM. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap UMKM yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar. ”Target kita memang menuju angka 1 juta. Namun, perlu diketahui oleh semuanya, proses untuk melakukan penghapustagihan tidak sesederhana yang kita bayangkan karena aspek teknisnya luar biasa, teknis dan operasi,” ujarnya dalam konferensi pers. Maman menjelaskan, lokasi UMKM yang tersebar di sejumlah daerah dan perpindahan alamat menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan kebijakan tersebut. Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai target hapus tagih piutang macet hingga 1 juta nasabah. (Yoga)

Teknologi ...

Banjir Masih Melanda Jakarta
Yoga 31 Jan 2025 Kompas
Hujan lebat hingga ekstrem berpotensi kembali menimbulkan banjir besar di wilayah Jakarta, seperti yang pernah terjadi pada 2020. Ini karena masih terbatasnya kemampuan infrastruktur utama pengendalian banjir. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Kamis (30/1/2025), mengatakan, saat ini infrastruktur utama pengendalian banjir di Jakarta hanya mampu menangani curah hujan dengan intensitas 150 milimeter (mm) per hari. Sementara sistem drainase atau saluran air di Jakarta hanya mampu menampung air akibat hujan dengan durasi di bawah lima jam. Banjir di Jakarta pada Selasa (28/1) malam dipicu curah hujan ekstrem yang mencapai 368 mm dan angka terendahnya 264 mm. Hujan turun sejak siang hingga malam hari. Angka curah hujan itu pun termasuk tinggi, hampir sama seperti pada 2020, saat Jakarta mengalami banjir besar.

”Berdasarkan data yang diperoleh, curah hujan pada 2020 yang tertinggi 377 mm, kemudian yang terendah 256 mm,” kata Teguh. Untuk mencegah banjir terulang, Teguh menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menyedot rendaman air dan memastikan tali-tali air berfungsi baik. Dalam mengantisipasi dampak banjir di sepanjang Kali Ciliwung, Pemprov Jakarta akan mengeruk dan melebarkan sungai atau normalisasi. ”Upaya normalisasi sungai dan kali masih terus dilakukan salah satunya di wilayah Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,” ujar Teguh. Tahun ini, Pemprov Jakarta akan meneruskan normalisasi Kali Ciliwung dengan anggaran Rp 90 miliar. Selain upaya fisik, Pemprov Jakarta juga mengedukasi masyarakat di sekitar Kali Ciliwung untuk menjaga kebersihan sungai dan lingkungan. Untuk jangka pendek, pemprov akan melakukan modifikasi cuaca kembali dalam dua hingga tiga hari ini.

Adapun hujan dengan intensitas tinggi seperti yang terjadi pada Selasa malam telah beberapa kali terjadi di Jakarta. Berdasarkan dataBMKG,BPBD, dan Jakarta Open Data, dari 2014 hingga 2020, hujan dengan intensitas itu rata-rata terjadi pada periode Januari hingga April. Masih tergenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan, hingga Kamis pukul 16.00, terdapat 35 RT dan satu ruas jalan yang masih tergenang banjir akibat hujan pada Selasa malam hingga Rabu. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Mohamad Yohan mengatakan, rinciannya, ada 17 RT di Jakarta Barat dengan ketinggian air 40-80 sentimeter (cm). Selanjutnya, 2 RT di Jakarta  Selatan terendam 70 cm akibat luapan Kali Ciliwung. Kemudian, ada 11 RT di Jakarta Timur tergenang 30-160 cm akibatluapan Kali Ciliwung. Lalu, di Jakarta Utara ada 1 RT, yakni Kelurahan Semper Barat, akibat tingginya curah hujan. Ketinggian banjir sekitar 40 cm. Sementara itu, ruas jalan yang masih tergenang berada di Jalan Cakung Cilincing, Kelurahan Sukapura, Jakarta Timur.  (Yoga)
Teknologi ...

Emiten Komoditas Dibayangi Ketidakpastian
Hairul Rizal 31 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)

Rencana pemerintah untuk mewajibkan retensi devisa hasil ekspor (DHE) komoditas sumber daya alam (SDA) hingga 100% dalam waktu setahun, yang mulai berlaku pada Maret 2025, diperkirakan akan menimbulkan tantangan signifikan bagi emiten sektor komoditas, terutama dalam pengelolaan arus kas dan likuiditas. Direktur PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, menyatakan bahwa kebijakan ini dapat membebani perusahaan karena membatasi akses terhadap dana yang biasanya digunakan untuk operasional dan investasi. Beberapa emiten, seperti PT Bumi Resources dan PT Bukit Asam, menyatakan kesiapan untuk mematuhi kebijakan ini, namun berharap adanya kompensasi berupa insentif dari pemerintah, seperti fasilitas pajak 0% untuk pendapatan bunga dari penempatan DHE. Analis juga memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif, terutama bagi emiten dengan liabilitas besar dan kebutuhan likuiditas cepat. Namun, insentif yang disiapkan pemerintah dapat meredam dampak tersebut.



Teknologi ...

Menelusuri Peluang Baru di Industri Asuransi
Hairul Rizal 31 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Industri asuransi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan industri perbankan dan negara tetangga seperti Malaysia, dengan nilai aset hanya mencapai 5% dari PDB. Untuk menghadapi tantangan ini, penerapan Blue Ocean Strategy (BOS) sangat relevan. BOS mendorong perusahaan asuransi untuk menciptakan pasar baru melalui inovasi nilai, menghindari persaingan ketat di pasar yang sudah ada. Penerapan BOS di industri asuransi Indonesia dapat membantu menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti asuransi mikro atau digital yang terjangkau. Selain itu, adopsi teknologi seperti big data dan AI juga menjadi kunci untuk menciptakan nilai baru. Dengan pendekatan ini, perusahaan asuransi dapat mengurangi tingkat persaingan, menjangkau segmen pasar yang belum terlayani, dan meningkatkan inklusi keuangan, sehingga memberikan keuntungan jangka panjang bagi industri.



Teknologi ...

DPR Mencari Solusi Jalan Tengah
Hairul Rizal 31 Jan 2025 Bisnis Indonesia

DPR membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), dengan tujuan untuk mencari jalan tengah yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk perguruan tinggi dan masyarakat. Ketua DPR, Puan Maharani, mengajak semua pihak untuk mendiskusikan secara terbuka dan menghindari kesalahpahaman. Revisi UU Minerba ini, yang mencakup pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) ke perguruan tinggi, bertujuan untuk mendukung pendanaan pendidikan. Puan juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan ini. Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendukung langkah redistribusi pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya pengusaha. Namun, beberapa pihak, seperti Bhima Yudhistira dari Celios, mengkhawatirkan dampak negatif dari pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.


Teknologi ...

PT KAI Ubah Jalur Perlintasan Akibat Banjir
Hairul Rizal 31 Jan 2025 Bisnis Indonesia

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah memberlakukan pola operasi memutar dan membatalkan beberapa perjalanan kereta api akibat banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Tuntang di Grobogan, Jawa Tengah, yang mengakibatkan kerusakan jalur kereta api antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug. Vice President Public Relation KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa pola operasi memutar sementara diterapkan pada 30 perjalanan KA, dengan 10 perjalanan dibatalkan. Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, memastikan tim tanggap darurat telah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan jalur yang terdampak. KAI juga menggunakan dua jalur alternatif untuk perjalanan KA yang memutar, seperti KA Harina, KA Ambarawa Ekspres, dan KA Argo Bromo Anggrek, dengan target penyelesaian pemulihan jalur pada 5 Februari 2025.


Teknologi ...

DPR Tetap Pantau Implementasi Program Pemerintah
Hairul Rizal 31 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran cukup tinggi, mencapai 79,3%, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan. Ketua DPR, Puan Maharani, menekankan pentingnya evaluasi dan penyempurnaan program-program pemerintahan, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang harus terus diperbaiki agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Puan juga mengingatkan bahwa kepuasan masyarakat harus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap konsisten dan menjalankan program-programnya demi kesejahteraan rakyat.

Teknologi ...

AS Mundur, Masa Depan Proyek Hijau Suram?
Hairul Rizal 31 Jan 2025 Kontan (H)
Program pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia menghadapi tantangan besar setelah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Paris Climate Agreement per 27 Januari 2026. Keputusan ini memicu ketidakpastian terhadap pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP), yang sebelumnya diinisiasi AS dan Jepang dengan total nilai US$ 20 miliar (Rp 310 triliun).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keluarnya AS berpotensi menghambat pendanaan proyek EBT di Indonesia. Bahkan, meskipun AS masih tergabung dalam JETP, realisasi pendanaan yang diterima Indonesia baru US$ 500 juta, jauh dari kebutuhan yang diproyeksikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yaitu Rp 1.100 triliun.

Namun, Kepala Sekretariat JETP Indonesia, Paul Butar-butar, menyatakan bahwa Jerman dan Jepang telah sepakat menggantikan AS sebagai pemimpin proyek pendanaan. Selain itu, janji pendanaan AS sebesar US$ 1 miliar tetap berlaku melalui Bank Dunia, yang masih bisa dimanfaatkan Indonesia untuk proyek transisi energi.

Paul juga mengungkapkan bahwa JETP Indonesia saat ini tengah menyelesaikan pendanaan dari U.S. International Development Finance Corporation (DFC) sebesar US$ 126 juta untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen. Dengan perkembangan ini, diharapkan proyek transisi energi tetap berjalan meskipun AS telah mundur dari komitmen iklim global.
Teknologi ...

Stimulus Ekonomi untuk Menguatkan UMKM
Hairul Rizal 31 Jan 2025 Kontan
Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan lebih dari 65 juta unit usaha dan 120 juta tenaga kerja. Salah satu inisiatif terbaru adalah skema kredit investasi padat karya, yang menyasar sektor industri seperti pakaian jadi, tekstil, furnitur, makanan dan minuman, dan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa skema ini bertujuan untuk meningkatkan produksi UMKM dan mendorong ekspor, dengan suku bunga yang disubsidi hingga 5%.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kebijakan penghapusan kredit macet bagi UMKM melalui PP Nomor 47 Tahun 2024, yang telah menyentuh lebih dari 71.000 nasabah di BRI. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menambahkan bahwa sebanyak 1 juta UMKM telah mendapatkan penghapusan piutang, dan yang belum, masih bisa mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk mendukung lebih lanjut, pemerintah akan meningkatkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect untuk UMKM di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kontribusi UMKM dalam mendorong perekonomian nasional dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%.

Pemerintah juga berupaya memitigasi rendahnya proporsi kredit UMKM di Indonesia, yang baru mencapai 19,6%, dengan belajar dari negara lain seperti Malaysia, yang sudah mencapai 51%. Deputi Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, mengingatkan pentingnya menyediakan fasilitas pembiayaan yang memadai untuk UMKM di Indonesia.
Teknologi ...

PBB Butuh Tambahan Pendanaan Global
Hairul Rizal 31 Jan 2025 Kontan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta tambahan anggaran sebesar US$ 500 juta untuk tahun 2025. Dana itu akan digunakan untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia mulai dari Suriah hingga Sudan.

Kantor HAM PBB tengah bergulat dengan kekurangan dana yang cukup kronis dan sangat mengkhawatirkan. Ini karena pemotongan anggaran dari donor utama yakni Amerika Serikat (AS). Sejak di bawah pemerintahan Donald Trump, AS mengaku akan banyak mengurangi sumbangan ke organisasi internasional.

Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk dalam pidatonya di Jenewa bilang, pada 2025, tantangan besar terhadap hak asasi manusia diperkirakan akan terus berlangsung. "Saya sangat khawatir jika kami tidak mencapai target pendanaan pada tahun 2025, kami akan membiarkan orang-orang berjuang dan mungkin gagal, tanpa dukungan yang memadai," ujar dia dikutip Reuters.

Pilihan Editor