Skandal Fraud E-Commerce Hancurkan Kepercayaan Publik
Hairul Rizal
25 Jan 2025 Kontan (H)
Kasus dugaan fraud di eFishery menjadi pukulan bagi industri startup Indonesia, khususnya dalam hal kepercayaan investor dan modal ventura. Yunieta Anni, pengamat startup dan akademisi SBM ITB, menilai skandal ini dapat memperburuk transparansi dan tata kelola perusahaan rintisan, yang akhirnya membuat proses due diligence semakin ketat. Akibatnya, pendanaan tahap awal (seed funding) kemungkinan besar akan berkurang, sementara startup yang sudah matang justru lebih diincar.
Dampak lainnya, startup kini dituntut untuk menunjukkan fundamental bisnis yang lebih kuat. Rexi Christopher, Venture Partner di Init-6, menegaskan bahwa kasus ini menjadi wake-up call bagi pendiri startup untuk lebih fokus pada good governance dan integritas agar bisnis tetap berkelanjutan. Startup yang ingin menarik investor harus bisa bertahan dan tumbuh tanpa terlalu bergantung pada pendanaan eksternal.
Eddi Danusaputro, Ketua Amvesindo, mengakui bahwa modal ventura telah meningkatkan kewaspadaan mereka dalam beberapa tahun terakhir akibat tech winter, pelemahan ekonomi makro, dan minimnya aksi exit startup. Kini, dugaan fraud di eFishery semakin mendorong mereka untuk memperketat mitigasi risiko sebelum berinvestasi.
Tidak hanya investor, masyarakat juga terdampak. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menekankan bahwa startup selama ini membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, seperti kemudahan pembayaran dan akses pinjaman. Jika kepercayaan terhadap startup menurun, masyarakat bisa kehilangan manfaat tersebut.
Meskipun demikian, peluang investasi di sektor tertentu masih terbuka. Yunieta menyebut bahwa startup di bidang teknologi hijau, healthtech, edutech, dan fintech masih memiliki daya tarik karena kebutuhan pasar yang tinggi. Namun, mereka harus mampu membuktikan bahwa bisnisnya memiliki prospek jangka panjang dan bukan sekadar “membakar uang” untuk pertumbuhan semu.
Dengan berbagai tantangan ini, resiliensi menjadi kunci bagi startup yang ingin bertahan dan mendapatkan pendanaan saat kondisi pasar membaik.
Penerimaan Pajak Kripto Tembus Rp 1,09 Triliun
Hairul Rizal
25 Jan 2025 Kontan
Industri kripto di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak. Data Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 1,09 triliun hingga Desember 2024, naik hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, menilai bahwa lonjakan pajak ini membuktikan bahwa industri kripto semakin menjadi pilar penting dalam ekonomi digital Indonesia. Selain itu, aset kripto membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, baik sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan.
Iqbal juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekosistem kripto tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga mendorong pertumbuhan startup berbasis teknologi blockchain, yang ikut mempercepat roda ekonomi nasional.
Momentum pertumbuhan ini semakin memperjelas bahwa aset kripto memiliki potensi besar dalam perekonomian Indonesia, baik melalui penerimaan pajak maupun inovasi teknologi yang dihadirkannya.
Peluang Besar dari Bisnis Energi Baru Terbarukan
Hairul Rizal
25 Jan 2025 Kontan
Industri Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia terus berkembang pesat, dengan perusahaan seperti PT Hero Global Investment Tbk (HGII) yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Januari 2025. HGII berkomitmen untuk menambah kapasitas pembangkit listrik EBT, dengan target mencapai 100 Megawatt (MW) pada tahun 2031. Saat ini, HGII telah mengoperasikan beberapa pembangkit listrik tenaga mini-hidro dan berencana memperluas kapasitasnya melalui berbagai proyek seperti PLTA dan PLTM.
Robin Sunyoto, Direktur Utama HGII, menyatakan bahwa dana hasil dari initial public offering (IPO) sebesar Rp 260 miliar akan digunakan untuk mendanai ekspansi proyek energi hijau mereka. Target ekspansi ini akan dilakukan baik secara organik maupun anorganik, dan mencakup proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia serta potensi ekspansi ke Asia Tenggara bersama mitra Shikoku Electric Power Company.
Dengan prospek pertumbuhan yang solid, HGII menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada level dua digit. Hugo Silalahi, Direktur Keuangan HGII, menambahkan bahwa meski pendapatan di tahun 2024 diperkirakan stabil, laba bersih HGII akan mengalami kenaikan sekitar 22% dibandingkan tahun sebelumnya.
Siapa Saja Pemain Global yang Mengincar TikTok?
Hairul Rizal
25 Jan 2025 Kontan
TikTok menghadapi ancaman larangan operasi di Amerika Serikat (AS) kecuali ByteDance Ltd. sebagai pemiliknya menjual sahamnya dalam waktu dua bulan. Meskipun banyak pihak yang berminat membeli, ByteDance masih enggan melepas TikTok.
Beberapa tokoh dan perusahaan ternama telah menyatakan minat mereka, termasuk Frank McCourt, Kevin O’Leary, dan MrBeast (Jimmy Donaldson), yang saat ini sedang berdiskusi dengan grup investasi. Elon Musk dan Larry Ellison, yang merupakan pilihan Donald Trump, juga disebut sebagai calon pembeli potensial.
Selain individu, perusahaan besar seperti Meta (pemilik Facebook dan Instagram), Google (pemilik YouTube), Amazon, Microsoft, dan Netflix juga dikabarkan tertarik. Namun, Meta dan Google kemungkinan akan menghadapi hambatan regulasi terkait persaingan usaha.
Situasi ini mengingatkan pada upaya serupa empat tahun lalu, ketika Oracle hampir membeli TikTok. Kini, dengan dukungan Trump, Oracle kembali masuk dalam daftar calon pembeli yang berpotensi mengamankan keberlangsungan TikTok di AS.
Salah Satu kelemahan Bangsa Indonesia Adalah Sedikitnya Industri yang Dimiliki
Yoga
25 Jan 2025 Kompas
Salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah sedikitnya industri yang dimiliki. Berbagai produk teknologi yang kita pakai merupakan barang yang diimpor dari negara lain. Bahkan, banyak sekali barang mentah yang kita miliki diekspor terlebih dulu ke negara lain untuk diolah dan ketika sudah jadi kita mengimpornya kembali ke Indonesia. Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam ini ternyata tak memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam bidang sains dan teknologi. Ini sebuah ironi yang tidak semestinya terus dikeluhkan, tetapi perlu diperbaiki bersama. Adopsi dan pemanfaatan teknologi sudah menjadi program pemerintah sejak dulu. Tahun 1958, Indonesia sudah mendirikan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan disusul dengan pendirian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) tahun 1963. Ketika sedikit sekali negara di dunia yang memiliki atau mengembangkan satelit, Indonesia telahmemiliki satelit komunikasi geostasioner bernama Satelit Palapa yang pertama kali diluncurkan pada 9 Juli 1976.
Bangsa ini juga menjadikan pesawat Garuda Indonesia bukan sekadar untuk menunjukkan bagaimana sebuah teknologi diadopsi untuk pembangunan, melainkan juga sebagai alat untuk menyambungkan dan menyatukan Nusantara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Penggunaan teknologi untuk pembangunan dan keunggulan bangsa ini terus dilakukan oleh pemerintah. Selain Satelit Palapa, BJ Habibie melalui PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) mengembangkan Pesawat N-250 Gatotkaca dan melakukan penerbangan perdana pada 10 Agustus 1995 di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Teknologi yang paling berhasil dikembangkan pada masa Orde Baru tentu saja adalah listrik. Seperti ditulis oleh Anto Mohsin (2024), proyek untuk memasok listrik ke seluruh negeri ini tidak hanya wujud pemanfaatan teknologi untuk pembangunan, tetapi juga memperkuat semangat nasionalisme dan merealisasikan upaya untuk menyejahterakan masyarakat atau keadilan sosial. (Yoga)
Media Sosial Super Tumbuh Subur di Negeri Tirai Bambu
Yoga
25 Jan 2025 Kompas
Di ”Negeri Tirai Bambu”, China, pembatasan China dengan dunia luar berlaku sampai di dunia maya, khususnya media sosial. Namun, negara itu tetap punya pelantar digital super sendiri bagi warganya untuk berkomunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebetulnya seperti apa media sosial di China? Sejak pekan lalu, warganet di Amerika Serikat berjibaku dengan drama Tiktok. Pemerintah AS berencana menutup medsos buatan Byte Dance ini pada 19 Januari 2025. Alasan utama penutupan adalah keamanan negara. Padahal, ada lebih dari 170 juta pengguna aplikasi itu di negeri Paman Sam. Pengguna Tiktok di AS membalas pemerintah. Mereka ramai-ramai ”mengungsi” kemedsos lain milik China, seperti Lemon8 dan Rednote atau yang dikenal sebagai Xiaohongshu. Terjadilah interaksi unik dan bersejarah antara warganet dua negara yang jarang berkomunikasi.
Dalam bahasa diplomasi: pertukaran antar masyarakat. ”Saya merasa sangat tersentuh melihat semua orang Amerika yang ramah datang kesini serta melihat kami saling mengenal dan belajar. Hal itu membuat saya merasa kita tidak pernah benar-benar jauh satu sama lain,” kata Eric Wang (28), desainer grafis dari Shandong, kepada NBC News edisi 18 Januari 2025. Warganet dari kedua negara ramai membahas makanan, acara hiburan, dan pekerjaan. Apakah kehidupan di AS seperti acara televisi Friends? Apakah warga China hidup berdasarkan sistem kredit sosial yang menilai individu berdasarkan perilaku? Banyak pertanyaan kocak muncul. Satu pengguna medsos dari China memanfaatkan kesempatan untuk meminta bantuan mengerjakan PR bahasa Inggris. Dalam sekejap, 500 akun langsung bantu menjawab. Namun, tidak semua warganet China suka dengan pendatang baru.
Pemengaruh Red-note mengeluh karena mesti bersaing mendapatkan engagement. Akun China lainnya meminta pengguna baru mengikuti aturan aplikasi berbahasa Mandarin dan menghormati budaya pengguna lama. Setidaknya, obrolan warganet beda negara memberi perspektif tambahan tentang China yang terkesan tertutup. Ramai soal interaksi hangat antar warga net AS-China sedikit mereda ketika Tiktok di AS kembali aktif setelah mati beberapa jam. Presiden AS Donald Trump memberi Tiktok waktu 75 hari untuk menjual saham jika tak ingin dilarang permanen di AS. Medsos canggih China setidaknya punya enam medsos terpopuler, yaitu WeChat, Rednote, Douyin, Sina Weibo, Snack Video (Kuaishou), dan Bilibili. Beijing menerapkan ”Tembok Api Besar” di ruang digital sehingga pelantar umum, seperti Tiktok, X (Twitter), Instagram, dan Facebook, diblokir. (Yoga)
Dugaan Korupsi Coretax DJP Jadi Perhatian KPK
Hairul Rizal
25 Jan 2025 Kontan
Implementasi sistem administrasi pajak Coretax DJP mengalami banyak kendala teknis sejak mulai digunakan pada 1 Januari 2025, meskipun proyek ini menelan biaya lebih dari Rp 1,3 triliun. Akibatnya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) yang dipimpin Rinto Setiyawan melaporkan dugaan korupsi proyek Coretax ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). IWPI menyebut banyak fitur dalam aplikasi ini tidak berfungsi, sehingga beberapa pengusaha kena pajak (PKP) besar justru diizinkan kembali menggunakan sistem lama.
IWPI juga menyerahkan empat alat bukti, termasuk dokumen tender, bukti malfungsi aplikasi, berita media, serta saksi dan ahli yang siap memberikan keterangan jika diperlukan oleh KPK. Rinto menilai kondisi ini tidak masuk akal, mengingat Coretax disebut sebagai sistem canggih namun tetap mengalami banyak gangguan.
Di sisi lain, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan terhadap berbagai masalah teknis dalam sistem, seperti validasi wajah, pengunggahan dokumen, serta pengelolaan faktur pajak. Ia menegaskan bahwa Ditjen Pajak berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem informasi perpajakan agar lebih maju.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan IWPI sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Kasus ini menyoroti tantangan dalam digitalisasi administrasi perpajakan, terutama dalam memastikan transparansi, efektivitas, serta integritas proyek besar seperti Coretax DJP.
Keterampilan Kerja yang Diperlukan Dunia Industri Terus Mengalami Perubahan
Yoga
24 Jan 2025 Kompas
Keterampilan kerja yang diperlukan dunia industri terus mengalami perubahan. Pandemi Covid-19, yang disertai kemajuan pesat teknologi digital, telah menyebabkan gangguan signifikan pada dunia kerja dan kebutuhan akan keterampilan. Ketidakstabilan permintaan keterampilan kerja semacam ini diperkirakan akan makin meningkat dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan laporan Pekerjaan Masa Depan 2025 (Future of Jobs Report 2025) yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia pada 8 Januari 2025, penerapan alat bekerja digital, solusi kerja jarak jauh, dan teknologi canggih, seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan generatif yang dipercepat, sejak pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan di dunia lebih memahami keterampilan kerja yang penting dan paling dibutuhkan untuk menavigasi perubahan.
Tingkat gangguan permintaan keterampilan kerja tidak seragam di seluruh negara dan sektor industri. Negara dengan pendapatan rendah hingga menengah dan negara terdampak konflik cenderung mengalami gangguan permintaan keterampilan kerja lebih besar. Sementara itu, negara berpendapatan tinggi memperkirakan lebih sedikit perubahan permintaan keterampilan kerja. Secara umum, para pengusaha yang disurvei dalam laporan itu memperkirakan 39 persen keterampilan inti rata-rata pekerja di dunia akan berubah pada 2030. Adapun untuk Indonesia, khususnya, diprediksi 36 persen keterampilan inti rata-rata pekerjanya akan berubah dalam kurun waktu 2025-2030. Laporan Pekerjaan Masa Depan 2025 menegaskan, pemikiran analitis tetap menjadi keterampilan kerja inti utama hingga 2030.
Keterampilan kerja inti lainnya adalah ketahanan, fleksibel, dan ketangkasan; kepemimpinan dan pengaruh sosial; pemikiran kreatif dan motivasi; kesadaran diri; literasi teknologi; empati dan aktif mendengarkan; keingintahuan dan mau terus belajar; manajemen talenta; orientasi pelayanan dan layanan pelanggan; serta kecerdasan buatan dan mahadata. ”Keterampilan inti yang berupa ketangkasan, inovatif, kolaboratif itu sama krusialnya dengan kemampuan memecahkan masalah dan ketahanan pribadi untuk meraih kesuksesan dalam bekerja pada masa depan,” tulis Forum Ekonomi Dunia dalam laporan Pekerjaan Masa Depan 2025. Keterampilan inti berupa kepemimpinan dan pengaruh sosial; ketahanan, fleksibilitas, dan ketangkasan; serta kecerdasan buatan dan mahadatkan mengalami peningkatan relevansi yang nyata. Sebaliknya, keterampilan inti seperti ketergantungan, perhatian terhadap detail, dan kontrol kualitas telah menurun. (Yoga)
Pemerintah Harus Segera Menuntaskan Masalah Truk Muatan Berlebihan
Yoga
24 Jan 2025 Kompas
Persoalan truk berlebih dimensi dan kapasitas atau overdimension overload (ODOL) belum menemukan titik terang. Padahal, pelaku usaha dan pakar transportasi bersedia untuk berdiskusi dengan pemerintah mencari jalan tengah atas isu berkepanjangan ini agar dapat menekan angka kecelakaan. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengemukakan, pihaknya pernah berdiskusi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Namun, hasil pertemuan berakhir buntu. Dalam penegakan aturan mengenai muatan berlebih, menurut Mahendra, struktur biaya pengeluaran pengusaha perlu dilihat. Sebagai produsen air mineral, misalnya, pihaknya dapat mengangkut 20 ton per truk. Ketika kapasitasnya dipangkas menjadi hanya 10 ton, setengah biaya akan dibebankan pada harga produk.
Biaya transportasi naik 50 persen. ”Kalau semua rata, enggak bersaing. Harga ke konsumen akhir jadi mahal. Nah, pendekatan ini harus secara supply chain (rantai pasok). Enggak hanya bicara dari sisi jalan rusak,” ujar Mahendra di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Ia mempertanyakan sejauh mana audit kapasitas jalan tol. Berkaca dari negara lain, ia butuh penjelasan pemerintah di balik terbatasnya kapasitas jalan tol. Padahal, truk barang berkapasitas besar dapat beroperasi hingga dalam kota. ”Artinya apa? Supply chain infrastruktur itu harus didesain untuk menunjang biaya logistik yang lebih murah,” katanya. Sebagai pengusaha, Mahendra juga berpendapat, barang-barang penyumbang devisa negara perlu diprioritaskan, seperti semen dan minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ketika itu dikorbankan, dapat menurunkan performa bersaingnya hanya karena barang sensitif pada biaya transportasi.
Salah satu penyumbang biaya logistik tinggi adalah pungutan liar. Ada pihak tertentu yang menikmati hasilnya. Hal ini mencerminkan rendahnya penegakan hukum di lapangan sehingga biaya pun dapat membengkak. Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengemukakan, sejumlah perwakilan organisasinya pernah membahas persoalan ODOL dengan pemerintah, akhir tahun lalu. Namun, kesepakatan itu tidak berjalan efektif. ”Sebelum pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, (kami) sepakat bahwa pihak yang harus bertanggung jawab ketika kecelakaan ODOL adalah pemilik barang. Jadi, pihak yang tanggung renteng tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan dan barang,” ujar Tory. Pemilik barang harus ikut bertanggung jawab karena ia cenderung memaksakan pengemudi truk membawa muatan lebih banyak dari semestinya. (Yoga)
DPR Usulkan Perguruan Tinggi Kelola Tambang Mineral Logam
Yoga
24 Jan 2025 Kompas (H)
Perguruan tinggi diusulkan bisa memperoleh hak pengelolaan tambang mineral logam dengan tujuan membuka opsi pendanaan secara lebih luas. Namun, sejumlah pihak menilai usulan legislatif ini berpotensi cacat formil dan bertolak belakang dengan undang-undang tentang pendidikan. DPR menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. RUU yang baru dibahas awal pekan tersebut resmi menjadi usulan inisiatif DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna, Kamis(23/1/2025) pagi, di Gedung Parlemen, Jakarta. Dalam rapat yang berlangsung sekitar 20 menit, usulan dari setiap fraksi disampaikan secara tertulis. Dilihat dari draf sementara, terdapat pasal tambahan, yakni Pasal 51A yang berbunyi wilayah izin usaha tambang (WIUP) mineral logam dan batubara dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.
Seusai rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan pasal ini memberikan perguruan tinggi kesempatan mencari pendanaan secara lebih luas. Salah satunya melalui sektor pertambangan yang diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi. ”Semangatnya adalah bagaimana memberikan atau mencarikan dana untuk universitas. Nah, tetapi kemudian mungkin mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur di dalam aturan yang ada,” ujar Dasco. Ia pun memastikan pembahasan RUU tersebut masih bergulir dengan banyak melibatkan partisipasi publik. ”Tentu itu silakan saja dikaji, kemudian dari hasil itu baru dimasukkan ke dalam rumusan. Kami sebagai pimpinan tadi sudah mengesahkan sebagai usul inisiatif. Artinya, ini baru permulaan dan belum menjadi draf final,” lanjutnya. Pembahasan kilat Pada Senin (21/1), sejumlah anggota Badan Legislasi DPR berkumpul di ruang rapat Baleg DPR, Gedung Nusantara I, Jakarta. Di tengah masa reses yang seharusnya digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat, mereka mendadak membahas rencana revisi UU No 4/2009.
Semula, para anggota Baleg menyepakati pembentukan anggota Panitia Kerja RUU Minerba. Seusai rapat, Baleg DPR kembali menggelar rapat pleno pengambilan keputusan bahwa revisi RUU Minerba menjadi usulan inisiatif DPR. Revisi UU Minerba disebut akan memberikan kedudukan hukum lebih tinggi untuk aturan pemberian izin tambang, melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur izin tambang untuk ormas keagamaan. Kepala Divisi Media dan Publikasi Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bayu Yusya menilai revisi UU Minerba tidak memenuhi syarat formil karena tidak melalui tahap perencanaan. ”Hal ini jelas modus untuk revisi diam-diam karena kepentingan tertentu,” ujarnya. Bayu pun mempertanyakan mengapa revisi ini juga dilakukan secara tiba-tiba oleh Baleg dan tidak dilakukan oleh Komisi XII DPR yang membidangi pertambangan. Menurut dia, indikasi adanya motif kepentingan tertentu juga terasa kuat karena proses yang dilakukan tanpa sosialisasi dan transparansi dengan melibatkan partisipasi publik. (Yoga)