HGBT Perkuat Daya Saing Industri Keramik
Yoga
31 Jan 2025 Kompas
Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia Edy Suyanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi positif keputusan pemerintah memperpanjang kebijakan harga gas bumi tertentu pada tahun ini. Namun, mereka berharap kebijakan ini diperkuat aturan mengenai detail volume gas berikut harganya. Kebijakan harga gas murah untuk industri tertentu ini dinilai membuat industri keramik Indonesia kian berdaya saing. ”Kebijakan harga gas bumi tertentu itu sangat positif dampaknya bagi industri. Namun, kebijakan ini harus diimplementasikan sepenuhnya di mana pasokan gas harus 100 persen sesuai volume yang ditetapkan atau sesuai kebutuhan industri tanpa embel-embel pembatasan kuota dari supplier gas,” ujar Edy saat dihubungi, Kamis (30/1/2025), di Jakarta.
Menurut Edy, untuk memperkuat kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), pemerintah perlu memperkuatnya dengan aturan setingkat peraturan presiden dan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia mengusulkan, kepastian tentang alokasi atau volume gas bumi berikut harganya ditetapkan dalam dua regulasi itu. Kepastian perpanjangan kebijakan HGBT disampaikan Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri. Menurut dia, perpanjangan kebijakan itu untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditetapkan pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu pengungkit pertumbuhan 8 persen adalah sektor manufaktur yang diharapkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2025-2029. Angin segar ”Perpanjangan HGBT ini diharapkan memberikan angin segar bagi sektor industri.
Hal ini karena tidak hanya menjamin kepastian usaha dan daya saing, tetapi juga menjadi daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Febri, Kamis. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 255K Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Kepmen ESDM No 91K/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri disebutkan, ada tujuh sektor industri yang mendapat HGBT. Ketujuh sektor itu adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Secara keseluruhan, terdapat 228 perusahaan yang menikmati kebijakan HGBT tersebut. Kuota gas bumi yang ditetapkan sebanyak 890,24 miliar british thermal unit per hari. Adapun realisasi serapan gas bumi pada 2023 adalah 80,1 persen. (Yoga)
Anak Bunuh Ibu di Sleman, Jasadnya Sempat Dibiarkan Tiga Hari di Rumah
Yoga
31 Jan 2025 Kompas
Seorang pria di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tega menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas. Pelaku sempat membiarkan jasad ibunya itu di dalam rumah selama tiga hari hingga membusuk sebelum dibawa ke kebun belakang rumah. Pelakunya ialah A alias S (48), sedangkan korban berinisial SM (76). Peristiwa itu terjadi di rumah mereka di Kecamatan Gamping, Sleman. Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman Komisaris Besar Edy Setyanto Erning Wibowo mengatakan, peristiwa tersebut terungkap pada 12 Januari 2025. ”Tersangka dan korban hidup hanya berdua saja di rumah itu. Dua anak korban yang lain sudah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing,” ujar Edy dalam konferensi pers di Polresta Sleman, Kamis (30/1/2025). Edy mengatakan, jasad korban pertama kali ditemukan oleh dua anak korban yang lain atau kakak A, yakni SP dan TR. Keduanya menemukan tubuh sang ibu tertutupi oleh tumpukan sampah daun di kebun belakang rumah dalam kondisi sudah membusuk.
SP awalnya datang ke rumah untuk menjenguk SM. Namun, rumah dalam kondisi tertutup. SP pun tidak bisa menemukan sang ibu dan A. Dia kemudian menghubungi TR untuk mencari ibu mereka tersebut hingga akhirnya menemukannya telah meninggal di kebun itu. Belakangan, A diketahui warga sedang berada di tempat lain di sekitar kampung itu. Polisi kemudian memeriksaAhingga akhirnya dia mengakui perbuatan tersebut. Edy memaparkan, A pertama kali menganiaya ibunya pada 29 Desember 2024 dengan cara mencekik dan mendorongnya hingga kepala korban membentur tembok. Setelah itu, pada 1 Januari 2025, tersangkmemukul korban hingga sejumlah rusuknya patah. Akibat penganiayaan itu, enam hari kemudian korban meninggal. Setelah mengetahui ibunya meninggal, A membiarkan jasadnya di tempat tidur di dalam kamar. Namun, setelah tiga hari, jasad ibunya mulai mengeluarkan bau busuk. ”Saat itu, tersangka kebingungan dan kemudian membopong jasad ibunya ke kebun kosong sekitar 50 meter di belakang rumah. Selanjutnya, tersangka mengumpulkan dedaunan dan tanah untuk menutupi mayat korban,” ucap Edy. (Yoga)
Gas dan Rem Kebijakan Transisi Energi
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah saat ini memang memprioritaskan kedaulatan energi demi mengikis impor yang menyedot devisa sekitar Rp500 triliun per tahun. Akan tetapi, agenda pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka transisi energi terus dijalankan demi mengurangi pemanasan global. Kebijakan gas dan rem ini ditempuh untuk menyikapi dinamika global sekaligus menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satunya adalah kedaulatan energi. Ini penting, mengingat pada akhir 2024, impor minyak mencapai 1 juta barel per hari (bph) dari total kebutuhan domestik 1,6 juta bph. Sementara itu, impor gas LPG berkisar 6-7 juta ton per tahun. Selain itu, pengembangan EBT membutuhkan dana jauh lebih besar ketimbang energi fosil, baik dalam rangka membangun pembangkit listrik hingga mempensiunkan PLTU batu bara. Ironisnya, sampai saat ini, belum satupun pinjaman dari lembaga donor yang cair. Akibatnya, pembiayaan penutupan PLTU saat ini hanya bisa diperoleh dari APBN atau PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menarik utang baru yang bisa membebani neraca keuangan, karena APBN tidak bisa dilakukan, karena APBN memiliki banyak prioritas lainnya. (Yetede)
Sucor Asset Menagement Terus Memperkuat Jaringan Distribusi
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Investor Daily (H)
Sucor Asset menagement terus memperkuat jaringan distribusi dengan memperluas kemitraan bersama Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berbasis perbankan. Dalam setahun terakhir, Sucor Asset Management telah menjalin kerja sama strategis dengan beberapa bank terkemuka, termasuk Bank Danamon, Bank Syariah Indonesia (BSI), SMBC Indonesia, dan yang terbaru, Bank Mandiri. kemitraan ini memungkinkan lebih banyak nasabah perbankan untuk mengakses produk reksa dana unggulan dari Sucor Asset Management. Dengan jaringan distribusi yang semakin luas, perusahaan berkomitmen untuk memberikan layanan investasi yang lebih mudah diakses serta meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Kolaborasi dengan berbaai APERD bank ini juga memperkuat posisi Sucor Asset Management dalam menyediakan solusi investasi yang komprehenshif dan sesuai dengan kebutuhan para nasabah. Presiden Direktur Sucor Management Jemmy Paul Wawointana menyampaikan, "Nasabah kini dapat membeli produk reksa dana dan Sucor Management secara langsung melalui cabang-cabang representative masing-masing bank mitra, seperti D-Bank PRO dari Bank Danamon, Jenius dari SMBC Indonesia, dan Livin' dari Bank Mandiri,". (Yetede)
PT Bank Mandiri Terus Memperkuat Perannya Sebagai Mitra Keuangan Utama bagi PMI
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Investor Daily (H)
PT Bank mandiri (Persero) Tbk terus memperkuat perannya sebagai mitra keuangan utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan mengadirkan solusi inovatif dalam layanan remitansi. Hasilnya, nilai transaksi remitansi masuk (incoming) yang dikelola Bank Mandiri telah mencapai hampir Rp 2 triliun pada akhir 2024, melonjak 60% secara tahunan year on year (yoy). Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan tinggi diaspora Indonesia, tetapi juga mempertegas komitmen Bank Mandiri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto nomor tiga, yaitu penguatan pertumbuhan ekonomi berbasi inklutivitas dan pemberdayaan masyarakat. SVP Retail Deposit Produk Sales Bank Mandiri Evi Dempowati menjelaskan, pertumbuhan signifikan ini didorong oleh semakin meningkatnya jumlah PMI di luar negeri serta inovasi teknologi yang dihadirkan Bank mandiri. "Sejak awal, kami memiliki misi untuk dapat menjadi solusi dan mitra finansial utama masyarakat, terutama PMI baik didalam maupun di luar negeri. Pertumbuhan ini, menjadi momentum kami untuk terus meningkatkan layanan agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan nasabah," ungkap Evi. (Yetede)
Indeks Tekno Perkasa Kala Deepsek Gebuk Raksasa Global
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Investor Daily (H)
Gelembung bubble platform kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) asal China, Deepseek, menggebuk beberapa indeks saham global. Indeks sektor teknologi atau IDX Techno justru perkasa. Raksasa teknologi dalam negeri bersiap melanjutkan investasi di bidang AI untuk mempertebal keuntungan. Indeks saham global yang terpapar turbulensi Deepssek semisal Nasdaq S&P 500, dan Dow Jones Industrial Average. Terakhir kali dilihat, kinerja ketiganya longsor ke teritori merah. Nasdaq ambles 96,21 poin (0,49%), S&P 500 jeblok 29,09 poin (0,32%). Merahnya indeks tersebut akibat ambruknya kinerja saham-saham produsen chipset & teknologi seperti Nvidia, Raecle, Dell, Microdoft, dan Alphabet. Di sisi lai, IDX Techno pada perdagangan Kamis (30/1/2025), malah menunjukkan penguatan sebesar 1,06% ke posisi 4.335. 01 atau tumbuh 8,43% secara year-to-date (ytd). Penguatan indeks yanga dihuni emiten itu terjadi setelah saham-saham berbasis teknologi seperti PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge berkinerja hijau hingga masuk barisan top gainers dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 35% dan 25%. Begitupun dengan saham DCII dan EMTK yang outperform dengan penguatan harga masing-masing 3,44% dan 6,48%. (Yetede)
Dampak Kebijakan Penghematan Belanja Pemerintah ke Bisnis Hotel
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Tempo (H)
DEJAVU. Begitu perasaan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani ketika mengetahui titah Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas separuh anggaran perjalanan dinas pemerintah pusat hingga daerah. Ia teringat kebijakan penghematan yang sama di era Presiden Joko Widodo pada 2015. Saat itu Jokowi memangkas anggaran perjalanan dinas hingga rapat di luar kantor sebesar Rp 16 triliun. Jokowi menginginkan dana tersebut dialihkan untuk membiayai proyek pembangunan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sempat mengeluarkan larangan bagi aparat pemerintah untuk rapat di luar kantor seperti hotel.
Konsepnya serupa dengan kebijakan Prabowo saat ini. Lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Prabowo meminta efisiensi anggaran belanja sebesar Rp 306,69 triliun. Caranya dengan membatasi sejumlah kegiatan, mulai dari perjalanan dinas, rapat dan seminar, kegiatan seremonial, kajian serta analisis, hingga pembelian alat tulis kantor. Untuk perjalanan dinas, misalnya, kementerian dan lembaga diminta memangkas pos anggaran ini sebesar 53,9 persen dari yang sudah dicanangkan.
Hariyadi mengatakan larangan berkegiatan di hotel pada 2015 hanya bertahan selama tiga bulan. "Akhirnya dikembalikan karena memang butuh kegiatan, seperti sosialisasi dan workshop, di hotel," tuturnya kepada Tempo, Kamis, 30 Januari 2025. Namun tahun ini larangan berkegiatan di hotel berpotensi berlangsung lebih lama. Hariyadi khawatir kebijakan ini memukul usaha perhotelan dan restoran. Menurut Hariyadi, porsi agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai 40 persen secara nasional. Di daerah tertentu, kontribusinya bisa lebih besar. Salah satu contohnya di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang menggantungkan 70 persen pendapatan dari kegiatan pemerintah. Pemangkasan 50 persen perjalanan dinas berarti signifikan bagi pelaku usaha. (Yetede)
Efisiensi Anggaran Pemerintah Belum Sentuh Banyak Sektor yang Berpotensi Pemborosan
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Tempo
Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 mendapat sorotan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan, menilai kebijakan efisiensi anggaran masih belum menyentuh banyak sektor lain yang juga berpotensi pemborosan, seperti pengadaan mobil dinas, renovasi rumah dinas pejabat, dan belanja makan-minum. “Kami melihat banyak belanja K/L dan Pemda yang selama ini hanya dinikmati birokrasi. Dengan adanya efisiensi ini, terbukti anggaran yang selama ini disebut terbatas sebenarnya bisa disisir bila ada kemauan,” ujar Misbah Hasan, Kamis, 30 Januari 2025.
Dalam keputusan Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025, efisiensi belanja difokuskan pada 16 pos anggaran, termasuk pengurangan belanja alat tulis kantor (90 persen), kegiatan seremonial (56,9 persen), perjalanan dinas (53,9 persen), dan berbagai pos lainnya. Namun, menurut FITRA, efisiensi ini belum cukup karena masih banyak belanja yang terkesan boros, seperti pengadaan mobil dinas yang kerap kali tidak diperlukan, renovasi rumah dinas pejabat yang dilakukan berkala tanpa urgensi jelas, serta belanja makan-minum yang membebani anggaran tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu kritik utama dari kebijakan ini adalah sentralisasi kebijakan keuangan yang dianggap bertolak belakang dengan prinsip otonomi daerah. “Daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan semakin terbebani dalam mencapai target pembangunan yang sesuai dengan visi kepala daerah terpilih,” ujar Misbah. (Yetede)
Penghematan Anggaran Ditargetkan Mencapai Rp 306,6 Triliun
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Tempo
PRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian dan lembaga menghemat anggaran tahun 2025. Penghematan anggaran tersebut ditargetkan mencapai Rp 306,6 triliun. Perintah Prabowo tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, yang terbit pada 22 Januari 2025. Dua hari kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang meminta kementerian dan lembaga mengefisiensi anggaran 16 pos belanja hingga Rp 256,1 triliun.
Dari 16 pos belanja itu, di antaranya alat tulis kantor dan kegiatan seremonial yang masing-masing dipangkas sebesar 90 persen serta 56,9 persen. "Kementerian dan lembaga diminta Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan," ujar Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis, 30 Januari 2025. Ia berujar tujuan efisiensi ini untuk memastikan APBN benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Adapun belanja negara pada tahun ini dipatok Rp 3.621,3 triliun atau naik dari tahun lalu Rp 3.350 triliun. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta kementerian dan lembaga meninjau serta mengidentifikasi rencana efisiensi belanja. Hasil identifikasi tersebut nantinya disampaikan kepada mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Usulan efisiensi yang telah disetujui komisi disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025. Jika tidak, anggaran kementerian dan lembaga akan dicantumkan secara mandiri oleh Kementerian Keuangan. Meski ada efisiensi anggaran, pemerintah akan berupaya agar postur APBN 2025 tetap sesuai dengan target dan proyeksi yang dibuat sebelumnya. Sri Mulyani menyebutkan beberapa anggaran tidak dipotong, seperti belanja bantuan sosial atau bansos. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Prabowo mengincar dua titik utama dalam efisiensi belanja APBN. Pertama, belanja di Kabinet Merah Putih yang harus dihemat Rp 256,1 triliun. Kedua, dana transfer ke daerah (TKD) Rp 50,5 triliun. Namun ia menekankan semua program dan insentif untuk industri tidak akan ada yang terkena pemangkasan. (Yetede)
Belum Temukan Ada Sertifikat HGB Pagar Laut di Kawasan PSN Mauk Barat
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Tempo
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan pihaknya belum menemukan adanya sertifikat soal pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) tepatnya di Desa Mauk Barat, Tangerang, Banten. "Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu, di sini (sertifikat) belum ada," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025. Dia menyampaikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan satu persatu kepada 16 desa dan enam kecamatan yang terdapat adanya pembangunan. Namun, dari pemeriksaan, kawasan PSN di daerah itu tepatnya yang ada di Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, tidak ditemukan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM). "Yang ini (Desa Mauk Barat) kawasan PSN yang nanti ini, karena ini hutan mangrove 1.500 hektare. Belum ada (SHGB-SHM) di sini. Tidak ada. Tidak ada atau belum ada, saya belum tahu. Tapi sampai hari ini tidak ada," ujarnya.
Nusron menyatakan, pihaknya hanya menemukan sertifikat terbit di dua desa dari 16 desa yang terbangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di Kabupaten Tangerang, Banten. Dia menuturkan, dua desa tersebut yakni Desa Kohod di Kecamatan Pakuhaji dan Desa Karang Serang di Kecamatan Sukadiri. Ia menyebutkan di Desa Kohod terbit sebanyak 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM). Dari 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan itu, jika ditotal jumlah luasnya mencapai 390,7985 hektare. Sedangkan SHM 17 bidang memiliki luas 22,934 hektare. Dari jumlah itu, Kementerian ATR/BPN telah membatalkan 50 sertifikat. "Sisanya sedang berjalan, masih kita on progres, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di luar garis pantai," terangnya.
Sementara itu, untuk di Desa Karang Serang terbit sertifikat tiga bidang sejak tahun 2019. Meski begitu, Nusron belum menyebutkan sertifikat tersebut apakah SHGB atau SHM. Dia menyampaikan, pagar laut puluhan kilometer tersebut tercatat terbangun di enam kecamatan dan 16 desa dengan rincian dua desa di Kecamatan Teluk Naga yakni Desa Tanjung Pasir dan Tanjung Burung. Lalu, Kecamatan Pakuhaji tiga desa yakni Desa Kohod, Sukawali, dan Kramat. Lalu Desa Karang Serang di Kecamatan Suka Diri. Berikutnya tiga desa di Kecamatan Kemiri meliputi Desa Karang Anyar, Patramanggala, dan Desa Lontar. Selanjutnya di empat desa di Kecamatan Mauk meliputi Desa Ketapang, Tanjung Anom, Marga Mulya, dan Desa Mauk Barat. Lalu, tiga desa di Kecamatan Kronjo yakni Desa Muncung, Kronjo, dan Desa Pagedangan Ilir. Namun, Nusron menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum ataupun tidak menemukan adanya SHGB maupun SHM di 14 desa lainnya. (Yetede)