;
Teknologi ...

Kasus Pemalsuan Laporan Keuangan eFishery
Yoga 28 Jan 2025 Kompas
Kasus penggelembungan pendapatan dan laba perusahaan rintisan bidang teknologi pertanian, eFishery Pte, memberikan pelajaran penting mengenai transparansi dan akuntabilitas dijalankan start up. Proses valuasi perusahaan rintisan bidang teknologi pun sudah saatnya menggunakan diversifikasi metode penilaian dan tidak hanya mengandalkan laporan keuangan. Sepekan terakhir, salah satu start up terkemuka asal Indonesia, eFishery, ramai diberitakan telah menggelembungkan pendapatan dan laba selama beberapa tahun terakhir sesuai laporan investigasi FTI Consulting Efishery merupakan start up yang menyediakan peralatan pakan cerdas serta pakan bagi petani ikan dan udang, lalu mem- beli hasil panen mereka untuk dijual kepasar yang lebih luas.Di belakang eFishery Pte, terdapat sejumlah investor kelas kakap, seperti SoftBank Group Corp, Temasek Holdings Pte, dan G42 (perusahaan teknologi kecerdasan buatan yang dikendalikan oleh anggota kerajaan Uni Emirat Arab, Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan).

Mengutip Bloomberg, dalam laporan investigasi FTI Con- sulting setebal 52 halaman yang diedarkan di antara investor dan ditinjau oleh Bloomberg News, manajemen menggelembungkan pendapatan. Besarnya hampir mencapai 600 juta dollar AS atau Rp 9,7 triliun selama periode Januari-September 2024. Dengan kata lain, selama periode itu, lebih dari 75 persen angka pendapatan yang dilaporkan ternyata palsu. Kemudian, dalam periode Januari-September 2024, eFishery menyajikan laba sebesar 16 juta dollar AS, tetapi hasil penyelidikan menemukan perusahaan sebenarnya menghasilkan kerugian 35,4 juta dollar AS. Selain triwulan III-2024, manajemen eFishery diduga juga menggelembungkan angka pendapatan dan laba untuk beberapa tahun sebelumnya. Sejak awal perusahaan berdiri pada Oktober 2013 hingga November 2024, pembukuan internal menunjukkan ada kerugian yang ditahan sekitar 152 juta dollar AS.

Sementara total aset perusahaan mencapai 220 juta dollar AS, ini termasuk 63 juta dollar AS dalam piutang usaha dan 98 juta dollar AS dalam investasi. Valuasi perusahaan Kepala Ekonom Bank Pemata Josua Pardede, saat di- hubungi di Jakarta, Minggu (26/1/2025), mengatakan, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan pelaku usaha, terlepas dari status usahanya apakah usaha rintisan bidang teknologi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)] ataupun korporasi. Pelaku usaha juga perlu untuk bisa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. ”Kami juga menilai, diversifikasi penilaian tidak hanya mengandalkan laporan keuangan, tetapi juga menggunakan berbagai data (historis, pengecekan inventory, informasi dari supplier atau pihak lainnya) penting ketika proses valuasi perusahaan ataupun audit untuk meminimalkan fraud (kecurangan),” ujarnya. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Rani Septya, secara terpisah berpendapat, kasus penggelembungan pendapatan dan laba eFishery bisa berdampak pada investasi digital di Indonesia yang sedang mengalami perlambatan. (Yoga)
Teknologi ...

Pembajakan Masih Marak dan Mendera di Indonesia
Yoga 28 Jan 2025 Kompas
Indonesia menempati posisi kelima global dengan jumlah kunjungan tertinggi pada laman bajakan film. Angkanya mencapai 1 miliar kunjungan atau 3,5 persen dunia. Perkembangan teknologi memudahkan siapa saja untuk menonton film dari ragam platform. Selain bioskop, layanan over the top (OTT) kian menjamur dari waktu ke waktu. Penonton dapat menyaksikan konten-konten lawas hingga terbaru hanya dengan berlangganan platform streaming. Beberapa di antaranya Netflix, Disney+, atau Vidio. Meski demikian, perkembangan industri perfilman yang makin modern masih menghadapi tantangan yang serupa dengan era-era sebelumnya, antara lain pembajakan. Isu ini telah mencuat bahkan sejak era 1980-an. Kala itu, sejumlah pelaku film mengeluhkan pembajakan kaset video. Masalah itu masih berlanjut hingga kini dengan model yang makin modern pula.

Padahal, tahun ini diperkirakan bakal menjadi masa kejayaan film buatan anak bangsa di Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai salah satu pihak yang menaungi industri perfilman Indonesia tengah meramu langkah untuk mendampingi para pelaku kreatif menekan angka pembajakan. Dalam keterangan resminya, diskusi dilakukan untuk menghadapi pembajakan film secara nasional. ”Yang pasti, kami butuh kolaborasi erat dengan Badan Perfilman Indonesia dengan 65 anggota asosiasinya dalam menghadapi pembajakan film nasional untuk langkah konkretnya,” ujar Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam kelompok diskusi terarah (FGD) di Jakarta, Selasa (21/1/2025). Ekosistem perfilman nasional, Riefky melanjutkan, merupakan prioritas pemerintah saat ini. Sebab, perhatian terhadap industri tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam lima tahun mendatang.

FGD bertajuk ”Anti-Piracy” itu diharapkan memberi pencerahan bagi pemerintah agar dapat mengambil langkah konkret pada masa mendatang. Entah melalui kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah mengatakan tindak lanjut ini akan dilakukan berdasarkan masukan dari komunitas. Dalam riset Asosiasi Video Streaming Indonesia (Avisi), sebanyak 70 persen warganet di Indonesia memilih menonton film nasional secara ilegal. Imbasnya, pendapatan industri film nasional hanya mampu mencetak Rp 28 triliun per tahun. Padahal, masih dalam riset yang sama, 80 persen warganet Indonesia memahami kerugian yang ditimbulkan ketika menonton film bajakan. Hal ini menjadi kekhawatiran pula bagi para pelaku industri kreatif, tidak terkecuali penyedia OTT. Ketua Avisi Hermawan Sutanto mengatakan, menumpas pembajakan merupakan pekerjaan rumah yang berat. (Yoga)

Teknologi ...

Kualitas Jaringan Internet Jadi Faktor Penghambat UMKM
Yoga 28 Jan 2025 Kompas
Pemerintah berusaha keras agar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia bisa naik kelas, baik dari skala usaha maupun pemasarannya. Salah satu upaya itu ialah dengan mengembangkan platform digital PaDi UMKM. Sayangnya, kualitas jaringan internet di Indonesia yang tak merata dinilai menjadi faktor penghambat pertumbuhan UMKM dalam negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero saat dihubungi di Jakarta mengatakan, pengembangan platform digital itu memang bisa menjadi salah satu cara memperbaiki kondisi UMKM di Indonesia. Dengan platform digital tersebut, produk UMKM tidak hanya harus kuat di pasar lokal, tetapi juga di pasar global. ”Kita tentu ingin produk UMKM Indonesia semakin banyak dilirik dan diserap di pasar lokal. Produk-produk ini jangan kalah dengan produk luar (impor).

Lalu melindungi produk lokal dari produk impor. Produk UMKM diekspor penting, tetapi sangat penting dan perlu pula kita memperkuat pasar lokal,” kata Edy, Minggu (26/1/2025). Menurut Edy, keberadaan platform digital seperti PaDi UMKM atau platform lainnya akan berdampak positif jika kecepatan dan jangkauan jaringan internet merata di seluruh Indonesia. PaDi UMKM merupakan platform digital yang menawarkan beragam produk buatan UMKM kepada badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, ataupun korporasi swasta. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 221,56 juta orang atau 79,5 persen dari total penduduk nasional yang sekitar 282 juta orang. Pada periode 2023, jumlah pengguna internet sebanyak 215,63 juta.

Dari data tersebut, kendati jumlah pengguna internet meningkat, masih terdapat celah besar bagi para pelaku UMKM yang tidak bisa mengakses internet. Tak hanya itu, meski terjangkau internet, para pelaku UMKM mengalami kendala jaringan dan koneksi yang lambat. ”Kondisi ini tentu menghambat perkembangan UMKM untuk menjual produknya ke pasar lokal dan luar negeri. Masih banyak wilayah Indonesia yang belum terjangkau internet. Banyak produk UMKM di wilayah yang bagus dan berpotensi besar, tetapi terkendala pada pemasarannya karena tidak didukung teknologi,” ujar Edy. Oleh karena itu, lanjut Edy, upaya pemerintah dalam mengembangkan platform digital untuk pengembangan UMKM harus diikuti dengan membangun infrastruktur serta akses pendukung lainnya secara luas dan merata. (Yoga)
Teknologi ...

Strategi Bertahan Industri Kertas Nusantara
Hairul Rizal 28 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)

PT Kertas Nusantara, yang sebelumnya mengalami masa sulit dan sempat "mati suri" akibat masalah keuangan hingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), kini siap untuk kembali beroperasi. Pabrik yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur, ini sedang aktif merekrut tenaga kerja dan menjajaki pendanaan dari sejumlah perbankan di Indonesia. Beberapa bank besar telah menunjukkan sinyal positif untuk memberikan kredit kepada perusahaan ini.

Kabar kebangkitan Kertas Nusantara memberikan harapan baru, terutama di tengah ketidakhadiran perusahaan kertas yang dikelola negara. Meskipun perusahaan ini merupakan penanaman modal asing (PMA), posisi perusahaan semakin kuat berkat jajaran direksi dan komisaris yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari Kabinet Merah Putih. Hal ini menjadi nilai tambah yang membuat perbankan tertarik untuk menyalurkan pembiayaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk bangkit kembali dan melanjutkan operasionalnya.


Teknologi ...

Optimisme Baru di Tahun Ular Kayu
Hairul Rizal 28 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Tahun Baru Imlek 2025 yang jatuh pada Rabu, 29 Januari, menandai dimulainya Tahun Ular Kayu, yang melambangkan kebijaksanaan dan ketenangan. Dalam konteks ekonomi Indonesia, tahun ini membawa harapan baru dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang stabil, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi infrastruktur berkelanjutan. PDB Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 5,5% pada 2025, mencerminkan optimisme terhadap pemulihan pascapandemi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga membawa harapan besar bagi ekonomi Indonesia, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritikan. Kebijakan pemerintah yang mendukung iklim investasi, seperti reformasi struktural dan insentif pajak, diharapkan dapat menarik lebih banyak investor asing dan memperkuat ekonomi nasional. Pasar modal Indonesia juga diprediksi akan mulai pulih, dengan IHSG yang akan meningkat berkat minat investor.

Di sisi lain, sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) yang menciptakan lapangan kerja baru. Tantangan seperti inflasi tetap menjadi perhatian, dan kebijakan moneter yang hati-hati dari Bank Indonesia akan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Selain itu, sektor ekspor Indonesia diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan permintaan global yang meningkat. Indonesia juga diharapkan dapat memanfaatkan momentum untuk berkomitmen pada ekonomi hijau dan keberlanjutan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk mendukung daya saing global.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Tahun Ular Kayu 2025 diharapkan menjadi tahun yang penuh peluang bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Semoga tahun ini membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.


Teknologi ...

Kejagung Jatuhkan Sanksi ke 30 Jaksa
Hairul Rizal 28 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Selama periode 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kejaksaan Agung telah menindak tegas 30 jaksa yang melanggar disiplin. Hukuman disiplin yang diberikan mencakup tiga kategori, yaitu ringan (teguran), sedang (penundaan kenaikan gaji dan pangkat), dan berat (demosi, pembebasan jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat). Selain itu, 20 pegawai lainnya di sektor tata usaha juga menerima hukuman disiplin. Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Adhyaksa atas kinerja mereka dan berharap hasil ini dapat menjadi bahan introspeksi dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025.


Teknologi ...

Saham Untuk Pembangunan Pagar Laut
Hairul Rizal 28 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Saham PT Pembangunan Anugerah Investama (PANI) mengalami volatilitas yang signifikan pada Januari 2025, dengan harga saham sempat anjlok hampir 20% dalam sehari, namun kemudian berbalik menguat 14,90% pada perdagangan akhir pekan. Salah satu penyebabnya adalah polemik terkait pembangunan pagar laut di Tangerang yang melibatkan PIK 2, yang menimbulkan dugaan praktik korupsi dan kolusi. Meskipun demikian, para analis tetap optimis terhadap prospek jangka panjang PANI, dengan menekankan pentingnya laporan keuangan yang baik untuk mengatasi dampak negatif sentimen pasar.

Danika Augusta Sari dari Sucor Sekuritas menyarankan bahwa saham PANI memiliki fundamental yang cukup baik, terutama dengan cadangan lahan yang melimpah. Namun, ia mengingatkan pentingnya bertahan di atas level harga Rp13.000 agar tren positif dapat terjaga. Di sisi lain, Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas melihat bahwa PANI telah memasuki fase bearish setelah menurun di bawah level Rp13.000.

Dalam hal pencapaian, PANI berhasil mencatatkan marketing sales senilai Rp6,01 triliun pada 2024, melebihi target dan mencerminkan siklus pertumbuhan yang diharapkan investor. Produk komersial dan residensial mengalami peningkatan signifikan, dan PANI berencana untuk meluncurkan produk tematik unggulan serta memperkuat strategi pemasaran untuk menjaga momentum pertumbuhannya.

Teknologi ...

Bulog Bakal Dapatkan Dana Tunai APBN
Yoga 25 Jan 2025 Kompas
Pemerintah bakal memberikan dana tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Saat ini, mekanismenya tengah digodok di Kementerian Keuangan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Jumat (24/1/2025), mengatakan, tahun ini pemerintah menargetkan Bulog dapat menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Setidaknya sekitar 70 persen dari target itu bisa direalisasikan pada masa panen padi Februari-Mei 2025. Oleh karena itu, Bulog membutuhkan dana tunai yang bisa langsung digunakan untuk menyerap gabah dan beras. Pemerintah melalui rapat koordinasi bidang pangan telah menyetujui pendanaan tunai bagi Bulog yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

”Saat ini, mekanisme dana tunai itu tengah digodok Kementerian Keuangan. Pencairannya tidak perlu menunggu Bulog menjadi badan otonom. Kami harap mekanisme baru itu dapat kelar dalam waktu dekat agar Bulog dapat segera menyerap gabah dan beras dalam negeri,” ujarnya kepada Kompas. Arief menjelaskan, selama ini pembiayaan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) oleh Bulog bersumber dari pinjaman bank-bank milik negara dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga pinjaman. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Pengadaan CPP.

Dengan skema itu, Bulog harus mengembalikan pinjaman dan menanggung biaya bunga meski sebagian bunga pinjaman ditanggung pemerintah. Bulog juga harus menunggu cukup lama pencairan dana pembayaran klaim atas subsidi bunga tersebut. ”Kini, pemerintah telah sepakat mengubah mekanisme pinjaman subsidi bunga itu menjadi pendanaan tunai dari APBN. Pasti nanti akan ada bedanya saat Bulog membeli gabah dan beras dengan dana tunai dibandingkan dengan pinjaman dari bank-bank milik negara,” kata Arief. Pada 22 Januari 2024, pemerintah yang telah menghentikan impor beras tahun ini telah menugaskan Bulog menyerap gabah ditingkat petani dan penggilingan. Bulog juga diminta membeli beras di pabrik-pabrik penggilingan beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. (Yoga)
Teknologi ...

Menambah Ketahanan Ekonomi Domestik
Yoga 25 Jan 2025 Kompas
Selain menambah ketahanan ekonomi domestik, revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA diharapkan dapat memperkuat industri perbankan nasional. Pemerintah menargetkan devisa yang masuk ke dalam sistem keuangan domestik mencapai 90 miliar dollar AS. Pemerintah akan merevisi ketentuan mengenai DHE SDA, dari sebelumnya wajib disimpan 30 persen selama tiga bulan menjadi 100 persen selama setahun. Peraturan lama tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, retensi 100 persen DHE SDA selama setahun dapat memperkuat stabilitas makroekonomi domestik. Selain mengurangi tekanan nilai tukar rupiah, bertambahnya pasokan valuta asing di pasar domestik akan menambah likuiditas di sektor perbankan.

”Dengan penempatan DHE dalam instrumen keuangan domestik, perbankan dapat memiliki likuiditas lebih untuk disalurkan ke sektor produktif, yang dapat meningkatkan pertumbuhankredit daninvestasi,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (24/1/2025). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), likuiditas industri perbankan pada November 2024 tetap memadai, ditandai dengan rasio alatlikuid per noncore deposit (AL/NCD) dan alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,94 persen dan 25,57 persen. Capaian ini masih di atas ambang batas minimum, masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Josua menambahkan, estimasi penguatan nilai tukar dari penukaran DHE ke rupiah akan bergantung pada kepatuhan eksportir dan implementasi kebijakan DHE SDA. Berdasarkan pola sebelumnya saat aliran masuk valuta asing (valas) meningkat, realisasi retensi DHE SDA sebesar 90 miliar dollar AS dapat memperkuat nilai tukar 2-4 persen dalam jangka pendek.

Selain itu, penukaran DHE ke rupiah untuk kebutuhan operasional perusahaan juga dapat mendorong aktivitas perekonomian domestik. Apabila potensi DHE SDA yang mencapai 90 miliar dollar AS benar-benar disimpan dan dikonversi, terdapat tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,5-1 persen. ”Implementasi kebijakan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia dan OJK. Kebijakan ini harus diikuti oleh reformasi investasi untuk mendorong penggunaan devisa dalam negeri, seperti pengembangan infrastruktur, hilirisasi, atau sektor manufaktur,” tutur Josua. Tidak linier Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, revisi aturan DHE SDA sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD), yang mengamanatkan semua SDA dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi, kinerja ekspor yang mencatatkan tren positif selama 55 bulan tidak linier dengan peningkatan cadangan devisa. (Yoga)

Teknologi ...

Struktur Danantara Digodok dalam Revisi Undang-undang BUMN
Yoga 25 Jan 2025 Kompas
Pemerintah dan DPR sepakat memasukkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara ke dalam draf revisi undang-undang BUMN terbaru. Adanya payung hukum berupa undang-undang bisa melancarkan proses pengalihan aset pemerintah dari BUMN ke Danantara. MenteriBUMN Erick Thohir menjelaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menjadi usulan inisiatif Komisi VI DPR salah satunya memuat regulasi yang mengatur struktur dan fungsi Danantara. ”Jadi, yang pasti, kan, di dalam (RUU BUMN) ada Kementerian BUMN, ada badan Danantara. Nah, soal strukturnya nanti seperti apa, kita tunggu (rampungnya RUU BUMN),” ujarnya di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Sebelumnya pada Kamis, Erick bersama jajaran Kementerian BUMN menghadiri rapat kerja Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Kementerian BUMN dan DPR sependapat mengenai urgensi penyusunan RUU BUMN. Optimalisasi kontribusi BUMN dinilai sebagai hal penting sehingga diperlukan penguatan pengelolaan dari aspek entitas ataupun perusahaan BUMN. Kendati pemerintah telah memasukkan Danantara dalam pembahasan RUU, substansi perubahannya lebih luas karena juga mencakup penambahan definisi anak usahaBUMN yang belum diatur dalam UU BUMN saat ini. Di luar itu, ada juga peraturan terkait business judgement rules yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan aksi korporasi BUMN. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menduga persoalan payung hukum menjadi satu dari sejumlah penyebab utama yang mem-
buat pemerintah tak kunjung meresmikan Danantara. ”Persoalan legalitas membuat Danantara tak kunjung diresmikan dari rencana awal 8 November 2024, kemudian awal Januari 2025, sampai saat ini,” ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya payung hukum berupa undang-undang, Danantara bisa lebih lincah untuk mengelola aset dan investasi BUMN, tanpa hambatan birokrasi. Harapan ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Danantara, selayaknya apa yang dilakukan Temasek di Singapura. Berdasarkan catatan Kompas, rencana awal pemerintah adalah menjadikan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) sebagai landasan hukum pembentukan Danantara. Kedua rancangan regulasi itu pun telah diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara. Landasan hukum Namun, landasan hukum tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan mengingat BUMN merupakan lembaga yang dibentuk berlandaskan UU. Secara hierarki hukum, baik PP maupun perpres berada di bawah UU. (Yoga)

Pilihan Editor