Indonesia Tekan Malaysia untuk Investigasi
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) mendorong pihak berwenang Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait insiden penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Direktur Pelindungan WNI, Judha Nugraha, menekankan pentingnya investigasi terkait kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan dalam insiden tersebut. Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum dan memastikan hak-hak WNI yang terdampak, termasuk memfasilitasi perawatan medis bagi korban yang selamat. Selain itu, jenazah Basri, salah satu korban tewas, telah tiba di Indonesia dan keluarga menerima kejadian tersebut dengan lapang dada, meskipun mereka awalnya tidak mengetahui bahwa Basri bekerja di Malaysia.
DJP Sumut I Bidik Influencer Pajak
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Ditjen Pajak (DJP) Kanwil Sumatra Utara berencana menggali potensi penerimaan pajak dari sektor digital, termasuk vlogger, sebagai bagian dari strategi ekstensifikasi pada tahun 2025. Kepala Kanwil DJP Sumut, I Arridel Mindra, menjelaskan bahwa DJP akan mengamati aktivitas ekonomi masyarakat melalui intelijen khusus dan mendekati mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak (WP). Salah satu tantangan utama adalah sektor digital, yang membutuhkan upaya khusus untuk mengakses para vlogger. DJP juga akan meningkatkan pengawasan dan melakukan audit terhadap WP yang kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya, dengan penerapan sanksi hukum jika diperlukan. Pada tahun 2024, DJP Sumut berhasil melebihi target penerimaan pajak sebesar Rp35,29 triliun, meskipun terdapat kontraksi sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Ke depan, DJP akan terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan jumlah WP yang terdaftar.
Ekonomi RI Naik Kelas, Tapi Masih Banyak PR
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Kontan (H)
Indonesia berhasil menempati peringkat ketujuh dalam daftar negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia berdasarkan paritas daya beli (PPP), menurut estimasi IMF pada Januari 2025. Dengan nilai PDB mencapai US$ 4,49 triliun, Indonesia berada di bawah Jerman tetapi mengungguli Brasil, Prancis, dan Inggris. Peringkat ini naik dari posisi kedelapan pada tahun 2024 dan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir.
Namun, Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menekankan bahwa meskipun angka PDB Indonesia tinggi, PDB per kapita masih tergolong rendah, yaitu hanya US$ 5.250 dan menempati peringkat 118 dunia. Ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (US$ 14.420) dan Thailand (US$ 7.750), serta negara berkembang lain seperti Brasil (US$ 10.820). Awalil menyoroti bahwa pemerataan ekonomi menjadi kunci utama dalam meningkatkan PDB per kapita, termasuk penciptaan lapangan kerja, kebijakan pajak yang lebih adil, dan program perlindungan sosial yang lebih efektif.
Senada dengan itu, Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyoroti bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar. Data BPS menunjukkan bahwa rasio gini Indonesia pada September 2024 meningkat menjadi 0,381 dari 0,379 pada Maret 2024, yang menunjukkan kesenjangan ekonomi masih tinggi. Yusuf menekankan bahwa angka PDB yang tinggi belum cukup mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mempercepat industrialisasi dan meningkatkan pembangunan berkualitas agar pertumbuhan ekonomi lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Polemik Coretax DJP dan Kasus Paten
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Kontan
Proyek Coretax DJP, yang seharusnya menjadi sistem administrasi perpajakan canggih, justru menuai banyak masalah teknis dan kontroversi. Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025, sistem ini mengalami bug, akses lambat, dan sering eror, sehingga menghambat aktivitas perpajakan dan dunia usaha. Padahal, proyek ini menelan anggaran Rp 2,17 triliun dan dikerjakan oleh LG CNS, perusahaan yang sebelumnya pernah tersandung kasus pelanggaran paten.
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, mengkritik bahwa masalah utama Coretax terletak pada Ditjen Pajak sebagai pemilik proses bisnis dan vendor implementornya, yaitu LG CNS-Qualysoft Consortium. Sistem ini disebut sebagai perangkat lunak siap pakai (COTS), tetapi menggunakan tolok ukur perpajakan Austria, yang regulasinya jauh lebih sederhana dibandingkan Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem ini benar-benar bisa diadaptasi untuk perpajakan Indonesia yang lebih kompleks.
Selain itu, IWPI juga melaporkan dugaan korupsi dalam proyek ini ke KPK, terutama terkait keterlibatan 169 pegawai Kementerian Keuangan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 483/KMK.03/2020. Meski memiliki banyak personel, sistem ini tetap bermasalah, memunculkan pertanyaan soal efektivitas pengelolaannya.
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai bahwa proyek ini dieksekusi dengan tergesa-gesa tanpa perencanaan matang. Ia bahkan menyarankan agar pemerintah menunda pembayaran kepada pengembang sampai ada perbaikan dan audit menyeluruh terhadap sistem Coretax DJP.
Teknologi China Ancam Dominasi AS di Sektor Digital
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Kontan
China semakin menantang dominasi teknologi AS, khususnya di bidang kecerdasan buatan (AI), dengan peluncuran DeepSeek, chatbot AI canggih yang diklaim lebih unggul dibandingkan model buatan OpenAI seperti GPT-4.
Menurut laporan Reuters dan ScienceAlert, model terbaru DeepSeek V3 memiliki kemampuan dalam penalaran, pemecahan masalah, dan pemrograman yang melampaui rata-rata manusia. Keunggulan utama DeepSeek terletak pada efisiensi pengembangannya, dengan biaya hanya US$ 5,58 juta, jauh lebih rendah dibandingkan GPT-4 yang menelan biaya lebih dari US$ 100 juta. Selain itu, DeepSeek hanya menggunakan 2.000 chip H800, sementara OpenAI memanfaatkan hingga 16.000 chip H100.
Keberhasilan DeepSeek langsung mengguncang pasar. Saham Nvidia—raksasa cip asal AS—mengalami penurunan 17% dalam sehari, sementara indeks semikonduktor AS turun 9,2%.
Di sisi lain, muncul kecurigaan dari Microsoft dan OpenAI terkait kemungkinan pencurian data. Bloomberg melaporkan bahwa Microsoft tengah menyelidiki dugaan bahwa individu terkait DeepSeek pernah mengekstraksi data dari sistem OpenAI. Jika terbukti, ini bisa menjadi konflik besar dalam persaingan AI antara China dan AS.
Kenaikan Konsumsi Jadi Harapan Pemulihan
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Kontan
Prospek PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) di 2025 tetap positif, didukung oleh program pemerintah, peningkatan konsumsi masyarakat, dan ekspansi pasar internasional.
Menurut Equity Analyst OCBC Sekuritas, Jessica Leonardy, kinerja ICBP akan terdorong oleh Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan kenaikan Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar 6,5%, yang menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, portofolio produk yang kuat, khususnya varian rasa bertema Korea seperti KRose dan Spicy Ramyeon, akan mempertahankan dominasi pasar ICBP. Penurunan harga gandum juga berpotensi meningkatkan margin keuntungan, mengimbangi pelemahan rupiah. Jessica memproyeksikan pendapatan ICBP tumbuh 7% di 2025, dengan segmen mi tetap menjadi penyumbang terbesar.
Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, menilai momentum seperti Imlek, Ramadan, dan Lebaran akan meningkatkan konsumsi masyarakat, meski volatilitas rupiah masih menjadi tantangan.
Sementara itu, Analis Phillip Sekuritas, Helen, melihat urbanisasi dan perubahan gaya hidup akan semakin meningkatkan permintaan produk makanan instan, mendukung pertumbuhan jangka panjang ICBP.
Dalam rekomendasi investasi, Aziz menetapkan target harga Rp 14.900 per saham, sementara Jessica di Rp 14.600, dan Helen di Rp 13.900, dengan semuanya memberikan rekomendasi "buy" untuk ICBP.
Pendapatan Bunga Tertekan, Bank Mencari Solusi
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Kontan
Dua bank besar Indonesia, BCA dan BNI, mengalami penurunan laba kuartalan di Q4 2024, meskipun secara tahunan tetap mencatat pertumbuhan. Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menyebutkan bahwa perlambatan pertumbuhan pendapatan bunga bersih serta koreksi pendapatan non-bunga menjadi penyebab utama penurunan laba BCA sebesar 3,1% menjadi Rp 13,8 triliun. BCA juga berhati-hati dalam menetapkan suku bunga agar tidak kehilangan dana simpanan nasabah.
Di sisi lain, BNI mengalami penurunan laba lebih besar, yakni 8,2% menjadi Rp 5,15 triliun, dengan lonjakan biaya provisi sebesar 50,3% akibat antisipasi utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Direktur Keuangan BNI, Novita W. Anggraini, menegaskan bahwa bank telah melakukan pencadangan untuk menjaga kualitas aset, tercermin dari penurunan rasio LaR dari 12,9% (2023) menjadi 10,2% (2024) serta NPL gross yang membaik menjadi 2%.
Baik BCA maupun BNI menerapkan strategi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di 2025, dengan pendekatan prudent dalam penyaluran kredit serta penguatan fundamental keuangan agar tetap tumbuh secara berkelanjutan.
Kredit Korporasi Dongkrak Kinerja Perbankan
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Investor Daily (H)
Sepanjang 2024 pertumbuhan kredit perbankan didorong dari golongan dibeditur korporasi, baik untuk modal kerja maupun investasi. Dari kredit korporasi tersebut, sektor hilirisasi menjadi pengungkit kredit perbankan, dan diyakini berlanjut pada tahun ini. Bank Indonesia mencatatkan, dari golongan debitur, kredit korporasi per Desember 2024 tumbuh 14,8% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp4.185,1 triliun. Sedangkan, kredit perorangan naik 2,9% (yoy) menjadi Rp3.442,7 triliun. Dari data tersebut, kredit korporasi menjadi katalis pertumbuhan kredit perbankan 2024. Sementara itu, OJK juga mencatat, pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2024 mencatatkan double digit growth sebesar 10,39% (yoy) menjadi Rp7.827 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,62% (yoy) dan diikuti oleh kredit konsumsi 10,61% (yoy), sedangkan kredit modal kerja tumbuh 8,35% (yoy). Terkait data tersebut, Presiden Direktur PT Bank central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, kredit korporasi BCA pada 2024 tumbuh tinggi, 15,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut dari macam-macam industri, seperti CPO dan mineral (hilirisasi) tumbh 7,5-8%. Artinya, sebagian pertumbuhan kredit korporasi BCA disumbang dari hilirisasi dan CPO sepanjang 2024. (Yetede)
Kebijakan Energi Trump dan Peluang Indonesia Penghasil Komoditas Fosil
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Investor Daily (H)
Sejumlah kebijakan Presiden Amrika Serikat Donald Trump di sektor energi diprediksi bisa menguntungkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas fosil, khususnya batu bara. Namun, keputusan AS yang memilih keluar dari Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tidak akan mengubah komitmen Indonesia yang akan mencapai karbon netral pada 2060. Donald Trump secara tegas mendukung kebijakan optimalisasi produksi minyak dan gas AS sejak masa kampanye. Dengan semboyan "drill, baby drill", AS akan memperluas secara besar-besaran pengeboran minyak dunia. Pasalnya, dengan produksi minyak AS yang meningkat maka suplai minyak dunia akan bertambah. Tercatat produksi minyak AS saat ini mencapai sekitar 18 juta barel per hari pada Oktober 2024. AS menyumbangkan 20% dari produksi minyak mentah global, menjadikannya negara penghasil minyak terbesar dunia. Trump juga menyebutkan batu bara sebagai sumber energi penting bagi Amerika dan mengusulkan membangun pembangkit listrik baru yang dapat menggunakan sebagai cadangan energi, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik. Trump mengklaim AS memiliki cadangan batu bata tersbesar di dunia yang dapat diandalkan jika terjadi gangguan pasokan gas dan minyak (Yetede)
2025 APBN Sedang Berada di Bawah Tekanan
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Kinerja selama 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa kondisi keuangan negara sedang tertekan. Meski usia pemerintahan masih ”seumur jagung”, muncul berbagai kebijakan fiskal yang mengejutkan, dilematis, dan berpotensi semakin membebani APBN. Setidaknya, ada tiga kebijakan di sisi fiskal yang mewarnai tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo. Pertama, keputusan pemerintan membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum setelah polemik panjang. Kedua, stimulus fiskal dalam jumlah besar yang dikucurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha. Ketiga, instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada semua jajaran pemerintahan pusat dan daerah agar menghemat anggaran hingga Rp 306,7 triliun pada tahun anggaran 2025. Arahan itu tertuang dalam Instruksi Preiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditekenPrabowo pada 22 Januari 2025.
Berbagai kebijakan itu di satu sisi memberi napas lega bagi masyarakat dan dunia usaha. Namun, implikasinya adalah beban tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sejak awal mula transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo kondisinya memang sudah berat. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama, mengatakan, kondisi fiskal yang berat itu bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintahan Prabowo- Gibran. Kondisi saat ini adalah kelanjutan dari warisan fiskal yang diturunkan rezim Jokowi. Namun, di tengah kondisi APBN yang sudah berat itu, pemerintahan Prabowo menambah berbagai program baru yang terhitung ambisius dan membutuhkan anggaran besar. Tak hanya itu, Prabowo juga memutuskan sejumlah kebijakan populis yang konsekuensinya menambah beban bagi APBN.
”Ini pekerjaan rumah berat bagi Prabowo-Gibran karena kinerja fiskal kita sudah cukup ketat saat ini, ditambah lagi dengan program-program baru pemerintah,” kata Riza Annisa dalam diskusi publik bertajuk ”100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?” yang digelar Indef secara daring, Rabu (29/1/2025). Ia mencontohkan, keputusan membatalkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen untuk semua obyek PPN membuat pemerintah ”kehilangan” sumber penerimaan sebesar Rp 75,9 triliun. Sebagai gantinya, dengan menaikkan tarif PPN khusus hanya untuk barang mewah, pemerintah berpotensi hanya mendapatkan tambahan kas negara Rp 1,5 triliun-Rp 3,5 triliun. Di tengah kondisi itu, pemerintah tetap menggelontorkan paket stimulus fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Total ada 12 insentif yang disediakan, dari diskon tarif listrik, bantuan pangan, diskon pajak bagi sektor padat karya, sampai perpanjangan insentif pajak bagi UMKM. (Yoga)