Akan Ada 230 SPPG Baru untuk MBG Per Februari 2025
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Tempo
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan ada tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis di bulan Februari 2025. Dadan menyatakan jumlah SPPG baru hampir setara dengan jumlah yang telah beroperasi sejak Januari. "Akan ada minimal tambahan 230-an SPPG yang baru," ujar Dadan kepada Tempo pada Rabu, 29 Januari 2025. Hingga kini program MBG sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 SPPG telah beroperasi. Dengan tambahan SPPG yang akan diresmikan bulan depan, setidaknya akan ada 468 dapur yang memproduksi makanan untuk makan bergizi gratis. Namun Dadan enggan merinci di mana sebaran titik SPPG baru. Ia hanya memastikan lokasi SPPG baru tersebar di seluruh Indonesia.
Dosen di Institut Pertanian Bogor itu (IPB) juga mengungkap jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra MBG. "Sampai sejauh ini sudah 32 persen," ujarnya merujuk ke total 230 SPPG baru. Dadan menyatakan, komposisi SPPG lainnya berasal dari berbagai kalangan yang tak ia rincikan. "Untuk berita selanjutnya," kata Dadan saat ditanya apa sektor yang mendominasi SPPG. Di sisi lain Dadan memastikan sistem reimburse untuk pembayaran mitra MBG tidak berlaku lagi per Februari 2025. Dia menyatakan para mitra MBG akan menerima pembayaran di rekening mereka secara serempak, alih-alih menalangi biaya operasional terlebih dahulu seperti bulan Januari ini.
Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima. Sebelumnya Dadan mengungkapkan akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. (Yetede)
Kolaborasi ”Joget” India dan ”Goyang” Indonesia
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Presiden Prabowo Subianto telah menuntaskan kunjungan kenegaraannya ke India, Senin (27/1/2025). Dari sana, Presiden membawa ”oleh-oleh” berupa nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama bilateral di sejumlah sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata, kesehatan, keamanan, pertahanan, teknologi digital, hingga energi. Kesepakatan untuk memperkuat kerja sama bilateral tersebut dicapai dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu (25/1) siang waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tak hanya berbincang empat mata dengan PM Modi. Ada pula sesi yang melibatkan delegasi pemerintah dan pengusaha dari negara masing-masing untuk membahas kesepakatan kerja sama kedua negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang turut mendampingi Presiden, menyatakan pentingnya kerja sama bilateral dengan India di sektor energi baru dan terbarukan untuk memperkuat upaya Indonesia mencapai target swasembada energi.
”Kementerian ESDM siap mendukung penuh, termasuk melalui kerja sama strategis dengan India yang melibatkan investasi di sektor energi bersih dan terbarukan,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis. Terkait dengan kerja sama RI-India, Bahlil menekankan perlunya fokus pada investasi di energi bersih, antara lain geotermal dan solar, serta pengembangan biofuel berkelanjutan, termasuk bioetanol dan bioavtur. Pengembangan ini sejalan dengan visi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi keberlanjutan. Menurut Bahlil, India memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan biofuel dan energi terbarukan di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi di bidang ini, kedua negara dapat berkontribusi pada target global terkait keberlanjutan dan dekarbonisasi. ”Kita ingin memastikan bahwa hubungan Indonesia dan India di sektor energi terus tumbuh, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi setiap negara, tetapi juga untuk berkontribusi pada target global terkait keberlanjutan dan dekarbonisasi,” katanya.
Hambatan di India India sebenarnya punya situasi dan tantangan yang mirip dengan Indonesia dalam mengakselerasi energi bersih. Di kala punya komitmen besar dalam meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan, negara ini juga masih ”tersandera” untuk mengakomodasi energi berbasis fosil. Berdasarkan data Global Energy Monitor, sepanjang periode 2008-2022, India menambah kapasitas tenaga surya ketiga terbanyak di antara negara mana pun, di bawah China dan Amerika Serikat. Selama bertahun tahun, proyek-proyek energi bersih di India tumbuh dengan stabil, mulai dari pemasangan panel surya atap di kota-kota kecil hingga proyek-proyek berskala besar berupa hamparan turbin angin dan panel surya yang panjang di lahan pertanian. Semuanya berkontribusi terhadap tujuan iklim negara tersebut untuk beralih ke energi bersih. Ironinya, dalam rentang lima belas tahun tersebut, jumlah kapasitas batubara yang ditambahkan di negara tersebut jauh lebih dari dua kali lipat dari tenaga angin dan surya. (Yoga)
Ketika Akhirnya Tambang Masuk ke Kampus
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Dalam satu pekan ini publik dikejutkan oleh rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara yang antara lain membuka peluang bagi perguruan tinggi (PT) menjadi pengelola bisnis tambang. Ini kejutan kedua dan kelanjutan dari kontroversi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas menjelang akhir pemerintahan Joko Widodo. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, menerima tawaran ini. Apakah kampus juga memilih jalan yang sama? Penulis mewakili Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) berpendapat, gagasan pemberian IUP kepada PT adalah sesat pikir kebijakan negara (Kompas, 20/1/2025). Korporatisasi PT Dalam artikel ”Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution” (2023), Andrew Rosser mengidentifikasi dua problem predatoris yang menyebabkan krisis PT di Indonesia.
Pertama, ketatnya kontrol politik atas semua keputusan akademik dan non-akademik di kampus. Kedua, manajemen internal yang birokratis. Keduanya warisan Orde Baru dalam pengelolaan kampus. Tujuannya, penundukan sivitas akademika agar selaras dengan politik monoloyalitas pembangunanisme Soeharto. Meminjam Gramsci, di era Orde Baru, kampus adalah ideological state apparatus yang harus tunduk kepada kemauan pemerintah melalui kementerian pendidikan. Kontrol kebijakan akademik berlaku lewat mekanisme kerja pengambilan keputusan yang birokratis sejak di level kampus hingga kementerian, baik dalam pemilihan rektor, dekan, maupun perencanaan keuangan. Kampus adalah kepanjangan tangan negara dalam urusan produksi pengetahuan dan SDM yang menunjang pembangunan. Perbedaan pendapat, apalagi penolakan, dianggap mbalelo, melawan. Risikonya pemecatan rektor, minimal pengurangan jatah anggaran PTN yang bersumber dari APBN.
Intinya, kampus seperti lembaga politik, organisasi politik, alat mobilitas politik bagi para dosen atau sebaliknya. Dalam konteks ini, kita menjadi paham mengapa suara para rektor PTN cenderung seragam untuk setuju, atau minimal diam, atas rencana pemberian IUP, yang jelas berisiko tinggi bagi reputasi kampus di mata publik. Anehnya, pascareformasi 1998, kondisi tersebut berlanjut di era Jokowi dan Prabowo. Hal itu berkelindan dengan agenda neoliberalisasi dalam bentuk korporatisasi kampus. Jargon kampus mandiri, merdeka secara ekonomi, lebih kuat. Maknanya: harus mencari uang sendiri dan negara lepas tangan. Dalam hubungan ini, rencana pemberian IUP dikerangka dalam wacana yang sempit dan pragmatis: tambang akan menjawab kesulitan ekonomi di PT (dahaga anggaran operasional kampus yang tak terpenuhi oleh terbatasnya guyuran dana APBN). Kampus tak ubahnya korporasi biasa, turun jauh marwah sebagai lembaga sosial yang menjaga etika dan tanggung jawab setiap kegiatannya. (Yoga)
Rantai Impunitas yang Harus Diputus
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Dengan tetap menghormati proses hukum Malaysia, Pemerintah Indonesia mendesak penyelidikan transparan insiden penembakan pekerja migran Indonesia. Dalam insiden yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025), seorang pekerja migran Indonesia tewas tertembak dan empat lainnya terluka. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menyebut, penembakan dilakukan sebagai langkah pembelaan diri. Menurut APMM, kapal yang ditumpangi oleh para pekerja migran tersebut diduga akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Saat akan ditangkap, kapal berupaya lolos dengan menabrak kapal patroli APMM dan berupaya menyerang dengan parang. Sebagai pertahanan diri, aparat APMM melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal migran. Dalam kegelapan, kapal migran itu disebutkan bisa meloloskan diri. Keesokan harinya, kapal tersebut ditemukan terdampar diperairan Tanjung Rhu, Pulau Carey.
Di dalam kapal terdapat dua pekerja migran asal Indonesia, seorang di antaranya telah tewas dan satu lagi terluka. Sementara tiga pekerja migran lain yang terluka telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Tidak jelas siapa yang membawa mereka ke rumah sakit. Yang jelas, saat kapal migran diperiksa aparat Malaysia, tidak ditemukan senjata berbahaya atau barang ilegal lain dalam kapal tersebut. Sementara itu, pihak APMM mengatakan, apa yang dilakukan oleh jajarannya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terkait hal itu, adalah tepat langkah Pemerintah Indonesia yang mendesak adanya penyelidikan yang transparan dan menyeluruh,termasuk menyelidiki dugaan adanya penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat atau excessive use of force. Apalagi dua pekerja migran yang terluka dan kini dirawat di rumah sakit memberi keterangan berbeda dari keterangan APMM.
Menurut mereka, tidak ada perlawanan menggunakan senjata tajam oleh penumpang kapal migran terhadap aparat APMM. Migrant Care, lembaga yang bergerak dalam advokasi buruh lintas negara, memberi catatan serius atas isu tersebut. Menurut Migrant Care, sepanjang tahun 2005-2025 setidaknya 75 pekerja migran Indonesia tewas di tangan aparat Malaysia. Lembaga itu menduga telah terjadi extrajudicial killing dalam kasus tewasnya para pekerja migran tersebut, termasuk dalam insiden terakhir di perairan Tanjung Rhu. Oleh karena itu, penyelidikan dan penyidikan yang tuntas, adil, serta transparan menjadi sangat penting agar aneka dugaan tidak berakhir menjadi fitnah dan impunitas pun disudahi. Di sisi lain, penting pula untuk kembali mengoptimalkan kesepakatan soal perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik di negara tempatan maupun di dalam negeri. Penggunaan jalur ilegal memperlihatkan minimnya informasi, perlindungan, dan pemihakan pada pekerja migran. (Yoga)
Pengendalian Kapasitas Banjir Tidak Lagi Memadai
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Hujan deras yang melanda Jakarta pada Selasa hingga Rabu (28-29/1/2025) memicu banjir di berbagai titik. Banjir sempat merendam kawasan Monas dan akses jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ribuan orang harus mengungsi. Sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta juga dialihkan. Banjir ini terjadi karena curah hujan ekstrem. Namun, disisi lain, banjir ini juga menunjukkan perlunya perbaikan pada sistem pengendalian banjir Jakarta. Pemerhati tata kota dari Universitas Trisakti, Jakarta, Yayat Supriatna, mengatakan, banjir yang mulai melanda Jakarta pada Selasa malam tidak terlepas dari kapasitas ekosistem untuk pengendalian banjir yang sudah tidak mendukung. Pemeliharaan yang dikaitkan dengan pengerukan, normalisasi, dan pembersihan selama dua tahun terakhir tidak ada gaungnya.
”Ini satu keprihatinan bahwa ekosistem penanggulangan banjir Jakarta kapasitasnya sudah tidak mampu. Itu sudah lama digaungkan oleh (mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Pak Basuki Hadimuljono saat masterplan penanggulangan banjir Jakarta yang dibuat tahun 1974 sampai sekarang belum pernah diubah. Belum ada upaya-upaya mengoptimalkan atau meningkatkan kapasitasnya,” katanya. Menurut Yayat, dua tahun terakhir tak pernah terdengar program seperti pengerukan dan pembersihan selokan. Akibatnya pun kelihatan. Hujan bisa membuat daerah sekitar kawasan Monas tergenang. Padahal, lanjut Yayat, Monas adalah zona steril dari genangan. Artinya, kalau jalanan di kawasan Monas sampai tergenang, artinya ada pemeliharaan yang tidak optimal.
(BPBD) Jakarta, sedikitnya 1.073 keluarga, yang terdiri atas 2.353 jiwa lebih, mengungsi akibat banjir. Lokasi pengungsian memanfaatkan tempat ibadah, berupa mushala, masjid, dan gereja, hingga rumah susun di wilayah terdekat. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Hendri mengatakan, sejumlah titik di lima kota administrasi di Jakarta dilanda hujan lebat bahkan ekstrem sejak Selasa malam. Alat pantau curah hujan di Stasiun Meteorologi Kemayoran, Jakarta Pusat, menunjukkan curah hujan 368 milimeter (mm) per hari. Curah hujan tinggi juga tercatat di Perumnas Cengkareng, Jakarta Barat, yakni 264 mm per hari. Di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hujan lebat juga mengguyur dengan 216 mm per hari. Curah hujan tinggi terpantau di Stasiun Pompa Pulomas, Jakarta Timur, dengan intensitas 212 mm per hari. Di Jakarta Utara, curah hujan tinggi terpantau di Stasiun Pompa Tanjungan, yakni 211 mm per hari. Begitu pula di Stasiun Pompa Teluk Gong yang mencatat 203 mm per hari. (Yoga)
Tingginya Kepuasan Publik Terhadap Presiden Prabowo-Gibran di 100 hari Pemerintahannya
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Di tengah hasil survei dari sejumlah lembaga yang menunjukkan tingginya kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di 100 hari pemerintahannya, sejumlah tokoh bangsa mengingatkan pemerintah untuk memperkuat demokrasi. Pesan itu disampaikan, antara lain, karena keprihatinan mereka terhadap kebijakan populis pemerintah, termasuk pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi yang bisa menjadi cara membungkam suara kritis kampus. Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana melalui keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025), menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antar lembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat. ”Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei,” ucap Yusuf. Beberapa waktu lalu, jelang 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, survei Litbang Kompas merekam tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.
Adapun angka kepuasan publik menurut survei Indikator Politik Indonesia ada di 79,3 persen. Pelemahan demokrasi Lewat pernyataan bersama ”Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025”, sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta, Selasa (28/1), menyampaikan pentingnya memperkuat praktik demokrasi sebagai manifestasi dari kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat pada 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka mengingatkan, demokrasi bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama yang didasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan itu merupakan satu dari 10 pesan kebangsaan yang diserukan GNB yang dibacakan oleh Alissa Wahid selaku Koordinator Pelaksana GNB. Adapun GNB merupakan gerakan etis yang dimotori oleh para cendekiawan, akademisi, serta tokoh agama dan masyarakat. semestinya bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama yang berlandaskan keadilan sosial.
Oleh karena itu, dia mengkritik kebijakan populis yang lebih banyak dilancarkan pemerintah. Menurut dia, kebijakan populis memang lebih mudah dilaksanakan. Namun, kebijakan populis itu seolah pemerintah memberikan ikan, bukan kail, kepada masyarakat. Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Karlina Supelli, yang hadir dalam pernyataan bersama itu pun menyampaikan, saat ini pelemahan demokrasi berlangsung dengan cara-cara yang terlihat lurus dan konstitusional. Bukan lagi kudeta seperti di masa lalu. Gejala-gejala itu seperti suara warga dan ruang masyarakat sipil yang dipersempit ataupun pers sebagai pilar keempat demokrasi yang dilemahkan. Ia pun menyinggung rencana pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) ke perguruan tinggi yang dipandang sebagai cara mengooptasi sivitas akademika kampus. Karlina menyebutkan, wacana pemberian IUP untuk perguruan tinggi yang tertuang dalam draf revisi Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Yoga)
Di Tengah Tantangan Ekonomi Harus ”Berganti Kulit”
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Ketidakpastian masih menggelayuti langit-langit perekonomian, bukan hanya dari sisi global, melainkan juga dari domestik. Penurunan daya beli dan terkikisnya tabungan membayangi masyarakat papan tengah. Maka, dibutuhkan pembaruan diri, terutama dalam mengelola keuangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, jumlah penduduk kelas menengah menurun drastis selama lima tahun terakhir, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Selain itu, angka pengangguran terbuka tercatat mencapai 7,47 juta orang atau setara 4,91 persen dari total angkatan kerja. Pun demikian, tabungan masyarakat selama lima tahun terakhir terus tergerus lantaran kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Sejalan dengan itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, rerata saldo tabungan masyarakat per April 2024 tercatat Rp 1,8 juta per nasabah. Ini turun hampir separuhnya jika dibandingkan dengan 2019 yang mencapai Rp 3 juta per nasabah. Sementara itu, survei Globalstats pada Desember 2024 terhadap 1.000 responden menemukan 70 persen masyarakat tak memiliki tabungan. Selebihnya, hanya 30,1 persen masyarakat yang mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung.
Head of Deposit and Wealth Management UOB Indonesia Vera Margaret menilai kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat. Oleh sebab itu, institusi keuangan berperan penting dalam membantu meningkatkan tingkat literasi serta inklusi keuangan masyarakat. ”Untuk menghadapi 2025 yang diliputi dengan ketidakpastian ekonomi tersebut, perlu kewaspadaan dan perencanaan yang matang dengan menjaga disiplin, melakukan penyesuaian sesuai perubahan ekonomi, dan menempatkan dana di instrumen yang tepat,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025). Selain menabung, masyarakat diharapkan dapat tetap mempertahankan gaya hidupnya sekalipun pendapatannya meningkat. Masyarakat juga disarankan mencatat pengeluaran selama satu atau dua bulan guna mengetahui jumlah pengeluarannya. Dalam mengatur keuangan, setidaknya terdapat tiga pos besar yang dapat diperhitungkan. Idealnya, seseorang hanya dapat mengalokasikan 5-10 persen pengeluarannya untuk sesuatu yang diinginkan, seperti hiburan, olahraga, dan pembelian gawai. Kemudian, untuk tabungan porsinya 10-20 persen, meliputi dana darurat, investasi, dan asuransi. (Yoga)
Peluang Keuntungan dari SBN Ritel
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel ORI027 memberikan peluang investasi yang menarik bagi investor ritel di tengah volatilitas pasar modal yang terjadi belakangan ini. Dengan kupon yang relatif tinggi, yaitu 6,65% untuk tenor 3 tahun dan 6,75% untuk tenor 6 tahun, ORI027 menjadi alternatif investasi yang menarik, terutama setelah penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia. Kupon yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lain, seperti deposito, serta pajak yang lebih rendah (10%) menjadi faktor tambahan yang menarik bagi investor.
Handy Yunianto, Kepala Divisi Fixed Income Research Mandiri Sekuritas, menilai kupon ORI027 sangat menarik karena suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk simpanan lainnya dan potensi penurunan suku bunga lebih lanjut. Secara historis, obligasi ritel memiliki return yang lebih baik dibandingkan saham dalam 6 tahun terakhir.
Reza Fahmi dari Henan Putihrai Asset Management menekankan bahwa meskipun ada potensi penurunan suku bunga lebih lanjut, pemerintah tetap menargetkan penerbitan SBN ritel hingga Rp 150 triliun, dengan kebijakan Bank Indonesia yang mendukung prospek tersebut.
SBN ritel ini juga berkontribusi dalam memperdalam pasar keuangan Indonesia, memperluas basis investor, serta meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam investasi. Dengan adanya ORI027, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investor ritel untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan, seperti yang terlihat dari penjualan yang sudah mencapai sejumlah besar kuota yang ditargetkan.
Dampak Trump terhadap Rupiah dan Pasar Modal
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Pasar modal Indonesia memulai tahun 2025 dengan kinerja yang sangat positif, tercermin dari kenaikan IHSG lebih dari 2% dan IDX30 yang naik 2,5% year-to-date (YtD). Selain itu, indeks saham dan reksa dana yang mayoritas konstituennya adalah emiten perbankan juga menunjukkan kinerja yang solid, dengan reksa dana indeks seperti IDX Pefindo Prime Bank dan IDX Pefindo I-Grade masing-masing mengalami kenaikan sekitar 3% YtD.
Kinerja positif ini didukung oleh beberapa faktor eksternal dan domestik. Faktor eksternal seperti penurunan yield US Treasury dan pelemahan dolar AS, serta faktor domestik berupa kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan, turut mendukung likuiditas pasar keuangan Indonesia. Kebijakan tersebut juga menguntungkan saham-saham perbankan yang undervalued, seperti Bank BNI dan BRI.
Pasar obligasi dan pasar uang juga menunjukkan kinerja yang baik, dengan reksa dana pasar uang mencatatkan hasil positif sekitar 0,45%—0,50% YtD dan reksa dana pendapatan tetap dengan durasi pendek mencatatkan kinerja positif sekitar 0,5%—0,8% YtD.
Dengan valuasi pasar yang rendah, rasio price to earnings (P/E) yang berada di bawah rata-rata historis, dan dividend yield yang relatif tinggi, prospek pasar saham Indonesia di tahun 2025 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Potensi return IHSG diperkirakan mencapai 13%—18% dengan estimasi pertumbuhan laba bersih sekitar 8%. Selain itu, imbal hasil dari instrumen pendapatan tetap dan pasar uang juga diperkirakan akan memberikan potensi keuntungan yang baik.
Secara keseluruhan, kinerja investasi di pasar modal Indonesia pada awal tahun 2025 memperlihatkan prospek yang menjanjikan, meskipun investor perlu memperhatikan strategi investasi yang tepat dan memperhitungkan risiko serta imbal hasil yang dapat dicapai dalam jangka panjang.
Saham BCA Mengalami Peningkatan
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Bisnis Indonesia
BCA berhasil menutup tahun 2024 dengan laba sebesar Rp54,8 triliun, tumbuh 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan kredit yang mencapai 13,8% menjadi Rp922 triliun. Perseroan berhasil mengelola beban dana dengan mengurangi porsi deposito dan meningkatkan dana murah berupa giro dan tabungan, yang berkontribusi pada pertumbuhan bunga bersih sebesar 9,5% YoY. Selain itu, pendapatan non-bunga BCA juga tercatat tumbuh 10,2% YoY.
Meski demikian, saham BBCA mengalami penurunan, yang diindikasikan sebagai efek dari "sell on news," namun beberapa analis seperti Phintraco Sekuritas dan Sucor Sekuritas memproyeksikan kinerja saham BBCA akan tetap positif berkat fundamental yang kuat dan likuiditas yang terjaga. Ke depan, BCA diharapkan dapat terus meningkatkan imbal hasil kredit, terutama di segmen konsumen, dan dihadapkan pada tantangan pertumbuhan kredit yang melambat serta potensi cost of credit yang lebih tinggi.
BCA juga berencana untuk menebar dividen kepada pemegang saham, dengan tujuan untuk terus meningkatkan nominal dividen setiap tahunnya, sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja. Besaran dividen tahun buku 2024 akan diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).