PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) bersiap memboyong platform usahanya di bidang pengelolaan limbah yang merupakan pemain raksasa di tingkat regional Asia Tenggara, untuk segera menggelar penawaran umum perdana (Initial public offering/IPO) alias go public. Saat ini bisnis pengelolaan limba TOBA dikendalikan anak usahanya yakni PT Solusi Bersih TBS (SBT), dengan beberapa entitas di bawah seperti PT Arah Environmental Indonesia dan Asia Medical Enviro Services Pts Ltd. Platform usaha TBS di sketor limbah akan makin terintegrasi dengan diakuisisinya 100% saham perusahaan limbah terkemuka asal Singapura, Sembcorp Environment Pte. Ltd (SembEnviro) senilai S$ 405 juta (setara Rp4,85 triliun) oleh SBT Environment 2 Pte Ltd  S$ 325,85 juta (SBT2). Saat ini, SBT2 memiliki 100% kepemilikan di PT Solusi Bersih TBS (SBT), di mana SBT memiliki 100% kepemilikan di SBT2. Akuisis perusahaan dengan aset 325,85 juta (setara Rp3,92 triliun) tersebut, telah disetujui dalam RUPSLB. TBS Energi yang digelar pada 20 Desember 2024.

OJK menjelaskan bahwa bank-bank  pelat merah sudah mulai mengimplmentasikan penghapustagihan piutang macet dari UMKM. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, saat ini implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM  sedang berlangsung dan memang sudah terlaksana dalam jumlah tertentu pada tahap awal ini. Namun, sebagian asesmen dari bank-bank kepada portfolio yang terkait kredit macet UMKM. Seperti yang disampaikan OJK, DIrektur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI Supari juga mengatakan telah melakukan penghapusan tagihanpiutang macet UMKM tersebut. Meskipun, ia enggan menyebutkan jumlah nasabah yang telah menerima program tersebut. "Terhadap nasabah yang eligible dengan PP 47 sudah diimplementasikan. Untuk yang ini (jumlah nasabahnya dan nilai kreditnya) belum bisa dikomunikasikan," ujar Supari. Lebih lanjut dalam hal tersebut, Mahendra menjelaskan dampak positif akan terjadi bagi kedua belah pihak, yakni pihak bank sebagai pemberi pinjaman, dan dari sisi nasabahnya karena catatannya menjadi bersih kembali. (Yetede)

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto cukup tinggi. Ini menjadi modal besar bagi Prabowo untuk melangkah ke tahap berikutnya. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan, sebanyak 79,3% masyarakat merasa puas dengan kinerja Prabowo menjelang 100 hari kerja pemerintahan. "Sebanyak 13,5% mengatakan sangat puas dan 65,8% cukup puas, sehingga total yang merasa puas 79,3%," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sebaliknya, survei itu mencatat, mencatat 16,3% responden merasa kurang puas, 0,6% tidak puas sama sekali, dan 3,8% tidak menjawab atau tidak tahu. Burhanuddin menilai, bulan madu politik antara publik dan Presiden Prabowo masih berlangsung, Dia membandingkan hasil survei ini dengan awal pemerintahan Presiden Jokowi yang periode pertama (2014-2015), yang sempat terdampak kebijakan tidak populer berupa kenaikan harga BBM. Dia juga menyoroti periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang bulan madu politiknya terganggu oleh kasus Century dan isu internal Partai Demokrat. (Yetede)

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas anggaran senilai Rp306,69 triliun ditingkat pusat dan daerah, diapresiasi sebagai langkah untuk  mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran negara. Namun pemangkasan dan pengalihan anggaran harus benar-benar tepat sasaran dan pemerintah harus memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. Dalam Inpres, efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun berbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun. Terdapat 19 pos belanja APBN 2025 yang terdapat di katagori untuk dipangkas, yakni pertama, kegiatan seremonial meliputi Halalbihalal, serah terima, rapat, seminar, kajian, analis, pengadaan, diklat  honor untuk kegiatan, jasa profesi, percetakan dan souvenir. Kedua, biaya sewa meliputi sewa gedung, sewa kendaraan dan sewa peralatan. Ketiga, jasa-jasa konsultan, bantuan pemerintah dari kementrian, maintenance, dan perjalanan dinas. Adapun pemanfaatan dana itu untuk mendukung program prioritas pemerintah, yakni penyediaan makanan bergizi gratis, peningkatan sektor kesehatan, program swasembada pangan dan energi, dan pengembangan sumber daya manusia unggul.  (Yetede)

Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, konsolidasi kabinet dan fiskal menjadi tantangan utama, terutama karena struktur kabinet yang besar serta perubahan nomenklatur kementerian yang memperlambat koordinasi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti bahwa koordinasi yang lemah dan komunikasi yang membingungkan menjadi kendala utama, meskipun Prabowo dinilai responsif dalam kebijakan seperti makan bergizi gratis, upah minimum provinsi (UMP), PPN, dan pagar laut.