Trust Isu Trump ”Effect” dan Trump ”Mistake”
Yoga
30 Jan 2025 Kompas (H)
Kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat telah memunculkan kontroversi baru di berbagai bidang. Trump 2.0 diperkirakan tidak hanya membuat kebijakan yang aneh, tetapi juga anti-globalisasi dan anti-liberalisme. Garis kebijakan kontroversial yang diungkapkan selama kampanye dan setelah dilantik itu tidak hanya terkait sektor politik, ekonomi, sosial, ataupun kebijakan luar negeri, tetapi juga kebijakan di pasar keuangan. Para investor menunggu dengan harap-harap cemas kebijakan seperti apa yang akan muncul pada kepemimpinan kedua Trump kali ini. Kebijakan ekstrem berbasis nasionalisme lewat slogan ”America First” memang menjadi tumpuan warga AS untuk bisa kembali makmur dan tetap menjadi negara adidaya. Namun, kebijakan seperti ini juga akan mengubah tatanan global di hampir segala bidang.
Politik luar negeri Meski sudah bisa ditebak sebelumnya, kebijakan Trump 2.0 itu memunculkan situasi yang sangat sulit diprediksi (unpredictable). The Guardian (19/1/2025) mengingatkan, dunia boleh berharap ada kebijakan yang positif, tetapi juga harus bersiap-siap menghadapi kebijakan terburuk sekalipun. Sebelumnya, jajak pendapat The New York Times, Februari 2018, pernah menempatkan Trump, yang baru setahun menjabat, di peringkat kelima terbawah di antara para presiden AS yang pernah menjabat. Di bidang politik luar negeri, ide gila yang mencuat dari Trump, pertama, adalah menjadikan Kanada dan Greenland (wilayah semi-otonom Denmark) negara bagian AS. Pemikiran ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus membahayakan kekompakan di Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengingat ketiganya anggota NATO. Kedua, mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Keluarnya AS dari kesepakatan tersebut akan membahayakan pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung ekonomi hijau di negara-negara berkembang. Publik global melihat AS sudah tidak peduli lagi dengan upaya bersama menanggulangi risiko perubahan iklim yang semakin meningkat. Ketiga, penarikan diri AS dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah ini dianggap para pengamat sebagai sebuah ”strategic mistake”. Selama ini AS menjadi donatur terbesar WHO dan donasi itu sangat membantu WHO dalam mengatasi pandemi global dan menyediakan sarana kesehatan di negara berkembang. Ekonomi dan perdagangan Trump dan para pendukungnya selalu mengglorifikasi kesuksesan Trump dalam menjalankan roda ekonomi domestik. Padahal, pertumbuhan ekonomi rata-rata AS selama Trump berkuasa pada periode pertama hanya 2,3 persen dan pada era Joe Biden 2,2 persen. (Yoga)
Pemangkasan Anggaran Pemerintah Dikhawatirkan Perlambat Laju PDB
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Investor Daily (H)
Pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,95 triliun tahun 2025 dikhawatirkan menjadi langkah kontraproduktif. Pasalnya, efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya pemintaan barang/jasa secara keseluruhan, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja. Imbasnya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektoral berkurang, yang pada ujungnya memperlambat laju PDB nasional. Pemangkasan anggaaran infrastruktur juga disayangkan sejumlah pihak, lantaran dapat mengurangi daya saing ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 4,62% secara tahunan kuartal III-2024 dan 7,47% per September, serta memberikan kontribusi 0,32% ke pertumbuhan ekonomi. Pada periode itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95%. Pemangkasan anggaran dilakukan berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomot 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Dalam Inpres ini, pemerintah meninjau anggaran kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah. Efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun terdiri atas efisiensi angaran belanja K/L Rp 256,1 triliun ke daerah sebesar Rp50,5 triliun. (Yetede)
Revisi UU BUMN Kembali Bergulir
Hairul Rizal
28 Jan 2025 Kontan
Setelah sempat terhenti selama empat tahun, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN kembali berlanjut dengan pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU ini bertujuan untuk memperjelas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien, transparan, dan kompetitif.
Menteri BUMN Erick Thohir menekankan tiga poin utama dalam RUU ini: pertama, memperjelas kewenangan presiden dalam pemisahan kekayaan negara pada BUMN; kedua, menegaskan peran Kementerian BUMN sebagai pengelola utama BUMN; ketiga, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beserta strukturnya.
Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, menyebut bahwa revisi ini diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam tata kelola dan kinerja BUMN di tengah dinamika ekonomi global. RUU ini juga mencakup aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi guna menciptakan BUMN yang lebih kompetitif.
Sementara itu, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai bahwa revisi ini akan memberikan Kementerian BUMN kendali penuh atas BUMN, menggantikan sistem kepemilikan yang sebelumnya melibatkan Kementerian Keuangan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, status kelembagaan BPI Danantara akan lebih jelas, sehingga menghindari tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian BUMN.
RUU ini juga mencakup pengaturan CSR (Corporate Social Responsibility), kewajiban pelayanan publik (PSO), serta hak imunitas direksi dan komisaris. Nantinya, super holding Danantara akan dipimpin oleh seorang menteri untuk mengelola investasi strategis BUMN di masa depan.
Manufaktur Diproyeksikan Jadi Motor Kredit
Hairul Rizal
28 Jan 2025 Kontan
Sektor manufaktur diprediksi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan kredit perbankan di awal 2025. Hal ini didukung oleh ekspansi Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 51,2 pada Desember 2024, menandakan peningkatan aktivitas setelah lima bulan kontraksi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menilai wajar jika sektor manufaktur menjadi prioritas kredit perbankan karena sektor ini memiliki pangsa besar dalam ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Ditambah lagi, sektor manufaktur mendapatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dari BI, yang memberikan pengurangan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa pertumbuhan industri manufaktur tidak hanya bergantung pada kredit, tetapi juga pada faktor lain seperti ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, kepastian hukum, dan kemudahan investasi.
Dari sisi perbankan, Bank Mandiri optimis terhadap sektor manufaktur, dengan pertumbuhan kredit ke sektor pengolahan mencapai 20,43% secara tahunan per November 2024, menurut Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo. BCA juga mencatat penyaluran kredit sebesar Rp 199,3 triliun ke sektor manufaktur per Desember 2024, tumbuh 8% secara tahunan, dengan komitmen menjaga prinsip kehati-hatian, ujar EVP Corporate Communication BCA, Hera F Haryn.
Meskipun pertumbuhan kredit manufaktur masih di bawah pertumbuhan kredit industri secara keseluruhan (8,95% vs 10,39% yoy), sektor ini tetap menjadi salah satu prioritas utama perbankan dalam mendukung pemulihan ekonomi.
Indonesia - India Perkuat Hubungan Kemitraan
Hairul Rizal
28 Jan 2025 Kontan
Perayaan Republic Day India ke-76 berlangsung meriah di Kartavya Path, New Delhi, dengan parade militer, pasukan berkuda, helikopter yang menabur bunga, serta pertunjukan seni dari 5.000 pekerja budaya. Presiden RI Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan (Chief Guest) dalam acara tersebut, melanjutkan tradisi Indonesia sebagai mitra penting India sejak era Presiden Soekarno, yang menjadi tamu kehormatan pertama pada 1950.
Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra strategis India di Asia Pasifik, dengan komitmen bersama dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan perkembangan kawasan. Sementara itu, Prabowo mengucapkan selamat kepada India dan berharap hubungan kedua negara semakin erat.
Kunjungan Prabowo juga menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Indonesia dan India menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang kesehatan, digitalisasi, budaya, dan maritim. Selain itu, Indonesia juga sepakat membeli sistem peluncur rudal BrahMos dari India senilai Rp 7,2 triliun, memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara.
Pasar Nikel Bangkit, Industri Berharap Lebih
Hairul Rizal
28 Jan 2025 Kontan
Prospek kinerja PT Harum Energy Tbk (HRUM) masih menghadapi tantangan akibat permintaan nikel yang lesu dan ketidakpastian harga komoditas. Analis Mirae Asset Sekuritas, Rizkia Darmawan, menyoroti bahwa kinerja HRUM sangat bergantung pada volume produksi dan penjualan batubara dan nikel, terutama di tengah permintaan yang belum pulih sepenuhnya dari China. Sementara itu, permintaan batubara dari India dan Asia Tenggara diperkirakan tetap kuat.
Analis Samuel Sekuritas, Farras Farhan, menilai HRUM masih memiliki peluang pertumbuhan dari meningkatnya permintaan batubara karena faktor musiman seperti musim dingin dan perayaan Imlek. Selain itu, transisi energi hijau yang berjalan lambat di berbagai negara memberikan dorongan tambahan bagi batubara. Namun, HRUM menghadapi tantangan dari meningkatnya penggunaan baterai LFP, yang tidak berbasis nikel, dalam kendaraan listrik (EV), yang bisa menekan permintaan nikel di masa depan.
Di sisi lain, analis Indo Premier Sekuritas, Ryan Winipta, menilai pembatalan potensi kenaikan tarif royalti bijih nikel dari 10% menjadi 15% sebagai kabar baik bagi industri nikel. Namun, meskipun royalti naik, dampaknya terhadap laba bersih HRUM diperkirakan relatif kecil.
Analis CGS Internasional Sekuritas, Jacquelin Hamdani, memprediksi harga nikel tetap lemah hingga 2026 akibat kelebihan pasokan global. Dia dan Ryan Winipta merekomendasikan hold HRUM dengan target harga Rp 1.010 – Rp 1.450 per saham. Sementara itu, analis BRI Danareksa, Erindra Krisnawan, lebih optimistis dan merekomendasikan buy HRUM dengan target harga Rp 1.700 per saham.
Tantangan dan Peluang dan Bisnis Rumah Bersubsidi
Yoga
28 Jan 2025 Kompas
Memiliki rumah layak huni merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Namun, kebutuhan ini sering kali sulit dipenuhi oleh individu dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dan pihak swasta sangat diperlukan untuk membantu mewujudkan kebutuhan ini, terutama bagi masyarakat yang semakin kesulitan mengakses rumah dengan harga yang terus meningkat. Artikel Kompas, edisi 6 Agustus 1970, melaporkan, Direktorat Djenderal Tjipta Karya Departemen PUTL mencatat kebutuhan 4,8 juta rumah secara nasional. Jika pembangunan rumah ini dikerjakan dalam waktu 20 tahun, setiap tahun pemerintah perlu membangun 240.000 rumah. Jumlah itu belum termasuk kebutuhan merenovasi rumah atau pembangunan rumah baru untuk penduduk yang terus bertambah.
Terkini, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik mencatat, kekurangan (backlog) kepemilikan rumah di Indonesia dialami 9,9 juta rumah tangga, yang sebagian besar merupakan masyarakat ekonomi menengah bawah. Ada juga kebutuhan renovasi rumah untuk 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Pada periode kedua Presiden Joko Widodo (2019-2024), pemerintah berhasil membangun 2,17 juta rumah dengan alokasi dana sekitar Rp 119 triliun. Adapun di masa pemerintahan baru dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menargetkan membangun 3 juta rumah subsidi. Kebijakan yang dimulai tahun 2025 ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dari sisi pasokan, pembiayaan basis data riil kebutuhan rumah, dan kriteria masyarakat yang menjadi sasaran program (Kompas.id, 12/1/2025).
Dengan anggaran terbatas, pemerintah tidak bekerja sendiri dalam hal ini. Pihak swasta pun ikut dilibatkan dalam pembangunan permukiman yang tidak hanya membutuhkan kerja konstruksi, tetapi juga pengadaan tanah yang semakin sulit. Kali ini, ada enam perusahaan menyatakan komitmen untuk membantu penyediaan perumahan rakyat dan perseorangan yang mau menyerahkan tanahnya. Mereka di antaranya Harum Energy Agung Sedayu Group, Adaro, Barito Pacific, Sinar Mas Group, dan Berau Coal. Di luar perusahaan besar tersebut, banyak pengembang properti yang berkomitmen mendukung penyediaan rumah bersubsidi. Salah satunya PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode GRIA. Emiten yang berdiri sejak 2013 sebagai perusahaan konstruksi itu pada 2022 beralih fokus sebagai pengembang properti. (Yoga)
Perguruan Tinggi Diberi Izin Usaha Pertambang
Yoga
28 Jan 2025 Kompas
Usul perguruan tinggi diberi wilayah izin usaha pertambangan menimbulkan pertanyaan publik. Apakah tepat dan patut perguruan tinggi menambang? Harian Kompas (Kompas.id) seminggu terakhir menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Berdasarkan draf sementara, RUU Minerba itu berisi ketentuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dengan cara lelang atau prioritas untuk badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan, organisasi masyarakat(ormas), dan perguruan tinggi. Dalam pembahasan pada 20 Januari 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Badan Legislasi (Baleg) DPR membahasnya bersama tim ahli. Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg DPR Bob Hasan dari Partai Gerindra. Ada 11 poin yang menjadi topik pembahasan dalam revisi ketiga UU Minerba tersebut. Pada poin kelima paparan rapat, tertulis rencana prioritas pemberian WIUP kepada perguruan tinggi.
Dalam paparan yang dibacakan tim ahli di rapat tersebut, prioritas pemberian WIUP kepada perguruan tinggi disematkan dalam Pasal 51A. Pada Ayat (1) dari Pasal 51A itu tertulis, WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. Pada ayat berikutnya, pertimbangan pemberian WIUP tersebut adalah akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah B. Kita terkaget-kaget dengan hal ini setelah tahun lalu
pemerintah juga memberikan WIUP khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. WIUPK diberikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 25/2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terbit pada 30 Mei 2024. Kali ini revisi langsung ditujukan terhadap UU Minerba, tidak sekadar revisi terhadap PP. Selain substansinya, mekanisme pembahasannya pun minim partisipasi publik dan dilakukan terburu-buru dalam masa reses.
Dari delapan fraksi di DPR, empat fraksi menyepakati RUU itu menjadi usul inisiatif DPR, yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat. Empat fraksi lain menyetujui dengan catatan, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS. Jika seluruh fraksi sudah menyetujuinya, harapan kita tinggal pada sivitas akademika untuk dapat memberikan catatan kritis atas pembahasan revisi UU Minerba tersebut. Perguruan tinggi menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Beberapa perguruan tinggi memang memiliki jurusan pertambangan, tetapi terbatas pada ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Kita mengetuk hati nurani sivitas akademika untuk merenungkan apakah keterlibatan langsung perguruan tinggi dalam usaha pertambangan tidak bertentangan dengan nilai-nilai akademik yang selama ini dijunjung tinggi. (Yoga)
Provinsi Jakarta dan Jabar Siapkan Penghematan Anggaran
Yoga
28 Jan 2025 Kompas
Pemerintah Provinsi Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan langkah-langkah untuk melaksanakan penghematan anggaran, seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, menargetkan penghematan hingga Rp 2 triliun. Walakin, instruksi penghematan anggaran itu dipandang berangkat dari masalah buruknya tata kelola anggaran selama ini. Untuk mengatasinya, sejumlah kalangan meminta agar pemerintah melaksanakan praktik pengelolaan yang mencakup keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, perencanaan, hingga pengawasan. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, melalui keterangan tertulis, Senin (27/1/2025), menyebutkan, draf instruksi Gubernur Jakarta untuk efisiensi anggaran masih dalam pembahasan. Kendati demikian, implementasinya akan tepat waktu.
”Pemprov Jakarta mencermati anggaran yang berpotensi dihemat. Komunikasi intensif dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih juga terus dilakukan untuk mendukung program prioritas mereka dan mendukung program nasional lainnya,” kata Teguh Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran tahun 2025 hingga Rp 306,7 triliun. Penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah Rp 50,5 triliun. Namun, diakui Teguh, pihaknya belum bisa memastikan jumlah anggaran yang akan dihemat atau dioptimalkan. Sebab, pemetaan untuk menentukan anggaran mana saja yang akan dihemat dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi alokasi maupun sumber anggaran. ”Alokasi anggaran yang akan dihemat ini masih dipetakan. Apakah itu dari perjalanan dinas atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya,” kata Teguh.
Simulasi Pemprov Jabar mulai melaksanakan simulasi efisiensi anggaran belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jabar 2025 dengan target mencapai Rp 2 triliun. Dana yang direalokasi akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan hingga pelayanan publik. Simulasi efisiensi anggaran itu, menurut Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat Herman Suryatman, Senin, di Bandung, bahkan sudah tuntas dilaksanakan. Menurut dia, pelaksanaan simulasi itu merupakan komitmen Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi. ”Simulasi ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lainnya,” kata Herman. Herman menuturkan, rencana efisiensi akan dilaksanakan pada berbagai pos pendanaan, termasuk belanja organisasi perangkat daerah, seperti perjalanan dinas dan kebutuhan rutin lainnya, serta bantuan keuangan dan hibah, kecuali yang bersifat mandatori (wajib) dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. (Yoga)
Resolusi 2025, Warga Ingin Lebih Taat dan Cari Cuan Lebih Mudah
Yoga
28 Jan 2025 Kompas (H)
Awal tahun menjadi momentum bagi banyak orang untuk menetapkan resolusi, membubungkan harapan, dan berkomitmen pada kehidupan yang lebih baik. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas dan Media Monitoring Litbang Kompas terhadap 3.936 unggahan di media sosial mengungkapkan, 50,4 persen warganet menetapkan ”peningkatan ibadah” sebagai resolusi 2025. Data ini dihimpun dari unggahan warganet di Youtube, X, Facebook, Tiktok, dan Instagram pada 1 Desember 2024-5 Januari 2025. Adapun peningkatan ibadah yang dimaksud antara lain membaca kitab suci lebih rutin, melakukan ziarah keagamaan, dan memperbaiki penampilan sesuai anjuran agama.
Menaikkan kemampuan finansial pribadi atau menambah cuan menjadi resolusi terbanyak kedua warganet (18,4 persen). Banyak warganet ingin mendapat pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, memiliki aset, dan menambah tabungan. Ini seperti ditulis akun Meari Harianti di Facebook pada 24 Desember 2024: ”2025, yang aku mau cuma rekening gemuk dan badan kurus, tolong jangan kebalik kayak 2024.” Menoleh ke aspek spiritual Banyaknya resolusi terkait spiritualitas mencerminkan tantangan yang sulit diatasi secara rasional, seperti disampaikan Guru Besar Psikologi Sosial Universitas Airlangga, Surabaya, Suryanto. Menurut dia, terjadinya perubahan yang cepat dan mendadak menjelang 2025 membuat banyak orang sulit memprediksi masa depan sehingga memilih mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai bentuk kepasrahan.
”Saat manusia merasa tidak mampu menghadapi tantangan secara rasional, mereka beralih pada keyakinan akan kekuatan di luar dirinya,” ujar Suryanto, Rabu (15/1/2025). Tahun baru, lanjutnya, memang kerap dijadikan momentum perubahan; dan yang paling mudah adalah perbaikan spiritual. ”Manusia kita, kan, rata-rata religius, berserah diri, banyak berdoa, minimal sluman, slumun, slamet. Selamat sampai akhir tahun ini. Setidaknya, tidak lebih buruk dari tahun sebelumnya,” ucapnya Bagi Refindie Micatie Esanie Foekh (25), mendekatkan diri kepada Tuhan menjadi resolusi utama tahun ini. Ia menargetkan membaca satu pasal Alkitab setiap hari dan menamatkan membaca Alkitab dua kali dalam setahun. Dulu, resolusinya lebih fokus pada belajar. Namun, fokusnya kini berubah setelah mengalami persaingan tak sehat di sebuah organisasi, yang
sempat mengancam nyawanya. (Yoga)