Terhitung per 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan pembelian elpiji bersubsidi 3 kilogram tidak lagi dapat dilakukan ditingkat pengecer, tetapi hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi Pertamina. Aturan ini berimbas pada sulitnya warga di berbagai daerah untuk mendapat gas bersubsidi. Salah satunya dialami  Aan Sanewi (47), warga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beberapa hari terakhir ia kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg karena stok di pengecer terbatas. Selama ini ia mudah mendapatkan elpiji 3 kg di warung seharga Rp 25.000 per tabung ataupun Rp 28.000 di pengecer keliling. Ia tidak mempersoalkan harga yang jauh dari harga resmi, yakni Rp 12.750 per tabung, sepanjang mudah mendapatkannya. Sejak kebijakan baru diberlakukan, ia harus keliling ke sejumlah warung untuk membelinya. ”Kadang dapat satu, kadang enggak kebagian,” ucap Aan, Senin (3/2/2025).

Di sejumlah daerah, warga bahkan harus mengantre panjang di pangkalan untuk membeli elpiji 3 kg. Bahkan, seorang warga diduga kelelahan hingga meninggal setelah mengantre untuk membeli elpiji 3 kg. Yonih (62), warga Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, meninggal sepulang membeli elpiji, Senin siang. Rohaya (51), adik Yonih, menuturkan, sang kakak pingsan sepulang mengantre untuk membeli dua elpiji. Tak lama berselang, Yonih meninggal. ”Sampai rumah langsung pingsan. Dia tidak ada riwayat penyakit,” ujar Rohaya. Sementara itu, kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer menuai kekhawatiran warga di pelosok Lampung. Mereka khawatir kebijakan tersebut bakal menyulitkan mereka untuk bisa mendapatkan gas bersubsidi. Darman (51), warga Pekon Sukadana, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menuturkan, selama ini warga di pulau kecil itu mengandalkan warung-warung untuk mendapatkan elpiji 3 kg.

Harga elpiji di Pulau Pisang berkisar Rp 28.000-Rp 30.000 per tabung.Harga itu lebih tinggi dari harga eceran tertinggi elpiji 3 kg di Lampung sebesar Rp 20.000 per tabung. Namun, tidak setiap saat warga Pulau Pisang bisa mendapat gas subsidi itu dengan mudah. ”Kalau angin kencang, elpiji sulit didapat karena kapal tidak bisa menyeberang dari Krui, Pesisir Barat, ke Pulau Pisang untuk memasok elpiji,” kata Darman, dihubungi dari Bandar Lampung. Efek sementara Terkait kondisi warga kesulitan mendapat elpiji 3 kg, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, hal itu dampak sementara dari upaya perbaikan distribusi gas bersubsidi agar lebih tepat sasaran. ”Mohon kasih kami waktu sedikit saja, akan kami selesaikan ini. Barangnya (elpiji 3 kg) tidak langka, saya jamin itu,” ujarnya. (Yoga)

Dari 100 kementerian/lembaga, 83 K/L dipangkas anggarannya. Sebanyak 17 K/L yang tak kena pemangkasan antara lain institusi penegak hukum. Menurut Kemenkeu, kecil kemungkinan besaran penghematan akan berubah dari nilai dalam surat edaran. Anggaran sejumlah kementerian dan lembaga teridentifikasi dipangkas sebagai langkah lebih lanjut dari efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan itu diproyeksi bisa mengganggu sejumlah program kerja. Komisi Yudisial, misalnya, berpotensi tidak bisa menyelenggarakan seleksi calon hakim agung. Walakin, Kementerian Keuangan menyatakan, eksekusi efisiensi anggaran sampai sekarang masih menunggu persetujuan DPR. Setiap kementerian dan lembaga kini diberikan waktu kurang dari dua pekan sampai 14 Februari 2025 untuk memfinalkan rencana penghematannya dengan mitra kerja masing-masing di DPR.

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, total anggaran belanja yang mesti dipangkas di seluruh kementerian/lembaga (K/L) adalah Rp 256,1 triliun. Dari 100 K/L yang ada, terdapat 83 K/L yang dipangkas anggarannya dan 17 instansi tak terkena pemangkasan, di antaranya institusi penegak hukum. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dihubungi dari Jakarta, Senin (3/2/2025), mengatakan, eksekusi efisiensi anggaran masih menunggu persetujuan DPR. Meski masih ada dinamika pembahasan di DPR, kecil kemungkinan besaran penghematan anggaran itu akan berubah dari nilai yang sudah ditetapkan dalam SE. Efisiensi anggaran belanja ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Target efisiensi anggaran tersebut mencapai Rp 306,69 triliun dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Ada tujuh poin instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo, yakni belanja operasional, perkantoran, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Efisiensi anggaran kelak digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintahan Prabowo, salah satunya Maka Bergizi Gratis. Tak bisa kerja Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyatakan akan menggelar rapat pimpinan untuk menyikapi situasi tersebut. ”Ya, bisa di-bayangkan. Lembaga negara, kok, enggak bisa kerja melayani masyarakat pencari keadilan,” ujar Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata. KY menjadi salah satu lembaga yang harus melakukan efisiensi senilai Rp 100 miliar dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 184,526 miliar atau setara dengan 54 persen. Adapun tugas-tugas KY yang terancam tidak dapat dilaksanakan akibat pemotongan anggaran tersebut antara lain seleksi calon hakim agung, pelayanan laporan masyarakat, dan pemeriksaan. (Yoga)

 

Sepanjang 2024 kredit yang disalurkan industri perbankan kepada UMKM hanya naik 3,37% secara tahunan (year on year/yoy). Tahun ini UMKM menjadi salah satu prioritas agar bisa tumbuh berkelanjutan.  Peraih Nobel Ekonimi Paul Romer dalam gelaran BRI Micfinance Outlook 2025 menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan skala dan integrasi dengan ekonomi yang lebih luas. Ia menekankan bahwa keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh sebagaimana UMKM dapat tumbuh dalam ekosistem yang memungkinkan skala usaha meningkat dan integrasi dengan sektor ekonomi lainnya terjadi secara efektif. Menurut Romer, tantangan utama dalan kebijakan terkait UMKM adalah kecenderungan untuk terlalu berfokus pada bantuan keuangan tanpa mempertimbangkan skala usaha dan integrasi ekonomi. "Jika ingin serius membantu banyak usaha kecil berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar di Indonesia, maka yang terbaik yang bisa dilakukan adalah  adalah menciptakan tempat-tempat di mana usaha kecil ini dapat berkembang dan berhasil," ujarnya. BRI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung  pengembangan ekosistem UMKM melalui berbagai inisiatif strategis. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, BRI fokus kepada bisnis UMKM dan konsiten menumbuhkembangkan dan memberdayakan UMKM.  (Yetede)

Perkembangan yang paling ditunggu di awal tahun 2025  ini terjadi sudah. Pada tanggal 1 Februari Presiden Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk menarikkkan bea  masuk pada produk Meksiko, Kanada akan dikenakan tarif 25% sementara produk RRT akan dikenakan kenaikan 10% dari tarif tinggi yang sudah berlaku sebelumnya. Khusus untuk produk minyak Kanada, kenaikannya tidak mancapai 25% tetapi hanya 10%. Sebagaimana diantisipasi, PM Kanada Justin Trudeau segera menanggapi kebijakan Trump dengan mengumumkan rencananya menerapkan tarif 25% pada impor Kanada dari AS senilai $155 miliar. Lebih spesifik, Trudeau menyatakan tarif bea masuk  baru untuk minuman beralkhohol dan buah-buahan dari AS senilai $30 miliar akan berlaku mulai hari Selasa, 4 Febrauari 2025, bersamaan dengan diterapkannya kenaikan tarif oleh AS. Sementara itu, beberapa jam setelah Trump menerbitkan instruksi di atas, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan ia telah meminta Menteri Ekonominya untuk menyiapkan tarif tinggi atas produk impor dari AS. Belum ada keterangan lebih lanjut apakah kenaikan tarif impor Meksiko terhadap produk dari AS akan berlaku across the board, atau hanya menyasar produk-produk yang dampaknya akan paling signifikan dirasakan oleh produsen AS. (Yetede)

Indonesia diprediksi tidak akan serta merta bisa mengambil manfaat dari pecahnya perang dagang global yang telah dimulai dengan penerapan tarif atas barang-barang impor Amerika Serikat dari Kanada,  Meksiko dan China. Alih-alih bisa mengambil manfaat dari peralihan investasi dan rantai pasok dari negara berikutnya yang bakal dikenai tarif oleh Negeri Paman Sam itu. Secara teori, Indonesia memang berpotensi untuk meningkatkan ekspor dan investasi langsung asing (foreign direct investament/FDI) yang dipicu oleh perang dagang. Namun dalam kenyataannya, dari pengalaman perang dagang sebelumnya yang mulai terjadi pada tahun 2018, keuntungan riil yang diperoleh Indonesia dari tren tersebut sangat terbatas. Itu dikarenakan, Indonesia umumnya tidak memproduksi barang yang bisa menyubstitusi produk yang dikenai sanksi atau diprotekski oleh AS dari rekan-rekan dagangnya seperti China, Meksiko dan Kanada. Indonesia tidak memiliki banyak industri semi-processed goods, apalagi advance, yang kuat atau berdaya saing ekspor seperti semikonduktor, panel surya, crane, produk elektronik, baterai, electric vehicle, medical goods, dan komponen pesawat terbang. (Yetede)