Sucor Asset Menagement Terus Memperkuat Jaringan Distribusi
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Investor Daily (H)
Sucor Asset menagement terus memperkuat jaringan distribusi dengan memperluas kemitraan bersama Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berbasis perbankan. Dalam setahun terakhir, Sucor Asset Management telah menjalin kerja sama strategis dengan beberapa bank terkemuka, termasuk Bank Danamon, Bank Syariah Indonesia (BSI), SMBC Indonesia, dan yang terbaru, Bank Mandiri. kemitraan ini memungkinkan lebih banyak nasabah perbankan untuk mengakses produk reksa dana unggulan dari Sucor Asset Management. Dengan jaringan distribusi yang semakin luas, perusahaan berkomitmen untuk memberikan layanan investasi yang lebih mudah diakses serta meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Kolaborasi dengan berbaai APERD bank ini juga memperkuat posisi Sucor Asset Management dalam menyediakan solusi investasi yang komprehenshif dan sesuai dengan kebutuhan para nasabah. Presiden Direktur Sucor Management Jemmy Paul Wawointana menyampaikan, "Nasabah kini dapat membeli produk reksa dana dan Sucor Management secara langsung melalui cabang-cabang representative masing-masing bank mitra, seperti D-Bank PRO dari Bank Danamon, Jenius dari SMBC Indonesia, dan Livin' dari Bank Mandiri,". (Yetede)
PT Bank Mandiri Terus Memperkuat Perannya Sebagai Mitra Keuangan Utama bagi PMI
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Investor Daily (H)
PT Bank mandiri (Persero) Tbk terus memperkuat perannya sebagai mitra keuangan utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan mengadirkan solusi inovatif dalam layanan remitansi. Hasilnya, nilai transaksi remitansi masuk (incoming) yang dikelola Bank Mandiri telah mencapai hampir Rp 2 triliun pada akhir 2024, melonjak 60% secara tahunan year on year (yoy). Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan tinggi diaspora Indonesia, tetapi juga mempertegas komitmen Bank Mandiri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto nomor tiga, yaitu penguatan pertumbuhan ekonomi berbasi inklutivitas dan pemberdayaan masyarakat. SVP Retail Deposit Produk Sales Bank Mandiri Evi Dempowati menjelaskan, pertumbuhan signifikan ini didorong oleh semakin meningkatnya jumlah PMI di luar negeri serta inovasi teknologi yang dihadirkan Bank mandiri. "Sejak awal, kami memiliki misi untuk dapat menjadi solusi dan mitra finansial utama masyarakat, terutama PMI baik didalam maupun di luar negeri. Pertumbuhan ini, menjadi momentum kami untuk terus meningkatkan layanan agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan nasabah," ungkap Evi. (Yetede)
Indeks Tekno Perkasa Kala Deepsek Gebuk Raksasa Global
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Investor Daily (H)
Gelembung bubble platform kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) asal China, Deepseek, menggebuk beberapa indeks saham global. Indeks sektor teknologi atau IDX Techno justru perkasa. Raksasa teknologi dalam negeri bersiap melanjutkan investasi di bidang AI untuk mempertebal keuntungan. Indeks saham global yang terpapar turbulensi Deepssek semisal Nasdaq S&P 500, dan Dow Jones Industrial Average. Terakhir kali dilihat, kinerja ketiganya longsor ke teritori merah. Nasdaq ambles 96,21 poin (0,49%), S&P 500 jeblok 29,09 poin (0,32%). Merahnya indeks tersebut akibat ambruknya kinerja saham-saham produsen chipset & teknologi seperti Nvidia, Raecle, Dell, Microdoft, dan Alphabet. Di sisi lai, IDX Techno pada perdagangan Kamis (30/1/2025), malah menunjukkan penguatan sebesar 1,06% ke posisi 4.335. 01 atau tumbuh 8,43% secara year-to-date (ytd). Penguatan indeks yanga dihuni emiten itu terjadi setelah saham-saham berbasis teknologi seperti PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge berkinerja hijau hingga masuk barisan top gainers dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 35% dan 25%. Begitupun dengan saham DCII dan EMTK yang outperform dengan penguatan harga masing-masing 3,44% dan 6,48%. (Yetede)
Dampak Kebijakan Penghematan Belanja Pemerintah ke Bisnis Hotel
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Tempo (H)
DEJAVU. Begitu perasaan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani ketika mengetahui titah Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas separuh anggaran perjalanan dinas pemerintah pusat hingga daerah. Ia teringat kebijakan penghematan yang sama di era Presiden Joko Widodo pada 2015. Saat itu Jokowi memangkas anggaran perjalanan dinas hingga rapat di luar kantor sebesar Rp 16 triliun. Jokowi menginginkan dana tersebut dialihkan untuk membiayai proyek pembangunan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sempat mengeluarkan larangan bagi aparat pemerintah untuk rapat di luar kantor seperti hotel.
Konsepnya serupa dengan kebijakan Prabowo saat ini. Lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Prabowo meminta efisiensi anggaran belanja sebesar Rp 306,69 triliun. Caranya dengan membatasi sejumlah kegiatan, mulai dari perjalanan dinas, rapat dan seminar, kegiatan seremonial, kajian serta analisis, hingga pembelian alat tulis kantor. Untuk perjalanan dinas, misalnya, kementerian dan lembaga diminta memangkas pos anggaran ini sebesar 53,9 persen dari yang sudah dicanangkan.
Hariyadi mengatakan larangan berkegiatan di hotel pada 2015 hanya bertahan selama tiga bulan. "Akhirnya dikembalikan karena memang butuh kegiatan, seperti sosialisasi dan workshop, di hotel," tuturnya kepada Tempo, Kamis, 30 Januari 2025. Namun tahun ini larangan berkegiatan di hotel berpotensi berlangsung lebih lama. Hariyadi khawatir kebijakan ini memukul usaha perhotelan dan restoran. Menurut Hariyadi, porsi agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai 40 persen secara nasional. Di daerah tertentu, kontribusinya bisa lebih besar. Salah satu contohnya di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang menggantungkan 70 persen pendapatan dari kegiatan pemerintah. Pemangkasan 50 persen perjalanan dinas berarti signifikan bagi pelaku usaha. (Yetede)
Efisiensi Anggaran Pemerintah Belum Sentuh Banyak Sektor yang Berpotensi Pemborosan
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Tempo
Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 mendapat sorotan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan, menilai kebijakan efisiensi anggaran masih belum menyentuh banyak sektor lain yang juga berpotensi pemborosan, seperti pengadaan mobil dinas, renovasi rumah dinas pejabat, dan belanja makan-minum. “Kami melihat banyak belanja K/L dan Pemda yang selama ini hanya dinikmati birokrasi. Dengan adanya efisiensi ini, terbukti anggaran yang selama ini disebut terbatas sebenarnya bisa disisir bila ada kemauan,” ujar Misbah Hasan, Kamis, 30 Januari 2025.
Dalam keputusan Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025, efisiensi belanja difokuskan pada 16 pos anggaran, termasuk pengurangan belanja alat tulis kantor (90 persen), kegiatan seremonial (56,9 persen), perjalanan dinas (53,9 persen), dan berbagai pos lainnya. Namun, menurut FITRA, efisiensi ini belum cukup karena masih banyak belanja yang terkesan boros, seperti pengadaan mobil dinas yang kerap kali tidak diperlukan, renovasi rumah dinas pejabat yang dilakukan berkala tanpa urgensi jelas, serta belanja makan-minum yang membebani anggaran tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu kritik utama dari kebijakan ini adalah sentralisasi kebijakan keuangan yang dianggap bertolak belakang dengan prinsip otonomi daerah. “Daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan semakin terbebani dalam mencapai target pembangunan yang sesuai dengan visi kepala daerah terpilih,” ujar Misbah. (Yetede)
Penghematan Anggaran Ditargetkan Mencapai Rp 306,6 Triliun
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Tempo
PRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian dan lembaga menghemat anggaran tahun 2025. Penghematan anggaran tersebut ditargetkan mencapai Rp 306,6 triliun. Perintah Prabowo tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, yang terbit pada 22 Januari 2025. Dua hari kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang meminta kementerian dan lembaga mengefisiensi anggaran 16 pos belanja hingga Rp 256,1 triliun.
Dari 16 pos belanja itu, di antaranya alat tulis kantor dan kegiatan seremonial yang masing-masing dipangkas sebesar 90 persen serta 56,9 persen. "Kementerian dan lembaga diminta Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan," ujar Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis, 30 Januari 2025. Ia berujar tujuan efisiensi ini untuk memastikan APBN benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Adapun belanja negara pada tahun ini dipatok Rp 3.621,3 triliun atau naik dari tahun lalu Rp 3.350 triliun. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta kementerian dan lembaga meninjau serta mengidentifikasi rencana efisiensi belanja. Hasil identifikasi tersebut nantinya disampaikan kepada mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Usulan efisiensi yang telah disetujui komisi disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025. Jika tidak, anggaran kementerian dan lembaga akan dicantumkan secara mandiri oleh Kementerian Keuangan. Meski ada efisiensi anggaran, pemerintah akan berupaya agar postur APBN 2025 tetap sesuai dengan target dan proyeksi yang dibuat sebelumnya. Sri Mulyani menyebutkan beberapa anggaran tidak dipotong, seperti belanja bantuan sosial atau bansos. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Prabowo mengincar dua titik utama dalam efisiensi belanja APBN. Pertama, belanja di Kabinet Merah Putih yang harus dihemat Rp 256,1 triliun. Kedua, dana transfer ke daerah (TKD) Rp 50,5 triliun. Namun ia menekankan semua program dan insentif untuk industri tidak akan ada yang terkena pemangkasan. (Yetede)
Belum Temukan Ada Sertifikat HGB Pagar Laut di Kawasan PSN Mauk Barat
Yuniati Turjandini
31 Jan 2025 Tempo
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan pihaknya belum menemukan adanya sertifikat soal pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) tepatnya di Desa Mauk Barat, Tangerang, Banten. "Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu, di sini (sertifikat) belum ada," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025. Dia menyampaikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan satu persatu kepada 16 desa dan enam kecamatan yang terdapat adanya pembangunan. Namun, dari pemeriksaan, kawasan PSN di daerah itu tepatnya yang ada di Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, tidak ditemukan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM). "Yang ini (Desa Mauk Barat) kawasan PSN yang nanti ini, karena ini hutan mangrove 1.500 hektare. Belum ada (SHGB-SHM) di sini. Tidak ada. Tidak ada atau belum ada, saya belum tahu. Tapi sampai hari ini tidak ada," ujarnya.
Nusron menyatakan, pihaknya hanya menemukan sertifikat terbit di dua desa dari 16 desa yang terbangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di Kabupaten Tangerang, Banten. Dia menuturkan, dua desa tersebut yakni Desa Kohod di Kecamatan Pakuhaji dan Desa Karang Serang di Kecamatan Sukadiri. Ia menyebutkan di Desa Kohod terbit sebanyak 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM). Dari 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan itu, jika ditotal jumlah luasnya mencapai 390,7985 hektare. Sedangkan SHM 17 bidang memiliki luas 22,934 hektare. Dari jumlah itu, Kementerian ATR/BPN telah membatalkan 50 sertifikat. "Sisanya sedang berjalan, masih kita on progres, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di luar garis pantai," terangnya.
Sementara itu, untuk di Desa Karang Serang terbit sertifikat tiga bidang sejak tahun 2019. Meski begitu, Nusron belum menyebutkan sertifikat tersebut apakah SHGB atau SHM. Dia menyampaikan, pagar laut puluhan kilometer tersebut tercatat terbangun di enam kecamatan dan 16 desa dengan rincian dua desa di Kecamatan Teluk Naga yakni Desa Tanjung Pasir dan Tanjung Burung. Lalu, Kecamatan Pakuhaji tiga desa yakni Desa Kohod, Sukawali, dan Kramat. Lalu Desa Karang Serang di Kecamatan Suka Diri. Berikutnya tiga desa di Kecamatan Kemiri meliputi Desa Karang Anyar, Patramanggala, dan Desa Lontar. Selanjutnya di empat desa di Kecamatan Mauk meliputi Desa Ketapang, Tanjung Anom, Marga Mulya, dan Desa Mauk Barat. Lalu, tiga desa di Kecamatan Kronjo yakni Desa Muncung, Kronjo, dan Desa Pagedangan Ilir. Namun, Nusron menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum ataupun tidak menemukan adanya SHGB maupun SHM di 14 desa lainnya. (Yetede)
Belum Dihapus Tagih Sebanyak 929.000 UMKM
Yoga
31 Jan 2025 Kompas
Dari target sebanyak 1 juta nasabah, realisasi kebijakan hapus tagih kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM baru mencapai 7,1 persen. Pemerintah mengakui, implementasi kebijakan tersebut menjumpai beberapa kendala teknis, seperti tersebarnya UMKM dan data administrasi lokasi debitor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan hapus tagih piutang macet menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Hingga saat ini, realisasi kebijakan hapus tagih tersebut telah menjangkau sekitar 71.000 nasabah atau 7,1 persen dari target. ”Tentu ini capaian yang merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” kata Airlangga saat memberikan sambutan dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025). Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan pada sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapustagihan Piutang Macet pada UMKM.
Kebijakan hapus tagih tersebut berlaku bagi piutang macet bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara (BUMN). Beberapa persyaratan hapus tagih piutang macet tersebut, antara lain, nilai pokok piutang maksimal Rp 500 juta per nasabah dan telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP mulai berlaku. Kebijakan ini berlaku selama enam bulan sejak PP diundangkan alias berakhir pada Mei 2025. Airlangga menambahkan, pemerintah turut mendukung UMKM melalui subsidi bunga kredit investasi sektor padat karya sebesar 5 persen. Fasilitas ini diberikan bagi setiap perbankan penyalur kredit investasi kepada UMKM sektor padat karya, seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur, serta sektor lain dengan jumlah tenaga kerja tertentu. Airlangga menuturkan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, berkontribusi menyerap 97 persen tenaga kerja. UMKM Indonesia saat ini terdiri dari 5.550 usaha besar, 44.728 usaha menengah, 193.959 usaha kecil, dan 63.955.369 usaha mikro. Perlakuan khusus Di sela-sela acara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, kebijakan hapus piutang macet merupakan perlakuan khusus dari pemerintah kepada sektor UMKM. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap UMKM yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar. ”Target kita memang menuju angka 1 juta. Namun, perlu diketahui oleh semuanya, proses untuk melakukan penghapustagihan tidak sesederhana yang kita bayangkan karena aspek teknisnya luar biasa, teknis dan operasi,” ujarnya dalam konferensi pers. Maman menjelaskan, lokasi UMKM yang tersebar di sejumlah daerah dan perpindahan alamat menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan kebijakan tersebut. Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai target hapus tagih piutang macet hingga 1 juta nasabah. (Yoga)
Banjir Masih Melanda Jakarta
Yoga
31 Jan 2025 Kompas
Hujan lebat hingga ekstrem berpotensi kembali menimbulkan banjir besar di wilayah Jakarta, seperti yang pernah terjadi pada 2020. Ini karena masih terbatasnya kemampuan infrastruktur utama pengendalian banjir. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Kamis (30/1/2025), mengatakan, saat ini infrastruktur utama pengendalian banjir di Jakarta hanya mampu menangani curah hujan dengan intensitas 150 milimeter (mm) per hari. Sementara sistem drainase atau saluran air di Jakarta hanya mampu menampung air akibat hujan dengan durasi di bawah lima jam. Banjir di Jakarta pada Selasa (28/1) malam dipicu curah hujan ekstrem yang mencapai 368 mm dan angka terendahnya 264 mm. Hujan turun sejak siang hingga malam hari. Angka curah hujan itu pun termasuk tinggi, hampir sama seperti pada 2020, saat Jakarta mengalami banjir besar.
”Berdasarkan data yang diperoleh, curah hujan pada 2020 yang tertinggi 377 mm, kemudian yang terendah 256 mm,” kata Teguh. Untuk mencegah banjir terulang, Teguh menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menyedot rendaman air dan memastikan tali-tali air berfungsi baik. Dalam mengantisipasi dampak banjir di sepanjang Kali Ciliwung, Pemprov Jakarta akan mengeruk dan melebarkan sungai atau normalisasi. ”Upaya normalisasi sungai dan kali masih terus dilakukan salah satunya di wilayah Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,” ujar Teguh. Tahun ini, Pemprov Jakarta akan meneruskan normalisasi Kali Ciliwung dengan anggaran Rp 90 miliar. Selain upaya fisik, Pemprov Jakarta juga mengedukasi masyarakat di sekitar Kali Ciliwung untuk menjaga kebersihan sungai dan lingkungan. Untuk jangka pendek, pemprov akan melakukan modifikasi cuaca kembali dalam dua hingga tiga hari ini.
Adapun hujan dengan intensitas tinggi seperti yang terjadi pada Selasa malam telah beberapa kali terjadi di Jakarta. Berdasarkan dataBMKG,BPBD, dan Jakarta Open Data, dari 2014 hingga 2020, hujan dengan intensitas itu rata-rata terjadi pada periode Januari hingga April. Masih tergenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan, hingga Kamis pukul 16.00, terdapat 35 RT dan satu ruas jalan yang masih tergenang banjir akibat hujan pada Selasa malam hingga Rabu. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Mohamad Yohan mengatakan, rinciannya, ada 17 RT di Jakarta Barat dengan ketinggian air 40-80 sentimeter (cm). Selanjutnya, 2 RT di Jakarta Selatan terendam 70 cm akibat luapan Kali Ciliwung. Kemudian, ada 11 RT di Jakarta Timur tergenang 30-160 cm akibatluapan Kali Ciliwung. Lalu, di Jakarta Utara ada 1 RT, yakni Kelurahan Semper Barat, akibat tingginya curah hujan. Ketinggian banjir sekitar 40 cm. Sementara itu, ruas jalan yang masih tergenang berada di Jalan Cakung Cilincing, Kelurahan Sukapura, Jakarta Timur. (Yoga)
Emiten Komoditas Dibayangi Ketidakpastian
Hairul Rizal
31 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Rencana pemerintah untuk mewajibkan retensi devisa hasil ekspor (DHE) komoditas sumber daya alam (SDA) hingga 100% dalam waktu setahun, yang mulai berlaku pada Maret 2025, diperkirakan akan menimbulkan tantangan signifikan bagi emiten sektor komoditas, terutama dalam pengelolaan arus kas dan likuiditas. Direktur PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, menyatakan bahwa kebijakan ini dapat membebani perusahaan karena membatasi akses terhadap dana yang biasanya digunakan untuk operasional dan investasi. Beberapa emiten, seperti PT Bumi Resources dan PT Bukit Asam, menyatakan kesiapan untuk mematuhi kebijakan ini, namun berharap adanya kompensasi berupa insentif dari pemerintah, seperti fasilitas pajak 0% untuk pendapatan bunga dari penempatan DHE. Analis juga memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif, terutama bagi emiten dengan liabilitas besar dan kebutuhan likuiditas cepat. Namun, insentif yang disiapkan pemerintah dapat meredam dampak tersebut.