Pengertian Customer, Jenis dan Ciri-Cirinya
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Tempo
Customer merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis. Customer atau yang dalam bahasa Indonesia disebut pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli produk atau jasa dari suatu bisnis. Bagi sebuah bisnis, customer sangatlah penting karena menentukan keberhasilan suatu usaha. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik dengan customer sangatlah krusial, karena keberlangsungan bisnis bergantung pada kepuasan mereka. Untuk memahami lebih dalam tentang apa itu customer, simak definisi, jenis, ciri dan cara menghadapinya berikut ini. Pengertian Customer Customer merupakan istilah bahasa Inggris yang artinya pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelanggan adalah orang yang membeli (menggunakan dan sebagainya) barang (surat kabar dan sebagainya) secara tetap.
Sedangkan menurut Cambridge Dictionary, customer adalah orang yang membeli barang atau memanfaatkan jasa. Jadi secara umum, customer adalah pihak yang melakukan transaksi dengan membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah bisnis. Meski begitu, customer tidak hanya terbatas pada pembelian, tetapi juga dapat mencakup individu yang menggunakan layanan secara gratis sebagai bagian dari strategi pemasaran. Dalam dunia pemasaran, customer sering disebut sebagai "raja," karena bisnis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Customer yang puas cenderung kembali untuk membeli produk atau jasa yang sama, yang dikenal sebagai pelanggan loyal. Oleh karena itu, menjaga kepuasan customer merupakan prioritas utama bagi setiap perusahaan. (Yetede)
Perlu Dipertanyakan Mengapa Pensiun Dini PLTU Batu Bara Jalan di Tempat
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Tempo
PROGRAM pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia masih jalan di tempat. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui penghentian kegiatan operasional PLTU batu bara lebih awal, tapi implementasi konkret program tersebut belum dimulai. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi G20 Brasil pada 20 November 2024 menyatakan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil di Indonesia akan dihentikan dalam 15 tahun ke depan. Dalam persamuhan itu, Prabowo juga memaparkan Indonesia akan membangun pembangkit listrik berkapasitas lebih dari 75 gigawatt dengan tenaga terbarukan pada periode yang sama.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian untuk target baru yang disampaikan Prabowo. Hanya, implementasi pensiun dini PLTU masih perlu dikaji agar transisi energi ini tidak membebani masyarakat. Pasalnya, Bahlil menilai biaya penggunaan energi baru terbarukan akan lebih mahal dibanding energi fosil. Bahlil menyatakan PLTU pertama yang bakal disuntik mati adalah PLTU Cirebon. Adapun hasil identifikasi Kementerian ESDM bersama Institut Teknologi Bandung dan United Nations Office for Project Services menunjukkan terdapat 13 PLTU batu bara yang berpotensi dilakukan pensiun dini sebelum 2030. Sebanyak 13 unit ini memiliki kapasitas sebesar 4,8 gigawatt dengan 66 juta ton CO2.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan serta arahan ihwal kelanjutan program pensiun dini PLTU batu bara. Implementasi suntik mati PLTU batu bara masih akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. "Semuanya masih menjadi to be discussed. Jadi kami masih menunggu jadwal pertemuan selanjutnya untuk memutuskan apakah akan diteruskan atau tidak," ujar Eniya kepada Tempo, Selasa, 28 Januari 2025. Sementara itu, Direktorat Jenderal EBTKE masih mempersiapkan konsep program ini, dari pendanaan, mekanisme pelaksanaan, manfaat yang dapat diperoleh, hingga potensi dampaknya. (Yetede)
Kereta Api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Bertambah jadi 73 Perjalanan
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Tempo
Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mengimbau pelanggan untuk memperhatikan jadwal keberangkatan terbaru seiring penerapan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025 mulai 1 Februari 2025. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan dalam skema perjalanan terbaru ini, KAI menambah frekuensi perjalanan, mempercepat waktu tempuh, dan memperkenalkan layanan baru untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. “Gapeka 2025 mencakup seluruh jaringan kereta api nasional di Jawa dan Sumatera dengan berbagai penyesuaian demi meningkatkan pelayanan kepada pelanggan,” katanya dalam keterangan resmi Kamis, 30 Januari 2025. Pada Gapeka 2025, jumlah perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen meningkat dari 67 menjadi 73 perjalanan per hari. Selain itu, KAI juga meluncurkan empat KA baru, yakni: 1. KA Gunung Jati (Gambir – Cirebon – Semarang Tawang Bank Jateng. 4 Kebiasaan Penumpang Kereta yang Menyebalkan Menurut Survei 2. KA Cakrabuana (Gambir – Cirebon – Purwokerto) 3, KA Madiun Jaya (Pasar Senen – Madiun) 4. KA Anjasmoro (Gambir – Surabaya Pasarturi), Di sisi lain, KA Argo Parahyangan resmi berganti nama menjadi KA Parahyangan dengan relasi Gambir–Bandung.
Selain KA baru, beberapa layanan jarak jauh juga mengalami peningkatan frekuensi: KA Taksaka: dari 2 menjadi 3 perjalanan per hari, KA Argo Merbabu: dari 2 menjadi 3 perjalanan per hari, KA Sawunggalih: dari 2 menjadi 3 perjalanan per hari, KA Tawang Jaya Premium: dari 1 menjadi 2 perjalanan per hari, KA Lokal Pangrango: dari 6 menjadi 8 perjalanan per hari. “Penambahan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya permintaan pelanggan dan untuk meningkatkan kenyamanan perjalanan,” ujar Ixfan. Gapeka 2025 juga membawa efisiensi perjalanan dengan meningkatkan kecepatan maksimal hingga 120 km/jam dan mengurangi waktu berhenti di stasiun. Beberapa rute yang mengalami pemangkasan waktu tempuh antara lain: 1. KA Argo Bromo Anggrek: dari 8 jam 5 menit menjadi 7 jam 45 menit, 2. KA Argo Dwipangga: dari 7 jam menjadi 6 jam 55 menit, 3. KA Bima: dari 10 jam 40 menit menjadi 10 jam 25 menit, 4. KA Taksaka: dari 6 jam 23 menit menjadi 6 jam 10 menit. (Yetede)
Kepala BGN: Ada 230 SPPG Baru untuk MBG Per Februari 2025
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Tempo
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan ada tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis di bulan Februari 2025. Dadan menyatakan jumlah SPPG baru hampir setara dengan jumlah yang telah beroperasi sejak Januari. "Akan ada minimal tambahan 230-an SPPG yang baru," ujar Dadan kepada Tempo pada Rabu, 29 Januari 2025. Hingga kini program MBG sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 SPPG telah beroperasi. Dengan tambahan SPPG yang akan diresmikan bulan depan, setidaknya akan ada 468 dapur yang memproduksi makanan untuk makan bergizi gratis. Namun Dadan enggan merinci di mana sebaran titik SPPG baru. Ia hanya memastikan lokasi SPPG baru tersebar di seluruh Indonesia.
Dosen di Institut Pertanian Bogor itu (IPB) juga mengungkap jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra MBG. "Sampai sejauh ini sudah 32 persen," ujarnya merujuk ke total 230 SPPG baru. Dadan menyatakan, komposisi SPPG lainnya berasal dari berbagai kalangan yang tak ia rincikan. "Untuk berita selanjutnya," kata Dadan saat ditanya apa sektor yang mendominasi SPPG. Di sisi lain Dadan memastikan sistem reimburse untuk pembayaran mitra MBG tidak berlaku lagi per Februari 2025. Dia menyatakan para mitra MBG akan menerima pembayaran di rekening mereka secara serempak, alih-alih menalangi biaya operasional terlebih dahulu seperti bulan Januari ini. Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima.
Sebelumnya Dadan mengungkapkan akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. Pada kesempatan itu Dadan mengklaim pemerintah sudah melakukan reimburse untuk mengganti modal produksi SPPG di tahap awal MBG. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk tidak lagi menggunakan sistem pembayaran yang sama untuk mitra MBG. "Kami sedang mengusahakan. Mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan. (Yetede)
Akan Ada 230 SPPG Baru untuk MBG Per Februari 2025
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Tempo
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan ada tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis di bulan Februari 2025. Dadan menyatakan jumlah SPPG baru hampir setara dengan jumlah yang telah beroperasi sejak Januari. "Akan ada minimal tambahan 230-an SPPG yang baru," ujar Dadan kepada Tempo pada Rabu, 29 Januari 2025. Hingga kini program MBG sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 SPPG telah beroperasi. Dengan tambahan SPPG yang akan diresmikan bulan depan, setidaknya akan ada 468 dapur yang memproduksi makanan untuk makan bergizi gratis. Namun Dadan enggan merinci di mana sebaran titik SPPG baru. Ia hanya memastikan lokasi SPPG baru tersebar di seluruh Indonesia.
Dosen di Institut Pertanian Bogor itu (IPB) juga mengungkap jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra MBG. "Sampai sejauh ini sudah 32 persen," ujarnya merujuk ke total 230 SPPG baru. Dadan menyatakan, komposisi SPPG lainnya berasal dari berbagai kalangan yang tak ia rincikan. "Untuk berita selanjutnya," kata Dadan saat ditanya apa sektor yang mendominasi SPPG. Di sisi lain Dadan memastikan sistem reimburse untuk pembayaran mitra MBG tidak berlaku lagi per Februari 2025. Dia menyatakan para mitra MBG akan menerima pembayaran di rekening mereka secara serempak, alih-alih menalangi biaya operasional terlebih dahulu seperti bulan Januari ini.
Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima. Sebelumnya Dadan mengungkapkan akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. (Yetede)
Kolaborasi ”Joget” India dan ”Goyang” Indonesia
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Presiden Prabowo Subianto telah menuntaskan kunjungan kenegaraannya ke India, Senin (27/1/2025). Dari sana, Presiden membawa ”oleh-oleh” berupa nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama bilateral di sejumlah sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata, kesehatan, keamanan, pertahanan, teknologi digital, hingga energi. Kesepakatan untuk memperkuat kerja sama bilateral tersebut dicapai dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu (25/1) siang waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tak hanya berbincang empat mata dengan PM Modi. Ada pula sesi yang melibatkan delegasi pemerintah dan pengusaha dari negara masing-masing untuk membahas kesepakatan kerja sama kedua negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang turut mendampingi Presiden, menyatakan pentingnya kerja sama bilateral dengan India di sektor energi baru dan terbarukan untuk memperkuat upaya Indonesia mencapai target swasembada energi.
”Kementerian ESDM siap mendukung penuh, termasuk melalui kerja sama strategis dengan India yang melibatkan investasi di sektor energi bersih dan terbarukan,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis. Terkait dengan kerja sama RI-India, Bahlil menekankan perlunya fokus pada investasi di energi bersih, antara lain geotermal dan solar, serta pengembangan biofuel berkelanjutan, termasuk bioetanol dan bioavtur. Pengembangan ini sejalan dengan visi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi keberlanjutan. Menurut Bahlil, India memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan biofuel dan energi terbarukan di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi di bidang ini, kedua negara dapat berkontribusi pada target global terkait keberlanjutan dan dekarbonisasi. ”Kita ingin memastikan bahwa hubungan Indonesia dan India di sektor energi terus tumbuh, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi setiap negara, tetapi juga untuk berkontribusi pada target global terkait keberlanjutan dan dekarbonisasi,” katanya.
Hambatan di India India sebenarnya punya situasi dan tantangan yang mirip dengan Indonesia dalam mengakselerasi energi bersih. Di kala punya komitmen besar dalam meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan, negara ini juga masih ”tersandera” untuk mengakomodasi energi berbasis fosil. Berdasarkan data Global Energy Monitor, sepanjang periode 2008-2022, India menambah kapasitas tenaga surya ketiga terbanyak di antara negara mana pun, di bawah China dan Amerika Serikat. Selama bertahun tahun, proyek-proyek energi bersih di India tumbuh dengan stabil, mulai dari pemasangan panel surya atap di kota-kota kecil hingga proyek-proyek berskala besar berupa hamparan turbin angin dan panel surya yang panjang di lahan pertanian. Semuanya berkontribusi terhadap tujuan iklim negara tersebut untuk beralih ke energi bersih. Ironinya, dalam rentang lima belas tahun tersebut, jumlah kapasitas batubara yang ditambahkan di negara tersebut jauh lebih dari dua kali lipat dari tenaga angin dan surya. (Yoga)
Ketika Akhirnya Tambang Masuk ke Kampus
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Dalam satu pekan ini publik dikejutkan oleh rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara yang antara lain membuka peluang bagi perguruan tinggi (PT) menjadi pengelola bisnis tambang. Ini kejutan kedua dan kelanjutan dari kontroversi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas menjelang akhir pemerintahan Joko Widodo. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, menerima tawaran ini. Apakah kampus juga memilih jalan yang sama? Penulis mewakili Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) berpendapat, gagasan pemberian IUP kepada PT adalah sesat pikir kebijakan negara (Kompas, 20/1/2025). Korporatisasi PT Dalam artikel ”Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution” (2023), Andrew Rosser mengidentifikasi dua problem predatoris yang menyebabkan krisis PT di Indonesia.
Pertama, ketatnya kontrol politik atas semua keputusan akademik dan non-akademik di kampus. Kedua, manajemen internal yang birokratis. Keduanya warisan Orde Baru dalam pengelolaan kampus. Tujuannya, penundukan sivitas akademika agar selaras dengan politik monoloyalitas pembangunanisme Soeharto. Meminjam Gramsci, di era Orde Baru, kampus adalah ideological state apparatus yang harus tunduk kepada kemauan pemerintah melalui kementerian pendidikan. Kontrol kebijakan akademik berlaku lewat mekanisme kerja pengambilan keputusan yang birokratis sejak di level kampus hingga kementerian, baik dalam pemilihan rektor, dekan, maupun perencanaan keuangan. Kampus adalah kepanjangan tangan negara dalam urusan produksi pengetahuan dan SDM yang menunjang pembangunan. Perbedaan pendapat, apalagi penolakan, dianggap mbalelo, melawan. Risikonya pemecatan rektor, minimal pengurangan jatah anggaran PTN yang bersumber dari APBN.
Intinya, kampus seperti lembaga politik, organisasi politik, alat mobilitas politik bagi para dosen atau sebaliknya. Dalam konteks ini, kita menjadi paham mengapa suara para rektor PTN cenderung seragam untuk setuju, atau minimal diam, atas rencana pemberian IUP, yang jelas berisiko tinggi bagi reputasi kampus di mata publik. Anehnya, pascareformasi 1998, kondisi tersebut berlanjut di era Jokowi dan Prabowo. Hal itu berkelindan dengan agenda neoliberalisasi dalam bentuk korporatisasi kampus. Jargon kampus mandiri, merdeka secara ekonomi, lebih kuat. Maknanya: harus mencari uang sendiri dan negara lepas tangan. Dalam hubungan ini, rencana pemberian IUP dikerangka dalam wacana yang sempit dan pragmatis: tambang akan menjawab kesulitan ekonomi di PT (dahaga anggaran operasional kampus yang tak terpenuhi oleh terbatasnya guyuran dana APBN). Kampus tak ubahnya korporasi biasa, turun jauh marwah sebagai lembaga sosial yang menjaga etika dan tanggung jawab setiap kegiatannya. (Yoga)
Rantai Impunitas yang Harus Diputus
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Dengan tetap menghormati proses hukum Malaysia, Pemerintah Indonesia mendesak penyelidikan transparan insiden penembakan pekerja migran Indonesia. Dalam insiden yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025), seorang pekerja migran Indonesia tewas tertembak dan empat lainnya terluka. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menyebut, penembakan dilakukan sebagai langkah pembelaan diri. Menurut APMM, kapal yang ditumpangi oleh para pekerja migran tersebut diduga akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Saat akan ditangkap, kapal berupaya lolos dengan menabrak kapal patroli APMM dan berupaya menyerang dengan parang. Sebagai pertahanan diri, aparat APMM melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal migran. Dalam kegelapan, kapal migran itu disebutkan bisa meloloskan diri. Keesokan harinya, kapal tersebut ditemukan terdampar diperairan Tanjung Rhu, Pulau Carey.
Di dalam kapal terdapat dua pekerja migran asal Indonesia, seorang di antaranya telah tewas dan satu lagi terluka. Sementara tiga pekerja migran lain yang terluka telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Tidak jelas siapa yang membawa mereka ke rumah sakit. Yang jelas, saat kapal migran diperiksa aparat Malaysia, tidak ditemukan senjata berbahaya atau barang ilegal lain dalam kapal tersebut. Sementara itu, pihak APMM mengatakan, apa yang dilakukan oleh jajarannya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terkait hal itu, adalah tepat langkah Pemerintah Indonesia yang mendesak adanya penyelidikan yang transparan dan menyeluruh,termasuk menyelidiki dugaan adanya penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat atau excessive use of force. Apalagi dua pekerja migran yang terluka dan kini dirawat di rumah sakit memberi keterangan berbeda dari keterangan APMM.
Menurut mereka, tidak ada perlawanan menggunakan senjata tajam oleh penumpang kapal migran terhadap aparat APMM. Migrant Care, lembaga yang bergerak dalam advokasi buruh lintas negara, memberi catatan serius atas isu tersebut. Menurut Migrant Care, sepanjang tahun 2005-2025 setidaknya 75 pekerja migran Indonesia tewas di tangan aparat Malaysia. Lembaga itu menduga telah terjadi extrajudicial killing dalam kasus tewasnya para pekerja migran tersebut, termasuk dalam insiden terakhir di perairan Tanjung Rhu. Oleh karena itu, penyelidikan dan penyidikan yang tuntas, adil, serta transparan menjadi sangat penting agar aneka dugaan tidak berakhir menjadi fitnah dan impunitas pun disudahi. Di sisi lain, penting pula untuk kembali mengoptimalkan kesepakatan soal perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik di negara tempatan maupun di dalam negeri. Penggunaan jalur ilegal memperlihatkan minimnya informasi, perlindungan, dan pemihakan pada pekerja migran. (Yoga)
Pengendalian Kapasitas Banjir Tidak Lagi Memadai
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Hujan deras yang melanda Jakarta pada Selasa hingga Rabu (28-29/1/2025) memicu banjir di berbagai titik. Banjir sempat merendam kawasan Monas dan akses jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ribuan orang harus mengungsi. Sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta juga dialihkan. Banjir ini terjadi karena curah hujan ekstrem. Namun, disisi lain, banjir ini juga menunjukkan perlunya perbaikan pada sistem pengendalian banjir Jakarta. Pemerhati tata kota dari Universitas Trisakti, Jakarta, Yayat Supriatna, mengatakan, banjir yang mulai melanda Jakarta pada Selasa malam tidak terlepas dari kapasitas ekosistem untuk pengendalian banjir yang sudah tidak mendukung. Pemeliharaan yang dikaitkan dengan pengerukan, normalisasi, dan pembersihan selama dua tahun terakhir tidak ada gaungnya.
”Ini satu keprihatinan bahwa ekosistem penanggulangan banjir Jakarta kapasitasnya sudah tidak mampu. Itu sudah lama digaungkan oleh (mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Pak Basuki Hadimuljono saat masterplan penanggulangan banjir Jakarta yang dibuat tahun 1974 sampai sekarang belum pernah diubah. Belum ada upaya-upaya mengoptimalkan atau meningkatkan kapasitasnya,” katanya. Menurut Yayat, dua tahun terakhir tak pernah terdengar program seperti pengerukan dan pembersihan selokan. Akibatnya pun kelihatan. Hujan bisa membuat daerah sekitar kawasan Monas tergenang. Padahal, lanjut Yayat, Monas adalah zona steril dari genangan. Artinya, kalau jalanan di kawasan Monas sampai tergenang, artinya ada pemeliharaan yang tidak optimal.
(BPBD) Jakarta, sedikitnya 1.073 keluarga, yang terdiri atas 2.353 jiwa lebih, mengungsi akibat banjir. Lokasi pengungsian memanfaatkan tempat ibadah, berupa mushala, masjid, dan gereja, hingga rumah susun di wilayah terdekat. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Hendri mengatakan, sejumlah titik di lima kota administrasi di Jakarta dilanda hujan lebat bahkan ekstrem sejak Selasa malam. Alat pantau curah hujan di Stasiun Meteorologi Kemayoran, Jakarta Pusat, menunjukkan curah hujan 368 milimeter (mm) per hari. Curah hujan tinggi juga tercatat di Perumnas Cengkareng, Jakarta Barat, yakni 264 mm per hari. Di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hujan lebat juga mengguyur dengan 216 mm per hari. Curah hujan tinggi terpantau di Stasiun Pompa Pulomas, Jakarta Timur, dengan intensitas 212 mm per hari. Di Jakarta Utara, curah hujan tinggi terpantau di Stasiun Pompa Tanjungan, yakni 211 mm per hari. Begitu pula di Stasiun Pompa Teluk Gong yang mencatat 203 mm per hari. (Yoga)
Tingginya Kepuasan Publik Terhadap Presiden Prabowo-Gibran di 100 hari Pemerintahannya
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Di tengah hasil survei dari sejumlah lembaga yang menunjukkan tingginya kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di 100 hari pemerintahannya, sejumlah tokoh bangsa mengingatkan pemerintah untuk memperkuat demokrasi. Pesan itu disampaikan, antara lain, karena keprihatinan mereka terhadap kebijakan populis pemerintah, termasuk pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi yang bisa menjadi cara membungkam suara kritis kampus. Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana melalui keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025), menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antar lembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat. ”Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei,” ucap Yusuf. Beberapa waktu lalu, jelang 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, survei Litbang Kompas merekam tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.
Adapun angka kepuasan publik menurut survei Indikator Politik Indonesia ada di 79,3 persen. Pelemahan demokrasi Lewat pernyataan bersama ”Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025”, sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta, Selasa (28/1), menyampaikan pentingnya memperkuat praktik demokrasi sebagai manifestasi dari kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat pada 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka mengingatkan, demokrasi bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama yang didasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan itu merupakan satu dari 10 pesan kebangsaan yang diserukan GNB yang dibacakan oleh Alissa Wahid selaku Koordinator Pelaksana GNB. Adapun GNB merupakan gerakan etis yang dimotori oleh para cendekiawan, akademisi, serta tokoh agama dan masyarakat. semestinya bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama yang berlandaskan keadilan sosial.
Oleh karena itu, dia mengkritik kebijakan populis yang lebih banyak dilancarkan pemerintah. Menurut dia, kebijakan populis memang lebih mudah dilaksanakan. Namun, kebijakan populis itu seolah pemerintah memberikan ikan, bukan kail, kepada masyarakat. Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Karlina Supelli, yang hadir dalam pernyataan bersama itu pun menyampaikan, saat ini pelemahan demokrasi berlangsung dengan cara-cara yang terlihat lurus dan konstitusional. Bukan lagi kudeta seperti di masa lalu. Gejala-gejala itu seperti suara warga dan ruang masyarakat sipil yang dipersempit ataupun pers sebagai pilar keempat demokrasi yang dilemahkan. Ia pun menyinggung rencana pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) ke perguruan tinggi yang dipandang sebagai cara mengooptasi sivitas akademika kampus. Karlina menyebutkan, wacana pemberian IUP untuk perguruan tinggi yang tertuang dalam draf revisi Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Yoga)