Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tengah menggaungkan gerakan efisiensi dan penghematan anggaran sebagai respons terhadap kondisi keuangan negara yang kurang sehat. Instruksi Presiden No. 1/2025 meminta seluruh lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah untuk mengurangi anggaran belanja yang tidak penting, seperti seremonial, kajian, dan kegiatan yang tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, pelaksanaan penghematan anggaran ini menghadapi beberapa tantangan, seperti kebocoran anggaran yang sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat atau kelompok tertentu, serta pengawasan yang kurang tegas dan konsisten. Selain itu, mekanisme evaluasi program yang belum sepenuhnya mengukur efektivitas dan dampak program juga menjadi kendala.

Meskipun penghematan anggaran sangat penting, penggunaan dana yang efisien harus dilakukan secara bijak. Penghematan harus difokuskan pada menyehatkan APBN dan memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk program-program yang berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, dan koordinasi yang solid agar pengelolaan keuangan negara dapat menciptakan ekonomi yang stabil dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

Penggunaan transaksi digital di Indonesia, khususnya melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), mengalami peningkatan signifikan pada kuartal ketiga 2024. Volume dan nominal transaksi QRIS masing-masing melesat 112,80% (YoY) dan 121,33% (YoY), dengan jumlah pengguna QRIS tumbuh 27,61%, mencapai 1.065.370 pengguna, serta jumlah merchant mencapai 888.755 unit. Bali menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi besar dalam transaksi QRIS, meskipun sebaran merchant QRIS masih lebih dominan di wilayah selatan Bali, seperti Denpasar dan Badung.

Kepala BI Kantor Perwakilan Bali, Erwin Soeriadimadja, menekankan bahwa instansi mereka akan terus mendorong penggunaan QRIS di luar kawasan wisata utama untuk mempercepat digitalisasi. Bank Indonesia dan lembaga terkait akan meningkatkan sosialisasi, khususnya di daerah-daerah dengan jumlah merchant yang terbatas. Salah satu yang aktif mendorong penggunaan QRIS adalah Bank BRI, yang turut mengedukasi masyarakat melalui fasilitas seperti aplikasi BRI Merchant, yang memudahkan transaksi, termasuk untuk tempat ibadah.

Selain itu, meskipun penggunaan kartu ATM/debit dan kartu kredit mengalami perlambatan, transaksi QRIS menunjukkan adopsi digitalisasi yang semakin luas, mencerminkan pergeseran preferensi konsumen dalam sistem pembayaran. Transaksi QRIS juga turut mendukung perekonomian Bali yang diperkirakan akan tumbuh antara 5,1%—5,9% pada 2024, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak terbantahkan lagi bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi signifikan ke perekonomian nasional, terutama pada penghimpunan devisa dari remitansi yang telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Kontribusi lainnya adalah turut memangkas tingkat kemiskinan dan pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat sejumlah daerah di Tanah Air terangkat. Ini di antaranya tergambar pada perbaikan rumah dan  kerbelanjutan sekolah anak-anak. Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan, nilai remitansi PMI pada tahun 2023 tercatat sebesar US$ 14,22 atau setara dengan Rp232,71 triliun (kurs Rp 16.365/dolar AS). Nilai ini hampir dua kali lipat atau melonjak hingga 91,64% dari posisi sepuluh  tahun silam yang baru US$ 7,42 miliar atau sekitar RP 121,43 triliun.

Sementara selama 2024 hingga kuartal II, nilai remintansi PMI mencapai US$ 11,63 miliar, naik 10,34% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$ 10,54 miliar. Bahkan, data yang sama mengungkapkan, nilai remintansi PM selama 2023 tersebut separuh lebih atau 65,77% dari investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia pada periode yang sama yang mencapai US$ 21,62 miliar atau Rp353,81 triliun.  Sedangkan selama 2024, nilai investasi langsung asing yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 18,99 miliar, meningkat 15,23% dibandingkan nilai FDI periode sama tahun sebelumnya yang tercatat US$ 16,48 miliar.  (Yetede)