Penghapusan Tagihan Tak Banyak Pengaruhi Pendapatan Recovery
Hairul Rizal
03 Feb 2025 Kontan
Kebijakan penghapustagihan piutang macet UMKM, sesuai PP Nomor 47 Tahun 2024, berdampak pada pendapatan recovery kredit bank pelat merah, tetapi pengaruhnya tidak signifikan.
Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menyatakan bahwa pengaruh kebijakan ini terbatas karena hanya berlaku untuk kredit macet lebih dari lima tahun, dengan outstanding maksimal Rp 500 juta, dan tidak dijamin asuransi. BTN memperkirakan kehilangan recovery hanya 0,88% dari total kredit UMKM yang telah dihapusbuku.
Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Sigit Prastowo, juga menegaskan bahwa dampak terhadap pendapatan recovery dari segmen UMKM tidak besar, karena Bank Mandiri telah melakukan penagihan secara optimal dan menyiapkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebagai langkah mitigasi.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) diperkirakan kehilangan Rp 2,5 triliun dari pemulihan kredit macet UMKM. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menjelaskan bahwa penghapusbuku akan dilakukan terhadap 69.000 nasabah UMKM yang memenuhi kriteria, dan harus mendapat persetujuan dalam RUPS tahunan.
BRI juga telah menghapus kredit Rp 400 miliar, terutama dari debitur yang terdampak bencana gempa bumi di Yogyakarta, tsunami, serta pemisahan Timor Timur dari Indonesia.
Komisi XIII apresiasi Menteri Imipas tindak tegas pungli di Soetta
Aji
02 Feb 2025 Antaranews
Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto atas tindakan tegasnya dalam menindak kasus pungutan liar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Almuzzammil Yusuf dari Komisi XIII menyatakan bahwa penegakan hukum yang jelas sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparat negara, terutama di bandara sebagai pintu gerbang udara terbesar di Indonesia. Dia juga menekankan perlunya perbaikan sistem keimigrasian agar transparan, bersih, dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi negara dari ancaman masuk melalui jalur udara.
Mengenal PFAS, Agar Hati-hati pada Bahan Kimia Berbahaya di Tali Smartwatch
Yuniati Turjandini
01 Feb 2025 Tempo
Apple mengklaim tali Apple Watch aman digunakan setelah diduga mengandung PFAS (polyfluoroalkyl substances) dalam sejumlah tali jam pintarnya. PFAS dikenal sebagai “bahan kimia abadi” karena tidak terurai dalam tubuh atau lingkungan dan memiliki risiko terhadap berbagai masalah kesehatan. Sebelumnya, penelitian dari Universitas Notre Dame menemukan bahwa PFAS terdeteksi pada sembilan merek smartwatch dan pelacak kebugaran. Kendati tidak menyebut merek secara spesifik, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tali Apple termasuk dalam uji coba. Hasilnya, dari 22 tali yang diuji, sembilan di antaranya mengandung kadar tinggi PFHxA, jenis PFAS tertentu.
Menurut laporan, Apple menghadapi gugatan hukum terkait tiga tali jamnya, yaitu Sport Band, Ocean Band, dan Nike Sport Band. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik Utara California ini menuduh ketiga tali tersebut mengandung PFAS yang disamarkan sebagai fluoroelastomer. Penyamaran ini dinilai untuk menyembunyikan keberadaan PFAS. Merespons hal tersebut, Apple mengklaim bahwa produk mereka aman. “Tali Apple Watch aman untuk pengguna. Selain pengujian internal kami, kami juga bekerja dengan laboratorium independen untuk melakukan pengujian dan analisis menyeluruh terhadap bahan yang digunakan dalam produk kami, termasuk tali Apple Watch,” kata perusahaan dilansir dari 9to5Mac, Selasa, 28 Januari 2025.
Kendati demikian, Apple mengakui keberadaan PFAS pada beberapa produknya, terutama dengan konsentrasi tinggi pada fluoropolymer. Meski begitu, perusahaan berkomitmen untuk menghapus penggunaan PFAS secara bertahap demi meningkatkan keamanan produknya di masa mendatang. Dilansir dari Acs.org, PFAS adalah sekelompok bahan kimia yang mampu bertahan lama di lingkungan serta menolak air, keringat, serta minyak. Karena sifatnya tersebut, produsen memasukkan bahan kimia ini ke dalam banyak produk konsumen, seperti seprai tahan noda, produk menstruasi, dan pakaian kebugaran, termasuk jam tangan pintar dan gelang pelacak kebugaran. Namun, PFAS dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan, seperti gangguan hormonal, penurunan imunitas, keterlambatan perkembangan pada anak, hingga peningkatan risiko kanker tertentu. (Yetede)
Polisi Banyak Bermasalah karena Pelanggaran Anggotanya
Yoga
01 Feb 2025 Kompas (H)
Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengakui, banyak masalah yang dihadapi Polri karena pelanggaran oleh anggota kepolisian. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya berbuat baik, mengurangi pelanggaran, dan merespons pengaduan atau hal-hal yang menarik perhatian masyarakat dengan cepat. ”Jadi, cukup dijawab bahwa kasus tersebut sudah direspons dan kita akan segera menindaklanjutinya dengan progres,” kata Listyo saat Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan, jajaranPolri sudah sering diimbau agar tak melakukan pelanggaran. Namun, imbauan itu perlu diiringi penegakan hukum. Terlebih, selama ini personel yang bermasalah terkesan dilindungi. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Arief Wicaksono Sudiutomo mengatakan, dengan kewenangan polisi yang sedemikian luas, terbuka celah penyelewengan yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Hal ini terlihat dari munculnya sejumlah kasus, antara lain pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 dan dugaan pemerasan terhadap pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan anak yang ditangani oleh bekas Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Bintoro.
Dalam kasus kekerasan seksual dan pembunuhan anak yang ditangani Polres Jakarta Selatan, ketidakberesan mulai tampak ketika kasus itu tidak kunjung diselesaikan hingga munculnya gugatan perdata dari pelaku. Dalam kasus pemerasan DWP, Arief menyebut unsur pidananya sudah jelas. ”Saya bilang, ini, kan, sudah terang perkara pidananya. Maka, ini harus ditindaklanjuti karena pidananya sudah jelas,” katanya. Pengawas Arief menuturkan, Polri punya kewenangan besar dalam penyidikan. Oleh karena itu, pengawasan mesti diperkuat. Terkait kontrol dan pengawasan, menurut Bambang Rukminto, memang masih sangat minim, termasuk dari institusi kepolisian untuk mengawasi dirinya sendiri. Kondisi diperparah dengan tidak adanya kon sistensi penegakan etik dan disiplin. Pungutan liar dan pemerasan yang merupakan delik pidana, selama ini hanya diproses melalui sidang etik dan disiplin. ”Pemerasan terus terulang karena sanksi yang diberikan tak memberi efek jera,” ujarnya. Di saat yang sama, lanjut Bambang, ada problem psikologis di masyarakat yang enggan berurusan dengan soal hukum. (Yoga)
Asuransi Gaya Hidup, Pasar Baru yang Kian Menjanjikan
Hairul Rizal
01 Feb 2025 Kontan
PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) akan fokus mengembangkan produk asuransi berbasis gaya hidup dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Direktur Keuangan YOII, Randy Tandra, menyebutkan bahwa asuransi perjalanan menjadi pilar utama bisnis perusahaan dengan kontribusi 60% terhadap total premi. Ke depan, YOII juga akan mengembangkan produk asuransi kendaraan bermotor dan asuransi mikro lainnya.
Selain itu, YOII menghentikan pemasaran asuransi kredit pada tahun 2025 dan akan mengandalkan asuransi aneka sebagai sumber utama pendapatan. Perusahaan juga tengah mengembangkan aplikasi insurance wallet, sebuah dompet asuransi digital yang mempermudah pelanggan dalam penyimpanan polis, klaim, pembayaran premi otomatis, serta rekomendasi produk berbasis artificial intelligence (AI).
Direktur Utama YOII, Adi Wibowo Adisaputro, menegaskan bahwa inovasi digital ini bertujuan untuk menjadikan asuransi lebih inklusif dan efisien. Dana hasil initial public offering (IPO) sebesar Rp 41,2 miliar akan digunakan untuk pengembangan aplikasi digital, pemasaran, dan infrastruktur teknologi.
Dengan strategi ini, YOII menargetkan pertumbuhan pendapatan premi Rp 420–430 miliar di tahun 2025, meningkat 30% dari tahun sebelumnya. Perusahaan berharap transformasi digital ini akan mempercepat layanan, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.
Ekonomi China dan AS Tumbuh, Eropa Masih Terpuruk
Hairul Rizal
01 Feb 2025 Kontan
Pertumbuhan ekonomi global pada kuartal IV 2024 menunjukkan hasil yang beragam. Amerika Serikat (AS) dan China masih mencatatkan pertumbuhan yang solid, sementara Uni Eropa mengalami stagnasi akibat krisis politik di Jerman dan Prancis.
Menurut laporan Bloomberg, PDB AS tumbuh 2,3% secara tahunan, didorong oleh belanja konsumen yang meningkat 4,2% year on year (yoy). Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi AS meskipun inflasi masih tinggi dan biaya pinjaman mahal. The Fed pun tetap berhati-hati dalam memangkas suku bunga.
Sementara itu, PDB China tumbuh 5,4%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang 4,5%. Meski sesuai target pemerintah, ekonomi China masih menghadapi tantangan besar, terutama dari ancaman tarif baru yang akan diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Hal ini berpotensi memperlambat ekspor China di tengah krisis properti yang belum pulih.
Di sisi lain, PDB Uni Eropa stagnan, dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 hanya 0,7%, menurut laporan Eurostat. Krisis politik di Jerman dan Prancis menurunkan kepercayaan bisnis dan konsumen, sementara sektor manufaktur Jerman melemah. Italia dan Austria juga mengalami stagnasi. Untuk merespons situasi ini, Bank Sentral Eropa (ECB) menurunkan suku bunga deposito sebesar 25 basis poin menjadi 2,75% guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Meskipun AS dan China masih tumbuh cukup kuat, tantangan global seperti kebijakan proteksionis, inflasi, serta ketidakpastian politik di Eropa berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025.
Regulasi Baru: Pengecer LPG 3 Kg Wajib Terdaftar OSS
Hairul Rizal
01 Feb 2025 Kontan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan para pengecer LPG bersubsidi 3 Kg mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) agar dapat beroperasi sebagai pangkalan resmi di bawah PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025 dan bertujuan untuk menata distribusi, menghindari kelebihan pasokan, serta memastikan harga tetap sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, kebijakan ini akan menjadikan pengecer sebagai pangkalan resmi sehingga distribusi lebih efisien dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa sistem ini akan membantu mencegah oversupply dan penggunaan yang tidak tepat. Setiap pengecer harus mendaftar secara daring untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum bergabung dengan jaringan resmi Pertamina.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, memastikan bahwa harga LPG 3 Kg di pangkalan resmi tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah. Jika ditemukan harga lebih tinggi, kemungkinan LPG dibeli dari pengecer yang belum terdaftar.
Untuk menjamin ketersediaan dan kualitas LPG, Pertamina Patra Niaga telah memiliki 259.226 pangkalan di seluruh Indonesia dan terus memperluas jaringan dengan program One Village One Outlet (OVOO). Dengan kebijakan ini, masyarakat diimbau untuk membeli LPG hanya dari pangkalan resmi yang memiliki papan nama serta harga sesuai HET guna mendapatkan kualitas LPG yang lebih terjamin.
Anggaran K/L Dipangkas, Efektivitas Program Dipertanyakan
Hairul Rizal
01 Feb 2025 Kontan
Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran 2025 secara besar-besaran, dengan total efisiensi mencapai Rp 306,70 triliun, di mana Rp 256,10 triliun berasal dari anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi yang paling terdampak dengan pemangkasan Rp 4,81 triliun (75,2%), disusul oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sebaliknya, 16 K/L yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan, Polri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta DPR dan MPR, tidak mengalami pemangkasan.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, efisiensi ini bertujuan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, energi, dan sektor kesehatan, dengan tambahan anggaran MBG sebesar Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun.
Namun, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengkritik kebijakan ini, karena pemangkasan anggaran infrastruktur dapat menghambat investasi dan ekspor, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan, menekankan bahwa anggaran yang dihemat seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan layanan publik, mengurangi kemiskinan, dan menjaga lingkungan.
Kilau Emas Makin Cemerlang di Tengah Ketidakpastian
Hairul Rizal
01 Feb 2025 Kontan (H)
Harga emas terus mencetak rekor baru, baik di pasar domestik maupun global. Pada Jumat (31/1), harga emas Antam mencapai Rp 1.620.000 per gram, naik 6,29% sejak awal Januari 2025. Sementara itu, harga emas di pasar spot global juga mencetak all-time high (ATH) di US$ 2.805,66 per ons troi. Analis Dupoin Indonesia, Andy Nugraha, memperkirakan bahwa tren kenaikan ini bisa berlanjut sepanjang 2025, dengan potensi menembus US$ 3.000 per ons troi, terutama jika harga tidak turun di bawah US$ 1.750.
Faktor utama pendorong harga emas adalah meningkatnya permintaan dari bank sentral, terutama People’s Bank of China (PBOC), yang memiliki cadangan emas jauh lebih kecil dibandingkan bank sentral Eropa dan AS. Selain itu, penurunan suku bunga global juga mendorong investor beralih ke emas sebagai aset safe haven.
Analis Finex Bisnis Solusi Future, Brahmantya Himawan, menambahkan bahwa kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif impor tinggi pada awal Februari dapat memicu permintaan emas lebih lanjut. Sementara itu, Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, memperingatkan bahwa meskipun tren harga emas masih naik, fluktuasi akibat profit-taking bisa terjadi.
Dalam hal strategi investasi, Lukman menyarankan agar investor mempertimbangkan dolar cost averaging, yaitu membeli emas secara berkala saat harga naik maupun turun. Emas fisik cocok untuk investor konservatif, sementara emas derivatif lebih likuid tetapi berisiko tinggi.
Konsumsi Masyarakat Jadi Penopang Ekonomi AS
Hairul Rizal
01 Feb 2025 Bisnis Indonesia
Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya investasi bisnis, meskipun belanja konsumen dan pemerintah mendorong pertumbuhan.
Kepala Ekonom Nationwide, Kathy Bostjancic, mengatakan, konsumen AS terus mendorong pertumbuhan ekonomi karena lapangan kerja dan kenaikan upah tetap kuat, dan dampak kekayaan dari ekuitas serta nilai rumah mendorong pengeluaran rumah tangga berpenghasilan tinggi.
Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk menunda pemangkasan suku bunga, meski telah memangkasnya sebesar satu poin persentase pada empat bulan terakhir 2024.