Perbankan Lokal Gencar Biayai Proyek EBT
Hairul Rizal
05 Feb 2025 Kontan
Mundurnya Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Iklim Paris di era Donald Trump berpotensi mengurangi pendanaan asing untuk proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Namun, pemerintah dan perbankan lokal tetap berkomitmen menyalurkan kredit untuk mendukung transisi energi hijau.
Salah satu bank yang aktif dalam pembiayaan EBT adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA). EVP Corporate Communication and Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menyatakan bahwa hingga Desember 2024, BCA telah menyalurkan Rp 3 triliun untuk proyek EBT, termasuk PLTMH, PLTS, dan PLTA. Selain itu, BCA juga berkontribusi dalam pengurangan emisi CO2 sebesar 4.216 ton dan mendukung perbankan digital serta gedung ramah lingkungan. Kredit berkelanjutan BCA mencapai Rp 229 triliun, dengan pertumbuhan 12,5% secara tahunan.
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga aktif dalam pembiayaan hijau. Direktur Risk Management BNI, David Pirzada, menyebut bahwa total pembiayaan berkelanjutan BNI mencapai Rp 190,5 triliun, dengan Rp 73,4 triliun dialokasikan untuk sektor hijau dan Rp 117 triliun untuk UMKM. BNI juga meningkatkan pendanaan melalui sustainability linked loan (SLL) sebesar Rp 6 triliun hingga Desember 2024.
Sementara itu, Bank Mandiri mencatat pembiayaan EBT sebesar Rp 10 triliun hingga September 2024, dengan Rp 7,2 triliun dialokasikan untuk kendaraan ramah lingkungan. Wakil Direktur Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa Bank Mandiri akan terus meningkatkan pembiayaan di sektor energi terbarukan, termasuk ekosistem kendaraan listrik dan sarana penunjangnya.
Meskipun pendanaan luar negeri berkurang akibat kebijakan AS, bank-bank nasional tetap optimistis dalam mendukung sektor EBT. Melalui peningkatan kredit hijau dan inisiatif keberlanjutan, perbankan Indonesia berperan aktif dalam mendorong transisi energi dan mengurangi dampak perubahan iklim.
Tak terbantahkan Lagi Tata Kelola Pekerja Migran jadi Prioritas
Yuniati Turjandini
05 Feb 2025 Investor Daily (H)
Tidak terbantahkan lagi bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi signifikan ke perekonomian nasional, terutama pada penghimpunan devisa dari remitansi yang telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Kontribusi lainnya adalah turut memangkas tingkat kemiskinan dan pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat sejumlah daerah di Tanah Air terangkat. Ini di antaranya tergambar pada perbaikan rumah dan kerbelanjutan sekolah anak-anak. Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan, nilai remitansi PMI pada tahun 2023 tercatat sebesar US$ 14,22 atau setara dengan Rp232,71 triliun (kurs Rp 16.365/dolar AS). Nilai ini hampir dua kali lipat atau melonjak hingga 91,64% dari posisi sepuluh tahun silam yang baru US$ 7,42 miliar atau sekitar RP 121,43 triliun.
Sementara selama 2024 hingga kuartal II, nilai remintansi PMI mencapai US$ 11,63 miliar, naik 10,34% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$ 10,54 miliar. Bahkan, data yang sama mengungkapkan, nilai remintansi PM selama 2023 tersebut separuh lebih atau 65,77% dari investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia pada periode yang sama yang mencapai US$ 21,62 miliar atau Rp353,81 triliun. Sedangkan selama 2024, nilai investasi langsung asing yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 18,99 miliar, meningkat 15,23% dibandingkan nilai FDI periode sama tahun sebelumnya yang tercatat US$ 16,48 miliar. (Yetede)
Danantara Siap Ekspansi, Pasar Menanti Aksi Nyata
Hairul Rizal
05 Feb 2025 Kontan (H)
Dengan pengesahan UU BUMN dalam Rapat Paripurna DPR, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini resmi menjadi pengelola utama BUMN di Indonesia, mengambil alih sebagian besar peran Kementerian BUMN. Dengan total aset mencapai Rp 10.000 triliun, Danantara akan mengelola tujuh BUMN utama, termasuk Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, serta tiga bank besar (BRI, Mandiri, dan BNI).
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyatakan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri BUMN, Erick Thohir, menambahkan bahwa Danantara akan membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun melalui pengelolaan dividen dan investasi yang lebih optimal.
Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dan menyebut pihaknya sedang menyusun langkah awal untuk operasional Danantara. Meski belum mengungkap strategi konkret, sumber internal menyebut Danantara akan fokus pada investasi dalam negeri sebelum berekspansi ke luar negeri.
Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menekankan bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada koordinasi yang baik dengan Kementerian BUMN. Ia menyarankan agar Danantara mengambil contoh dari China dalam mengelola BUMN dan memastikan sinergi antara perusahaan milik negara dan swasta. Toto juga menyoroti pentingnya pemetaan sektor prioritas investasi agar aset BUMN bisa dikelola secara optimal.
Sementara itu, Pengamat BUMN, Herry Gunawan, membandingkan Danantara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia). Ia menyoroti pentingnya kepastian apakah aset jumbo Danantara berbentuk kas atau aset lainnya, mengingat kas dan setara kas tujuh BUMN di bawah Rp 900 triliun. Herry menyarankan agar Danantara berperan sebagai katalis investasi daripada hanya berinvestasi sendiri.
Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden, Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa Danantara tidak hanya berfungsi sebagai super holding BUMN, tetapi juga sebagai alat untuk menggunakan leverage guna menarik investasi lokal dan asing.
Danantara diharapkan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tata kelola yang lebih baik dan investasi yang lebih agresif, tetapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada strategi implementasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Bongkar Pagar Laut dan Perusahaan Aguan, Demo PSN PIK 2, hingga Kisruh LPG 3 Kg
Yuniati Turjandini
05 Feb 2025 Tempo
Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi, demo ribuan warga Banten melakukan aksi menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, hingga kisruh langkanya liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji subsidi 3 kilogram (kg) buntut haram dijual eceran, mewarnai kabar ekonomi sepekan lalu. Dikerjakan mulai 18 Januari 2025 lalu, pembongkaran pagar laut di Tangerang yang berpolemik setidaknya telah tercabut 18,7 kilometer dari 30,16 kilometer hingga 28 Januari. Namun, operasi tersebut berhenti selama 7 hari berturut-turut hingga Senin kemarin, 3 Februari 2024. Di sisi lain, kendati sudah disegel oleh dua kementerian, pagar laut di perairan Bekasi juga tak kunjung dibongkar. Pagar bambu sepanjang dua kilometer dan lebar 70 meter yang membentang di perairan di Desa Segarajaya itu tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Sementara itu, ribuan warga Banten dilaporkan melakukan demonstrasi pada akhir pekan, Sabtu, 1 Februari. Mereka menuntut agar Presiden Prabowo Subianto menolak dan membubarkan pembangunan PSN PIK 2. Teranyar, masyarakat mengeluhkan langkanya gas melon, sebutan lain LPG 3 kg. Pemerintah membantah kelangkaan disebabkan kurangnya pasokan. Belakangan ternyata pemangku kebijakan melarang gas melon dijual lewat pengecer alias kudu langsung beli di pangkalan. Pagar laut Tangerang membuat terungkap perusahaan-perusahaan yang memiliki hak guna bangunan (HGB) atasnya. Pemilik saham PT Cahaya Inti Sentosa adalah PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI), PT Agung Sedayu, dan PT Tunas Mekar. Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma atau Aguan dan Salim Group milik Anthoni Salim menjadi pemegang saham di PANI. PT PANI ini memiliki 88.500 lembar saham atau senilai Rp 88 miliar.
Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat dua perusahaan pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang itu. Lantas, perusahaan mana yang menjadi dalang dari pagar laut tersebut? Dikutip dari Antara, pagar laut di Tangerang dikuasai perusahaan PT Intan Agung Makmur yang memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Tak hanya dimiliki dua perusahaan, sertifikat itu juga dimiliki perorangan, yakni sebanyak sembilan bidang dan Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 17 bidang. Secara total, jumlah pagar laut di Tangerang memiliki sertifikat HGB hingga 263 bidang. (Yetede)
Prabowo Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga Demi Penghematan
Yuniati Turjandini
05 Feb 2025 Tempo
Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tiap Kementerian dan Lembaga melakukan penghematan anggaran berdampak pada pembatalan penawaran beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship Tahun 2025. Keputusan itu juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 31 Januari 2025. Hal ini diterangkan dalam surat bernomor PENG-14/PP.2/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025. Di dalam surat itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni menyatakan pembatalan penawaran beasiswa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025
“Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan,” ujar Wahyu seperti dikutip dari Antara. Ministerial Scholarship adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri. Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Para alumnus Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang.
Adapun untuk tahun ini, program itu dibuka pada 10 Januari dan rencananya ditutup pada 9 Februari. Namun, program dibatalkan sejak keluarnya surat pembatalan yang ditetapkan pada 31 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun. Angka itu terdiri atas anggaran K/L dan transfer ke daerah (TKD) yang masing-masing dipotong Rp 256,1 triliun dan Rp 50,59 triliun. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. (Yetede)
Kunjungan Masyarakat ke Kawasan Inti IKN Ditutup Dua Hari
Yuniati Turjandini
05 Feb 2025 Tempo
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menutup kunjungan masyarakat ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN selama dua hari pada Rabu-Kamis, 5-6 Februari 2025. Penutupan sementara dilakukan seiring proses pemeliharan infrastruktur dasar di wilayah Plaza Seremoni. Dalam rilis informasi pada Rabu, 4 Februari 2025, Otorita IKN menyampaikan kawasan yang ditutup sementara mencakup kawasan Rest Area Nusantara, Taman Kusuma Bangsa, serta kawasan Kementerian Koordinator. Selanjutnya, masyarakat bisa kembali berkunjung pada 7 Januari 2025 dengan sebelumnya mendaftar melalui aplikasi IKNow.
Adapun sebelumnya, Otorita IKN membuka Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa untuk umum sejak 16 September 2024. Masyarakat pun bisa berkunjung setiap hari pada pukul 09.00-17.00 WITA. Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan pembukaan kunjungan ini dilakukan agar masyarakat bisa langsung melihat pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun, masyarakat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui aplikasi IKNOW. Meski dibuka untuk umum, kunjungan dibatasi maksimal 300 orang per hari. Troy mengatakan pembatasan dilakukan karena Otorita IKN mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan, karena proses pembangunan masih berlangsung.
Selama kunjungan, Troy mengatakan, pengunjung wajib menggunakan transportasi umum yang disediakan di titik kumpul, menjaga kebersihan, dan mematuhi arahan petugas di lapangan. “Pengunjung juga dilarang merokok dan memasuki area yang bukan termasuk area kunjungan,” kata Troy melalui keterangan tertulis, Ahad, 15 September 2024. Pengunjung wajib terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW sebelum waktu kunjungan ke Nusantara Titik parkir kendaraan pengunjung sekaligus sebagai titik kumpul awal masuk kunjungan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara ada di Rest Area IKN dan Simpang Trunen (samping RS Hermina) Di titik kumpul pengunjung wajib menunjukkan bukti pendaftaran IKNOW yang valid kepada petugas liaison officers (LO) Setelah pemeriksaan, pengunjung didampingi LO melakukan peperjalanan menggunakan electric vehicle (EV) bus menuju Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. (Yetede)
Biang Masalah Penyaluran Subsidi Elpiji Kisruh
Yuniati Turjandini
05 Feb 2025 Tempo
SEJAK 1 Februari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji ukuran 3 kilogram dijual di pengecer. Kebijakan ini membuat masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. Imbasnya, distribusi elpiji bersubsidi tersebut terganggu. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pembeli elpiji 3 kg harus antre lama dan panjang. Di sebuah toko grosir di Jalan Bojongkoneng, warga berbaris panjang sambil membawa tabung gas kosongnya yang umumnya berjumlah dua buah.
Nurohmi, yang biasanya cukup melangkahkan kaki ke warung tetangganya yang berjarak delapan rumah di gang, kini harus mengayuh sepeda sambil membawa sebuah tabung gas melon kosong ke pangkalan yang berjarak sekitar 700 meter. Setelah setengah jam antre, Nurohmi baru bisa membeli elpiji 3 kg seharga Rp 19 ribu per tabung. “Baru hari ini antre gas begini,” ujarnya kepada Tempo, Selasa, 4 Februari 2025. Alviani, 48 tahun, mengatakan stok gas elpiji 3 kg di warungnya habis. Ia mencari di pengecer langganan dan tempat lain, tapi tidak ada stop. Tidak hanya mencari di pengecer, ia juga sudah mencoba mendatangi hingga dua pangkalan gas. Namun hasilnya nihil. "Di warung saya sudah enggak ada stok, tinggal ini," katanya, Selasa, 4 Februari 2025.
Pelaku usaha lain, Sumarto, yang berjualan nasi goreng, mengatakan, mulai 1 Februari 2025, dia juga kesulitan mendapatkan gas elpiji di tingkat pengecer. Padahal, sebelum aturan itu berlaku, dia mudah mendapatkan gas LPG 3 kg. Di Tangerang Selatan, Banten, Yonih Binti Saman, 62 tahun, tutup usia setelah antre elpiji 3 kg. Wanita yang memiliki warung kopi dan gorengan ini diduga kelelahan setelah antre selama kurang-lebih dua jam untuk mendapatkan elpiji 3 kg. "Almarhumah sebelum meninggal habis antre gas. Pulang bawa dua tabung gas dan lemas atau gimana, terus dia duduk," ujar Saiful, Ketua RT 01/07 Kelurahan Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menilai larangan pengecer menjual elpiji 3 kg yang diterapkan Kementerian ESDM terlalu mendadak. Selain itu, kebijakan tersebut tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon tersebut. (Yetede)
Pemerintah Menetapkan Pengecer LPG 3 Kilogram menjadi Subpenyalur Resmi Pertamina
Yuniati Turjandini
05 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah menetapkan pengecer LPG 3 kilogram menjadi subpenyalur resmi Pertamina. Hal ini sebagai langkah penataan distribusi "gas melon". Pengecer merupakan garda terdepan dalam penyaluan LPG subsidi lantaran keberadaannya mudah terjangkau masyarakat. Peningkatan status pengecer menjadi subpenyalur sebenarnya sudah berlangsung sejak September 2024. Terdapat sekitar 735 ribu pengecer yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Namun hingga akhir 2024 hanya 299 pengecer yang tercatat menjadi subpenyalur, kemudian sebanyak 1.260 pengecer dalam proses pengangkatan. Sedangkan 310 ribu pengecer tidak bersedia menjadi subpenyalur. Kelangkaan "gas melon" di masyarakat beberapa hari terakhir lantaran 310 ribu pengecer tidak bisa mnegakses LPG 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina. Kini pengecer kembali mendapatkan akses tersebut setelah berstatus penyalur. Dengan berstatus subpenyalur maka tidak bisa lagi menjual lebih dari 20 ribu per tabung. Margin subpenyalut ditetapkan sekitar Rp3000-4000 per tabung LPG 3 kg. Adapun harga LPG dari tingkat agen yang dijual ke pangkalan sebesar Rp 12 ribu per tabung. Dari pangkalan ke pengecer dijual Rp 16 ribu per tabung. (Yetede)
Saham GoTo Memanas
Yuniati Turjandini
05 Feb 2025 Investor Daily (H)
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) kembali menarik perhatian pelaku pasar modal, seiring santernya kabar penggabungan usaha (merger) dengan raksasa transportasi berbasis online sekaligus kompetitor terkuat yakni Grab. Wacana merger dengan total kapitalisasi pasar (market cap) mencapai lebih dari Rp400 triliun tersebut, mendapat respon positif dari investor. Bahkan, saham GOTO diyakini bisa melaju hinga Rp 150 per saham. Pada perdagangan Selasa (4/2/2025), saham GOTO ditutup menguat 7,41% ke level Rp 87. Sejak awal tahun saham emiten teknologi tersebut telah melesat 22,54%, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 103,63 triliun. Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengatakan, kabar merger antara Gojek dan Grab memicu spekulasi besar terhadap prospek saham GOTO. "Jika kesepakatan ini benar-benar terjadi, dampaknya bisa sangat signifikan, baik dari sisi bisnis maupun pergerakan saham," ujar dia kepada Investor Daily. Dari perspektif industri, menurut Hendra penggabungan dua raksasa transportasi digital ini akan memperkuat dominasi di Asia Tenggara, mengurangi persaingan langsung. Da meningkatkan efisiensi operasional. (Yetede)
China Balas Serangan Tarif AS Dengan Cara yang Sama
Yuniati Turjandini
05 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah China memberlakukan tarif retaliasi yang menyasar ke barang-barang impor Amerika Serikat (AS) pada Selasa (4/2/2025). Negeri Tirai bambu itu juga memasukkan beberapa perusahaan AS, termasuk Google, dalam status kemungkinan terkena sanksi sebagai bentuk respons terukur atas tarif impor yang dikenakan Presiden AS Donald Trump kepada China. Tindakan balasan terbatas China terhadap pengenaan tarif 10% oleh Trump makin memperkuat upaya para pembuat kebijakan China untuk mengajak Trump bernegosiasi, guna menghindari perang dagang antara dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan proyeksi Capital Economics, tarif tambahan dari China akan berlaku untuk sekitar US$ 20 miliar impor tahunan. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan US$ 450 miliar barang-barang China yan terkena tarif oleh Trump, yang mulai berlaku pada Selasa pukul 00.01 dini hari waktu AS. "Langkah-langkah ini cukup sederhana, setidaknya relatif terhadap langkah AS, dan telah dikalibrasi untuk mengirim pesan ke AS," ujar Julian Evans Pritchard, kepada China Economics, yang dilansir Reuters. (Yetede)