Dampak meningkatnya pengaruh China dalam pengembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), yang memicu arus masuk investor asing ke pasar saham China. Keberhasilan platform AI China, DeepSeek, dalam menyaingi OpenAI, serta semakin berkembangnya ekosistem kendaraan listrik China, meningkatkan daya tarik pasar China, khususnya di sektor teknologi. Hal ini menyebabkan dana asing mengalir ke pasar saham di China, seperti bursa Hang Seng dan Shenzhen Composite, sementara pasar saham di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, mengalami tekanan, dengan IHSG terus terkoreksi.Beberapa tokoh dan lembaga, seperti Peter Milliken dari Deutsche Bank dan Qianhai Securities Ltd, memproyeksikan bahwa pasar modal China akan semakin dominan pada tahun 2025. Walaupun demikian, Reza Fahmi dari Henan Putihrai Asset Management masih optimis terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, meskipun ada tren keluarnya dana asing. Felix Darmawan dari Panin Sekuritas menilai bahwa arus keluar dana asing tetap menjadi risiko utama bagi IHSG, meskipun ada harapan bahwa kebijakan moneter di AS bisa mendorong kembali arus modal ke negara berkembang.
Efisiensi Tak Terencana Bisa Lemahkan Kementerian/Lembaga
Yuniati Turjandini
08 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara kurang terencana dikhawatirkan bisa melemahkan kemampuan kerja kementerian dan lembaga (K/L) dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Hal ini sangat riskan mengingat di antara K/L itu juga harus melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Programs 2025. Di antara program itu adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang memiliki skala besar, kolosal, dan relatif baru. Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 mengeluarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN 2025 sebagai inpres pertama tahun ini. Efisiensi dilakukan melalui total pemotongan belanja Rp 306,69 triliun atau sekitar 8,4% dari belanja APBN, yang terdiri atas efisiensi belanja K/L sekitar Rp256,10 triliun sekitar Rp 50,59 triliun (pengurangan 5,5%. Dua hari setelah inpres keluar, Menkeu Sri Mulyani menerbitkan surat edaran bernomor MK.02/2025 yang mendetailkan perintah presiden itu mentepkan 16 item belanja operasional yang akan dikurangi. Ke-160nya adalah alat tulis kantor (ATK); kegiatan seremonial;rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan souvenir; serta sewa gedung, kendaraan dan peralatan. (Yetede)
BI Memastikan Stabilitas Rupiah Terjaga Di Tengah Tekanan Global
Yuniati Turjandini
08 Feb 2025 Investor Daily (H)
BI memastikan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah tekanan perekonomian global. Adapun nilai tukar rupiah menguat seiring respons positif investor pascadata cadangan devisa (cadev) Indonesia yang kembali naik. Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (07/02/2025), menguat hingga 58 poin atau 0,36 menjadi Rp 16.283 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.341 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI turut menguatkan ke level Rp16.325 per dolar AS dari sebelumnuya sebesar Rp16.330 per dolar AS. Sementara itu, BI mencatatkan cadev pada Januari 2025 mencapai US$ 155,7 miliar. "Rupiah juga mengalami tekanan, tetapi kami melihat stabilitasnya masih bisa terjaga. Saat ini arus modal mengarah ke AS, sehingga dolar menguat secara merata di hampir seluruh negara," kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya. Dia menjelaskan, stabilitas nilai tukar rupiah sejalan dengan kebijakan stabilitas BI serta didukung oleh aliran modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil intrusmen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. (Yetede)
Lima Tahun Berlalu, India Baru Pangkas Suku Bunga
Yuniati Turjandini
08 Feb 2025 Investor Daily (H)
Reserve Bank of India (RBI) memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam hampir lima tahun terakhir pada Jumat (07/02/2025). Bank sentral India tersebut berupaya mendorong perekonomian yang lesu, dan turunnya laju inflasi menuju target 4%. Monetary Policy Committee (MPC) atau Komite Kebijakan Moneter, yang terdiri atas tiga anggota RBI dan tiga anggota eksternal, memangkas suku bunga repo (repo rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25% setelah bertahan selama sebelas pertemuan kebijakan berturut-turut. Keputusan tersebut sejalan dengan jajak pendapat Reuters, dimana lebih dari 70% ekonom memperkirakan penurunan seperempat poin, sekaligus menandai penurunan suku bunga acuan India pertama sejak 20 Mei 2020. Sementara keenam anggota MPC memilih menurunkan suku bunga dan mempertahankan sikap netral atas kebijakan moneter. Dalam catatan MPC, meskipun diperkirakan pulih, pertumbuhan ekonomi India masih jauh dari rendah daripada 8,2% yang dicapai di periode 2023-2024. Selain itu, dinamika inflasi telah membuka ruang untuk pelonggaran suku bunga. Demikian diungkapkan Gubernur RBI Sanjay Malhota. (Yetede)
Perbankan Mendorong Pembiayaan Berkelanjutan Tumbuh Subur
Yuniati Turjandini
08 Feb 2025 Investor Daily (H)
Industri perbankan terus mendorong penyaluran pembiayaan berkelanjutan. Terlihat dari pembiayaan yang mengedepankan aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG) yang tumbuh sepanjang 2024. Seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memperkuat komitmennya terhadao prinsip keberlanjutan dengan mengedepankan aspek ESG. Sepanjang tahun 2024, porfolio berkelanjutan Bank Mandiri tercatat mencapai Rp293 triliun. Dari jumlah tersebut, portfolio hijau meningkat 15,2% secara year on year (yoy) mencapai Rp149 triliun, mencerminkan komitmen perseroan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Salah satunya lewat kontribusi pada sektor Energi baru Terbarukan (EBT), yang hingga akhir tahun 2024 telah mencapai Rp11,8 triliun naik 21% (yoy). Pembiayaan di sektor ini terus didorong melalui berbagai skema, termasuk Sustainability-Linked Loan dan Green Loan yang ditujukan untuk proyek-proyek berkelanjutan. Bank Mandiri juga mengukuhkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung inovasi produk berbasis ESG yang semakin relevan dengan tren global. (Yetede)
Menyepi di Pura Taman Ayun Bali
Yuniati Turjandini
08 Feb 2025 Tempo
PURA Taman Ayun tak sepopuler Pura Uluwatu yang berada di atas tebing atau Pura Ulun Danu yang gambarnya terdapat di pecahan uang Rp 50 ribu. Tapi pura ini punya dua hal menarik yang membuat saya mendatanginya dalam perjalanan ke Bali, akhir Januari 2025. Pertama, pura ini terdaftar sebagai warisan dunia Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Kedua, sejarahnya yang berkaitan dengan salah satu kerajaan besar di Bali pada masa lalu. Pura Taman Ayun, yang berarti pura dengan taman yang indah, merupakan peninggalan Kerajaan Mengwi yang dibangun pada 1634 oleh raja pertamanya, I Gusti Ngurah Made Agung. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Mengwi menguasai hampir seluruh wilayah di Bali, termasuk Gianyar, Buleleng di utara, Jembrana di barat, bahkan Blambangan di ujung timur Pulau Jawa. Kekuasaan Mengwi runtuh setelah diserang kerajaan-kerajaan lain di Bali pada akhir abad ke-19. Kerajaan itu menyisakan Pura Taman Ayun. Pura ini bukan sekadar tempat ibadah keluarga Kerajaan Mengwi, melainkan juga pusat irigasi dan pemersatu rakyatnya. Di sekeliling pura terdapat kolam yang airnya mengalir ke sawah-sawah secara merata dengan sistem irigasi tradisional Bali, subak. Subak inilah yang membuat Pura Taman Ayun terdaftar dalam warisan dunia UNESCO sejak 2012. Warisan dunia Bentang Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana meliputi Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, Lanskap Subak dan Pura pada DAS Pakerisan, Caturangga Batukaru, dan Pura Taman Ayun itu sendiri. (Yetede)
Survei Atlas di Cile Menemukan Sebuah Asteroid Kecil yang Bergerak Menjauh dari Bumi
Yuniati Turjandini
08 Feb 2025 Tempo
PADA 27 Desember tahun lalu, para astronom yang menggunakan teleskop survei ATLAS di Cile menemukan sebuah asteroid kecil yang bergerak menjauh dari bumi. Pengamatan lanjutan mengungkapkan bahwa asteroid tersebut, 2024 YR4, berada di jalur yang mungkin mengarah pada tabrakan dengan planet kita pada 22 Desember 2032. Dengan kata lain, batuan angkasa yang baru ditemukan tersebut menimbulkan ancaman dampak yang signifikan terhadap planet kita. Kedengarannya seperti sesuatu dari film Hollywood yang buruk. Namun, pada kenyataannya, tidak perlu panik—ini hanyalah hari biasa dalam hidup di sebuah target pada galeri penembakan angkasa.
Jadi apa ceritanya? Apa yang kita ketahui tentang 2024 YR4? Dan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar bertabrakan dengan bumi? Saat bumi bergerak mengelilingi matahari, ia terus-menerus menjumpai debu dan puing-puing yang berasal dari kelahiran tata surya. Tata surya dipenuhi dengan puing-puing tersebut, dan meteor serta bola api yang terlihat setiap malam adalah bukti betapa tercemarnya lingkungan sekitar kita. Namun sebagian besar puing itu terlalu kecil untuk menimbulkan masalah bagi kehidupan di bumi. Jumlah puing-puing yang sangat kecil jauh lebih banyak daripada bongkahan yang lebih besar—sehingga dampak dari obyek yang dapat membahayakan kehidupan di permukaan bumi jauh lebih jarang terjadi.
Dampak paling terkenal terjadi sekitar 66 juta tahun silam. Sebuah batu raksasa dari luar angkasa, berdiameter setidaknya 10 kilometer, menghantam bumi—menyebabkan kepunahan massal yang memusnahkan sekitar 75 persen dari semua spesies di bumi. Untungnya, dampak sebesar itu merupakan peristiwa yang sangat langka. Perkiraan saat ini menunjukkan obyek seperti yang membunuh dinosaurus hanya menghantam bumi setiap 50 juta tahun atau lebih. Namun dampak yang lebih kecil lebih umum terjadi. Pada 30 Juni 1908, terjadi ledakan besar di bagian Siberia yang jarang penduduknya. Ketika penjelajah kemudian mencapai lokasi ledakan, mereka menemukan lokasi yang mencengangkan: hutan rata dengan tanah, dengan semua pohon tumbang ke arah yang sama. Saat mereka bergerak, arah pohon tumbang berubah—semuanya mengarah ke dalam menuju episentrum ledakan. (Yetede)
Sri Mulyani Indrawati Memberikan Insnetif PPN Ditanggung Pemerintah
Yuniati Turjandini
08 Feb 2025 Tempo
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan insnetif PPN ditanggung pemerintah (DPT) untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun (rusun), yang diatur lewat Peraturan Menteria Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2023. Pemerintah sebelumnua telah menggelontorkan insentif serupa pada 2023 dan 2024. Insentif PPN DTP untuk sektor perumahan bertujuan menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesua melalui stimulus daya beli masyarakat. Kemudian, saat menyusun paket kebijakan stimulus ekonomi pada akhir tahun, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insnetif tersebut. "Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk keejahteraan, berupa insentif PPN atas penyerahan rumah susun yang ditanggung emerintah tahun anggaran 2025," demikian bunyi pertimbangan PMK 13/2025. dikutip di Jakarta. Secara umum, persyaratan insentif ni sama dengan ketentuan sebelumnya, yaitu PMK 7/2024 dan PMK 61/2024. Untuk rumah tapak atau rusun yang dapat memperoleh insentif, syarat pertama, yatu harga jual tak melebihi Rp 5 miliar. Kemudian, ruma yang diserahkan harus dalam kondisi baru dan siap huni. (Yetede)
Asosiasi Protes, Pemutihan Utang Macet untuk UMKM
Yoga
07 Feb 2025 Kompas
Asosiasi UMKM Indonesia memprotes pelaksanaan kebijakan hapus tagih piutang macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang digelar pemerintah. Sebab, alih-alih membantu seluruh UMKM, kebijakan itu hanya untuk kepentingan perbaikan rapor kinerja perbankan milik negara karena hanya berlaku untuk UMKM nasabah perbankan negara. Protes itu disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/2/2025). Kebijakan hapus tagih kredit macet tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapustagihan Piutang Macet kepada UMKM. Kebijakan ini hanya berlaku untuk piutang macet bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara (BUMN). Ketentuan hapus tagih piutang macet itu meliputi nilai pokok piutang maksimal Rp 500 juta per nasabah dan telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP mulai berlaku.
Kebijakan ini berlaku enam bulan sejak PP diundangkan alias berakhir pada Mei 2025. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan hapus tagih piutang macet menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Realisasi kebijakan hapus tagih tersebut telah menjangkau sekitar 71.000 nasabah. ”Dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI. Nah, tentu ini merupakan capaian yang merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara BRI Microfinance Out- look 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 30 Januari 2025. Edy Misero melanjutkan, kebijakan penghapusan kredit macet hanya diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sementara pelaku UMKM yang bukan nasabah Himbara tidak diperhatikan.
”Padahal, kebijakan itu mestinya kebijakan bersama untuk seluruh pelaku UMKM. Kalau mau adil, pinjam di mana pun akan dihapuskan.Harus ada peluang untuk kesempatan menghapus utang bagi semua UMKM,” katanya Administrasi keuangan Menurut Edy, kebijakan tersebut hanya mementingkan administrasi keuangan dari bank-bank Himbara. Alih-alih menyuarakan kepentingan UMKM, hapus tagih piutang macet tersebut cenderung ditujukan untuk memperbaiki kinerja perseroan dengan menghapuskan riwayat kredit macet. ”Kalau tujuannya menghapus kredit UMKM, harus adil. Kan, katanya mau membantu UMKM, tetapi yang ada hanya untuk UMKM nasabah Himbara, harus tegas itu. Kalau sejak awal dibilang hanya membantu pelaku UMKM yang ada di Himbara, oke kita terima,” tuturnya. Meskipun demikian, Edy mengatakan, fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut setidaknya membantu sejumlah pelaku UMKM yang memiliki riwayat kredit macet di perbankan Himbara. (Yoga)
DPR Minta Tak Terapkan Efisiensi Anggaran Kemenkes Rp 19 Trilun
Yuniati Turjandini
07 Feb 2025 Tempo
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Esterita Runtuwene meminta Kementerian Keuangan mempertimbangkan ulang efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,6 triliun. Felly mengatakan ada alokasi anggaran Kementerian Kesehatan yang seharusnya tidak boleh diutak-atik karena menyangkut hajat hidup publik. "Anggaran yang ada masih kurang untuk membiayai obat dan vaksin, apalagi kalau dikurangin," ujar Felly saat ditemui di gedung i-Hub Coworking, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025. Felly menilai pemangkasan anggaran secara besar-besaran bisa mengganggu pelayanan kesehatan publik. Felly menjelaskan dari pagu awal Kemenkes Rp 105 triliun itu sudah terbagi-bagi. Di antaranya sebesar Rp 46 triliun untuk pembayaran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Rp 2,5 triliun dianggarkan untuk BPJS Kesehatan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Felly mempertanyakan berapa sisa anggaran terutama setelah dipotong untuk gaji hingga listrik. "Dari yang namanya urusan beasiswa tenaga kesehatan, kemudian obat dan vaksin, sampai untuk kontrol haji, nah ini semua kami minta balik," kata Felly.
Ia menyebut DPR mendesak setidaknya anggaran sebesar Rp 10 triliun bisa dikembalikan ke Kemenkes. Ia pun mendesak kepada Kemenkes untuk bisa melobi Kemenkeu. Felly beralasan beasiswa untuk tenaga medis diperlukan karena Indonesia masih kekurangan dokter dan pekerja di sektor kesehatan lain. Politikus Partai Nasional Demokrat itu ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sepatutnya. "Paling tidak dari Rp 19 triliun dikembalikan sekitar Rp 10 triliun agar program yang menyangku obat, vaksin, kemudian beasiswa tenaga kesehatan tidak terganggu," kata Felly menegaskan. Sebelumnya Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi memastikan pemangkasan anggaran yang ditetapkan terhadap kementeriannya tidak akan berdampak pada penyediaan layanan kesehatan. Efisiensi anggaran yang disetujui DPR untuk Kemenkes senilai Rp 19,6 triliun dari total pagu anggaran Rp 105,7 triliun. “Yang bisa dipastikan adalah kami, pemerintah, tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan masyarakat. Itu pasti enggak,” kata Budi ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes, Jakarta Selatan pada Kamis, 6 Februari 2025. (Yetede)