;

Hidup Hemat Ala Gen Z

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Gaya hidup konsumtif, terutama di kalangan Generasi Milenial dan Generasi Z, semakin menjadi perhatian karena meningkatnya penggunaan pinjaman online (pinjol) dan layanan paylater yang cenderung lebih banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mayoritas penerima pinjaman tersebut adalah kalangan berusia 19 hingga 34 tahun. Untuk menghadapi hal ini, konsep frugal living atau gaya hidup hemat kini menjadi perhatian yang lebih penting.

Frugal living mengajak seseorang untuk lebih berhati-hati dalam mengelola uang dan membatasi pengeluaran konsumtif. Gaya hidup ini bukan berarti pelit, tetapi lebih kepada mengatur prioritas dan menahan diri dari dorongan belanja yang tidak penting. Frugal living menjadi relevan terutama bagi kalangan menengah ke bawah, yang bisa mengambil manfaat dari gaya hidup hemat ini untuk menghindari jebakan konsumtif.

Tokoh yang menonjol dalam diskusi ini adalah salah seorang kawan penulis yang menyarankan agar generasi muda mulai menerapkan frugal living di tahun 2025, mengingat semakin mahalnya biaya hidup. Penerapan gaya hidup ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang konsumtif dan membantu seseorang menjalani hidup yang lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan.

Polemik Pengadaan Beras, Bulog Jadi Sorotan

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Periode panen raya padi diperkirakan akan segera dimulai, dengan produksi padi pada Maret—Mei 2025 diperkirakan melimpah. Produksi pada periode panen raya biasanya mencapai 60%-65% dari total produksi tahunan, sedangkan sisanya dihasilkan pada musim panen gadu dan paceklik. Namun, fluktuasi harga gabah yang terjadi akibat ketergantungan pada iklim dan musim panen yang tidak merata menyebabkan petani dan konsumen sering menghadapi ketidakpastian harga. Petani memiliki daya tawar yang rendah, terutama karena surplus produksi yang harus segera dijual dan kualitas gabah yang dipengaruhi cuaca.

Dalam kondisi pasar yang monopsonistik, pemerintah, melalui Bulog, berperan penting untuk menstabilkan harga dengan menyerap gabah dari petani. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk menjaga kestabilan harga gabah. Tahun ini, produksi beras diperkirakan mengalami surplus, yang memungkinkan Bulog tidak perlu melakukan impor beras. Namun, tantangan bagi Bulog adalah penyerapan gabah domestik yang masih rendah dalam lima tahun terakhir, serta terbatasnya kapasitas penggilingan dan dryer yang dimiliki.

Untuk mengatasi hal ini, Bulog berencana menggandeng mitra penggilingan swasta untuk mengoptimalkan penyerapan gabah. Meskipun langkah ini akan meningkatkan harga pokok beras Bulog, diharapkan dapat memperbaiki likuiditas swasta dan mengurangi persaingan langsung di pasar. Namun, kualitas beras produksi Bulog yang lebih rendah dibandingkan beras impor dapat memengaruhi persepsi konsumen. Meskipun demikian, konsumen diharapkan menghargai produk lokal yang segar dan cocok dengan selera Indonesia, serta mendukung keberlanjutan usaha tani lokal.

Industri Sepeda Motor Hadapi Tantangan Berat

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Agen pemegang merek (APM) sepeda motor di Indonesia sedang berhitung cermat dalam menghadapi peluang dan tantangan untuk meningkatkan penjualan kendaraan roda dua pada 2025. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi strategi penjualan mereka adalah penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk sepeda motor dengan kubikasi mesin 250 cc ke atas, yang mulai berlaku pada Januari 2025. Selain itu, kebijakan pungutan opsen pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan target penjualan.

Meskipun ada tantangan terkait kebijakan pajak ini, beberapa APM seperti Yamaha dan Honda tetap optimis dan berharap kondisi ekonomi Indonesia akan mendukung peningkatan penjualan. Public Relations Manager PT Yamaha Indonesia, Rifki Maulana, mengungkapkan bahwa meskipun beberapa model motor Yamaha terkena PPN 12%, mereka tetap berharap penjualan tetap meningkat. Sementara itu, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM), Ahmad Muhibbuddin, berharap pasar otomotif Indonesia tetap kondusif dan menargetkan penjualan 6,4 juta hingga 6,7 juta unit sepeda motor pada 2025.

Namun, Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, mengungkapkan bahwa AISI masih melakukan perhitungan ulang terhadap target penjualan karena ada daerah-daerah yang memberikan insentif atau relaksasi opsen pajak, yang membuat tarif pajak berbeda-beda di setiap provinsi. Di sisi lain, penjualan sepeda motor nasional telah mengalami tren kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan terkait kebijakan pajak baru, pasar sepeda motor di Indonesia diperkirakan masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik, terutama jika ekonomi Indonesia terus membaik.

Polri Dalami Kasus Pagar Laut, Fakta Baru Terungkap

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki dugaan perbuatan melawan hukum terkait pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penyelidikan kasus ini dimulai sejak 10 Januari 2025, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Meskipun proses penyelidikan sedang berlangsung, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan belum dapat disampaikan ke publik, karena penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa temuan pagar laut ini diduga melanggar beberapa aturan hukum, termasuk Pasal 263 dan 264 KUHP, serta Undang-Undang Pencucian Uang. Proses penyelidikan ini akan terus berkoordinasi dengan lembaga atau kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan tepat.

Era Baru Pengelolaan BUMN di Bawah Danantara

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Kontan (H)
DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada 4 Maret 2025. RUU ini akan mengubah tata kelola BUMN Indonesia, yang memiliki total aset lebih dari Rp 10.000 triliun, dengan membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai super holding yang mengelola perusahaan pelat merah.

Tujuh BUMN besar yang pertama kali berada di bawah Danantara adalah BRI, Telkom, PLN, Mind ID, Bank Mandiri, Pertamina, dan BNI. Dengan ini, Kementerian BUMN akan kehilangan sebagian besar kewenangan strategisnya, yang dialihkan ke Danantara.

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, keberadaan Danantara diharapkan memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga akan menyuntikkan modal minimal Rp 1.000 triliun agar Danantara dapat berinvestasi secara luas.

Namun, ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menekankan pentingnya memilih pemimpin Danantara yang berintegritas untuk menghindari intervensi yang tidak perlu dan memastikan hubungan baik dengan Presiden. Sementara itu, Ekonom Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa pembagian wewenang antara Menteri BUMN dan Danantara harus jelas agar tidak terjadi benturan kepentingan.

Danantara berpotensi mengubah lanskap BUMN Indonesia, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang efektif dari Kementerian BUMN.

Inflasi Berisiko Naik Usai Rekor Deflasi

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Kontan
Pada Januari 2025, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,76%, yang merupakan deflasi terdalam dalam 26 tahun terakhir sejak September 1999. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa deflasi ini didorong oleh diskon tarif listrik 50% yang diberikan pemerintah serta potongan harga tiket pesawat dan kereta api. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang melemah.

Namun, sektor pangan mengalami kenaikan harga, terutama cabai merah dan cabai rawit, yang masing-masing mengalami inflasi 61,67% dan 65,84%. Amalia menyebut bahwa faktor cuaca, khususnya curah hujan tinggi, menyebabkan penurunan hasil panen hortikultura yang berkontribusi pada lonjakan harga tersebut.

Dari sisi inflasi inti (core inflation), terjadi kenaikan sebesar 0,30%, didorong oleh meningkatnya harga emas perhiasan.

Sementara itu, Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy, menyoroti potensi kenaikan harga pangan yang bisa mengganggu program Makan Bergizi Gratis serta dampak perang dagang yang dijalankan Donald Trump, yang berpotensi meningkatkan harga komoditas global.

Sebagai langkah antisipasi, Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga inflasi tetap terkendali dengan meningkatkan produksi pangan dan memperkuat cadangan pangan. Koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga diperkuat untuk menjaga kestabilan harga, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Meskipun awal tahun ini mengalami deflasi, Indonesia tetap perlu mewaspadai lonjakan inflasi di bulan-bulan mendatang, terutama akibat faktor pangan dan energi.

Target Tarif Trump Selanjutnya: Uni Eropa

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Kontan
Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menerapkan tarif impor terhadap Uni Eropa, dengan alasan defisit neraca dagang AS yang besar terhadap kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa tidak membeli cukup produk AS, seperti mobil dan produk pertanian. Meskipun Trump belum menyebutkan kapan tarif ini akan diberlakukan, tarif terhadap China, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan mulai berlaku pada 3 Februari 2025.

Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Menteri Ekonomi Spanyol, Carlos Cuerpo, mendesak Uni Eropa untuk bersatu dalam merespons ancaman tarif dan melindungi kepentingan pebisnis di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa mendukung globalisasi pasar, tetapi tetap harus menjaga daya saing bisnis mereka.

Sementara itu, Gubernur Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, yang juga anggota dewan European Central Bank (ECB), menilai tarif tinggi Trump dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan berpotensi merugikan semua pihak dalam perang dagang ini. Ia memperingatkan bahwa jika Uni Eropa terkena tarif, sektor otomotif bisa sangat terdampak.

Para ekonom memperkirakan bahwa tarif 25% terhadap barang impor dari Kanada dapat menyebabkan penurunan ekonomi negara tersebut hingga 2-4 poin persentase. Meskipun Uni Eropa mempertimbangkan tarif balasan, Villeroy menekankan pentingnya memperkuat ekonomi internal kawasan sebagai langkah utama dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS.

Ancaman tarif dari Trump semakin memperbesar risiko perang dagang global yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan memicu resesi global.

Harga Pulp Jadi Faktor Kunci di Industri Kertas

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Kontan
Kinerja PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) pada tahun 2025 diproyeksikan lebih stabil, didorong oleh fokus pada pengembangan produk hilir dan ekspansi pabrik baru. Analis RHB Sekuritas, Wendy Chandra, meyakini bahwa strategi ini akan memberikan harga jual yang lebih stabil serta meningkatkan volume produksi dan kinerja perusahaan.

INKP menargetkan dua pabrik kertas baru mulai beroperasi pada April dan Juni 2025, dengan 80% produksinya akan diekspor ke China, Filipina, dan Eropa. Produk hilir seperti cangkir kertas dan kemasan makanan juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi perusahaan.

Harga pulp, bahan baku utama kertas, diprediksi akan meningkat pada kuartal I-2025, mencapai US$ 560 per ton, sebelum mencerminkan dampaknya pada pendapatan di kuartal II-2025. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku dan ketidakpastian permintaan global menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi.

Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty, menilai INKP memiliki peluang keuntungan dari selisih nilai tukar, mengingat ekspor berkontribusi 54,62% terhadap pendapatan kuartal ketiga 2024. Ia merekomendasikan buy dengan target harga Rp 12.200 per saham, sementara Wendy Chandra menetapkan target Rp 13.625 per saham.

Sementara itu, Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menyarankan strategi buy on weakness, dengan harga saham yang saat ini berada di level support Rp 6.375 dan resistance Rp 6.900 per saham, sebelum menguji target Rp 7.325 per saham.

Dengan ekspansi pabrik, stabilisasi harga, serta peningkatan ekspor, INKP diperkirakan akan mencetak kinerja lebih positif di tahun mendatang, meskipun tetap menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku dan kondisi ekonomi global.

Saham Buyback, Sinyal Positif Bagi Investor

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Kontan
Sejumlah bank besar pelat merah berencana melakukan buyback saham, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang telah menyiapkan dana Rp 3 triliun. Periode buyback dijadwalkan berlangsung antara 12 Maret 2025 hingga 11 Maret 2026, dengan keputusan akhir menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Maret 2025.

Bank Negara Indonesia (BBNI) juga berencana melakukan buyback, seperti diungkapkan oleh Direktur Utama BBNI, Royke Tumilaar, meskipun nilai dana yang disiapkan belum diumumkan. Sementara itu, Bank Mandiri (BMRI) masih mempertimbangkan opsi buyback, sebagaimana disampaikan oleh Sigit Prastowo, Director of Finance & Strategy BMRI.

Menurut CEO Edvisor.id, Praska Putrantyo, aksi buyback ini menunjukkan optimisme manajemen terhadap valuasi saham yang saat ini masih tergolong murah. Hal ini bisa berdampak positif terhadap harga saham, mengingat saham BBRI telah terkoreksi 26,41%, BBNI turun 16,87%, dan BMRI turun 13,11% secara tahunan.

Sementara itu, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, memproyeksikan kenaikan harga saham BBRI ke Rp 4.600, BBNI ke Rp 5.000, dan BRIS ke Rp 3.350. Ia juga mencatat bahwa BBRI memiliki yield dividen yang menarik.

Aksi buyback ini diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong kenaikan harga saham bank-bank pelat merah tersebut.

Pangkas Program Untuk Efisiensi

Yoga 04 Feb 2025 Kompas
Efisiensi anggaran pada tiap sektor dapat dilakukan oleh pemerintah. Namun, pemblokiran atau pemangkasan sejumlah program di kementerian dan lembaga tersebut diharapkan tidak berlangsung terus-menerus. ”Pada awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini memang sangat banyak tantangan yang dihadapi, khususnya di bidang ekonomi yang berdampak terhadap penganggaran K/L (kementerian dan lembaga),” kata Wakil Ketua DPR Komisi VII Lamhot Sinaga saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/2/2025). Arahan untuk melakukan efisiensi itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

Dalam inpres tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan jajaran kabinetnya untuk melakukan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun sepanjang tahun anggaran 2025. Efisiensi itu terdiri dari penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun. Lamhot menyayangkan pemangkasan anggaran K/L tersebut. Namun, ia tetap optimistis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dan makin membaik. Menurut ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat menunjukkan kondisi fiskal sedang sulit. Pemerintah juga menghadapi tantangan terhadap prospek penerimaan negara pada 2025. Wijayanto menilai, dengan sisa anggaran yang ada, salah satu kementerian yang membangun proyek infrastruktur, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tidak akan bisa berbuat banyak. Padahal, banyak program strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan kementerian ini, seperti program swasembada pangan yang membutuhkan pembangunan irigasi dan jalan, serta program swasembada energi.

”Program infrastruktur strategis terkait logistik, perumahan, pangan, dan energi perlu terus jalan. Proyek-proyek di Kementerian PU berkontribusi signifikan pada ekonomi nasional. Saya khawatir pemotongan anggaran ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah ataupun jangka panjang,” ujar Wijayanto. Dalam jangka menengah, kata Wijayanto, target pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan sulit dicapai. Apalagi, rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (logistic cost to GDP ratio) Indonesia masih 24 persen, jauh lebih tidak efisien dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Prioritas Kementerian PU   Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, Kementerian PU harus kembali menentukan dan menghitung proyek-proyek prioritas yang akan direalisasikan tahun ini. Pihaknya juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran tahun 2025. (Yoga)

Pilihan Editor