Dalam beberapa waktu terakhir, indeks saham likuid seperti LQ45 dan SMC Liquid menunjukkan kinerja yang buruk, lebih buruk dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penurunan signifikan pada indeks-indeks ini mencerminkan kondisi pasar modal Indonesia yang lebih lemah daripada yang terlihat pada IHSG yang lebih stabil. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan domestik, seperti inflasi tinggi, suku bunga, serta kebijakan moneter ketat Amerika Serikat.

Felix Darmawan, seorang analis, mengungkapkan bahwa ketidakpastian global dan penyesuaian portofolio investor bisa menjadi faktor penyebab lemahnya kedua indeks tersebut. Meskipun demikian, potensi pemulihan indeks ini dapat terjadi jika ada perbaikan dalam kondisi ekonomi dan sentimen pasar yang lebih positif. Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas menambahkan bahwa kondisi fundamental emiten-emiten likuid saat ini belum cukup menarik untuk menarik investasi asing.

Beberapa analis lain, seperti Herditya Wicaksana dari MNC Sekuritas dan Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas, juga sepakat bahwa saham-saham konglomerasi, yang tidak terlalu likuid, cenderung lebih unggul sementara saham-saham perbankan dalam indeks likuid cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, mereka melihat adanya potensi positif di masa depan, terutama dengan penurunan suku bunga acuan, meskipun tantangan seperti penguatan dolar AS yang melemahkan rupiah masih menjadi kendala.

Para investor disarankan untuk berhati-hati dan selektif dalam memilih saham, dengan beberapa analisis merekomendasikan untuk "wait and see" atau membeli saham pada posisi yang lebih rendah jika ada sinyal positif.

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tengah menggaungkan gerakan efisiensi dan penghematan anggaran sebagai respons terhadap kondisi keuangan negara yang kurang sehat. Instruksi Presiden No. 1/2025 meminta seluruh lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah untuk mengurangi anggaran belanja yang tidak penting, seperti seremonial, kajian, dan kegiatan yang tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, pelaksanaan penghematan anggaran ini menghadapi beberapa tantangan, seperti kebocoran anggaran yang sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat atau kelompok tertentu, serta pengawasan yang kurang tegas dan konsisten. Selain itu, mekanisme evaluasi program yang belum sepenuhnya mengukur efektivitas dan dampak program juga menjadi kendala.

Meskipun penghematan anggaran sangat penting, penggunaan dana yang efisien harus dilakukan secara bijak. Penghematan harus difokuskan pada menyehatkan APBN dan memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk program-program yang berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, dan koordinasi yang solid agar pengelolaan keuangan negara dapat menciptakan ekonomi yang stabil dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

Penggunaan transaksi digital di Indonesia, khususnya melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), mengalami peningkatan signifikan pada kuartal ketiga 2024. Volume dan nominal transaksi QRIS masing-masing melesat 112,80% (YoY) dan 121,33% (YoY), dengan jumlah pengguna QRIS tumbuh 27,61%, mencapai 1.065.370 pengguna, serta jumlah merchant mencapai 888.755 unit. Bali menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi besar dalam transaksi QRIS, meskipun sebaran merchant QRIS masih lebih dominan di wilayah selatan Bali, seperti Denpasar dan Badung.

Kepala BI Kantor Perwakilan Bali, Erwin Soeriadimadja, menekankan bahwa instansi mereka akan terus mendorong penggunaan QRIS di luar kawasan wisata utama untuk mempercepat digitalisasi. Bank Indonesia dan lembaga terkait akan meningkatkan sosialisasi, khususnya di daerah-daerah dengan jumlah merchant yang terbatas. Salah satu yang aktif mendorong penggunaan QRIS adalah Bank BRI, yang turut mengedukasi masyarakat melalui fasilitas seperti aplikasi BRI Merchant, yang memudahkan transaksi, termasuk untuk tempat ibadah.

Selain itu, meskipun penggunaan kartu ATM/debit dan kartu kredit mengalami perlambatan, transaksi QRIS menunjukkan adopsi digitalisasi yang semakin luas, mencerminkan pergeseran preferensi konsumen dalam sistem pembayaran. Transaksi QRIS juga turut mendukung perekonomian Bali yang diperkirakan akan tumbuh antara 5,1%—5,9% pada 2024, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.