Tak Mudah Ambil Manfaat dari Perang Dagang
Yuniati Turjandini
03 Feb 2025 Investor Daily (H)
Indonesia diprediksi tidak akan serta merta bisa mengambil manfaat dari pecahnya perang dagang global yang telah dimulai dengan penerapan tarif atas barang-barang impor Amerika Serikat dari Kanada, Meksiko dan China. Alih-alih bisa mengambil manfaat dari peralihan investasi dan rantai pasok dari negara berikutnya yang bakal dikenai tarif oleh Negeri Paman Sam itu. Secara teori, Indonesia memang berpotensi untuk meningkatkan ekspor dan investasi langsung asing (foreign direct investament/FDI) yang dipicu oleh perang dagang. Namun dalam kenyataannya, dari pengalaman perang dagang sebelumnya yang mulai terjadi pada tahun 2018, keuntungan riil yang diperoleh Indonesia dari tren tersebut sangat terbatas. Itu dikarenakan, Indonesia umumnya tidak memproduksi barang yang bisa menyubstitusi produk yang dikenai sanksi atau diprotekski oleh AS dari rekan-rekan dagangnya seperti China, Meksiko dan Kanada. Indonesia tidak memiliki banyak industri semi-processed goods, apalagi advance, yang kuat atau berdaya saing ekspor seperti semikonduktor, panel surya, crane, produk elektronik, baterai, electric vehicle, medical goods, dan komponen pesawat terbang. (Yetede)
Prospek Singkong Nusantara yang Harus Diselamatkan
Yoga
03 Feb 2025 Kompas
Problem harga singkong petani dan makin masifnya impor singkong telah dirampungkan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah terkait komoditas itu yang masih perlu mendapat perhatian. Apalagi, Indonesia tercatat sebagai negara produsen singkong ketujuh dunia. Sejak akhir 2024, petani singkong di sejumlah daerah di Lampung terjerat problem harga. Singkong petani dibeli murah di bawah harga patokan yang ditetapkan pemerintah setempat, yakni Rp 1.400 per kilogram, dengan rafaksi harga 15 persen. Pabrik-pabrik tepung tapioka di daerah tersebut ada yang membeli singkong petani Rp 1.100 per kg dengan rafaksi harga 15-18 persen. Ada juga yang mematoknya Rp 1.300-Rp 1.400 per kg, tetapi rafaksi harganya 35-38 persen. Tak hanya itu, serbuan singkong negara lain semakin masif. Para periode 2018-2022, neraca perdagangan singkong RI hanya mengalami surplus pada 2021. Selebihnya, neraca dagang tersebut selalu defisit.
Pada 2022, defisit neraca dagang singkong senilai 10,11 juta dollar AS. Pada tahun itu, nilai ekspor singkong dan produk turunan singkong 235.998 dollar AS, adapun nilai impor mencapai 10,34 juta dollar AS. Ekspor dan impor singkong RI didominasi ubi kayu yang diiris dalam bentuk pelet dan kepingan kering serta pati singkong. Negara tujuan ekspor singkong RI terbesar adalah Taiwan, adapun impor terbanyak berasal dari Thailand. Singkong impor itu menyebabkan harga singkong dalam negeri tertekan atau dihargai lebih murah. Kondisi itulah yang membuat para petani singkong di Lampung berunjuk rasa di DPRD Provinsi Lampung dan sejumlah pabrik tepung singkong. Mereka minta harga pembelian singkong sesuai ketetapan dan impor singkong dikendalikan. Pada Jumat (31/1/2025), Kementerian Pertanian (Kementan) memanggil perwakilan petani singkong dan pelaku industri tepung tapioka.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pertemuan itu menghasilkan tiga kesepakatan. Pertama, harga pembelian singkong petani secara nasional ditetapkan Rp 1.350 per kg. ”Jika ada yang melanggar kesepakatan harga itu, nanti akan berhadapan langsung dengan saya,” ujarnya melalui siaran pers. Kedua, pemerintah akan memperketat kebijakan impor singkong. Impor singkong harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi Kementan serta baru boleh dilakukan setelah singkong petani terserap. Ketiga, singkong akan ditetapkan sebagai komoditas yang dilarang dan dibatasi (lartas). Dengan demikian, pengawasan perdagangan singkong akan lebih ketat untuk melindungi petani dalam negeri. ”Kami telah berkoordinasi dengan menteri perdagangan untuk menahan impor singkong per 31 Januari 2025. Impor hanya boleh dilakukan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi,” kata Amran. Prospek singkong World Population Review mencatat, pada 2022, Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara produsen singkong dengan total produksi 13,6 juta ton. (Yoga)
Program USAID di Indonesia dan Asia Terdampak
Yoga
03 Feb 2025 Kompas
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan pembekuan aliran bantuan luar negeri AS secara besar-besaran ke seluruh dunia. Kebijakan ini menimbulkan kebingungan dan kekacauan global, termasuk negara-negara penerima di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah AS sedang meninjau ulang untuk memastikan bantuan luar negeri AS selaras dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional AS. Peninjauan berlangsung 90 hari. Mengutip Reuters, AS sejauh ini merupakan donor terbesar di dunia. Pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) menggelontorkan bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS (Rp 1.177 triliun) ke seluruh dunia. Di antaranya adalah program kesehatan perempuan di zona konflik, penanganan HIV/AIDS, keamanan energi, hingga upaya antikorupsi. AP pada Sabtu (1/2/2025) melaporkan, puluhan pejabat senior di badan pengelola bantuan kemanusiaan AS ke luar negeri telah diberhentikan. Pada saat sama, ribuan kontraktor juga diputus.
Senator Demokrat Chris Murphy, Jumat (31/1), memperingatkan Trump atas upayanya menghilangkan USAID sebagai badan independen. Dia berpendapat Trump tidak berwenang untuk membubarkan badan tersebut. Berdasarkan laporan The Guardian, bantuan luar negeri AS di Asia Tenggara ditujukan untuk program bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap bencana alam. Program lain adalah dukungan bagi aktivis prodemokrasi yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk berkampanye melawan rezim represif. Sejauh ini, belum jelas seberapa besar pembekuan aliran dana luar negeri AS ke Asia Tenggara dan apa dampak jangka panjangnya ke kawasan. Namun, sumber The Guardian menyebutkan, khusus program penyelamatan nyawa di wilayah Asia Tenggara mulai dikurangi. Bantuan ke Indonesia Di Indonesia, USAID menyalurkan 153 juta dollarAS (Rp 2,5 triliun) untuk proyek-proyek Indonesia pada 2023. Proyek ini, antara lain, mencakup dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan.
Selama beberapa tahun terakhir, USAID mendukung peluncuran mesin yang dengan cepat mengidentifikasi tuberkulosis dan pengobatan. USAID juga bermitra dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk melatih orang-orang dalam kesiapsiagaan bencana. Kabar yang berkembang, ada pembatalan perekrutan posisi kontraktor (personal service contractor/PSC) USAID di Indonesia. Per 24 Januari 2025, penawaran beberapa posisi PSC dibatalkan. Tak disebutkan kapan posisi itu akan dibuka lagi. Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer sejak 2021 diperintahkan untuk ditutup, Jumat (31/1). Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa akan dikecualikan dari pembekuan tersebut. Namun, sejumlah pasien di pusat perawatan kesehatan disepanjang perbatasan Myanmar-Thailand yang didanai Komite Penyelamatan Internasional dengan dukungan dana AS telah dipulangkan. (Yoga)
Harga Mahal Kebijakan Tarif Trump Kian Terbuka
Yoga
03 Feb 2025 Kompas
Risiko perang dagang global yang dipicu kebijakan tarif Trump kian terbuka. Dampak katastropis perang dagang ini bisa membahayakan perdagangan dan ekonomi dunia. Berbagai lembaga mengingatkan harga mahal yang harus dibayar akibat kebijakan proteksionis perekonomian terbesar dunia itu. Semua akan ikut menanggung dan negara berkembang paling dirugikan. Perang tarif juga bisa mengubah lanskap geopolitik dan geoekonomi global, membuat dunia semakin tidak ramah dan penuh ketidakpastian. Ibarat ”pendekar mabuk”, Trump, ”Si Tariff Man”, yang menyebut ”tarif” sebagai ”kata terindah dalam kamus”, menyebar ancaman tarif ke segala penjuru dengan beragam alasan. Targetnya bukan hanya China sebagai kompetitor strategis, melainkan juga semua negara di mana AS mengalami defisit perdagangan. Modusnya bukan hanya tarif retaliasi terhadap mitra dagang yang dianggap menerapkan praktik perdagangan tidak fair, Trump juga merencanakan blanket tariff atau tarif universal 10 persen pada semua produk impor dari semua negara.
Bahkan, Trump merencanakan tarif resiprokal terhadap semua negara dengan mengenakan tarif pada produk impor dari suatu negara sebesar tarif yang dikenai negara itu ke produk impor dari AS. Trump juga menyasar sektor-sektor tertentu dan negara-negara tertentu. Termasuk mengulang lagi ancaman tarif 100 persen pada BRICS yang manuver dedolarisasinya dianggap mengancam hegemoni dollar AS. Tujuan kebijakan tarif Trump bukan lagi hanya untuk mengatasi defisit perdagangan AS, mendapatkan akses pasar lebih besar, atau melindungi industri/ekonomi dalam negeri. Tarif juga menjadi langkah koersif Trump untuk mengatasi isu politik domestikAS, seperti imigran gelap dan perdagangan ilegal narkoba, serta sebagai alat untuk memaksa mitra dagang menegosiasikan ulang kesepakatan dagang yang sudah ada. Sejumlah mitra dagang sudah mengancam akan membalas. Dengan ”lumpuhnya” mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, aksitarif Trump bisa memicu aksi retaliasi yang sifatnya unilateral dari mitra dagang. IMF, UNCTAD, dan WTO mengingatkan dampak katastropis perang dagang skala global pada rantai pasok dan perekonomian global.
Niscaya, semua harus ikut menanggung akibatnya, termasuk konsumen AS. Negara berkembang jadi pihak paling dirugikan karena tanpa kekuatan tawar memadai secara bilateral. Bagi AS, langkah Trump bisa menjadi bumerang karena kian memacu orang beralih dari dollar AS atau memilih berdagang dengan negara non-AS sehingga kebijakan tarif justru bisa kontraproduktif bagi ambisi Trump membawa America great again. Kebijakan proteksionis AS (sebagai pionir liberalisasi perdagangan global) menggambarkan rasa insecure dan keterancaman AS oleh kekuatan ekonomi baru, terutama China. BRICS+ juga kian jauh menyalip G7, di mana AS berada. Artinya, tarif mungkin bukan langkah terakhir Trump. Dominasi dollar AS selama ini memberi pengaruh geopolitik kuat pada AS, tetapi juga sering mendestabilisasi ekonomi global. Kecenderungan AS menggunakan kekuatan mata uangnya sebagai senjata membuat banyak negara ingin mengurangi ketergantungan terlalu besar pada dollar AS yang toksik. (Yoga)
Anggaran Tukin Dosen Belum Sesuai Skenario
Yoga
03 Feb 2025 Kompas
Kementerian PendidikanTinggi, Sains, dn Teknologi menyikapi serius tuntutan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin dosen aparatur sipil negara di lingkungan Kemendiktisaintek. Keinginan untuk membayarkan tunjangan kinerja dosen ASN itu bergantung pada persetujuan pengajuan anggaran tambahan ke Kementerian Keuangan. Tuntutan tukin untuk semua dosen ASN Kemendiktisaintek tanpa memandang tempat kerja dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) satuan kerja, badan layanan umum (BLU), badan hukum (BH), dan lembaga layanan pendidikan tinggi diperjuangkan Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (Adaksi). Mereka akan menggelar aksi damai di depan Istana Presiden di Jakarta pada Senin (3/2/2025) untuk menuntut hak tukin yang sudah lima tahun diabaikan agar mendapat perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang mengatakan, Kemendiktisaintek kini menjalani proses birokrasi yang harus dilakukan untuk memberikan tukin kepada dosen. Setelah rapat kerja Komisi X dengan Kemendiktisaintek pada 23 Januari 2025, Ketua Badan Anggaran DPR menyampaikan, Kemenkeu telah menyetujui anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk tukin dosen ASN Kemendiktisaintek tahun 2025. Namun, jumlah ini belum sesuai dengan skenario yang diajukan Kemendiktisaintek.
”Kami sudah mulai menyosialisasikan hal ini. Setelah mendapatkan persetujuan tambahan anggaran, saat ini Kemendiktisaintek telah menyelesaikan harmonisasi antarkementerian/lembaga. Lalu, rancangan perpres (peraturan presiden) tentang tunjangan kinerja ASN Kemendiktisaintek tahun 2025. Selanjutnya, diusulkan penandatanganan rancangan perpres kepada Presiden,” ujar Togar, Sabtu (1/2). Ia menambahkan, terdapat tiga skenario tambahan anggaran yang diusulkan Kemendiktiksaintek kepada Kemenkeu. Anggaran tambahan yang diajukan sebesar Rp 2,8 triliun, Rp 3,6 triliun, dan Rp 8,4 triliun. Namun, jumlah tambahan anggaran yang disetujui Kemenkeu belum sesuai dengan ketiga skenario itu. Alokasi tukin dosen tahun 2025 diprioritaskan untuk dosen di PTN satuan kerja dan dosen PTN BLU yang belum menerima remunerasi. Sesuai ketentuan, dosen di PTN BLU dan PTN BH mendapatkan remunerasi. ”Kenyataannya, banyak dosen di PTN BLU yang belum menerima remunerasi atau remunerasi di bawah besaran tukin. Demikian juga PTN BH, belum semua PTN mampu memberikan remunerasi setara tukin,” kata [Koordinator Nasional Adaksi, Anggun Gunawan. Anggun mengatakan, para dosen membulatkan tekad untuk memperjuangkan hak mereka yang terus diabaikan. ” (Yetede)
Telusuri Akar Masalah Kasus Pungli Warga China di Bandara Soekarno-Hatta
Yoga
03 Feb 2025 Kompas
Langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta menyusul dugaan pemerasan atau pungutan liar terhadap warga negara China dinilai belum cukup. Ombudsman RI mendorong pemerintah menelusuri akar masalah yang menyebabkan terjadinya pungli dan mengatasinya agar kasus serupa tidak kembali terulang. Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta sebagai tindak lanjut dugaan pemerasan terhadap warga negara China. ”Tetapi, itu tidak cukup. Kita harus lihat stimulus, kondisi di lapangan ini seperti apa. Mengapa sampai ada orang yang mau memberikan uang, itu harus diselesaikan,” katanya, di Jakarta, Minggu (2/2/2025). Jemsly mengingatkan, dugaan pungutan liar terhadap warga negara asing yang terjadi di bandara bukan pertama kali terjadi. Pada 2023-2024, Ombudsman menerima laporan dugaan pungutan liar dilakukan petugas di Bandara Ngurah Rai, Bali.
Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Ombudsman dengan inspeksi mendadak (sidak) dilapangan. Dari sidak Ombudsman menemukan penumpukan penumpang di bandara pada jam-jam sibuk menciptakan situasi yang rentan terhadap praktik maladministrasi, seperti penyogokan atau pungutan liar. Ia menggambarkan, dalam satu jam terdapat enam pesawat penerbangan internasional mendarat. Pesawat ini membawa ribuan penumpang dari berbagai belahan dunia yang harus melewati proses imigrasi. Selain itu, pembayaran visa on arrival tidak berjalan mulus karena banyaknya penumpang dan akibat keterbatasan loket, petugas, dan lambatnya proses pembayaran menggunakan kartu kredit. ”Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai sama- sama bandara internasional dan menjadi gerbang utama masuknya turis asing. Jadi, saya rasa masalahnya tidak akan jauh berbeda,” katanya.
Jemsly menuturkan, jika sistem tidak cepat dan petugas kurang, keterlambatan layanan bisa menciptakan peluang bagi oknum tertentu meminta imbalan. ”Bottleneck dalam sistem imigrasi ini harus diperbaiki. Kalau proses lancar, peluang pungli bisa ditekan. Tapi kalau sistem lambat, ada faktor pendukung yang membuat praktik ini subur,” katanya. Selain itu, Jemsly menyebutkan ada kendala bahasa asing yang kerap memunculkan terjadi kesalahan komunikasi antara petugas bandara dan turis asing. ”Perlu ditulis dengan jelas petunjuk-petunjuk dalam bahasa asing yang membantu turis, misalnya, untuk membayar visa on arrival. Jadi, kesalahan komunikasi bisa diminimalisasi,” katanya. Potensi malaadministrasi Data Ombudsman dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa potensi maladministrasi di sektor imigrasi cukup tinggi. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi antara lain petugas tidak memberikan pelayanan yang semestinya (24,9 persen), penundaan layanan berlarut (24,3 persen), penyimpangan prosedur (20,8 persen), perilaku tidak patut petugas bandara (8,7 persen), serta permintaan imbalan uang dan jasa (5,6 persen). (Yoga)
Kanada dan Meksiko Balas Perang Tarif Trump
Yoga
03 Feb 2025 Kompas (H)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah untuk mengenakan tarif tinggi pada impor dari Meksiko, Kanada, dan China setelah menunda selama dua pekan. Kanada dan Meksiko dikenai bea masuk impor hingga 25 persen. Adapun China dikenai tarif tambahan 10 persen dari tarif yang sudah diterapkan sebelumnya. Meksiko dan Kanada dengan sengit menanggapinya. Mereka akan mengenakan tarif balasan. Sementara itu, China akan mengadukan kebijakan tarif Trump ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tarif baru impor dari tiga negara itu akan diterapkan mulai Selasa (4/2/2025). Tarif impor ini berlaku kecuali untuk energi Kanada, seperti minyak, gas alam, dan listrik. Energi dari Kanada dikenai bea masuk 10 persen. Gedung Putih mengumumkannya pada Sabtu lalu atau Minggu dini hari waktu Indonesia. Trump menggunakan Undang-Undang KekuatanEkonomi Darurat Internasional sebagai basis kebijakan itu.
Gedung Putih mengatakan, perintahTrump juga mencakup mekanisme untuk menaikkan tarif jika negara-negara tersebut membalas AS dengan memberlakukan tarif balasan. Perintah tersebut juga akan memungkinkan pemberlakuan tarif impor Kanada pada barang senilai kurang dari 800 dollar AS. Saat ini, impor di bawah jumlah tersebut dapat masuk ke AS tanpa bea cukai. Washington telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Ottawa soal pemberlakuan tariftersebut. Seorang pejabat senior Pemerintah AS, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan bahwa tarif yang lebih rendah pada energi dari Kanada mencerminkan keinginan Trump untuk meminimalkan kenaikan harga energi di dalam negeri. Para ahli ekonomi telah memperingatkan bahwa pajak impor pada energi dapat meningkatkan inflasi di AS. Hal ini bisa jadi ganjalan bagi Trump karena selama kampanye dia juga berjanji menjinakkan inflasi.
CEO American Fuel & Petrochemical Manufacturers Chet Thompson mengatakan, perusahaan penyulingan minyak AS bergantung pada minyak mentah dari Kanada dan Meksiko untuk memproduksi bahan bakar yang terjangkau dan andal yang dibutuhkan konsumen setiap hari. Beberapa wilayah di AS juga bergantung pada produk olahan Kanada, seperti bensin, solar, dan minyak pemanas. Langkah balasan Gerah pada tarif yang dikenakan Trump, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum siap membalasnya. Sheinbaum mengatakan, dirinya memerintahkan Menteri Ekonomi Meksiko untuk menerapkan tindakan tarif dan nontarif guna melindungi kepentingan Meksiko. Sheinbaum membuat pengumuman tersebut dalam sebuah unggahan di X, Sabtu waktu setempat. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga mengambil langkah serupa dengan memberlakukan tarif 25 persen pada barang dari AS, total senilai 106,5 miliar dollar AS atau setara dengan 155 miliar dollar Kanada. Tarif balasan Kanada pada barang-barang dari AS dimulai Selasa besok dengan nilai awal 30 miliar dollar Kanada. (Yoga)
Google Perbaiki Kesalahan, Data Kurs Tidak Akurat
Yoga
03 Feb 2025 Kompas
Google mengakui dan tengah memperbaiki kesalahan data terkait kurs rupiah yang sempat tercatat Rp 8.170 per dollar AS. Bank Indonesia menegaskan nilai tukar rupiah saat ini berkisar Rp 16.312 per dollar AS. ”Kami menyadari adanya masalah yang memengaruhi informasi nilai tukar rupiah di Google Search. Data konversi mata uang berasal dari sumber pihak ketiga. Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin,” kata perwakilan Google secara tertulis, Minggu (2/2/2025). Sebelumnya, data Google Finance menunjukkan kurs rupiah tercatat berada di level Rp 8.170 per dollar AS pada Sabtu (1/2/2025) sore. Penguatan itu sangat signifikan dibandingkan penutupan sebelumnya yang sebesar Rp 16.355 per dollar AS atau menguat 50,04 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang euro dalam Google Finance juga tercatat menguat 50,91 persen menjadi Rp 8.348 per euro.
Namun, data itu kini sudah tidak lagi termuat dalam laman Google Finance. Dalam pernyataannya, Google menyatakan, semua data dan informasi disediakan apa adanya hanya untuk kepentingan informasi. Data itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan perdagangan atau keuangan, investasi, pajak, hukum, akuntansi, atau nasihat lainnya. Terkait dengan konversi mata uang, Google tidak dapat menjamin akurasi nilai tukar yang ditampilkan. Oleh sebab itu, pengguna harus mengonfirmasi nilai tukar saat ini sebelum melakukan transaksi apa pun yang dapat terpengaruh oleh perubahan nilai tukar. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan, posisi nilai tukar rupiahRp 8.100 per dollar AS sebagaimana tercatat dalam Google Finance bukanlah level yang seharusnya. Oleh sebab itu, BI tengah berkoordinasi dengan Google Indonesia.
”Kami sedang berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia terkait ketidaksesuaian tersebut untuk segera dapat melakukankoreksi yang diperlukan,” tuturnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/2/2025). Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (31/1/2025) di level Rp 16.312 per dollar AS. Selama sepekan terakhir, kurs rupiah bergerak dalam rentang Rp 16.200-Rp 16.300 per dollar AS. Tidak lazim Fenomena penguatan atau pelemahan nilai tukar dalam kurun waktu singkat tersebut memang tergolong tidak lazim Selain itu, pergerakan nilai tukar yang sangat fluktuatif justru berdampak negatif, baik bagi sektor riil maupun investasi. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual berpendapat, belum pernah terjadi dalam waktu singkat satu hari nilai tukar langsung menguat atau melemah secara signifikan.Biasanya, penguatan atau pelemahannilai tukar terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor fundamental atau sentimen. (Yoga)
Menteri ESDM Larang Pedagang Eceran Jual LPG 3 LG
Yuniati Turjandini
03 Feb 2025 Tempo
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengatakan kebijakan pemerintah yang melarang penjualan LPG 3 kilogram (kg) di tingkat pengecer dan hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina mulai 1 Februari 2025 bertujuan untuk memastikan LPG 3 kg tidak dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). “Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya,” kata Bahlil dalam konferensi pers bertajuk “Capaian Sektor ESDM Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025” di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025 seperti dilansir dari Antar.
Pada kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa lahirnya regulasi tersebut bermula dari laporan yang diterima oleh Kementerian ESDM terkait penyaluran LPG 3 kg (gas melon) yang tidak tepat sasaran, mengingat gas melon tersebut merupakan subsidi dari pemerintah. Selain itu, kata Bahlil, ada juga temuan terkait banyaknya pengecer yang menjual gas melon di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah. “Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya juga naik. Sudah volume yang tidak wajar, harganya pun dimainkan,” ujar Bahlil. Penjualan gas melon di atas HET dinilai merugikan bagi masyarakat dan harga gas melon pun seolah-olah mengalami peningkatan. Karena itu, untuk memastikan distribusi subsidi bisa sesuai target, Kementerian ESDM kemudian mewajibkan para pengecer mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Dengan demikian, tidak ada lagi LPG 3 kg yang dijual di pengecer.
“Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kendalikan harganya. Karena kalau tidak (dikendalikan), ini bisa berpotensi penyalahgunaan,” ucap Bahlil. Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, meminta para pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. “Yang pengecer itu, kami jadikan pangkalan, per 1 Februari,” ucap Yuliot ketika ditemui di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025. Menurut Yuliot, langkah tersebut merupakan upaya untuk mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada HET yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat. (Yetede)
Inflasi Tahunan Januari 2025 0,76 Persen
Yuniati Turjandini
03 Feb 2025 Tempo
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi secara tahunan pada Januari 2025 merupakan yang paling rendah dalam 25 tahun terakhir. BPS mencatat inflasi tahunan pada Januari kemarin sebesar 0,76 persen, atau terendah sejak tahun 2000. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta pada Senin, 3 Februari 2025. "Inflasi tahunan year on year pada Januari 2025 ini adalah terendah sejak Januari tahun 2000," kata Amalia. Pada Januari 2000, inflasi yang tercatat adalah sebesar 0,28 persen secara tahunan. Saat itu, Indonesia sedang mengalami periode penurunan harga-harga komoditas setelah lonjakan saat krisis ekonomi 1998.
Sementara itu, pada Januari 2025, BPS mencatat terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi 105,99. Angka tersebut naik sebesar 0,76 persen dari Januari 2024 yaitu sebesar 105,19 poin. BPS menyampaikan inflasi tahunan 0,76 persen pada Januari 2025 terpengaruh oleh beberapa faktor. Di antaranya inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan laju inflasi 3,69 persen dan berandil 1,07 persen terhadap keseluruhan. Dalam kelompok tersebut, komoditas yang berandil paling besar terhadap inflasi adalah minyak goreng dengan 0,14 persen dan sigaret kretek mesing dengan 0,12 persen. "Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi cukup besar adalah cabai rawit, kopi bubuk dan beras," ucap Amalia.
Selain itu, BPS menyampaikan komoditas lain yang berandil cukup besar terhadap inflasi tahunan Januari 2025 adalah emas perhiasan dengan 0,36 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah mengalami deflasi terdalam dengan 1,39 persen. Pada Januari 2025, Indonesia juga mengalami deflasi sebesar 0,76 persen secara bulanan atau month-to-month. Amalia deflasi 0,76 persen dihitung dari penurunan harga pada Januari 2025 dari Desember 2024. "Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025," kata Amalia. Amalia berujar deflasi pada Januari 2025 ini merupakan yang pertama kali sejak beberapa bulan terakhir. "Deflasi bulanan pada Januari 2025 ini merupakan deflasi pertama setelah terakhir kali terjadi di September 2024," ucap dia. (Yetede)