Pemangkasan Anggaran Berimbas Pada Vaksin-Obat
Yoga
07 Feb 2025 Kompas
Efisiensi anggaran belanja Kementerian Kesehatan pada 2025 mencapai 19,6 triliun dari total belanja Rp 105,6 triliun. Efisiensi tersebut akan berdampak pada sejumlah pengadaan layanan kesehatan, termasuk pengadaan obat dan vaksin. Meski demikian, evaluasi akan dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan di masyarakat tidak berkurang. ”Kemarin kita sudah ajukan kepada DPR dan sudah disetujui efisiensi Rp 19,6 triliun. Ada yang disarankan bisa efisiensi dan tidak. Jadi, mungkin ada beberapa realokasi yang diperlukan untuk program prioritas,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui seusai membuka acara ”Orientasi Pusat Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis di RSPPU”, di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Meski begitu, ia mengatakan, realokasi anggaran yang dilakukan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penganggaran program prioritas.
Itu sebabnya pemangkasan anggaran belanja Kementerian Kesehatan juga dilakukan untuk pelaksanaan program prioritas pemeriksaan kesehatan gratis. Dari anggaran pemeriksaan yang sudah diajukan sebelumnya dengan target sasaran 200 juta orang, itu akan dipangkas. ”Kalau yang lakukan (pemeriksaan) cuma 100 juta, kan, anggarannya bisa dikurangi. Tapi, kalau ternyata minatnya banyak, saya yakin pasti Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan akan kasih (tambahan anggaran),” kata Budi. Selain itu, efisiensi ini juga akan berdampak pada anggaran untuk pengadaan vaksin dan obat. Diharapkan, stok obat dan vaksin yang sudah tersedia untuk dua bulan bisa mengantisipasi pengurangan anggaran untuk pengadaan obat dan vaksin pada tahun ini. ”Kita akan melihat lagi selama enam bulan realisasinya di bulan Mei atau Juni untuk melihat penyerapannya seperti apa. Tapi, yang bisa dipastikan adalah kami, pemerintah, Ibu Menteri Keuangan, Pak Presiden,tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan.
Tapi, kita memang harus melakukan penghematan karena memang opportunity untuk melakukan penghematan itu besar,” ujar Budi. Pendanaan luar negeri Terkait dengan rencana penutupan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) oleh Pemerintah AS, Budi mengatakan, kebi-
jakan itu pun akan berdampak pada pendanaan yang diberikan untuk Indonesia. Antisipasi pun telah dilakukan dengan membuka kerja sama bersama negara donor lainnya. ”Kita punya exposure (sumber pendanaan) dari mereka (USAID) sekitar 100 juta dollar AS atau hampir Rp 1 triliun. Beberapa tidak langsung diberikan ke Kementerian Kesehatan, tetapi ke mitra-mitra pihak ketiga. Kekurangan ini pasti akan ada dampaknya, tetapi kita juga masih ada negara donor lain,” tuturnya. Budi mengatakan, pemerintah pun telah berupaya mencari sumber donor lain. Kerja sama telah dilakukan dengan Pemerintah Australia yang berkomitmen untuk pendanaan sekitar 130 juta dollar Australia. (Yoga)
Efisiensi Subsidi Energi Agar Anggaran Tidak Bengkak
Yoga
07 Feb 2025 Kompas
Pemberian subsidi tanpa basis data yang diverifikasi akan membuat subsidi salah sasaran. Akibatnya, anggaran membengkak tanpa hasil yang optimal. Beberapa hari lalu, elpiji dalam tabung hijau ukuran 3 kilogram sulit didapat. Penyebabnya, pengecer dilarang menjual langsung ke publik. Masyarakat bisa membelinya di pangkalan resmi. Yang terjadi kemudian, antrean pembeli mengular di pangkalan resmi elpiji. Waktu yang dimiliki penjual gorengan, pemilik warung makan, dan rumah tangga pengguna elpiji 3 kg habis untuk mengantre. Padahal, pengusaha mikro dan ultramikro ini sangat bergantung pada gerak usaha. Usaha berhenti, maka pendapatan nol. Kendati akhirnya pengecer boleh kembali menjual elpiji 3 kg, antrean masyarakat itu bagaikan dejavu. Berdasarkan arsip berita Kompas, pernah terjadi situasi serupa, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Setiap kali pasokan atau jaringan pasokannya terganggu, antrean pembeli seketika muncul karena kebutuhan elpiji subsidi tersebut selalu ada.
Sebenarnya, elpiji subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin, seperti dituliskan di badan tabung. Namun, ada saja masyarakat yang secara ekonomi bukan kelompok miskin ikut menikmatinya. Sebab, elpiji 3 kg dijual di pasar secara bebas dan tidak dibatasi hanya untuk masyarakat miskin. Bisa saja, masyarakat yang mestinya tidak berhak mengonsumsi elpiji 3 kg justru menikmati subsidi lebih banyak karena memiliki kemampuan beli yang lebih besar. Mengutip laman Kementerian Keuangan, penyaluran subsidi elpiji terus meningkat, yakni 7,73 juta ton pada 2023 dan 7,9 juta ton pada 2024. Adapun pada 2025 direncanakan sebanyak 8,18 juta ton. Angka penyaluran subsidi elpiji ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terus berkurang, yakni 25,9 juta orang pada Maret 2023 menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024 dan 24,06 juta orang pada September 2024.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, ada target keluaran perlindungan sosial yang bertujuan mengentaskan warga dari kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Target itu, antara lain, program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program bantuan sosial sembako untuk 18,3 juta KPM, dan bantuan langsung tunai desa untuk 2,96 juta KPM. Penyaluran subsidi elpiji termasuk dalam target itu. Berbagai program perlindungan sosial itu mestinya berlandaskan data penerima yang sudah diverifikasi. Pertanyaannya, penerima subsidi elpiji termasuk penerima fasilitas perlindungan sosial yang mana? Jika data sudah ada, seharusnya segera diverifikasi agar tepat sasaran. Jika masih belum lengkap dan benar, benahi sesegera mungkin agar subsidi bisa disalurkan dengan cepat dan tepat. Masyarakat penerima bantuan berhak menerima subsidi tanpa berlama-lama mengantre dan kepanasan. Subsidi kepada yang berhak merupakan efisiensi yang sesungguhnya. (Yoga)
Kabar Merger GoTo-Grab Berlanjut
Yoga
07 Feb 2025 Kompas
Kabar merger GoTo-Grab terdengar ”naik turun”. Akan tetapi, kabar kali ini makin memastikan aksi korporasi tersebut bakal segera terlaksana. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo kembali diterpa kabar potensi merger dengan perusahaan jasa transportasi Grab di 2025, yang berpotensi melahirkan perusahaan dengan valuasi raksasa. Sementara isu ini keluar, kinerja keuangan dan saham GoTo tengah menunjukkan perbaikan yang mengungkit keyakinan investor. Kabar baru yang juga sempat beredar di tahun 2020 dan awal 2024 itu tersiar dari media Bloomberg, Selasa (4/2/2025). Mereka memberitakan, Grab Holdings Ltd sedang mempertimbangkan potensi pengambilalihan grup GoTo dengan valuasi lebih dari 7 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 114,1 triliun (Kompas.id, 5/2/2025). Kabar kali ini berasal dari investor.
Mereka tentu berkepentingan dengan masa depan uang yang telah ditanam. Tanpa adanya langkah strategis mereka bakal gigit jari karena kedua perusahaan belum menghadirkan tanda-tanda bakal cerah. Apalagi, pengelolaan arus kas menjadi tantangan tersendiri ketika pendapatan masih tak bergerak naik sehingga waktu makin berkejaran. Pangkal masalahnya adalah persaingan kedua perusahaan di layanan yang nyaris tidak berbeda, seperti pengantaran orang, pengantaran makanan, pengantaran barang, dan lain-lain. Sejak lahir mereka bersaing terus sehingga mereka tidak bisa menaikkan harga. Konsumen menjadi sangat sensitif terhadap harga. Ketika salah satu platform menaikkan harga maka konsumen akan beralih ke layanan platform kompetitor. Salah satu cara keluar dari jebakan ini adalah bersekutu melalui langkah merger. Meski, secara kultur aksi korporasi ini akan sulit dilakukan. Kultur kedua perusahaan berseberangan sama sekali.
GoTo sangat berorientasi dan bangga sebagai karya anak bangsa sementara Grab cenderung menjadi perusahaan internasional. Latar belakang pendiri juga berbeda sehingga kultur perusahaan yang dibangun memiliki kekhasan masing-masing. Tantangan berikutnya, tingkat keberhasilan merger yang rendah. Berbagai masalah akan menyertai merger dan itu tak mudah diselesaikan. GoTo memiliki pengalaman yang takmudah ketika perusahaan ini lahir dari hasil merger antara Gojek dan Tokopedia. Hingga sebagian saham Tokopedia dijual ke Tiktok, merger ini belum sepenuhnya selesai. Merger dengan penguasaan pasar dari perusahaan hasil aksi korporasi sangat besar tentu berurusan dengan otoritas persaingan usaha. Di banyak negara merger seperti ini langsung pupus ketika penguasaan pasar diprediksi akan merugikan konsumen. Mereka mungkin memiliki lobi-lobi untuk mengegolkan rencana tersebut. Alasan bahwa telah banyak pemain yang sama mungkin akan dipakai, tetapi total penguasaan pasar tetap tinggi. (Yoga)
Pasar Jadul Surabaya Tempat Berburu Jajanan ”Ndeso”
Yoga
07 Feb 2025 Kompas (H)
Jalanan utama di kawasan Surabaya Barat, Sabtu (1/2/2025) sore, dipadati mobil dan motor pribadi. Daerah yang dulu berupa lembah dan rawa itu kini menjelma menjadi salah satu kawasan elite. Perumahan mewah, apartemen, perbelanjaan modern, hingga universitas tumbuh pesat menandai kencangnya laju modernisasi di kawasan itu. Dinding-dinding beton milik korporasi besar pun mulai mengimpit permukiman penduduk lokal. Namun, di balik dinding-dinding itulah tumbuh ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang mampu menciptakan destinasi wisata baru. Ada Pasar Lidah Ndonowati, Lidah Wetan; Pasar Ndeso Nyi Pandansari, Kelurahan Jeruk; serta Kampung Legenda, Lidah Kulon. Pasar-pasar yang diinisiasi warga lokal ini tak hanya memperkaya destinasi wisata Surabaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan di kawasan yang punya nilai sejarah tinggi bagi Surabaya.
Ada apa saja di sana? Di Pasar Ndonowati sore itu, sejumlah perempuan berdandan rapi mengenakan kebaya dipadu kain panjang atau jarit. Penampilan mereka anggun, layaknya perempuandesa di Jawa pada zaman dahulu. Dengan cekatan, mereka menata lapak dan menyajikan aneka ragam hidangan. Ada gulali, getuk, pisang goreng, ote-ote, jemblem, klanting, cenil, wajik, wingko, rujak cingur, dan pecel. Juga aneka minuman seperti dawet, sinom, es tebu, beras kencur, teh, dan kopi. Selepas ashar, Pasar Ndonowati mulai ramai pengunjung. Sesampai di pintu masuk pasar, mereka diminta menukarkan uangnya dengan kepingan koin dari bambu agar bisa berbelanja. Satu kepeng atau koin setara dengan Rp 2.000. Kepeng koin ini menjadi satu-satunya alat transaksi. Harga jajanan mulai 1-4 kepeng. Sisa koin bisa ditukarkan lagi dengan uang. Namun, mayoritas pengunjung seperti Danendra (15), asal Sidoarjo, Jawa Timur, justru menambah koin setelah mencicipi jajanan ndeso di tempat itu.
Pelajar kelas 3 sekolah menengah pertama (SMP) itu awalnya menukar Rp 20.000. Namun, setelah menikmati jajanan dan vibes pasar, tak terasa Danendra menghabiskan Rp 50.000. ”Seru, baru pertama ke sini, ternyata enak-enak makanan dan minumannya. Harganya murah,” ujarnya. Keseruan nguliner di Pasar Ndonowati juga dirasakan Ida (44), yang kinitinggal di Papua. Setiap kali pulang ke Surabaya, dia menyempatkan ke Pasar Ndonowati. ”Sudah tiga kali ke sini. Saya suka jajanan ndeso karena enak, bahannya alami dan segar, bahan langsung dimasak. Harganya murah, tapi kualitasnya tidak murahan,” kata Ida. Pasar Ndonowati ada di Gang 11 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri. Gang yang panjangnya sekitar 100 meter ini ditandai dengan gapura dari batang bambu. Di sepanjang gang berderet lapak pedagang yang beratap anyaman daun berhias ornamen dari bambu dan kayu. Total ada 34 pedagang. Semuanya warga lokal ditambah pengelola pasar. Para pengelola ini tidak digaji. (Yoga)
Perawatan Pasien JKN Lebih Efisien dengan Fitofarmaka
Yoga
07 Feb 2025 Kompas (H)
Pemanfaatan obat modern asli Indonesia atau fitofarmaka dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dapat menjadi peluang Indonesia menekan importasi bahan baku obat dan obat. Kalangan masyarakat dan akademisi mendukung pemerintah mengizinkan penggunaan fitofarmaka bagi pasien JKN dengan memasukkan dalam Formularium Nasional Jaminan Kesehatan Nasional atau Fornas JKN. Kekayaan plasma nutfaH tumbuhan membuat Indonesia berpotensi mengembangkan fitofarmaka. Menurut laporan Grand View Research, nilai pasar global fitofarmaka 2022 mencapai 177 miliar dollar AS (Rp 2.750 triliun) dan Market sand Markets memproyeksikannya pada 2030 bisa menembus 300 miliar dollar AS (Rp 4.640 triliun). Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pihaknya menyesalkan jika pasien JKN belum dapat memanfaatkan fitofarmaka.
”Bandingkan dengan China dan India. Obat tradisional mereka sudah menjadi pendamping obat modern, bisa diresepkan,” kata Tulus di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Indonesia memiliki 28.000 spesies tumbuhan hidup dengan 9.600 tumbuhan di antaranya sudah teridentifikasi sebagai tanaman obat. Kekayaan alam ini dapat membangun layanan kesehatan yang lebih efisien karena saat ini 95 persen bahan baku obat di Indonesia masih diimpor. Dihubungi secara terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, pemerintah harus lebih serius membangun sistem layanan kesehatan menggunakan obat modern asli Indonesia sehingga fitofarmaka bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. ”Menjadi obat yang bisa membuat rakyat kita sehat. Tentunya harus diupayakan lEbih sistemik untuk memastikan ini masuk menjadi bagian dari obat kita,” ujar Timboel.
Pada Mei 2022, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono juga sudah meluncurkan formularium fitofarmaka yang menjadi pedoman bagi sarana pelayanan kesehatan dalam pemilihan fitofarmaka untuk pelayanan kesehatan melalui mekanisme penggunaan Dana Alokasi Khusus dan kapitasi JKN. Guru Besar Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran, Bandung, Keri Lestari menegaskan, industri farmasi sangat mengharapkan fitofarmaka yang sudah diproduksi di Indonesia dapat digunakan untuk pelayanan pasien JKN. Apalagi, ketergantungan Indonesia cukup besar terhadap obat dan produk alat kesehatan impor. ”Intinya perlu ada keberanian untuk memfasilitasi penggunaan fitofarmaka ini di fasyankes,” kata Keri. Menurut data BPOM hingga September 2024, terdapat lebih dari 15.000 item produk obat bahan alam yang terdaftar sebagai jamu, 77 obat herbal terstandar, dan 20 fitofarmaka. (Yoga)
Menjaga Stabilitas Harga Ayam di Pasar
Hairul Rizal
07 Feb 2025 Kontan
Prospek kinerja PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) diperkirakan membaik berkat stabilisasi harga unggas dan potensi meningkatnya permintaan ayam. Analis Maybank Sekuritas, Jocelyn Santoso, menilai bahwa intervensi pemerintah dalam pengaturan pasokan unggas hidup melalui kuota impor grand parent stock yang lebih rendah serta pemusnahan unggas parent stock secara sukarela akan membantu menstabilkan harga unggas.
Selain itu, JPFA telah menerapkan teknologi kandang tertutup, yang meningkatkan kenyamanan ternak dan menekan tingkat kematian ayam dari 10% menjadi kurang dari 1%, menurut Jocelyn. Penggunaan pengering jagung juga memungkinkan perusahaan memperoleh bahan baku dengan harga lebih murah, yang berkontribusi terhadap peningkatan margin keuntungan. Dengan faktor-faktor ini, Maybank Sekuritas memproyeksi laba JPFA mencapai Rp 3,6 triliun pada 2025, lebih tinggi dari Rp 3,02 triliun pada 2024.
Sementara itu, Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano, memperkirakan kelebihan pasokan ayam menurun menjadi 14% pada 2025, dibandingkan 22% pada 2024. Namun, ia juga memperingatkan bahwa margin pakan akan tertekan akibat potensi kenaikan harga jagung dan bungkil kedelai karena curah hujan yang tinggi. Meski begitu, bisnis komersial dan peternakan ayam pembibit diharapkan tetap memberikan margin yang lebih tinggi bagi JPFA.
Dari sisi kebijakan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi akan berdampak positif pada sektor unggas. Analis Mirae Asset Sekuritas, Andreas Saragih, menilai bahwa program MBG, penurunan biaya bahan baku, dan peningkatan daya beli masyarakat akan menguntungkan JPFA. Dengan bertambahnya jumlah dapur umum MBG menjadi 937 unit, permintaan ayam sebagai sumber protein juga diprediksi meningkat.
Dari perspektif investasi, Andreas menyarankan beli saham JPFA dengan target harga Rp 2.400 per saham, sementara Victor menargetkan Rp 2.800 per saham, dan Jocelyn merekomendasikan Rp 2.300 per saham.
JPFA berpotensi mencetak kinerja lebih baik di 2025 berkat stabilisasi harga unggas, intervensi pemerintah, efisiensi operasional, serta dukungan dari program MBG. Meskipun tantangan seperti potensi kenaikan harga bahan baku masih ada, JPFA tetap menjadi pilihan menarik bagi investor dengan proyeksi laba yang meningkat dan rekomendasi beli dari para analis.
Prabowo Didorong untuk Rombak Kabinet
Hairul Rizal
07 Feb 2025 Kontan
Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mencuat meskipun baru memasuki 100 hari kerja. Prabowo menegaskan bahwa ia akan menindak para pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Ia menyebut telah memberikan waktu dan peringatan kepada para menteri dan pejabat negara, serta akan menyingkirkan mereka yang tidak mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, reshuffle kabinet diperlukan karena beberapa menteri justru merusak reputasi pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, misalnya, dinilai kurang aktif dibandingkan wakilnya, Immanuel Ebenezer. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga masuk dalam daftar evaluasi karena dianggap gagal dalam tata kelola elpiji subsidi 3 kg. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi sorotan terkait kasus pagar laut. Namun, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid masih dipertahankan karena dinilai responsif dalam menangani isu tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai beberapa menteri patut dicopot, seperti Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahkan, ia menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dinilai kurang efektif dalam menangani polemik PPN 12% dan sistem Coretax.
Baik Dedi maupun Bhima sepakat bahwa reshuffle kabinet diperlukan agar program kerja Prabowo bisa berjalan dengan lebih efektif dan membawa pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
Penerimaan Pajak Terancam Gagal Capai Target
Hairul Rizal
07 Feb 2025 Kontan
Rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia mengalami penurunan di 2024, yang semakin menjauhkan target 23% dari PDB pada 2029 seperti yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data BPS, tax ratio 2024 hanya mencapai 10,08% dari PDB, lebih rendah dibanding 2023 yang sebesar 10,31%.
Menurut World Bank, tax ratio Indonesia diperkirakan masih sulit naik hingga 2027, dengan proyeksi maksimal 10,5% dari PDB. Bahkan, dibandingkan negara-negara dengan tingkat ekonomi serupa, Indonesia masih tertinggal sekitar 6% poin dari PDB dalam penerimaan pajak.
Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar, menilai target 23% di 2029 menjadi tidak realistis. Ia menekankan bahwa tax ratio sangat bergantung pada siklus ekonomi, sehingga ketika ekonomi negara berkembang melemah, tax ratio ikut turun. Menurutnya, menaikkan tax ratio bukan perkara mudah, terutama jika hanya mengandalkan pengurangan subsidi atau efisiensi anggaran.
Konsultan Pajak Raden Agus Suparman menilai turunnya tax ratio harus menjadi evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut penurunan harga komoditas, terutama dari sektor pertambangan migas dan nonmigas, menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih agresif mencari sumber pajak baru.
Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto, mengusulkan tiga strategi untuk meningkatkan tax ratio diantaranya pemberlakuan pajak atas harta kekayaan (wealth tax) dan warisan, yang selama ini bukan objek pajak, Meningkatkan kepastian hukum di bidang perpajakan agar wajib pajak lebih patuh, melakukan pengawasan berbasis ketentuan yang transparan untuk menekan potensi penghindaran pajak.
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Langkah-langkah yang dilakukan termasuk perluasan basis pajak, edukasi wajib pajak, pengawasan lebih ketat, serta kerja sama perpajakan internasional melalui joint audit, joint analysis, joint investigation, dan joint collection.
Penurunan tax ratio menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mencapai target ambisius 23% pada 2029. Selain faktor ekonomi dan harga komoditas yang melemah, perlunya diversifikasi sumber pajak dan penguatan sistem perpajakan menjadi fokus utama agar tax ratio bisa meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Investor Besar Keluar, IHSG Merosot
Hairul Rizal
07 Feb 2025 Kontan (H)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan akibat keluarnya dana asing dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Pada Kamis (6/2), IHSG turun lebih dari 2%, menjadikannya salah satu indeks dengan penurunan terdalam di Asia Pasifik. Sejak awal 2025, IHSG telah melemah 2,89% karena investor beralih ke aset yang lebih stabil, seperti obligasi dan pasar uang.
Investor institusi, termasuk perusahaan asuransi dan dana pensiun, semakin mengurangi portofolio mereka di pasar saham. Menurut Direktur Utama Dana Pensiun BCA, Budi Budi Sutrisno, pihaknya telah menurunkan alokasi investasi di saham dan reksa dana akibat penurunan imbal hasil pasar modal dan keluarnya investor asing. Data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan nilai investasi industri asuransi di pasar saham turun dari Rp 238,33 triliun pada 2022 menjadi Rp 193,31 triliun pada Januari 2025.
Vice President Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, menyebut tren penyusutan investasi ini sudah terjadi lama karena IHSG stagnan dalam lima tahun terakhir dan memiliki risiko tinggi. Sementara itu, CEO Edvisor Profina Visindo, Praska Putrantyo, menilai investor masih wait and see terkait kebijakan pemerintahan baru.
Agar dana investor institusi kembali ke pasar saham, Wawan menekankan perlunya kejelasan kebijakan dan insentif dari pemerintah. Salah satu peluang adalah melalui Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang membolehkan cut loss untuk investasi yang dikelola BUMN. Namun, diperlukan aturan turunan untuk menentukan batasan cut loss yang diperbolehkan.
IHSG masih dalam tekanan akibat keluarnya dana asing, stagnasi pasar, serta ketidakpastian ekonomi dan kebijakan. Pemulihan pasar saham membutuhkan kejelasan regulasi serta langkah-langkah strategis untuk menarik kembali dana investor institusi ke saham, terutama saham blue chip yang saat ini terkoreksi.
Polri Ungkap Dugaan Kerugian Negara Rp 10 Miliar Berasal dari Pengolahan Timah Ilegal
Hairul Rizal
07 Feb 2025 Bisnis Indonesia
Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berhasil mengungkap kasus pengolahan timah ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp10 miliar. Kasus ini melibatkan dua orang tersangka, yakni Direktur CV Galena Alam Raya Utama berinisial AF dan seorang warga negara asing (WNA) Korea Selatan berinisial J. Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Donny Charles Go, menjelaskan bahwa operasi ini bermula dari informasi terkait pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke Tanjung Priok, yang kemudian dibawa ke gudang pengolahan ilegal di Bekasi. Gudang tersebut ternyata tidak memiliki izin untuk mengolah timah.
Tersangka J berperan sebagai kepala operasional dan penyandang dana untuk kegiatan pengolahan timah ilegal di gudang tersebut. Penyelidikan menunjukkan bahwa sindikat ini berencana mengirimkan timah ilegal ke Korea Selatan, dengan total pengiriman sebanyak empat kali sejak 2023. Kasus ini menunjukkan dampak besar terhadap perekonomian negara, dan polisi terus melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut.