;
Teknologi ...

Maruara Tetap Targetkan 220.000 Unit FLPP
Hairul Rizal 07 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Upaya besar yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menghadapi tantangan anggaran yang dipangkas pada 2025. Meskipun anggaran kementeriannya dipotong sebesar Rp3,66 triliun, Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa target pembangunan rumah sebanyak 220.000 unit melalui program FLPP tetap akan dijalankan. Ia juga menjelaskan pentingnya efisiensi dalam belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden dan berjanji untuk mengimplementasikan skema pembiayaan kreatif agar program pembangunan rumah ini tetap tercapai.

Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperluas penyaluran FLPP dan menggaet investor swasta serta investasi asing untuk mendukung pembangunan rumah, seperti yang telah dilakukan dengan investor dari Qatar dan UAE. Selain itu, Maruarar mengungkapkan realisasi KPR subsidi yang cukup signifikan, mencapai 93.484 unit hingga awal Februari 2025. Namun, tantangan masih ada, seperti penundaan penyaluran FLPP yang dikhawatirkan akan membebani pelaku usaha dan developer properti. Ketua Umum REI, Joko Suranto, menekankan perlunya percepatan penyaluran agar 17.000 unit rumah siap huni tidak batal disalurkan.

Pada sisi lain, masalah sertifikat rumah bermasalah yang terjadi di Bank BTN juga mencuat, dengan sisa 38.144 sertifikat bermasalah per akhir 2024, yang turun signifikan sejak 2018. Meskipun begitu, BTN telah melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk mengurangi risiko yang dapat timbul akibat masalah ini.

Teknologi ...

Transformasi Digital dalam Distribusi Elpiji 3 Kg
Hairul Rizal 07 Feb 2025 Bisnis Indonesia
Kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram secara eceran yang diterapkan mulai 1 Februari 2025 menuai pro-kontra di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, menjaga kualitas, dan mengontrol harga elpiji. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, karena akses ke elpiji menjadi lebih terbatas tanpa pengecer.

Secara keseluruhan, reformasi subsidi LPG yang dirancang dengan sistem digitalisasi, seperti logbook digital dan verifikasi data penerima subsidi, sudah menciptakan kontrol yang cukup untuk memantau distribusi gas melon. Dalam hal ini, sistem yang ada sebenarnya sudah mampu memastikan subsidi tepat sasaran tanpa perlu membatasi akses melalui kebijakan restriktif seperti larangan penjualan eceran. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan ini benar-benar untuk mengatasi masalah subsidi atau justru menciptakan hambatan baru.

Sistem digital yang sudah diuji sebelumnya, seperti penggunaan identitas digital dan otentikasi biometrik, seharusnya dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan aksesibilitas bagi masyarakat kecil. Beberapa solusi yang bisa diimplementasikan meliputi penggunaan perangkat biometrik di pengecer tradisional untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pemasangan QR code atau NFC pada setiap tabung elpiji untuk meningkatkan transparansi, dan membangun platform digital terpadu untuk memudahkan integrasi seluruh rantai distribusi.

Dengan kata lain, kebijakan yang membatasi penjualan eceran tampaknya kurang konsisten dengan kebijakan sebelumnya yang lebih berbasis pada teknologi digital dan sistem yang lebih transparan. Implementasi sistem digital yang optimal dapat menjadi solusi terbaik tanpa menyulitkan masyarakat.

Teknologi ...

Tren Suram di Bursa Saham
Hairul Rizal 07 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)
Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melempem belakangan ini menjadi indikasi bahwa pasar saham Indonesia rentan terhadap sentimen global dan domestik. Penurunan IHSG yang signifikan, yang tercatat anjlok 2,12% pada 6 Februari 2025, di tengah kinerja pasar regional yang menguat, mengindikasikan adanya reaksi negatif terhadap berbagai faktor, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kebijakan pemerintah yang membangkitkan reaksi pasar negatif, misalnya terkait dengan distribusi LPG dan penghematan anggaran aparatur sipil negara (ASN).

Para analis, seperti Herditya Wicaksana dari MNC Sekuritas dan Adityo Nugroho dari Mirae Asset Sekuritas, memberikan pandangan yang beragam. Wicaksana memperkirakan IHSG akan menghadapi tekanan lebih lanjut, dengan potensi penurunan lebih dalam, terutama dipengaruhi oleh saham bank-bank besar yang terkoreksi. Sementara itu, Adityo Nugroho masih mempertahankan proyeksi IHSG hingga akhir tahun di level 8.000, dengan harapan pemulihan akan terjadi jika tekanan berita negatif mereda dan arus dana asing kembali mengalir ke Indonesia.

Beberapa analis, seperti Arief Budiman dari Ciptadana Sekuritas dan Erindra Krisnawan dari BRI Danareksa Sekuritas, memutuskan untuk memangkas target IHSG. Arief memangkas targetnya dari 8.400 menjadi 7.850, dengan alasan sulitnya mencapai target tersebut setelah kinerja IHSG yang negatif pada 2024. Krisnawan dan Wilastita Muthia Sofi juga menyoroti dampak kebijakan perdagangan global, khususnya terkait tarif impor Donald Trump, yang dapat mempengaruhi pasar Indonesia melalui nilai tukar dan penjualan aset berisiko tinggi.

Menanggapi kondisi ini, Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menyarankan investor untuk berhati-hati dan memperhatikan analisis kebijakan pemerintah, reaksi negara lain, serta tren pasar. BEI juga tengah menyiapkan instrumen keuangan baru, seperti short selling dan intra-day short selling, untuk membantu investor mengelola portofolio mereka di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan.

Secara keseluruhan, meskipun IHSG menghadapi tekanan yang cukup besar, investor disarankan untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan pasar dengan cermat, sambil memanfaatkan instrumen keuangan baru yang disiapkan oleh BEI.

Teknologi ...

UU Perlindungan Pekerja Migran Direvisi Pekan Depan
Yuniati Turjandini 06 Feb 2025 Investor Daily (H)
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berencana segera membahas perubahan/revisi Undang-Undang (UU) No.18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pekan depan. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Walkil Ketua baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam Rapat  dengan Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Lembaga pelatihan Kerja (LPK) Kofuku, dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Aspataki), Rabu (05/02/2025). "Rabu minggu depan mungkin akan kita bahas perubahan UU No.18 tahun 2017 sebagai perubahan yang ketiga tentang perlindungan pekerja migran Indonesia," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, RSPU Baleg DPR RI dilakukan sebagai upaya menampung aspirasi pihak terkait. Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam lebih tersebut, Apjati melalui DPR mendorong pemerintah agar merevisi juga Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2022 tentang tata cara penempatan awak kapal perikanan migran. Sebab saat ini banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan berbendera ABL PMI di kapal perikanan China tersebut paling banyak. (Yetede)
Teknologi ...

Sertifikat HGB dan Hak Milik Terbit di Ruang Laut

Yoga 06 Feb 2025 Kompas
Dalam konferensi pers 20 Januari 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Nusron Wahid mengakui lokasi pagar laut di perairan Tangerang, Banten, telah memiliki sertifikat hak guna bangunan. Ada 263 bidang tanah di kawasan tersebut yang telah memiliki sertifikat HGB. Dari jumlah itu, 254 bidang diketahui dimiliki dua perusahaan besar yang berbeda. Publik bertanya-tanya apakah boleh sertifikat tersebut diterbitkan di wilayah laut. Dalam UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria Pasal 20 dijelaskan, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sertifikat hak milik (SHM) dikeluarkan BPN melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sementara HGB menurut UU No 5/1960 Pasal 35 adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Berdasarkan PP No 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, SatuanRumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 36, HGB meliputi tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. HGB dan SHM di pulau kecil dan perairan Terjadinya HGB lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 38. Ayat(1) menyebutkan, HGB di atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri. Ayat (2) mengatur, HGB di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan pemegang hak pengelolaan, (3) HGB di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT. PP No 18/2021 Pasal 65Ayat (2) secara jelas menyebutkan bahwa pemberian hak atas tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Permen ATR/BPN No 18/2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah Pasal 197 telah mengatur terkait pemberian hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah di wilayah perairan.

Hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah di wilayah perairan untuk kegiatan usaha diwilayah perairan diberikan setelah memperoleh persetujuan KKPRL atau konfirmasi KKPRL dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Potensi malaadministrasi Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut di Tangerang perlu diapresiasi. Sebab, wilayah itu menurut keterangan resmi Menteri KKP belum memiliki izin KKPRL. Mengacu pada UU No 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/2022 tentang Cipta Kerja, KKPRL wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang di perairan pesisir dari pemerintah pusat (Pasal 18 Angka 12). Dengan demikian, terdapat potensi malaadministrasi berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam menerbitkan HGB di perairan Tangerang. Sebab, HGB itu berada di wilayah perairan yang menurut ketentuan perundang-undangan tak boleh diberikan sebelum memperoleh persetujuan KKPRL dari KKP. (Yoga)
Teknologi ...

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat Menjadi 5,03% pada 2024
Yuniati Turjandini 06 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,03% pada 2024, dibandingkan 2023 sebesar Rp 5,05% dan 2022 di level 5,3%. Penurunan produktivitas sektoral dan pemelahan daya beli berkepanjangan menjadi masalah struktural yang menggerus laju ekonomi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor musiman, seperti Ramadan dan Lebaran serta Nataru. Tanpa adanya sentimen seperti itu ekonomi sulit dijaga di level 5%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi hal tersebut. Kuartal III-2024, pertumbuhan ekonomi jebol di bawah 5%, tepatnya 4,95%, karena tidak ada momentum hari besar keagamann.

Bandingkan dengan kuartal I dan II yang masing-masing mencapai 5,11% dan 5,06%, ditopang oleh pemilu dan faktor Lebaran.    Sementara itu, kuartal IV 2024, ekonomi bangkit dan tumbuh 5,02%, didorong oleh Nataru yang mendongkrak konsumsi rumah tangga, kelompok pengeluaran terbesar. Pada periode ini, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98%, berakselerasi dari kuartal sebelumnya sebesar 4,91%. Sementara itu, kuartal IV 2024, mesin-mesin ekonomi lainnya melambat. Pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) melambat menjadi 6,06% dari 11,46% di kuartal III, konsumsi pemerintah dari 4,62% menjadi 4,17%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 5,03% dari 5,16%, serta ekspor barang dan jasa 7,63% dari 8,79%. (Yetede)
Teknologi ...

Pemotongan Anggaran 2025 di Inpres Prabowo Disambut Baik Pattiro
Yuniati Turjandini 06 Feb 2025 Tempo
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tepat saat instruksi tersebut dikeluarkan, kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 resmi diberlakukan, terutama pada jajaran kementerian. Dilansir dari Antara, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menyambut baik kebijakan tersebut, sekalian memberikan sedikit catatan harus adanya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nantinya. Program Manager Pattiro Ramlan Nugraha, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah terkait pengoptimalan anggaran belanja.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," kata Ramlan dilansir Antara pada Senin, 3 Februari 2025. Melalui Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya ingin melakukan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran tersebut sebesar Rp 306,69 triliun yang terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian atau lembaga, dan Rp 50,59 triliun transfer ke daerah.

Menanggapi hal tersebut, Pattiro menyebut kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen positif pemerintah. Ia menilai pemerintah ingin memangkas anggaran yang tidak esensial, baik di pusat maupun di daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui menjelaskan Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya. Berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, terdapat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas oleh Sri Mulyani. Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (Yetede)


Teknologi ...

Pemotongan Anggaran 2025 di Inpres Prabowo Disambut Baik Pattiro
Yuniati Turjandini 06 Feb 2025 Tempo
 Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tepat saat instruksi tersebut dikeluarkan, kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 resmi diberlakukan, terutama pada jajaran kementerian. Dilansir dari Antara, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menyambut baik kebijakan tersebut, sekalian memberikan sedikit catatan harus adanya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nantinya. Program Manager Pattiro Ramlan Nugraha, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah terkait pengoptimalan anggaran belanja. “Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," kata Ramlan dilansir Antara pada Senin, 3 Februari 2025. 

Melalui Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya ingin melakukan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran tersebut sebesar Rp 306,69 triliun yang terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian atau lembaga, dan Rp 50,59 triliun transfer ke daerah. Menanggapi hal tersebut, Pattiro menyebut kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen positif pemerintah. Ia menilai pemerintah ingin memangkas anggaran yang tidak esensial, baik di pusat maupun di daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui menjelaskan Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya. Berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, terdapat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas oleh Sri Mulyani.

Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. “Seperti makan bergizi gratis (MBG), juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” kata Sri Mulyani pada 27 Januari 2025. Ramlan menanggapi, penggunaan realokasi anggaran, tidak mesti selalu difokuskan untuk kebutuhan program MBG. Program lain, misalnya peningkatan kualitas dan infrastruktur sekolah maupun rumah sakit bisa menjadi saran untuk ikut diprioritaskan, kata dia. Selain itu, Ramlan juga menambahkan pentingnya pengawasan oleh masyarakat terhadap realokasi anggaran ini. Pattiro menilai kebijakan efisiensi anggaran ini bisa di
Teknologi ...

Belanja Pegawai Pemerintahan Naik 20 Triliun Per Tahun
Yuniati Turjandini 06 Feb 2025 Tempo
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti memaparkan terjadi kenaikan belanja pegawai pemerintahan yang signifikan tiap tahun. Belanja gaji dan tunjangan pegawai kementerian dan lembaga naik Rp 20 triliun per tahun sejak 2020. Hal tersebut dipaparkan Primanto saat melaporkan pembayaran pensiun pegawai yang juga meningkat. Belanja pensiun meningkat 8,96 persen atau Rp 10,4 triliun dari tahun ke tahun sejak 2010. “Ini sejalan dengan belanja pegawai K/L (kementerian dan lembaga) dan pegawai Pemda yang terus meningkat,” ujar Primanto dalam rapat dengan komisi XI di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 6 Februari 2025. Belanja gaji dan tunjangan pegawai Kementerian dan Lembaga naik sebesar 8,3 persen per tahun atau Rp 20,2 triliun sejak 2020. Sementara itu peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara di Pemda peningkatannya lebih tinggi lagi, yakni sekitar 8,9 persen atau Rp 31,3 triliun tiap tahun sejak 2010.

Primanto mengatakan pembayaran pensiun pegawai K/L dan Pemda menembus Rp 164 triliun pada 2024. Sedangkan tahun 2010 pembayarannya baru sekitar Rp 50 triliun. Sementara itu, belanja pegawai tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Buku Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, belanja pegawai ditetapkan Rp 521,4 triliun, naik Rp 60,6 triliun dari 2024 yang sebesar Rp 460,8 triliun.  Dosen ekonomi UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kenaikan belanja pegawai menyebabkan pemerintah akan kesulitan untuk pembiayaan program lain. “Peningkatan belanja pegawai ini semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor swasta dan masyarakat kelas menengah,” ujarnya. (Yetede)
Teknologi ...

Mengapa Pasokan BBM Masih Juga Langka di SPBU Swasta
Yuniati Turjandini 06 Feb 2025 Tempo
Sudah hampir tiga pekan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik perusahaan swasta langka. Di Jalan Panjang, kawasan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SPBU milik BP-AKR terlihat sepi, bahkan tidak ada aktivitas pengisian BBM seperti biasanya. Di depan pintu masuk SPBU itu tertulis, "Stok yang tersedia hanya BBM Ultimate Diesel". Febrian, satu-satunya petugas yang berjaga, mengatakan stok BBM di stasiun pengisian ini sudah habis sejak pertengahan Januari 2025. Awalnya BBM jenis BP 92 dengan kandungan RON 92 yang habis. Lalu, dua pekan kemudian, stok BP Ultimate dengan kandungan RON 95 ikut kosong.

“Dari tadi juga yang datang ya sudah lewatin saja. Kebanyakan nyari yang bensin," tutur Febrian saat ditemui Tempo, Rabu, 5 Februari 2025. Akibat kelangkaan BBM ini, kantornya hanya memberlakukan satu petugas dalam satu kali shift.  Suasana serupa terjadi di SPBU Shell di Jalan Soeroso, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aktivitas pengisian BBM nihil. Tidak ada lagi antrean seperti biasanya. Hanya ada sepeda motor dan mobil yang singgah untuk sekadar bertanya mengapa pasokan BBM di stasiun pengisian ini tak ada.  Meskipun aktivitas jual-beli BBM tidak berjalan, lini bisnis Shell lainnya tetap beroperasi di SPBU tersebut, antara lain layanan Shell Advance MotoCare Express dan Shell Helix Oil Change. Selain itu, ada Shell Select yang menjual makanan untuk pengendara.

Sementara itu, SPBU Vivo di Jalan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, masih beroperasi seperti biasa. Seorang petugas Vivo yang enggan disebutkan namanya mengatakan Vivo memang belum mengalami kehabisan pasokan. Namun jumlah stok yang ada tidak sebanyak biasanya. Kelangkaan ini dikeluhkan oleh para pengendara, termasuk Andika, pengemudi ojek online berusia 30 tahun. Ia kesulitan mengisi bahan bakar sepeda motornya di SPBU swasta. Padahal, menurut dia, SPBU swasta selama ini menjadi pilihan utama para pengemudi ojek online karena lebih irit. “Semoga jangan sampai langka terus-menerus,” ujarnya. (Yetede)

Pilihan Editor