MBG program Unggulan Presiden Prabowo Subianto yang Telah Berjalan di Sebagian Sekolah di Indonesia
Yuniati Turjandini
01 Feb 2025 Tempo
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang telah resmi berjalan di sebagian sekolah di Indonesia. Program ini memiliki misi mencegah stunting, meningkatkan kesehatan, dan membantu perekonomian keluarga. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG saat ini sudah ada di 190 lokasi di 36 provinsi dan memiliki target jangkauan 15-20 juta penerima manfaat sampai akhir 202Siswa SDN 15 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, menyantap hidangan program makan bergizi gratis dengan menu nasi, telur rebus, ayam, sayur, dan salak, Senin, 20 Januari 2025. TEMPO/Ilham Balindra
.
SDN 15 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, menjadi salah satu sekolah di Jakarta yang menerima manfaat program MBG. Disuplai dari SPPG Palmerah, SDN 15 Slipi per hari menerima 380 kotak makan. Dengan variasi menu yang berubah selama 40 hari, setiap hari para siswa menerima menu buah, sayur, protein hewani dari ayam, telur atau ikan, protein nabati dari tahu atau tempe, dan sumber karbohidrat dari nasi. Menu makan bergizi gratis di SDN 15 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, yang terdiri atas ayam, telur rebus, sayur bayam, dan buah jeruk, Rabu, 22 Januari 2025. TEMPO/Ilham Balindra
Makanan di SDN 15 Slipi biasanya dibagikan pada pukul 08.00 untuk kelas rendah dan pukul 10.00 untuk kelas tinggi. Kepala SDN 15 Slipi, Yulius, 47 tahun, mengatakan pembagian makanan waktu pagi sebagai langkah agar siswa mendapat makanan yang masih segar karena dapur mengirim makanan pda pagi hari. Siswa SDN 15 Slipi menyantap hidangan makan bergizi gratis dengan menu nasi, ayam filet goreng tepung, tahu goreng, sayur kangkung, dan buah jeruk, Selasa, 21 Januari 2025. TEMPO/Ilham Balindra Yulius menyebutkan siswa SDN 15 Slipi makin antusias belajar lantaran bisa sarapan bersama sebelum belajar. Mayoritas anak menyukai ayam, sayur bayam, dan pisang dalam menu MBG. Yulius berharap ke depan buah kupas, seperti semangka dan melon, makin sering tersaji karena mudah dimakan dibanding salak utuh dengan kulit dan biji. (Yetede)
Dana Rp 16 Triliun dan Cadangan Beras Pemerintah
Yoga
01 Feb 2025 Kompas
Tak main-main. Tahun ini pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras. Konsekuensinya, cadangan beras pemerintah perlu diperkuat. Dana Rp 16 triliun pun disiapkan dari kocek negara agar Bulog dapat menyerap gabah dan beras dalam negeri. Bahkan, pemerintah tidak lagi memberlakukan rafaksi atau pengurangan harga gabah petani yang standarnya rendah. Pemerintah juga mengurangi persyaratan standar derajat sosoh beras yang bakal diserap Perum Bulog. Dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani di Kementerian Pertanian, Kamis (30/1/2025), terungkap, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 16 triliun bagi Bulog. Dana untuk menyerap gabah dan beras itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah menginstruksikan Bulog untuk segera menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Tujuannya, guna meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP).
”Hari ini, stok beras Bulog berkisar 1,9 juta-2 juta ton. Jika target serapan3juta ton terpenuhi sepanjang panen raya padi hasil musim tanam I tahun ini, total stok beras Bulog dalam 3-4 bulan ke depan akan mencapai 5 juta ton,” ujarnya. Bapanas juga meminta Bulog tak mengkhawatirkan dana pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri. Pemerintah telah menganggarkan Rp 16 triliun dari APBN sehingga Bulog tidak perlu lagi meminjam dana dari bank-bank milik pemerintah. Pada Jumat (24/1), Arief menjelaskan, pemerintah akan memberikan dana tunai dari APBN kepada Bulog untuk pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri. Selama ini, pembiayaan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), termasuk CBP, oleh Bulog bersumber dari pinjaman bank-bank milik negara dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga pinjaman. Dengan skema itu, Bulog harus mengembalikan pinjaman dan menanggung biaya bunga meskipun sebagian bunga pinjaman ditanggung pemerintah.
Bulog juga harus menunggu cukup lama pencairan dana pembayaran klaim atas subsidi bunga itu. ”Kini, pemerintah telah sepakat mengubah mekanisme pinjaman subsidi bunga itu menjadi pendanaan tunai dari APBN. Pasti nanti akan ada bedanya saat Bulog membeli gabah dan beras dengan dana tunai dibandingkan dengan pinjaman dari bank-bank milik negara,” kata Arief (Kompas, 24/1/2025). Kewajiban Bulog Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan, dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati bahwa Bulog harus menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Hal itu mengingat produksi beras nasional, terutama pada Januari-Maret 2025, meningkat signifikan dibandingkan dengan periode sama 2024. ”Bulog juga diwajibkan membeli gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Ini guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani, terutama saat panen raya,” katanya. (Yoga)
Prospek Cerah Bulion Bank Nanti Akan Bermanfaat bagi Perekonomian
Yuniati Turjandini
01 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah menilai kehadiran bulion bank atau bank emas nantinya akan bermanfaat bagi perekonomian. Bulion bank dinilai dapat meningkatkan variasi produk investasi, memperdalam pasar keuangan Indonesia, serta mewujudkan distribusi emas yang optimal dari hulu ke hilir. "Ke depan BRI (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) akan meluncurkan inovasi bullion bank yang memungkinkan UMKM mengubah simpanan depsito konvensional menjadi deposito emas, sehingga mendapatkan natural hedging terutama untuk eskpor. Harga emas cenderung stabil dan mengalami apresiasi dibandingkan aset lain, yang penting sekarang menjadikan safe haven investasi," ujarnya. Terkait hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarsi mengungkapkan bulllion sudah diinisiasi sejak dirinya masih menjabat sebagai direktur utama penggadaian. Saat itu, Penggadaian memiliki unit usaha yang bernama Galeri 24 jam yang bergerak di bidang perdagangan emas. Namun, karena emas dikatagorikan sebagai komoditas, bisnis ini tdak berada di bawah pengawasan OJK, melainkan tunduk pada peraturan Menteri Perdagangan. (Yetede)
Kerikil Tajam Perusahaan Gas Negara
Yuniati Turjandini
01 Feb 2025 Investor Daily (H)
Defisit suplai gas masih akan berlanjut dan menjadi kerikil tajam bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN di 2025. Perseroan terindikasi mengencangkan ikat pinggang dengan menciutkan target kinerja operasional. Sejumlah indikator operasional yang menunjukkan PGAS waspada dalam mengarungi kinerja tahun buku 2025 tampak dari volume transmisi gas yang diproyeksikan turun sebesar 7% yoy menjadi 1.435 MMSCFD. Begitu juga dengan proyeksi regasifikasi turun 15,6% yoy menjadi 168 BBTUD. Bahkan, Analis CGS Internasional Sekuritas Indonesia dalam risetnya yang dipublikasikan menyebut, regasifikasi PGAS akan lebih turun lagi menjadi 1655 BBTUD akibat adanya keterbatasan di Unit Penyimpanan dan Regaisifkasi Terapung (FSRU) Lampung. Entitas Grup Pertamina itu juga memproyeksikan lifting hulu atau produksi minyak dan gas pada 2025 mencapai 17.233 BOPED. Lagi-lagi, angka itu turun jika dibanding 2024 yang diestimasi mencapai 20,4 ribu BOPED, atau dibawah perkiraan CGS yang sebesar 24,3 ribu BOPED. Sebab, broker efek ini sebelumnya mengestimasi lifting hulu PGAS bisa mencapai 23,1 ribu pada 2025. (Yetede)
Realisasi Investasi Selama 2024 Mencapai Rp1.714,2 Triliun
Yuniati Turjandini
01 Feb 2025 Investor Daily (H)
Realisasi investasi selama 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun atau 103,9% dari target investasi yang ditetapkan pemerintah senilai Rp1.650 triliun. Meski melampaui target, ke depannya harus lebih dipastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya berfokus pada sektor tertentu, melainkan tersebar merata ke berbagai wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sekretriss Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipni) Anggawira mengatakan, realisasi investasi selama tahun 2024 itu memang menunjukkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, ia melihat masih banyak upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. "Secara keseluruhan, meskipun capaian investasi tahun 2024 patut diapresiasi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang," ujar Anggawira. (Yetede)
RI Menempati Posisi Investasi Digital dengan Nilai sebesar US$ 21,9 Miliar atau Sekitar Rp 355 Triliun di Asean
Yuniati Turjandini
01 Feb 2025 Investor Daily H)
Indonesia saat ini menempati posisi kedua di Asean sebagai negara dengan tujuan investasi digital dengan nilai sebesar US$ 21,9 miliar atau sekitar Rp 355 triliun. Pemerintah ingin menjadikan Indonesia memiliki berbagai potensi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Potensi Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu nilai pasar e-commerce Indonesia yang mencapai US$ 77 miliar pada 2023, lalu jumlah pelanggan mobile broadband yang terus tumbuh setiap tahunnya, serta trafik lalu lintas data internet yang juga terus melambung, serta surplus populasi generasi muda atau bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai 68% pada 2030. Lalu lintas data internet, diperkirakan pada tahun 2030 nanti, jumlah pelanggan mobile broadband akan mencapai 412 juta orang, dengan lalu lintas data mencapai 581 petabytte (PB) per hari, atau terjadi peningkatan 4,3 lipat pada 2030 nanti. Menurut laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun bersama oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai nilai barang dagangan kotor (gross merchandise value/GMV) US$ 90 miliar pada 2024. Nilainya terbesar di kawasan Asia Tenggara dan naik US$ 10 miliar (13%) dibandingkan tahun 2023 masih US$ 80 miliar. (Yetede)
Komisi HAM Malaysia Didorong Menyelidiki Penembakan yang Mengakibatkan Tewasnya Warga Negara RI
Yoga
01 Feb 2025 Kompas
Di tengah belum adanya kejelasan mengenai kasus penembakan lima warga negara Indonesia oleh aparat maritim Malaysia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuka opsi bekerja sama dengan lembaga serupa di Malaysia. Komisi HAM Malaysia bakal didorong untuk menyelidiki penembakan yang mengakibatkan satu pekerja migran Indonesia tewas dan empat orang terluka itu secara independen dan transparan. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, pihaknya akan menjajaki peluang kerja sama dengan komisi HAM Malaysia, Suhakam (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia), agar kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat maritimMalaysia menjadi terang benderang. Hal itu dimungkinkan karena selama ini komisi HAM kedua negara memiliki rekam jejak hubungan bilateral yang baik. Kerja sama dilakukan, antara lain, dengan berbagi informasi dan praktik baik tentang kasus-kasus HAM yang menjadi perhatian atau ditangani kedua lembaga.
Oleh karena itu, kata Atnike, KomnasHAM membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Suhakam ihwal penembakan lima WNI di Malaysia. Koordinasi dimaksud dapat dilakukan secara bilateral ataupun melalui Forum Komnas HAM Asia Tenggara (SEANF), sesuai dengan yurisdiksi dan kewenangan masing-masing. ”Komnas HAM akan mendorong Suhakam menginvestigasi peristiwa tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM,” kata Atnike, Jumat (31/1/2025). Jamin perlindungan Selain mendorong komisi HAM Malaysia, ujarnya, Komnas HAM juga telah meminta Kementerian Luar Negeri mengambil langkah lain di luar pengiriman nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga diminta memperkuat tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia. Sejumlah langkah itu penting untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM bagi pekerja migran. (Yoga)
Pandemi Covid-19 Mengubah Dunia Kerja
Yoga
01 Feb 2025 Kompas
Langkah dan kebijakan di dunia kerja mesti bermuara pada satu tujuan, yakni kesejahteraan pekerja. Sebab, pekerja adalah aset perusahaan yang mesti dijaga. Pandemi Covid-19 mengubah dunia kerja. Selama pandemi, yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak agar terhindar dari penularan, sebagian perusahaan berhasil menerapkan bekerja dari rumah. Adapun perusahaan di industri padat karya menerapkan bekerja dari kantor dan dari rumah secara bergantian. Keberhasilan sistem kerja tersebut didukung kesadaran mengalokasikan waktu dan pikiran untuk tetap produktif di jam kerja. Kini, tanggung jawab atas produktivitas mendorong sebagian pekerja menyerukan pengurangan hari kerja, demi keseimbangan kehidupan kerja. Kementerian BUMN sejak Mei 2024 mengenalkan dan menguji pemampatan jam kerja. Karyawan yang memenuhi syarat jam kerja mingguan 40 jam dalam 4 hari kerja bisa mengajukan libur 3 hari dalam pekan yang sama (Kompas.id, 30/1/2025). Dengan cara ini, pegawai akan memiliki keseimbangan kehidupan kerja dan produktivitas meningkat.
Berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO), tenaga kerja di Indonesia pada 2023 menghasilkan 26.238 dollarAS. Angka inilebih rendah dari Singapura (172.812 dollar AS) dan Malaysia (59.978 dollar AS), sesama anggota ASEAN. Kampanye sistem bekerja4hari dalam sepekan atau 32 jam dalam sepekan gencar diusung The 4 Day Week Foundation di Inggris. Organisasi nirlaba itu menyebutkan sejumlah manfaat dari pola kerja ini dari sisi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan perekonomian. Kehidupan kerja yang lebih seimbang akan meningkatkan produktivitas pekerja sehingga perusahaan juga merasakan dampak baiknya.Catatannya,tidak ada pemotongan gaji karena hari kerja yang berkurang. Mengutip artikel di laman Tech.co, September 2024, perusahaan di beberapa negara, seperti Belgia, Uni Emirat Arab, dan Perancis kian lazim menawarkan empat hari kerja dalam sepekan.
Yang terbaru, diberitakan The Guardian, 27 Januari 2025, 200 perusahaan di Inggris mendaftarkan 4 hari kerja secara permanen bagi karyawan mereka, tanpa pemotongan gaji. Sementara Komisi Eropa dilamannya menekankan perbedaan jam kerja per pekerja di setiap negara dan sektor pekerjaan. Sektor yang jam kerjanya paling panjang di Uni Eropa adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Variasi jam kerja per sektor usaha ini juga ada di Indonesia. Misalnya, sektor padat karya - yang masih dibutuhkan di Indonesia untuk menyerap tenaga kerja - perlu kehadiran pekerja setiap hari karena roda produksi berputar sepanjang waktu. Situasi ini berbeda dengan layanan publik di lembaga pemerintah. Berbagai hal layak dipertimbangkan demi kehidupan pekerja yang lebih baik. Pekerja yang bahagia akan berkarya dengan luar biasa dan membuat perusahaan gembira. (Yoga)
Babak Baru Reformasi Perpajakan Panuh Polemik
Yoga
01 Feb 2025 Kompas
Tahun 2025, Indonesia memasuki babak baru dalam dunia perpajakan, penuh tantangan dan polemik. Salah satu isu paling mencuat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berakhir dengan ”rumus akrobatik” 11/12, menjadi pembicaraan hangat sejak awal tahun. Tak hanya itu, implementasi sistem perpajakan baru, Coretax, kian memperburuk keadaan. Laman yang sulit diakses, banyaknya notifikasi kegagalan di setiap fitur, dan banyak ketidakjelasan lainnya, kian menambah kebingungan, yang anehnya tak hanya bagi wajib pajak (WP), tetapi juga petugas pajak. Praktisi perpajakan seolah berjalan di tengah terowongan gelap, tanpa peta yang jelas. Reformasi perpajakan yang semula bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan justru menghadirkan tantangan baru. Tarik-menarik antara masyarakat dan pemerintah menciptakan dilema yang sulit diurai.
Masyarakat mendambakan sistem perpajakan yang sederhana, mudah dipahami, dan praktis dijalankan. Sering terdengar celotehan dari sekitar kita, ”mengapa rakyat yang ingin membayar pajak malah harus dipersulit?” Namun, di sisi lain, ketentuan dan sistem perpajakan justru semakin kompleks setiap tahunnya. Tentu ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menghadapi tugas berat untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan, sambil tetap berusaha mengumpulkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan negara. Prinsip keadilan, yang mengharuskan orang kaya membayar lebih besar daripada yang miskin, sering menjadi akar dari kerumitan sistem ini. Ditambah karut-marutnya data perpajakan yang belum digital dan kesenjangan infrastruktur di beberapa daerah, tantangan semakin bertambah. Tak heran jika pemerintah merasa perlu membangun sistem yang kompleks untuk mengakomodasi berbagai variabel di lapangan. Kemudahan vs keadilan Menyeimbangkan antara kesederhanaan dan keadilan dalam sistem perpajakan merupakan tantangan besar yang bahkan negara maju pun masih terus bergulat dengannya.
Sistem pajak yang sederhana memang menawarkan kemudahan bagi WP untuk memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Kesederhanaan ini sering menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih luas. Namun, kesederhanaan ini sering mengorbankan aspek keadilan, di mana perbedaan kondisi ekonomi, sosial, dan kemampuan membayar pajak tak sepenuhnya terakomodasi. Sebaliknya, upaya menciptakan sistem pajak yang lebih adil biasanya menghasilkan aturan dan mekanisme yang kompleks. Kompleksitas ini membuat WP bingung, meningkatkan potensi kesalahan dalam pelaporan, dan menambah beban administrasi bagi baik WP maupun otoritas pajak. Ini menciptakan paradoks yang tak mudah dipecahkan: bagaimana menciptakan sistem yang adil dan komprehensif tanpa membuatnya sulit dipahami dan dilaksanakan? Sistem Coretax di Indonesia adalah contoh nyata tarik-menarik ini. (Yoga)
Pemerintah Siap Bentuk LPS
Yoga
31 Jan 2025 Kompas
Pemerintah berencana membentuk lembaga penjamin simpanan koperasi. Lembaga ini berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam dan memelihara kestabilan sistem perkoperasian nasional. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, di sela-sela peluncuran Pos Pengaduan Koperasi Kementerian Koperasi, Kamis (30/1/2025), di Jakarta, menyampaikan, substansi lembaga penjamin simpanan koperasi sudah muncul di Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. RUU ini sebenarnya revisi dari UUNomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sedang dibahas di DPR. Kementerian Koperasi berharap agar pembahasan RUU bisa segera selesai. ”Semangat kami ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam. Dalam RUU Perkoperasian secara eksplisit ada substansi pembentukan lembaga penjamin koperasi. Sifatnya independen karena ingin melindungi kepentingan masyarakat dan membangun standar tata kelola keuangan koperasi simpan pinjam,” kata Ferry.
Pada acara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali menyampaikan, masih ada 8 koperasi simpan pinjam bermasalah yang ditangani Satuan Tugas Revitalisasi Koperasi. Kedelapan koperasi itu adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda. Kasus hukum kedelapan KSP yang bermasalah itu ramai di masyarakat dua-tiga tahun lalu. Penyelesaian kasus berlarut-larut karena harus melewati homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Total nilai gagal bayar yang harus ditanggung anggota delapan koperasi itu mencapai lebih kurang Rp 28 triliun.
Sebanyak Rp 3,4 triliun di antaranya sudah dibayarkan. ”Kami terus memantau perkembangan kasus delapan koperasi bermasalah itu. Kami berusaha agar recovery rate ke korban delapan koperasi bermasalah bisa mencapai 100 persen. Hanya, recovery rate tergantung berapa banyak aset yang mereka miliki,” kata Budi. Budi meminta masyarakat memanfaatkan layanan Pos Pengaduan Koperasi milik kementerian untuk mengadukan koperasi bermasalah. Keberadaan pos ini bisa mencegah koperasi bermasalah hukum itu bertambah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, jumlah koperasi pada 2014 mencapai lebih kurang 209.000 unit. Saatini, jumlahnya turun menjadi sekitar 130.000 unit. (Yoga)