Ketua Umum Asosiasi Fintech Beberkan Ada Upaya Penyelamatan Investree Sebelum OJK Cabut Izin Usahanya
Yuniati Turjandini
24 Jan 2025 Tempo
Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengungkapkan adanya upaya penyelamatan PT Investree Radika Jaya—perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring yang izin usahanya telah dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kini tengah menunggu pembentukan tim likuidasi.Entjik menjelaskan, Investree sempat dipertimbangkan untuk mendapat pertolongan asosiasi. AFPI, kata Entjik, telah berdiskusi dengan OJK dan membentuk sebuah grup yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penyelenggara pindar besar. Tujuannya, untuk saling membantu menyelamatkan sejumlah perusahaan pindar yang mengalami kesulitan berupa kredit macet atau bermasalah. OJK sebelumnya mencatat terdapat 21 perusahaan fintech lending dengan indikator pinjaman bermasalah TWP90 di atas 5 persen per November 2024.
Angka itu didominasi oleh penyelenggara yang fokus pada sektor produktif. Adapun TWP90 merujuk pada tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Angka 5 persen ini sering dinilai sebagai batas aman untuk tingkat kredit macet di industri lembaga keuangan. “Kemarin khusus untuk Investree, sebelum dicabut kami diskusi juga, kami sebenarnya mau masuk di dalam itu,” ucap dia ketika ditemui di kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Rabu, 22 Januari 2025. Namun Entjik mengatakan karena satu dan lain hal, perusahaan-perusahaan itu mundur dan Investree tak terselamatkan. “Akhirnya nggak jadi, akhirnya dicabut izinnya oleh OJK,” ucapnya. Entjik tidak menjelaskan secara detail apa alasan dan pertimbangan asosiasi ketika memutuskan untuk tidak menyelamatkan Investree. (Yetede)
Plus-Minus Devisa Hasil Ekspor Wajib Disimpan di Dalam Negeri
Yuniati Turjandini
24 Jan 2025 Tempo
MULAI 1 Maret 2025, pemerintah mewajibkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam 100 persen di dalam negeri selama satu tahun. Devisa tersebut akan disimpan di bank dalam negeri dan masuk ke sistem keuangan Indonesia. Dengan membesarnya cadangan devisa, nilai tukar rupiah diharapkan lebih stabil. Posisi neraca pembayaran pun menjadi lebih kuat. Presiden Prabowo Subianto telah membahas kebijakan ini dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025. Dalam aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, perusahaan eksportir yang memperoleh DHE wajib memarkir devisa tersebut sebesar 30 persen selama tiga bulan.
Namun batas 30 persen tersebut dianggap terlalu kecil. Tanpa aturan itu pun, eksportir membawa sebagian DHE-nya ke dalam negeri untuk kebutuhan operasional, seperti untuk membayar gaji karyawan.Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi aturan tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam sudah rampung dibahas. "PP-nya sedang disiapkan. Perlu dilakukan harmonisasi, kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan," ucapnya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Dalam aturan baru nanti, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan DHE sumber daya alam sepenuhnya untuk transaksi minimal US$ 250 ribu. Sedangkan ekspor di bawah nilai tersebut tidak diwajibkan memenuhi ketentuan wajib parkir DHE. Ketentuan ini bertujuan memberi kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas. Khususnya agar usaha kecil bisa tetap kompetitif di pasar internasional. Airlangga memperkirakan kebijakan ini menambah cadangan devisa hingga US$ 90 miliar. Untuk memastikan kepatuhan para eksportir, menurut Airlangga, pemerintah akan memberikan banyak insentif kepada para eksportir. (Yetede)
Investor Asing Melirik Industri Tekstil di Indonesia
Yuniati Turjandini
24 Jan 2025 Investor Daily
Kementerian Perindustrian (Kemeperin) mengungkapkan ada empat perusahaan asing yang berminat untuk investasi di Indonesia. Mereka berencana membangun pabrik Mono Etilen Glikol (MEG) di Kalimantan. Pabrik tersebut akan memproduksi bahan baku tekstil, dalam hal benang polyster. Direktur jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKTF) Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan, dengan hadirnya perusahaan-perusahaan tersebut, dapat mendorong optimisme dari sektor industri di tahun ini. Sayangnya, dia enggan menjelaskan secara mendetail perusahaan yang akan membangun MEG. "Kira-kira begitu, saya belum explore. Ada 3-4 perusahaan sudah berminat untuk investasi terutama di MEG, jadi recycle untuk scrap menjadi benang itu juga tertarik untuk memberikan paling tidak memperkuat dari pendalaman industri di Indonesia," ucap Taufiek. Saat ini, Kemeperin masih dalam tahap pembahasan atau pertemuan yang dilakukan secara intens. Sehingga belum ada penjabaran terkait rencana pendirian pabrik MEG tersebut, Taufiek meyakini hal tersebut dapat menciptakan efek berganda yang besar dan melengkapi pohon industri, khususnya dikimia hulu. Sebagaimana diketahui MEG merupakan bahan baku polyster yang selama ini kebutuhannya 90% diimpor. (Yetede)
Kalangan Bankir Cukup Optimistis Pasokan Likuiditas Valas akan Memadai
Yuniati Turjandini
24 Jan 2025 Investor Daily (H)
Kalangan bankir cukup optimistis pasokan likuiditas valuta asing (valas) akan memadai. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan baru pemerintah bagi para eksportir untuk memarkir 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri minimal selama setahun. Kebijakan tersebut tentunya akan menambah likuditas valas perbankan. Lantaran dari aturan sebelumnya yang mewajibkan para eksportir memarkir 30% DHE SDA selama tiga bulan sudah memberikan dampak positif bagi perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia, simpanan valas perbankan per Desember 2024 tercatat Rp 1.268,3 triliun, tumbuh tipis 1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan posisi November 2024 yang tumbuh 4,4% (yoy). Apabila dirinci, giro valas mengalami kontraksi 4,8% (yoy) menjadi Rp 724,8 triliun. Berikutnya, tabungan valas tumbuh 7,7% (yoy) menjadi Rp184,4 triliun, dan simpanan berjangka valas meningkat 11,1% (yoy) menjadi Rp359 triliun. Ketiganya mengalami pertumbuhan yang melambat apabila dibandingkan dengan posisi November 2024.
Tarif Tiket Turun 10%
Yuniati Turjandini
24 Jan 2025 Investor Daily (H)
Survei jajak pendapat yang dilakukan Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) menyebutkan bahwa penurunan tarif tiket penerbangan tidak memberikan efek terhadap pertembuhan pariwisata di Tanah Air. Wakil Ketua Apjapi, Sholekan Suparno mengatakan, survei tersebut dilakukan pada periode Natal dan tahun Baru (Nataru) kemarin. Hasilnya jika tarif tiket diterapkan sama pada periode Lebaran hasilnya juga diprediksi tidak jauh berbeda. "Ini kalau melihat data, pengguna penumpang tujuan wisata itu hanya 12,1% atau masih jauh dibanding persepsi penumpang untuk tujuan mudik yang mencapai persentase 50%," ucap Sholekan.
Apjapi menyurvei berdasarkan populasi penumpan pesawat pada penerbangan domsetik penumpang pemegang boarding pass sejak periode 19 Desember hingga 3 Januari 2025. Adapun katagori survei dilakukan melalui jajak pendapat berdasarkan tiga pertanyaan yang diajukan. Pertama, tujuan penerbangan (tugas/dinas/bisnis/rapat/konferensi/wisata/pulang/mudik)? Kedua, dibandingkan dengan biasanya, apakah harga tiket penerbangan hari ini (jauh lebih murah, sama saja, atau lebih mahal)?. Ketiga andai pemerintahh tidak menurunkan harga tiket, hari ini Anda akan (tetap melakukan penerbangan dengan maskapai lain, atau tidak melakukan penerbangan?). (Yetede)
On The Track tapi Perlu Akselerasi Jelang 100 Hari Kinerja
Yuniati Turjandini
24 Jan 2025 Investor Daily (H)
Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka menjelang 100 hari pertama dinilai sesuai dengan program dan rencana yang telah disusun sebelumnya (on the track). Hal ini tercapai berkat dukungan situasi politik yang stabil dan terkendali. Namun demikian, ada sejumlah kebijakan yang perlu penyempurnaan sehingga dapat mempercepat realisasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Sejumlah survei menyatakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Publik menilai sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan janji pada masa kampanye, yang terdampak langsung pada masyarakat. Sebut saja program MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan bantuan sosial (bansos) lainnya. Menurut hasil survei dari Lembaga Survei Nasional (LSN), 87,5% masyarakat Indonesia pas dengan hasil kerja Prabowo Gibran. Survei yang dilakukan LSN itu digelar pada 13-20 Januari 2025 dan melibatkan 1.200 responden yang dilakukan secara tatap muka atau face to face dengan margin of error kurang lebih 2,87% dan tingkat kepercayaan 95%. (Yetede)
Melindungi Kekayaan Digital dan Tak Kasat Mata
Hairul Rizal
24 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Ancaman kejahatan digital, terutama melalui penipuan berbasis tautan (link) dan pencurian data pribadi, semakin meningkat. Kasus seperti yang dialami Silvia Yap, yang kehilangan Rp1,4 miliar setelah mengklik tautan undangan pernikahan berisi file APK, menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap pesan mencurigakan. Serangan siber semakin berkembang dengan jenis penipuan seperti ransomware, phishing, dan serangan kata sandi yang meningkat drastis pada 2023.
Penyebab kebocoran data pribadi bisa berasal dari berbagai faktor, seperti kehilangan perangkat, peretasan, kelalaian, atau penyalahgunaan oleh pegawai. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui UU No. 27/2022, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan untuk melindungi data konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk memastikan keamanan sistem informasi dan kesiapan menghadapi insiden siber.
Pentingnya edukasi masyarakat dan kewaspadaan terhadap modus kejahatan baru, seperti yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, juga disoroti. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi dan melindungi transaksi digital sangat diperlukan, terutama dengan semakin banyaknya generasi muda yang terlibat dalam transaksi online.
Tanpa Kesimpulan Raker Pagar Laut
Yoga
24 Jan 2025 Kompas
Rapat kerja Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menghasilkan kesimpulan terkait pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Kementerian Kelautan dan Perikanan didorong untuk berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait guna mengungkap kasus pagar laut yang telah merugikan ribuan nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam penjelasannya di hadapan anggota Komisi IV, Rabu (23/1/2025), menegaskan bahwa pagar laut di Kabupaten Tangerang danBekasitelah melanggar aturan. Hal itu karena di dua lokasi tersebut tidak ada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). Pelanggaran pemasangan pagar laut juga dipertegas oleh tiga dasar hukum.
Pertama, Undang-Undang UNCLOS 1982 tentang Negara Pantai diberikan hak untuk mengatur zona maritim laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, ZEE, dan landas kontinen. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/VIII/ 2010 yang mengubah UU No 27/2007 dengan UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam aturan ini, Indonesia mengatur bahwa laut tidak bisa disertifikasi dengan hak atas tanah (hak kebendaan). ”Dalam keputusan MK itu juga dinyatakan hak pengusahaan perairan pesisir tidak sesuai dengan UUD 1945 sehingg paradigma hukum pemanfaatan ruang laut berubah dari rezim hak menjadi rezim perizinan,” kata Sakti. Ketiga, UU Cipta Kerja Pasal 18 Angka 12 Pasal 19 Angka 6.
Pemanfaatan ruang laut yang menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki KKPRL. ”Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL adalah tindakan pelanggaran hukum yang sanksinya mengedepankan sanksi administrasi,” ujar Sakti. Dengan mempertimbangkan tiga dasar hukum itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel kegiatan pemagaran laut di Tangerang pada 9 Januari 2025. Selain itu, pagar laut dibongkar bersama TNI Angkatan Laut pada 22 Januari. Meskipun Sakti menegaskan adanya pelanggaran aturan, KKP tidak menyebutkan pihak yang bertanggung jawab. Sejumlah anggota Komisi IV DPR melontarkan pertanyaan terkait siapa dalang atau pihak yang bertanggung jawab. Namun, hingga rapat kerja yang berlangsung sekitar 3,5 jam usai, tidak ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab. {Yoga)
Polisi Mengungkap Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Dana Perjalanan Umrah
Yoga
24 Jan 2025 Kompas
Polisi mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang dilakukan seorang pemilik biro perjalanan umrah di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Puluhan orang telah melaporkan kasus itu dengan kerugian miliaran rupiah. Pengungkapan kasus itu dipaparkan dalam konferensi pers di Polda DIY, Sleman, Kamis (23/1/2025). Sejumlah barang bukti dihadirkan, termasuk tersangka ID (46), perempuan pemilik biro perjalanan umrah PT Hasanah Magna Safari (HMS). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar FXEndriadi mengatakan, kasus ini bermula dari laporan seorang korban yang tidak diberangkatkan meski telah membayar lunas semua biaya. ”Korban seharusnya dijadwalkan berangkat pada Desember 2024, tetapi sampai sekarang tidak diberangkatkan juga,” katanya.
Tersangka ID melalui PT HMS menawarkan paket perjalanan umrah kelas bisnis dengan biaya Rp 33 juta-Rp 48 juta per orang. Biaya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan rata-rata harga paket umrah kelas bisnis. Para korban tertarik dengan penawaran itu dan memesan hingga melunasi pembayaran. Namun, hingga jelang waktu pemberangkatan, calon jemaah tidak kunjung mendapatkan berbagai hal yang dijanjikan, seperti tiket pesawat, reservasi hotel, dan perlengkapan umrah lainnya. Mereka pun tidak diberangkatkan. ”Dana yang sudah dibayarkan jemaah juga tidak dikembalikan,” kata Endriadi. Sejauh ini Polda DIY telah menerima laporan dari 49 calon anggota jemaah biro perjalanan itu dengan total kerugian Rp 1,52 miliar. Saat memeriksa dokumen PT HMS, penyidik menemukan data 291 orang belum diberangkatkan pada Desember 2024-April 2025 dengan nilai biaya Rp 12 miliar. Ditemukan juga data paket perjalanan haji furoda untuk 11 orang pada Mei-Juni 2025 senilai Rp 2,1 miliar.
Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Ihsan menambahkan, Polda DIY membuka posko layanan pengaduan terkait kasus ini. Selain posko di gedung lantai 1 Direktorat Reskrimum Polda DIY, masyarakat yang dirugikan biro perjalanan umrah ini juga bisa melapor melalui nomor hotline 085891486496 dan 0895352060598. ”Ini untuk melayani masyarakat yang mungkinjuga menjadi korban, tetapi belum melaporkan. Silakan bawa dokumen terkait,” ujarnya. Yashinta, salah satu korban yang melaporkan kasus ini ke Polda DIY, mengatakan, dirinya membeli paket umrah VIP kelas bisnis seharga Rp 49 juta di biro tersebut. Dia dan rombongan dijadwalkan berangkat pada 24 Desember 2024. ”Pembayaran sudah lunas sejak Februari 2024,” ujarnya. Namun, dia mendapat cerita dari seorang temannya yang berangkat umrah dengan biro yang sama pada sekitar September-November 2024 terkait layanan PT HMS yang tidak sesuai janji.Hal itu, di antaranya, hotel yang berpindah-pindah dan makan yang dijanjikan tiga kali sehari hanya mendapat satu kali. {Yoga)
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Yoga
24 Jan 2025 Kompas
Persiapan pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari program quick wins pemerintahan Prabowo-Gibran semakin dimatangkan. Semua pihak diharapkan bisa berperan untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan baik. Hal itu termasuk dengan melibatkan peran swasta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, persiapan pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis semakin intensif, baik terkait anggaran, infrastruktur, sumber daya manusia, data, maupun standar pelayanan yang diberikan. Dukungan berbagai pihak terkait pun diharapkan semakin kuat, termasuk dukungan dari pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan.
”Kita harapkan peran swasta, itu dari layanan-layanan kesehatannya. Perusahaan-perusahaan, kan, punya klinik-klinik sehingga bisa mengurangi beban puskesmas. Klinik-klinik swasta akan ikut melakukan,screening yang juga pernah kita lakukan saat penanganan Covid-19,” tutur Pratikno seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kamis (23/1/2025), di Jakarta. Menurut Pratikno, pengalaman penanganan Covid-19 yang mampu melibatkan peran semua pihak diharapkan bisa kembali dilakukan dalam program pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk itu, ia berharap semua pihak bisa ikut berperan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, maupun organisasi kemasyarakatan. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan dalam program pemeriksaan kesehatan gratis. Namun, ia belum bisa memastikan kapan program pemeriksaan tersebut akan mulai dilaksanakan.
”Pelaksanaan kick-off belum ditetapkan, belum difinalkan. Pokoknya kick-off ini akan secepatnya,” kata Pratikno. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi menuturkan, pemeriksaan kesehatan dalam program pemeriksaan kesehatan gratiakan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan usia dan faktor risiko kesehatannya. Setiap kelompok usia akan mendapatkan paket pemeriksaan yang berbeda-beda. ”Misalnya pemeriksaan breast cancer (kanker payudara). Meskipun untuk kelompok usia 18 tahun ke atas, yang diperiksa itu mulai usia 30 tahun ke atas,” katanya. Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan program dari pemerintah dengan menyediakan layanan pemeriksaan gratis bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Program ini akan menjadi kado ulang tahun bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Yoga)