Instrumen Pengendalian Stok dan Harga Pangan Belum Cukup Bertaji
Yoga
23 Jan 2025 Kompas
Sejumlah program ketahanan pangan yang telah bergulir selama hampir 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai memuaskan. Namun, perihal pengendalian harga barang dan jasa, sebagian masyarakat belum cukup puas. Sejumlah kalangan menilai, instrumen pemerintah dalam pengendalian stok dan harga pangan belum cukup bertaji. Di sisi lain, terdapat sejumlah catatan dan potensi risiko untuk program-program ketahanan pangan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri. Sejumlah kalangan khawatir produksi pangan tidak sesuai target dan kebijakan pangan berbenturan dengan sektor energi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas periode Januari 2025, terdapat tiga indikator di bidang ekonomi yang terkait dengan pangan.
Survei yang digelar pada 4-10 Januari 2025 itu dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi. Indikator pertama adalah memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri atau tidak membeli dari negara lain dengan tingkat kepuasan responden 74,9 persen. Kedua, pemberdayaan petani dan nelayan dengan tingkat kepuasan 72,39 persen. Ketiga, mengendalikan harga barang dan jasa dengan tingkat kepuasan hanya 60,9 persen. Padahal, pemerintah sudah menggulirkan sejumlah kebijakan terkait stabilisasi harga barang dan jasa. Beberapa di antaranya penyaluran bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Pemerintah juga melanjutkan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) Minyakita. Bahkan, pemerintah juga memperkuat cadangan pangan pemerintah, termasuk beras, yang dikelola
Perum Bulog. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori, Rabu (22/1/2025), mengatakan, sepanjang periode 2015-2024, tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali. Rerata tingkat inflasi per tahun dalam 10 tahun terakhir itu sebesar 2,9 persen. ”Sumber inflasi paling dominan adalah komoditas pangan yang andilnya terhadap rerata inflasi tersebut sebesar 47,9 persen,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk ”Upaya Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat untuk Mendukung Ketahanan Pangan” yang digelar Propaktani TV di Jakarta. Tujuh belas komoditas Khudori juga memetakan, dalam lima tahun terakhir, 2019-Juli 2024, terdapat 17 komoditas pangan yang harganya kerap bergejolak. Dari jumlah itu, ada 11 komoditas pangan yang paling tinggi fluktuasi harganya, antara lain beras medium, minyak goreng, sawit, gula, bawang merah, dan bawang putih. (Yoga)
Tahun 2025-2029 Rp 48,8 Triliun Total Anggaran Pembangunan IKN
Yoga
23 Jan 2025 Kompas
Pemerintah menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap dilanjutkan. Anggaran pembangunan ibu kota baru tahap kedua atau pada 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya telah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Selain memastikan keberlanjutan pembangunan IKN, pertemuan itu juga memastikan anggaran pembangunan. ”Rp 48,8 triliun. Tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di Otorita IKN untuk menyelesaikan tadi (pembangunan tahap kedua pada 2025-2029),” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1). Ia menyatakan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) murni awal untuk pembangunan IKN Rp 6,3 triliun. Angka
tersebut masih butuh tambahan Rp 8,1 triliun. Dengan demikian, kata Basuki, pada 2025 akan ada sekitar Rp 15 triliun untuk kegiatan dan program Otorita IKN.
Ia menyebut angka tersebut cukup untuk pembangunan dan kegiatan di ibu kota baru. Hal itu sesuai dengan rencana dan akan dilanjutkan dalam 2-3 tahun ke depan dengan total anggaran Rp 48,8 triliun. Lebih sedikit Basuki mengatakan, APBN telah digelontorkan pada tahap awal pembangunan IKN, yakni pada 2022-2024, sebesar Rp 89 triliun. Biaya tersebut digunakan untuk pembangunan jalan tol, 47 tower hunian aparatur sipil negara, penyediaan air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, hingga perkantoran. Melihat nominal tersebut, APBN untuk pembangunan ibu kota baru pada 2025-2029 lebih sedikit dibandingkan dengan pada 2022-2024. Kendati demikian, Basuki menyebut nominal untuk tahap kedua ini cukup untuk menyelesaikan sarana prasarana lembaga yudikatif, legislatif, dan akses menuju wilayah pengembangan (WP) 2 IKN. Selain APBN, Basuki menyebut investasi swasta yang sudah masuk di IKN sampai September 2024 sebesar Rp 58,41 triliun.
Jumlah itu merupakan akumulasi dari investor yang telah melaksanakan peletakan batu pertama. Ada beberapa investor yang sudah selesai membangun, masih membangun, dan sebagian lainnya masih dalam proses desain. Pada 2022-2024, pemerintah membangun berbagai kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif. Basuki menyebut Presiden Prabowo menargetkan pada 2028 IKN menjadi ibu kota politik sehingga ekosistem lembaga yudikatif dan legislatif perlu diselesaikan. ”Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan once (saat) kalau sudah semua lengkap, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana. Sudah siap,” kata Basuki. Tunggu lengkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, kegiatan politik di IKN bisa berjalan saat sarana dan prasarana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa digunakan. (Yoga)
Wajib Pulangkan Devisa Hasil Ekspor
Yoga
23 Jan 2025 Kompas
Eksportir sumber daya alam resah menyikapi rencana aturan penempatan devisa hasil ekspor atau DHE terbaru. Kebijakan yang mewajibkan eksportir untuk menyimpan 100 persen DHE mereka di Indonesia selama satu tahun itu dikhawatirkan mengganggu operasi usaha dan kinerja ekspor. Pemerintah pun akan mengkaji perlunya insentif tambahan. Salah satu sektor yang merasa keberatan dengan rencana aturan baru itu adalah sektor perikanan. Selama ini, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 yang berlaku sejak Agustus 2023, eksportir perikanan turut wajib menyimpan 30 persen DHE di Indonesia selama minimal tiga bulan. Dengan adanya rencana pemerintah memperketat aturan penempatan DHE menjadi 100 persen serta untuk jangka waktu minimal satu tahun, sektor perikanan otomatis akan ikut terdampak.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo menuturkan, pengusaha perikanan telah kesulitan memenuhi aturan wajib ”parkir” DHE di dalam negeri, bahkan ketika aturan proporsi penempatan DHE yang berlaku masih 30 persen dan masa retensinya masih tiga bulan. Ia menjelaskan, profit margin dari industri pengolahan perikanan umumnya berada di bawah 5 persen. Kewajiban ”menahan” 30 persen DHE di sistem keuangan Indonesia untuk tiga bulan yang selama ini berlaku telah ”memaksa” eksportir perikanan untuk menambah modal kerja mereka hingga dua kali lipat hanya demi bisa memenuhi kebutuhan operasional. ”Jujur saja kami amat sangat terkejut dan sangat resah mendengar penempatan DHE SDA malah akan diperpanjang dari tiga bulan menjadi satu tahun.
Ini di luar ekspektasi kami karena sebenarnya kami sudah berkali-kali menjelaskan kepada pemerintah bahwa sektor pengolahan perikanan itu mengalami dampak yang sangat luar biasa dari aturan DHE,” kata Budhi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/1/2025). Selain terpaksa menambah modal kerja, pengusaha perikanan juga terpaksa menyiasati aturan wajib parkir DHE dengan cara mengurangi jumlah produk yang diekspor agar tetap di bawah batas nilai ekspor yang diwajibkan menyimpan devisa di dalam negeri. Namun, siasat itu akhirnya membuat biaya untuk pengiriman barang olahan perikanan ke luar negeri menjadi membengkak dan tidak efisien. ”Akibatnya, produk Indonesia menjadi sangat tidak kompetitif di pasar global. Makanya, kami khawatir kalau retensi DHE ini dibuat jadi satu tahun. (Yoga)
Indonesia Secara Resmi Bergabung dengan BRICS Sebagai Anggota Penuh
Yoga
23 Jan 2025 Kompas
Pada 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh, menandai langkah strategis dalam memperkuat perannya di kancah global. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara dengan populasi terbesar keempat dunia, keanggotaan ini diharapkan bisa memberi manfaat besar bagi Indonesia dalam hal kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Langkah ini diambil tak lama setelah pembentukan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, Oktober 2024. Pemerintah menegaskan, bergabung dengan BRICS sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta bertujuan untuk memperkuat kerja sama multilateral tanpa memihak kepada kekuatan geopolitik tertentu. Dengan kehadiran Indonesia, BRICS kini beranggotakan 10 negara, termasuk Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, yang telah bergabung lebih dulu sebagai anggota baru.
Perluasan keanggotaan ini menunjukkan daya tarik BRICS sebagai platform bagi negara berkembang memperjuangkan reformasi tata kelola global yang lebih adil dan menghadapi tantangan global bersama, mulai dari perubahan iklim hingga ketimpangan ekonomi. Namun, ditengah optimisme, kekhawatiran juga muncul terkait potensi ketergantungan pada ekonomi besar seperti China dan tantangan dalam menyelaraskan kepentingan negara anggota yang beragam. Pengalaman Afrika Selatan sebagai anggota BRICS terbaru sebelum Indonesia menawarkan pelajaran penting mengenai peluang dan tantangan yang dapat diantisipasi. Afrika Selatan dan BRICS Afsel bergabung dengan BRICS pada 2010 sebagai satu- satunya wakil dari Benua Afrika. Dalam lebih dari satu dekade, Afsel telah merasakan sejumlah manfaat dari keikutsertaannya di BRICS. Total perdagangan Afsel dengan negara-negara anggota BRICS meningkat signifikan, dari 487 miliar rupee tahun 2017 menjadi 830 miliar rupee pada 2022, dengan rata- rata pertumbuhan 10 persen per tahun.
Sekitar 14 persen dari total ekspor Afsel ditujukan ke BRICS dan 30 persen dari total impornya berasal dari anggota BRICS. Afsel juga mendapatkan manfaat besar dari pendanaan strategis melalui New Development Bank (NDB) sebesar 5,2 miliar dollar AS untuk proyek infrastruktur, energi bersih, dan pengurangan emisi karbon. Selama pandemi Covid-19, NDB memberikan pinjaman darurat 2 miliar dollarAS untuk mendukung pemulihan ekonomi Afsel. Selain itu, lebih dari 100 proyek penelitian multilateral telah didanai di bawah BRICS Framework Programme, mencakup bidang energi, kesehatan, dan teknologi. BRICS juga membentuk pusat penelitian vaksin virtual untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pandemi di masa depan. BRICS juga menjadi alat diplomasi global yang penting bagi Afsel. Negara ini memanfaatkan platform ini untuk memperkuat pengaruhnya dalam reformasi tata kelola global, termasuk mendukung Agenda 2063 Afrika yang menargetkan integrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di benua itu. (Yoga)
Perkara Pengangguran dan Kenaikan Harga Masih Jadi Sorotan Publik
Yoga
23 Jan 2025 Kompas (H)
Publik mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam meningkatkan performa perekonomian. Meski demikian, penanganan sejumlah problem keseharian masyarakat tetap disorot, terutama penyediaan lapangan kerja dan pengendalian harga-harga. Kepuasan publik untuk kinerja ekonomi terekam dalam survei Litbang Kompas pada Januari 2025. Sebanyak 74,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Derajat kepuasan itu naik 9,4 persen ketimbang periode Juni 2024. Bahkan, apresiasi kali ini tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang satu dekade terakhir. Lonjakan rasa puas publik atas kinerja pemerintah di bidang ekonomi ini terakumulasi dari lima indikator pembentuknya. Peningkatan paling signifikan terjadi pada upaya pemerintah dalam memberdayakan petani dan nelayan.
Tidak kurang dari 72,9 persen responden mengaku puas dalam hal ini, 14,2 persen lebih tinggi dibandingkan kepuasan pada periode survei Juni 2024. Keberpihakan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap rakyat kecil, khususnya petani, cukup menarik atensi publik. Pada pidato kenegaraan perdananya saat pelantikan, Presid Prabowo secara khusus menyebutkan petani dan nelayan sebagai bagian dari negara ini yang tak boleh terlupakan. Komitmen itu pun terlegitimasi oleh kian meningkatnya nilai tukar petani (NTP) yang pada Desember 2024 mencapai titik terbaiknya, yakni 121,01. Capaian itu melampaui rata-rata NTP lima tahun terakhir yang besarnya 106,47. Peningkatan apresiasi publik yang cukup signifikan juga terjadi pada kinerja pemerintah dalam memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri. Tingkat kepuasannya naik dari 62,5 persen pada Juni 2024 menjadi 74,9 persen pada Januari 2025.
Presiden Prabowo dalam pidato perdananya juga secara tegas menyatakan, Indonesia harus segera merealisasikan swasembada pangan setidaknya dalam 4-5 tahun ke depan. Selain urusan pangan, publik juga memberi apresiasi tinggi kepada pemerintah dalam upaya memeratakan pembangunan wilayah. Kini, derajat kepuasannya mencapai 75,3 persen, tertinggi di antara indikator lainnya. Pola keberlanjutan pemerintahan dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin diteruskan Prabowo-Gibran melalui proyek infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Baru-baru ini, Presiden Prabowo meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional di 18 provinsi. Pengangguran dan harga Meski turut mengalami peningkatan apresiasi, dua indikator yang lekat dengan keseharian masyarakat secara umum masih menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni penyediaan lapangan kerja dan pengendalian harga. (Yoga)
PSN dan Kontroversi Pesisir Pantai
Hairul Rizal
23 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Pemagaran laut sejauh 30,16 km di perairan pesisir Kabupaten Tangerang menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa yang bertanggung jawab dan mengapa pemagaran dilakukan. Fenomena ini terkait dengan kebijakan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemagaran ini dianggap melanggar peraturan yang ada, dan memicu berbagai konflik, termasuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), yang sering melibatkan korporasi besar dan berdampak pada masyarakat nelayan.
Fenomena perampasan laut (ocean grabbing) ini mengarah pada pergeseran hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau kecil, yang kini lebih dikuasai oleh korporasi besar, memprivatisasi ruang dan sumber daya yang sebelumnya digunakan bersama oleh masyarakat lokal. Hal ini berisiko memperburuk kerusakan ekosistem, mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir, serta menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Beberapa Proyek Strategis Nasional yang terindikasi dikuasai oleh oligarki, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi Indonesia dan UU Pokok Agraria, dan dipandang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara merugikan masyarakat lokal.
Oleh karena itu, ada dorongan untuk membatalkan PSN yang dianggap merugikan rakyat dan mengarah pada kesengsaraan sosial, serta menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau korporasi.
Peluang Emas di Industri Data Center
Hairul Rizal
23 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Dua pengembang kawasan industri besar, BEST dan DMAS, mencatatkan pendapatan yang signifikan pada tahun 2024 berkat tingginya permintaan lahan dari sektor data center. BEST berhasil mencapai marketing sales sebesar Rp404 miliar pada September 2024, didorong oleh sektor data center yang menjadi pendorong utama, sementara DMAS membukukan pendapatan operasional sebesar Rp1,7 triliun, dengan sektor data center berkontribusi 64,5% dari penjualan lahan industri mereka. Kinerja positif ini juga mencerminkan peningkatan margin laba kotor dan laba usaha yang signifikan.
Tondy Suwanto, Direktur DMAS, mengungkapkan bahwa data center terus menjadi sektor primadona dalam permintaan lahan industri. Di sisi lain, sektor data center global diperkirakan akan terus berkembang pada 2025, dengan sejumlah pemain besar seperti Edge Digital dan Microsoft mengumumkan investasi besar-besaran dalam pengembangan data center. Hal ini memberikan prospek yang baik bagi pengembang kawasan industri di Indonesia, dengan sektor ini diperkirakan akan tetap menjadi magnet investasi seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas digital di tanah air.
KKP Berkomitmen Hapus Pagar Laut Sepenuhnya
Hairul Rizal
23 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bersama TNI AL, Badan Keamanan Laut, KPLP, dan Kementerian ATR/BPN, berencana untuk membongkar pagar bambu yang terpasang di laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten. Proses pembongkaran ini melibatkan partisipasi masyarakat, terutama nelayan setempat, dengan penggunaan kapal nelayan untuk menarik dan mengangkut bangkai pagar. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pembongkaran ini dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai pihak dan instansi.
Pembongkaran ini juga disaksikan oleh Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, yang diharapkan dapat membantu kelancaran laporan investigasi. Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memeriksa pejabat ATR/BPN yang diduga terlibat dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di wilayah pagar laut tersebut, dengan indikasi adanya pelanggaran kode etik yang sedang diselidiki oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Skandal eFishery Berujung Pengorbanan
Hairul Rizal
23 Jan 2025 Kontan (H)
Skandal penipuan yang melibatkan eFishery, startup akuakultur yang didirikan oleh Gibran Huzaifah Amsi El Farizy, terungkap melalui laporan investigasi dari FTI Consulting. Sejak 2018, eFishery diduga melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mencatatkan angka yang jauh lebih tinggi pada buku eksternal untuk menarik investor. Gibran, sebagai CEO saat itu, dilaporkan menggelembungkan pendapatan eFishery sekitar 20%-25% untuk menarik pendanaan, termasuk pendanaan Seri A sebesar US$ 4 juta.
Praktik manipulasi ini terus berlangsung hingga 2024, dengan pendapatan dan laba yang dilaporkan secara fiktif di buku eksternal sangat berbeda jauh dari kenyataannya di buku internal. Manipulasi ini memungkinkan eFishery untuk menggaet pendanaan besar, termasuk dana segar hingga US$ 199,56 juta pada 2023. Selama periode tersebut, Gibran juga mendirikan beberapa perusahaan nominee untuk memperkuat alibi.
Patrick Walujo, Co-Founder & Co-Managing Partner Northstar Group, menyebutkan bahwa kasus ini merupakan penipuan sistematik. Meskipun demikian, Northstar Group, yang merupakan salah satu investor, menanggapi situasi ini dengan hati-hati dan masih dalam tahap investigasi. Gibran dan manajemen eFishery belum memberikan komentar resmi terkait masalah ini.
Kasus ini mengungkapkan betapa manipulasi laporan keuangan dapat memberikan dampak besar terhadap pendanaan dan citra perusahaan, namun akhirnya terungkap oleh whistleblower pada akhir 2024.
DPR Mengebut Revisi Undang-Undang Minerba
Yuniati Turjandini
23 Jan 2025 Tempo
BADAN Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat tiba-tiba membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba. Baleg menyepakati hasil pembahasan revisi UU Minerba menjadi usulan DPR. Rapat pleno Baleg DPR itu dilaksanakan pada Senin malam, 20 Januari 2025. Rapatnya tertutup dan digelar pada masa reses. Adapun parlemen baru akan memasuki masa sidang satu hari setelahnya, Selasa, 21 Januari 2025. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib membedakan masa reses dan masa sidang. Pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Sedangkan Pasal 1 ayat 12 menyebutkan masa sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan, terutama di dalam gedung DPR.
Pada Rabu, 22 Januari 2025, Baleg menggelar rapat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Digelar di ruang rapat gedung Nusantara I, pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR Iman Sukri. Rapat dihadiri 18 anggota dari tujuh fraksi DPR. Walaupun tidak memenuhi kuorum, rapat itu tetap dilaksanakan dengan alasan bukan dalam agenda pengambilan keputusan. Langkah Baleg yang mendadak membahas revisi UU Minerba ini menuai kritik. Koalisi masyarakat sipil yang berfokus pada transparansi tata kelola energi dan sumber daya alam, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, menilai proses revisi yang dilakukan Baleg terlalu ugal-ugalan, sangat kilat, dan tidak transparan. "Muncul secara tiba-tiba, yang bahkan sebelumnya juga tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025," kata Koordinator Nasional PWYP Indonesia Aryanto Nugroho dalam siaran persnya.
Bukan hanya prosesnya yang dipersoalkan. Sejumlah pasal atau poin baru dalam draf rancangan tersebut juga dinilai bermasalah oleh sejumlah praktisi, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Revisi UU Minerba akan mengubah sejumlah pasal untuk menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2021 dan 29 September 2022. Putusan MK itu juga terkait dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya mengenai perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Salah satu yang dianggap bermasalah adalah Pasal 51A ayat 1 tentang WIUP mineral logam. Dalam pasal itu, perguruan tinggi bisa mendapatkan izin tambang secara prioritas, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1. (Yetede)