Polemik Coretax DJP dan Kasus Paten
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Kontan
Proyek Coretax DJP, yang seharusnya menjadi sistem administrasi perpajakan canggih, justru menuai banyak masalah teknis dan kontroversi. Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025, sistem ini mengalami bug, akses lambat, dan sering eror, sehingga menghambat aktivitas perpajakan dan dunia usaha. Padahal, proyek ini menelan anggaran Rp 2,17 triliun dan dikerjakan oleh LG CNS, perusahaan yang sebelumnya pernah tersandung kasus pelanggaran paten.
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, mengkritik bahwa masalah utama Coretax terletak pada Ditjen Pajak sebagai pemilik proses bisnis dan vendor implementornya, yaitu LG CNS-Qualysoft Consortium. Sistem ini disebut sebagai perangkat lunak siap pakai (COTS), tetapi menggunakan tolok ukur perpajakan Austria, yang regulasinya jauh lebih sederhana dibandingkan Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem ini benar-benar bisa diadaptasi untuk perpajakan Indonesia yang lebih kompleks.
Selain itu, IWPI juga melaporkan dugaan korupsi dalam proyek ini ke KPK, terutama terkait keterlibatan 169 pegawai Kementerian Keuangan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 483/KMK.03/2020. Meski memiliki banyak personel, sistem ini tetap bermasalah, memunculkan pertanyaan soal efektivitas pengelolaannya.
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai bahwa proyek ini dieksekusi dengan tergesa-gesa tanpa perencanaan matang. Ia bahkan menyarankan agar pemerintah menunda pembayaran kepada pengembang sampai ada perbaikan dan audit menyeluruh terhadap sistem Coretax DJP.
Teknologi China Ancam Dominasi AS di Sektor Digital
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Kontan
China semakin menantang dominasi teknologi AS, khususnya di bidang kecerdasan buatan (AI), dengan peluncuran DeepSeek, chatbot AI canggih yang diklaim lebih unggul dibandingkan model buatan OpenAI seperti GPT-4.
Menurut laporan Reuters dan ScienceAlert, model terbaru DeepSeek V3 memiliki kemampuan dalam penalaran, pemecahan masalah, dan pemrograman yang melampaui rata-rata manusia. Keunggulan utama DeepSeek terletak pada efisiensi pengembangannya, dengan biaya hanya US$ 5,58 juta, jauh lebih rendah dibandingkan GPT-4 yang menelan biaya lebih dari US$ 100 juta. Selain itu, DeepSeek hanya menggunakan 2.000 chip H800, sementara OpenAI memanfaatkan hingga 16.000 chip H100.
Keberhasilan DeepSeek langsung mengguncang pasar. Saham Nvidia—raksasa cip asal AS—mengalami penurunan 17% dalam sehari, sementara indeks semikonduktor AS turun 9,2%.
Di sisi lain, muncul kecurigaan dari Microsoft dan OpenAI terkait kemungkinan pencurian data. Bloomberg melaporkan bahwa Microsoft tengah menyelidiki dugaan bahwa individu terkait DeepSeek pernah mengekstraksi data dari sistem OpenAI. Jika terbukti, ini bisa menjadi konflik besar dalam persaingan AI antara China dan AS.
Kenaikan Konsumsi Jadi Harapan Pemulihan
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Kontan
Prospek PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) di 2025 tetap positif, didukung oleh program pemerintah, peningkatan konsumsi masyarakat, dan ekspansi pasar internasional.
Menurut Equity Analyst OCBC Sekuritas, Jessica Leonardy, kinerja ICBP akan terdorong oleh Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan kenaikan Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar 6,5%, yang menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, portofolio produk yang kuat, khususnya varian rasa bertema Korea seperti KRose dan Spicy Ramyeon, akan mempertahankan dominasi pasar ICBP. Penurunan harga gandum juga berpotensi meningkatkan margin keuntungan, mengimbangi pelemahan rupiah. Jessica memproyeksikan pendapatan ICBP tumbuh 7% di 2025, dengan segmen mi tetap menjadi penyumbang terbesar.
Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, menilai momentum seperti Imlek, Ramadan, dan Lebaran akan meningkatkan konsumsi masyarakat, meski volatilitas rupiah masih menjadi tantangan.
Sementara itu, Analis Phillip Sekuritas, Helen, melihat urbanisasi dan perubahan gaya hidup akan semakin meningkatkan permintaan produk makanan instan, mendukung pertumbuhan jangka panjang ICBP.
Dalam rekomendasi investasi, Aziz menetapkan target harga Rp 14.900 per saham, sementara Jessica di Rp 14.600, dan Helen di Rp 13.900, dengan semuanya memberikan rekomendasi "buy" untuk ICBP.
Pendapatan Bunga Tertekan, Bank Mencari Solusi
Hairul Rizal
30 Jan 2025 Kontan
Dua bank besar Indonesia, BCA dan BNI, mengalami penurunan laba kuartalan di Q4 2024, meskipun secara tahunan tetap mencatat pertumbuhan. Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menyebutkan bahwa perlambatan pertumbuhan pendapatan bunga bersih serta koreksi pendapatan non-bunga menjadi penyebab utama penurunan laba BCA sebesar 3,1% menjadi Rp 13,8 triliun. BCA juga berhati-hati dalam menetapkan suku bunga agar tidak kehilangan dana simpanan nasabah.
Di sisi lain, BNI mengalami penurunan laba lebih besar, yakni 8,2% menjadi Rp 5,15 triliun, dengan lonjakan biaya provisi sebesar 50,3% akibat antisipasi utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Direktur Keuangan BNI, Novita W. Anggraini, menegaskan bahwa bank telah melakukan pencadangan untuk menjaga kualitas aset, tercermin dari penurunan rasio LaR dari 12,9% (2023) menjadi 10,2% (2024) serta NPL gross yang membaik menjadi 2%.
Baik BCA maupun BNI menerapkan strategi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di 2025, dengan pendekatan prudent dalam penyaluran kredit serta penguatan fundamental keuangan agar tetap tumbuh secara berkelanjutan.
Kredit Korporasi Dongkrak Kinerja Perbankan
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Investor Daily (H)
Sepanjang 2024 pertumbuhan kredit perbankan didorong dari golongan dibeditur korporasi, baik untuk modal kerja maupun investasi. Dari kredit korporasi tersebut, sektor hilirisasi menjadi pengungkit kredit perbankan, dan diyakini berlanjut pada tahun ini. Bank Indonesia mencatatkan, dari golongan debitur, kredit korporasi per Desember 2024 tumbuh 14,8% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp4.185,1 triliun. Sedangkan, kredit perorangan naik 2,9% (yoy) menjadi Rp3.442,7 triliun. Dari data tersebut, kredit korporasi menjadi katalis pertumbuhan kredit perbankan 2024. Sementara itu, OJK juga mencatat, pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2024 mencatatkan double digit growth sebesar 10,39% (yoy) menjadi Rp7.827 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,62% (yoy) dan diikuti oleh kredit konsumsi 10,61% (yoy), sedangkan kredit modal kerja tumbuh 8,35% (yoy). Terkait data tersebut, Presiden Direktur PT Bank central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, kredit korporasi BCA pada 2024 tumbuh tinggi, 15,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut dari macam-macam industri, seperti CPO dan mineral (hilirisasi) tumbh 7,5-8%. Artinya, sebagian pertumbuhan kredit korporasi BCA disumbang dari hilirisasi dan CPO sepanjang 2024. (Yetede)
Kebijakan Energi Trump dan Peluang Indonesia Penghasil Komoditas Fosil
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Investor Daily (H)
Sejumlah kebijakan Presiden Amrika Serikat Donald Trump di sektor energi diprediksi bisa menguntungkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas fosil, khususnya batu bara. Namun, keputusan AS yang memilih keluar dari Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tidak akan mengubah komitmen Indonesia yang akan mencapai karbon netral pada 2060. Donald Trump secara tegas mendukung kebijakan optimalisasi produksi minyak dan gas AS sejak masa kampanye. Dengan semboyan "drill, baby drill", AS akan memperluas secara besar-besaran pengeboran minyak dunia. Pasalnya, dengan produksi minyak AS yang meningkat maka suplai minyak dunia akan bertambah. Tercatat produksi minyak AS saat ini mencapai sekitar 18 juta barel per hari pada Oktober 2024. AS menyumbangkan 20% dari produksi minyak mentah global, menjadikannya negara penghasil minyak terbesar dunia. Trump juga menyebutkan batu bara sebagai sumber energi penting bagi Amerika dan mengusulkan membangun pembangkit listrik baru yang dapat menggunakan sebagai cadangan energi, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik. Trump mengklaim AS memiliki cadangan batu bata tersbesar di dunia yang dapat diandalkan jika terjadi gangguan pasokan gas dan minyak (Yetede)
2025 APBN Sedang Berada di Bawah Tekanan
Yoga
30 Jan 2025 Kompas
Kinerja selama 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa kondisi keuangan negara sedang tertekan. Meski usia pemerintahan masih ”seumur jagung”, muncul berbagai kebijakan fiskal yang mengejutkan, dilematis, dan berpotensi semakin membebani APBN. Setidaknya, ada tiga kebijakan di sisi fiskal yang mewarnai tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo. Pertama, keputusan pemerintan membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum setelah polemik panjang. Kedua, stimulus fiskal dalam jumlah besar yang dikucurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha. Ketiga, instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada semua jajaran pemerintahan pusat dan daerah agar menghemat anggaran hingga Rp 306,7 triliun pada tahun anggaran 2025. Arahan itu tertuang dalam Instruksi Preiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditekenPrabowo pada 22 Januari 2025.
Berbagai kebijakan itu di satu sisi memberi napas lega bagi masyarakat dan dunia usaha. Namun, implikasinya adalah beban tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sejak awal mula transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo kondisinya memang sudah berat. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama, mengatakan, kondisi fiskal yang berat itu bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintahan Prabowo- Gibran. Kondisi saat ini adalah kelanjutan dari warisan fiskal yang diturunkan rezim Jokowi. Namun, di tengah kondisi APBN yang sudah berat itu, pemerintahan Prabowo menambah berbagai program baru yang terhitung ambisius dan membutuhkan anggaran besar. Tak hanya itu, Prabowo juga memutuskan sejumlah kebijakan populis yang konsekuensinya menambah beban bagi APBN.
”Ini pekerjaan rumah berat bagi Prabowo-Gibran karena kinerja fiskal kita sudah cukup ketat saat ini, ditambah lagi dengan program-program baru pemerintah,” kata Riza Annisa dalam diskusi publik bertajuk ”100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?” yang digelar Indef secara daring, Rabu (29/1/2025). Ia mencontohkan, keputusan membatalkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen untuk semua obyek PPN membuat pemerintah ”kehilangan” sumber penerimaan sebesar Rp 75,9 triliun. Sebagai gantinya, dengan menaikkan tarif PPN khusus hanya untuk barang mewah, pemerintah berpotensi hanya mendapatkan tambahan kas negara Rp 1,5 triliun-Rp 3,5 triliun. Di tengah kondisi itu, pemerintah tetap menggelontorkan paket stimulus fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Total ada 12 insentif yang disediakan, dari diskon tarif listrik, bantuan pangan, diskon pajak bagi sektor padat karya, sampai perpanjangan insentif pajak bagi UMKM. (Yoga)
Trust Isu Trump ”Effect” dan Trump ”Mistake”
Yoga
30 Jan 2025 Kompas (H)
Kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat telah memunculkan kontroversi baru di berbagai bidang. Trump 2.0 diperkirakan tidak hanya membuat kebijakan yang aneh, tetapi juga anti-globalisasi dan anti-liberalisme. Garis kebijakan kontroversial yang diungkapkan selama kampanye dan setelah dilantik itu tidak hanya terkait sektor politik, ekonomi, sosial, ataupun kebijakan luar negeri, tetapi juga kebijakan di pasar keuangan. Para investor menunggu dengan harap-harap cemas kebijakan seperti apa yang akan muncul pada kepemimpinan kedua Trump kali ini. Kebijakan ekstrem berbasis nasionalisme lewat slogan ”America First” memang menjadi tumpuan warga AS untuk bisa kembali makmur dan tetap menjadi negara adidaya. Namun, kebijakan seperti ini juga akan mengubah tatanan global di hampir segala bidang.
Politik luar negeri Meski sudah bisa ditebak sebelumnya, kebijakan Trump 2.0 itu memunculkan situasi yang sangat sulit diprediksi (unpredictable). The Guardian (19/1/2025) mengingatkan, dunia boleh berharap ada kebijakan yang positif, tetapi juga harus bersiap-siap menghadapi kebijakan terburuk sekalipun. Sebelumnya, jajak pendapat The New York Times, Februari 2018, pernah menempatkan Trump, yang baru setahun menjabat, di peringkat kelima terbawah di antara para presiden AS yang pernah menjabat. Di bidang politik luar negeri, ide gila yang mencuat dari Trump, pertama, adalah menjadikan Kanada dan Greenland (wilayah semi-otonom Denmark) negara bagian AS. Pemikiran ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus membahayakan kekompakan di Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengingat ketiganya anggota NATO. Kedua, mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Keluarnya AS dari kesepakatan tersebut akan membahayakan pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung ekonomi hijau di negara-negara berkembang. Publik global melihat AS sudah tidak peduli lagi dengan upaya bersama menanggulangi risiko perubahan iklim yang semakin meningkat. Ketiga, penarikan diri AS dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah ini dianggap para pengamat sebagai sebuah ”strategic mistake”. Selama ini AS menjadi donatur terbesar WHO dan donasi itu sangat membantu WHO dalam mengatasi pandemi global dan menyediakan sarana kesehatan di negara berkembang. Ekonomi dan perdagangan Trump dan para pendukungnya selalu mengglorifikasi kesuksesan Trump dalam menjalankan roda ekonomi domestik. Padahal, pertumbuhan ekonomi rata-rata AS selama Trump berkuasa pada periode pertama hanya 2,3 persen dan pada era Joe Biden 2,2 persen. (Yoga)
Pemangkasan Anggaran Pemerintah Dikhawatirkan Perlambat Laju PDB
Yuniati Turjandini
30 Jan 2025 Investor Daily (H)
Pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,95 triliun tahun 2025 dikhawatirkan menjadi langkah kontraproduktif. Pasalnya, efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya pemintaan barang/jasa secara keseluruhan, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja. Imbasnya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektoral berkurang, yang pada ujungnya memperlambat laju PDB nasional. Pemangkasan anggaaran infrastruktur juga disayangkan sejumlah pihak, lantaran dapat mengurangi daya saing ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 4,62% secara tahunan kuartal III-2024 dan 7,47% per September, serta memberikan kontribusi 0,32% ke pertumbuhan ekonomi. Pada periode itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95%. Pemangkasan anggaran dilakukan berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomot 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Dalam Inpres ini, pemerintah meninjau anggaran kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah. Efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun terdiri atas efisiensi angaran belanja K/L Rp 256,1 triliun ke daerah sebesar Rp50,5 triliun. (Yetede)
Revisi UU BUMN Kembali Bergulir
Hairul Rizal
28 Jan 2025 Kontan
Setelah sempat terhenti selama empat tahun, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN kembali berlanjut dengan pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU ini bertujuan untuk memperjelas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien, transparan, dan kompetitif.
Menteri BUMN Erick Thohir menekankan tiga poin utama dalam RUU ini: pertama, memperjelas kewenangan presiden dalam pemisahan kekayaan negara pada BUMN; kedua, menegaskan peran Kementerian BUMN sebagai pengelola utama BUMN; ketiga, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beserta strukturnya.
Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, menyebut bahwa revisi ini diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam tata kelola dan kinerja BUMN di tengah dinamika ekonomi global. RUU ini juga mencakup aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi guna menciptakan BUMN yang lebih kompetitif.
Sementara itu, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai bahwa revisi ini akan memberikan Kementerian BUMN kendali penuh atas BUMN, menggantikan sistem kepemilikan yang sebelumnya melibatkan Kementerian Keuangan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, status kelembagaan BPI Danantara akan lebih jelas, sehingga menghindari tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian BUMN.
RUU ini juga mencakup pengaturan CSR (Corporate Social Responsibility), kewajiban pelayanan publik (PSO), serta hak imunitas direksi dan komisaris. Nantinya, super holding Danantara akan dipimpin oleh seorang menteri untuk mengelola investasi strategis BUMN di masa depan.