Tahun 2025-2029 Rp 48,8 Triliun Total Anggaran Pembangunan IKN
Pemerintah menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap dilanjutkan. Anggaran pembangunan ibu kota baru tahap kedua atau pada 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya telah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Selain memastikan keberlanjutan pembangunan IKN, pertemuan itu juga memastikan anggaran pembangunan. ”Rp 48,8 triliun. Tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di Otorita IKN untuk menyelesaikan tadi (pembangunan tahap kedua pada 2025-2029),” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1). Ia menyatakan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) murni awal untuk pembangunan IKN Rp 6,3 triliun. Angka
tersebut masih butuh tambahan Rp 8,1 triliun. Dengan demikian, kata Basuki, pada 2025 akan ada sekitar Rp 15 triliun untuk kegiatan dan program Otorita IKN.
Ia menyebut angka tersebut cukup untuk pembangunan dan kegiatan di ibu kota baru. Hal itu sesuai dengan rencana dan akan dilanjutkan dalam 2-3 tahun ke depan dengan total anggaran Rp 48,8 triliun. Lebih sedikit Basuki mengatakan, APBN telah digelontorkan pada tahap awal pembangunan IKN, yakni pada 2022-2024, sebesar Rp 89 triliun. Biaya tersebut digunakan untuk pembangunan jalan tol, 47 tower hunian aparatur sipil negara, penyediaan air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, hingga perkantoran. Melihat nominal tersebut, APBN untuk pembangunan ibu kota baru pada 2025-2029 lebih sedikit dibandingkan dengan pada 2022-2024. Kendati demikian, Basuki menyebut nominal untuk tahap kedua ini cukup untuk menyelesaikan sarana prasarana lembaga yudikatif, legislatif, dan akses menuju wilayah pengembangan (WP) 2 IKN. Selain APBN, Basuki menyebut investasi swasta yang sudah masuk di IKN sampai September 2024 sebesar Rp 58,41 triliun.
Jumlah itu merupakan akumulasi dari investor yang telah melaksanakan peletakan batu pertama. Ada beberapa investor yang sudah selesai membangun, masih membangun, dan sebagian lainnya masih dalam proses desain. Pada 2022-2024, pemerintah membangun berbagai kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif. Basuki menyebut Presiden Prabowo menargetkan pada 2028 IKN menjadi ibu kota politik sehingga ekosistem lembaga yudikatif dan legislatif perlu diselesaikan. ”Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan once (saat) kalau sudah semua lengkap, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana. Sudah siap,” kata Basuki. Tunggu lengkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, kegiatan politik di IKN bisa berjalan saat sarana dan prasarana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa digunakan. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023