Target EBT Dalam Bauran Energi
Yuniati Turjandini
25 Jan 2025 Investor Daily (H)
DPR menyetujui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060. Dalam RUKN antara lain disebutkan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 82% pada tahun 2060, melebihi target Komite Ekonomi Nasional (KEN) sebesar 78%. Target tersebut dalam satuan MTOE (Milion Ton Oil Equivalent) yang juga mencakup energi sektor industri dan transportasi. "Sementara itu, bauran energi dalam satuah TWh (terra watt hour), didukung oleh bauran energi pada Rancangan RUPTI PLN 2025-2034. Sampai dengan 2030 target RUKN dan RUPTL sama. Selanjutnya bauran enegri PLM ditargetkan lebih tinggi dari RUKN," kata Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung. Persetujuan Wakil Rakyat diperlukan seiring dengan keputusan MG yang menegaskan bahwa dalam penyusunan dan penetapan RUKN diperlukan pertimbangan dari DPR. (Yetede)
Jadi Pendatang Baru Saham Rahayu Efendi Terbang 521%
Yuniati Turjandini
25 Jan 2025 Investor Daily (H)
Saham emiten pendatang baru, PT Raharja Energy Cepu Tbk (RATU) langsung melejit sejak resmi tercatat (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Januari 2025. Saham anak usaha PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) ini, telah melesat 521,74% dari harga listing perdana di Rp 1.150 menjadi Rp7.150 di penutupan perdagangan Jumat (24/1/2025). Kapitalisasi pasar (market cap) RATU yang saat ini sebesar Rp19,41 triliun, bahkan telah menyalip induk bahkan telah menyalip induk usahanya, RAJA senilai Rp16,49 triliun. Pada perdagangan kemarin, RATU kembali menyentuh batas auto reject atas (ARA) setelah menguat 10% ke level Rp 7.150. Saham emiten holding migas tersebut ditransaksikan sebanyak 4.472 kali dengan nilai Rp23,7 miliar. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan menilai, kenaikan saham RATU lebih banyak didorong oleh sentimen spekulatif. "Sebagai emiten yang baru IPO, saham ini menarik perhatian investor yang ingin mengejar momentum kenaikan harga saham dalam waktu singkat," kata dia kepada Investor Daily. (Yetede)
Plus-Minus DHE Wajib Disimpan di Dalam Negeri
Yuniati Turjandini
25 Jan 2025 Tempo
MULAI 1 Maret 2025, pemerintah mewajibkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam 100 persen di dalam negeri selama satu tahun. Devisa tersebut akan disimpan di bank dalam negeri dan masuk ke sistem keuangan Indonesia. Dengan membesarnya cadangan devisa, nilai tukar rupiah diharapkan lebih stabil. Posisi neraca pembayaran pun menjadi lebih kuat. Presiden Prabowo Subianto telah membahas kebijakan ini dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025. Dalam aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, perusahaan eksportir yang memperoleh DHE wajib memarkir devisa tersebut sebesar 30 persen selama tiga bulan. Namun batas 30 persen tersebut dianggap terlalu kecil. Tanpa aturan itu pun, eksportir membawa sebagian DHE-nya ke dalam negeri untuk kebutuhan operasional, seperti untuk membayar gaji karyawan.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi aturan tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam sudah rampung dibahas. "PP-nya sedang disiapkan. Perlu dilakukan harmonisasi, kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan," ucapnya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025. Dalam aturan baru nanti, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan DHE sumber daya alam sepenuhnya untuk transaksi minimal US$ 250 ribu. Sedangkan ekspor di bawah nilai tersebut tidak diwajibkan memenuhi ketentuan wajib parkir DHE. Ketentuan ini bertujuan memberi kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas. Khususnya agar usaha kecil bisa tetap kompetitif di pasar internasional.
Airlangga memperkirakan kebijakan ini menambah cadangan devisa hingga US$ 90 miliar. Untuk memastikan kepatuhan para eksportir, menurut Airlangga, pemerintah akan memberikan banyak insentif kepada para eksportir. Jenis insentif untuk eksportir, tutur Airlangga, nantinya bersumber dari perbankan, salah satunya pengaturan ihwal cash collateral. Regulasi terkait akan diterbitkan oleh BI. Namun ia belum merinci apa saja insentif yang akan digelontorkan pemerintah. Merujuk pada PP Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari DHE Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, sebelumnya pemerintah memberi insentif PPh kepada para eksportir yang menyimpan DHE di perbankan dalam negeri. (Yetede)
Harga Emas Antam Naik Rp 3.000, dan Sudah Kini Berada di Angka Rp 1.611.000
Yuniati Turjandini
25 Jan 2025 Tempo
Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam pada perdagangan hari ini, Sabtu, 25 Januari 2025, mengalami kenaikan sebesar Rp 3.000 dibandingkan sehari sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Logam Mulia, harga emas ukuran 1 gram kini dibanderol Rp 1.611.000. Jika ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen untuk pemegang NPWP, harga emas Antam menjadi Rp 1.615.028. Kenaikan harga ini turut memengaruhi harga emas di ukuran lainnya. Berikut daftar harga emas batangan hari ini: 0,5 gram: Rp 855.500 (Rp 857.639 termasuk pajak 0,25 persen), 1 gram: Rp 1.611.000 (Rp 1.615.028 termasuk pajak 0,25 persen), 2 gram: Rp 3.162.000 (Rp 3.169.905 termasuk pajak 0,25 persen), 3 gram: Rp 4.718.000 (Rp 4.729.795 termasuk pajak 0,25 persen), 5 gram: Rp 7.830.000 (Rp 7.849.575 termasuk pajak 0,25 persen), 10 gram: Rp 15.605.000 (Rp 15.644.013 termasuk pajak 0,25 persen), 25 gram: Rp 38.887.000 (Rp 38.984.218 termasuk pajak 0,25 persen), 50 gram: Rp 77.695.000 (Rp 77.889.238 termasuk pajak 0,25 persen) 100 gram: Rp 155.312.000 (Rp 155.700.280 termasuk pajak 0,25 persen), 250 gram: Rp 388.015.000 (Rp 388.985.038 termasuk pajak 0,25 persen), 500 gram: Rp 775.820.000 (Rp 777.759.550 termasuk pajak 0,25 persen), 1.000 gram: Rp 1.551.600.000 (Rp 1.555.479.000 termasuk pajak 0,25 persen)
0,5 gram: Rp 925.500 (Rp 927.814 termasuk pajak 0,25 persen)/ 1 gram: Rp 1.761.000 (Rp 1.765.403 termasuk pajak 0,25 persen), 10 gram: Rp 16.610.000 (Rp 16.651.525 termasuk pajak 0,25 persen), 20 gram: Rp 32.420.000 (Rp 32.501.050 termasuk pajak 0,25 persen). Kenaikan harga emas ini mencerminkan sentimen positif terhadap logam mulia sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sementara itu, harga perak murni juga tercatat stabil, dengan rincian sebagai berikut: 250 gram: Rp 5.122.500 (Rp 5.685.975 termasuk PPN 11 persen), 500 gram: Rp 9.845.000 (Rp 10.927.950 termasuk PPN 11 persen) Perak Heritage: 31,1 gram: Rp 1.135.193 (Rp 1.260.064 termasuk PPN 11 persen), 186,6 gram: Rp 5.690.481 (Rp 6.316.434 termasuk PPN 11 persen). Dengan tren kenaikan ini, masyarakat yang ingin berinvestasi dalam emas disarankan untuk memperhatikan dinamika pasar serta mempertimbangkan biaya tambahan seperti pajak yang berlaku. Sebagai aset investasi jangka panjang, emas masih dianggap sebagai pilihan yang menjanjikan di tengah gejolak ekonomi dunia. (Yetede)
Menhub Ingin Maskapai Fly Jaya Mengudara Sebelum Lebaran 2025
Yuniati Turjandini
25 Jan 2025 Tempo
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi mengungkapkan target operasional maskapai pesawat baru Fly Jaya. Dudy mengatakan saat ini Kementerian Perhubungan sudah memproses izin penerbangan Fly Jaya. "Sudah kami proses izinnya. Kami usahakan sebelum Lebaran supaya Fly Jaya bisa berpartisipasi dalam arus mudik," ujar Dudy saat ditemui di kawasan gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 23 Januari 2025. Dudy tak bisa memastikan sudah berapa lama izin penerbangan itu diproses. Namun, ia menyatakan kesediaannya membantu penerbangan baru seperti Fly Jaya agar secepatnya beroperasi. Dody juga menjanjikan komitmen itu untuk maskapai pesawat lainnya. "Kami akan berusaha membantu maskapai penerbangan baru yang mau berpartisipasi dalam angkutan," katanya.
Fly Jaya adalah maskapai penerbangan domestik yang melayani rute jarak pendek di Indonesia. Dengan mengusung misi #ConnectingNusantara maskapai Fly Jaya akan melayani rute Yogyakarta, Bandung hingga Balikpapan dengan keberangkatan dari Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dilansir dari Antara, saat ini Fly Jaya sedang memproses penerbitan Air Operator Certificate (AOC) atau izin wajib untuk beroperasi di wilayah udara Indonesia. Fly jaya diharapkan dapat memulai penerbangannya pada pertengahan 2025. Menurut laman resminya, Fly Jaya berkomitmen menjadi maskapai perjalanan udara yang menjangkau hingga daerah terpencil di Indonesia. Sehingga masyarakat dapat melakukan rute perjalanan penerbangan ke seluruh wilayah yang belum terlayani dengan mudah. (Yetede)
Pembongkaran Pagar Laut Tangerang
Yuniati Turjandini
25 Jan 2025 Tempo
TNI AL kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di pesisir Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, pada Rabu, 22 Januari 2025. TNI AL menargetkan pembongkaran sepanjang lima kilometer, meningkat signifikan dari capaian sebelumnya yang hanya 2,5 kilometer. Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) III Jakarta Brigen TNI Harry Indarto mengatakan hari ini TNI AL bersama personel gabungan melakukan pembongkaran di dua titik. "Sepanjang 5 kilometer di sini ya (Tanjung Pasir). Pelaksanaan pembongkaran pagar hari ini di sini dan Kronjo," kata Harry di Pantai Tanjung Pasir, Rabu pagi, 22 Januari 2025/ Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam proses pembongkaran tersebut:
1. Kondisi Laut yang Dangkal dan Dinamis. Sebagian besar area pembongkaran berada di perairan dangkal yang menyulitkan penggunaan kapal-kapal besar seperti tugboat. Hal ini membuat TNI AL harus menggunakan kendaraan alternatif, termasuk tank amfibi, untuk mempermudah pencabutan bilah pagar. Selain itu, dasar laut yang berlumpur dan tidak stabil sering kali mempersulit penempatan alat berat, sehingga operasi memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. 2. Cuaca yang Tidak Dapat Diprediksi Operasi di wilayah pesisir menghadapi tantangan besar berupa perubahan cuaca yang tiba-tiba. Angin kencang dan gelombang tinggi sering kali menghambat aktivitas di laut. Meskipun pembongkaran dijadwalkan selesai hingga sore hari, kondisi cuaca yang buruk memaksa personel di lapangan untuk menghentikan operasi lebih awal demi keselamatan.
3. Keterbatasan Logistik dan Anggaran. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengakui bahwa pembongkaran ini dilakukan dengan anggaran terbatas karena tidak direncanakan dalam anggaran tahunan. Logistik operasional, termasuk transportasi alat berat dan kebutuhan konsumsi bagi ribuan personel, menjadi tantangan besar. Akibatnya, operasi harus dilakukan dengan efisiensi maksimum agar tetap berjalan meski sumber daya terbatas. 4. Keberadaan Sertifikat HGB dan SHM Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang ternyata telah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), mencakup 263 bidang tanah. Hal ini mempersulit pembongkaran karena adanya klaim legal dari pemilik, termasuk perusahaan besar seperti PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, serta individu.
5. Konflik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sertifikat tersebut diterbitkan setelah Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Banten 2023–2043 disahkan. Kepala Kantor Pertanahan Tangerang menyatakan area ini masuk zona permukiman, tetapi Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menyebut area tersebut merupakan zona perikanan tangkap, budidaya, dan wilayah kerja migas. 6. Potensi Cacat Hukum Sertifikat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa jika ditemukan cacat material, prosedural, atau hukum dalam sertifikat tersebut, maka sertifikat bisa dibatalkan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021 tanpa melalui pengadilan, selama usianya belum mencapai lima tahun. Proses evaluasi ini memerlukan waktu dan memastikan keabsahan setiap bidang tanah. (Yetede)
Pelihara Marwah Perguruan Tinggi dari Godaan Izin Tambang
Yoga
25 Jan 2025 Kompas
Rencana pemerintah dan DPR RI memberikan hak pengelolaan tambang mineral logam kepada perguruan tinggi dalam Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menuai penolakan publik. Masih banyak cara mendapatkan pendanaan untuk mengelola kampus demi menjaga marwah pendidikan. Pendiri Indonesian Climate Justice Literacy, Firdaus Cahyadi, mengatakan, gagasan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi adalah salah satu contoh kesesatan berpikir para elite politik dalam melihat persoalan sumber daya alam. Rencana ini menegaskan bahwa pembangunan Indonesia yang diinginkan negara akan didasarkan pada model pembangunan ekstraktif yang merusak alam. ”Alasan membagi konsesi tambang ke perguruan tinggi untuk membantu pendanaan kampus sangat tidak masuk akal sehat,” kata Firdaus, Jumat (24/1/2025), di Jakarta.
Dia menduga pemberian konsesi tambang ke organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang sudah dilakukan, dan kini untuk perguruan tinggi, adalah salah satu cara untuk meredam kesadaran masyarakat yang mulai meningkat tentang lingkungan hidup. Perguruan tinggi yang menerima konsesi tambang berpotensi memproduksi wacana yang seolah-olah ilmiah untuk membenarkan atau menormalisasi kerusakan alam dan sosial akibat tambang. ”Elite politik yang memberikan konsesi tambang untuk ormas keagamaan dan perguruan tinggi seperti menugaskan kedua institusi yang menjadi simbol moral dan pengetahuan itu untuk membodohi masyarakat terkait soal daya rusak tambang,” ujarnya. Alasan demi menasionalisasikan tambang yang sekarang banyak dikuasai asing, kata Firdaus, juga tidak masuk akal. Sebab, siapa pun yang mengelola tambang tidak akan bisa menghilangkan daya rusak ekologis dan sosialnya. (Yoga)
Menurut Dewan Pers Penggunaan AI Harus Tetap Patuhi Kode Etik Jurnalistik
Yoga
25 Jan 2025 Kompas
Dewan Pers telah mengeluarkan pedoman penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam proses produksi karya jurnalistik. Teknologi AI telah terbukti dapat membantu kerja jurnalistik menjadi lebih efisien dan efektif. Meski begitu, pemanfaatannya harus tetap bertanggung jawab dengan berpegang pada kode etik jurnalistik. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, AI sebagai bagian dari teknologi informatika digunakan untuk membantu dan mempermudah proses kerja jurnalistik. Meski begitu, pemanfaatan AI dalam karya jurnalistik harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap menerapkan prinsip dalam kode etik jurnalistik. ”Jadi, adanya AI, AI generatif (gen AI), dan seluruh teknologi buatan manusia seharusnya menjadi daya pemicu efektivitas kerja jurnalistik, mempermudah kerja jurnalistik, bukan menggantikan tugas manusia dalam proses kerja jurnalistik,” kata Ninik dalam acara peluncuran pedoman resmi penggunaan kecerdasan buatan dalam proses produksi karya jurnalistik, Jumat (24/1/2025), di Jakarta.
Menurut Ninik, teknologi AI tidak bisa dihindari dalam proses kerja jurnalistik. Namun, ia menegaskan agar karya jurnalistik yang dihasilkan dengan bantuan teknologiter- sebut tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Artinya, prinsip akurasi dan verifikasi, tidak menyiarkan hal-hal yang berbau pornografi, tidak diskriminatif, dan tidak mengumbar ujaran kebencian. Untuk itu, ia berharap pedoman penggunaan AI dalam karya jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers bisa menjadi rujukan setiap media dan wartawan agar bisa bertanggung jawab memanfaatkan AI dalam proses pembuatan karya jurnalistik. Akurasi dan verifikasi Secara detail, pedoman penggunaan AI dalam karya jurnalistik tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025. Pedoman tersebut terdiri dari 8 bab dan 10 pasal. Pasal-pasal yang diatur dalam aturan tersebut, antara lain, memuat prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan AI.
Prinsip dasar tersebut meliputi kontrol manusia dari awal hingga akhir dalam menggunakan AI, tanggung jawab perusahaan pers atas karya jurnalistik yang dibuat menggunakan AI, penyebutan sumber asal atau aplikasi AI yang digunakan pada produksi karya jurnalistik. Kemudian, selalu memeriksa akurasi dan memverifikasi data, informasi, gambar, suara, video, dan bentuk lainnya yang didapatkan melalui teknologi AI. Selain itu, perusahaan pers harus memberi keterangan pada karya jurnalistik berupa gambar rekayasa ataupun personalisasi manusia (avatar) berbasis AI. Perusahaan pers juga perlu memberi keterangan pada karya jurnalistik berbasis AI berupa suara. Jika ada penyuntingan, ralat, atau perubahan atas karya jurnalistik hasil AI, hal tersebut juga harus diinformasikan secara terbuka oleh perusahaan pers yang bersangkutan. Ketua Tim Perumus Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnlistik Dewan Pers Suprapto mengatakan, AI dalam karya jurnalistik hanya sebagai alat bantu. (Yoga)
Optimisme Pasar Modal di Tahun Ular Kayu
Hairul Rizal
25 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Pasar modal Indonesia diprediksi akan mendapatkan momentum pertumbuhan pada Tahun Ular Kayu 2025, meskipun terdapat tantangan dari ketidakpastian global, seperti perlambatan ekonomi China, ketegangan perdagangan, dan dinamika geopolitik. Sektor-sektor unggulan seperti teknologi, energi, dan konsumsi diperkirakan akan mencatatkan performa positif, sementara sektor berbasis logam, seperti tambang dan otomotif, menghadapi risiko tekanan.
Menurut CLSA Feng Shui Index 2025, sektor berbasis elemen kayu (seperti pendidikan, ekonomi baru, dan manajemen dana) dan elemen api (seperti teknologi, minyak, dan gas) memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Di sisi lain, sektor berbasis elemen logam, seperti tambang dan kripto, diperkirakan menghadapi tantangan.
Ekky Topan, analis dari Infovesta Utama, menyarankan investor untuk memanfaatkan penurunan harga saham sebagai peluang, dengan merekomendasikan sektor-sektor unggulan seperti perbankan (BBRI dan BMRI), properti (PWON dan SMRA), serta konsumsi (JPFA dan MYOR). Di sektor energi, saham batu bara (PTBA dan AADI) juga dipandang memiliki prospek cerah, berkat harga komoditas yang stabil dan permintaan domestik yang kuat.
Secara keseluruhan, meskipun pasar modal menghadapi berbagai tantangan global, sektor-sektor tertentu di Indonesia diharapkan dapat mencatatkan pertumbuhan yang positif, memberikan peluang bagi investor yang bijak dalam memilih sektor yang tepat.
Kredit Rumah Berjalan Lambat
Hairul Rizal
25 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Bank Indonesia (BI) mencatat per-tumbuhan kredit konsumsi perbankan RI mencapai se-besar 9,8% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada De-sember 2024. Kredit pemilik-an rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh melambat.Berdasarkan laporan Anali-sis Uang Beredar, nominal kre-dit konsumsi yang disalurkan hingga bulan terakhir 2024 mencapai Rp2.195,1 triliun. Realisasi ini meningkat diban-dingkan dengan bulan sebe-lumnya yang sebesar Rp2.178 triliun, meskipun terdapat pe-lambatan laju pertumbuhan dari level 10,2% YoY.“Peningkatan terutama dido-rong oleh perkembangan KPR, KKB, dan kredit multiguna,” demikian bunyi laporan BI, dikutip Jumat (24/1).Laju pertumbuhan KPR pada Desember 2024 terpantau me-lambat tipis ke angka 10% YoY dibandingkan dengan 10,2% YoY pada November 2024. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp786 triliun.Di sisi lain, pertumbuhan KKB melambat dari 10,3% YoY pada November 2024 menjadi 7,8% YoY pada De-sember 2024, dengan total nilai Rp143,7 triliun.Kredit multiguna juga me-lambat tipis dengan laju se-besar 10% YoY pada bulan terakhir 2024, dibandingkan 10,1% pada bulan sebelum-nya. Total kredit multiguna yang disalurkan mencapai Rp1.265,4 triliun.BI juga mencatat penyaluran kredit sektor properti tumbuh 6,5% YoY per Desember 2024. Angka ini kembali menun-jukkan tren pelambatan dari 7% pada bulan sebelumnya.Dari segi nominal, pem-biayaan properti mencapai Rp1.412,3 triliun sampai de-ngan Desember 2024. Jumlah ini ditopang KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) yang sebesar Rp785,9 triliun, kredit konstruksi Rp393,1 tri-liun, serta kredit real estate (Rp233,2 triliun).Sementara itu, laju pertum-buhan kredit kepada segmen usaha mikro, kecil, dan me-nengah atau UMKM kian melemah hingga pengujung 2024. Kredit UMKM per De-sember 2024 bertumbuh hanya 3% (YoY) hingga mencapai Rp1.405 triliun. Realisasi ini melambat dibandingkan laju pertum-buhan 3,7% pada November 2024, sekaligus menjadi yang terendah sepanjang tahun. “Penyaluran kredit kepada UMKM pada Desember 2024 tumbuh sebesar 3,0% [YoY], setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,7% [