Program pemberian Makan Bergizi Gratis perlu terus dilanjutkan. Apabila dijalankan dengan baik dan optimal, program ini dapat mendukung capaian peningkatan status gizi masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meski begitu, pemberian makanan bergizi jangan sekadar memberikan makanan saja. Tujuan peningkatan status gizi baru akan tercapai jika makanan yang diberikan memenuhi prinsip gizi seimbang yang sesuai porsi, sesuai komposisi, sesuai rasa, dan aman. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP Persagi) Doddy Izwardy mengatakan, hasil dari program pemberian maka bergizi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Itu sebabnya, program yang sudah berjalan ini harus terus dilanjutkan dengan berbagai pembenahan.

”Jepang itu sudah 147 tahun menyelenggarakannya. Dengan terus menjalankan program ini, diharapkan tujuan untuk mengatasi masalah gizi, seperti stunting (tengkes), bisa diatasi. Kita juga bisa mencapai secular trend (tren jangka panjang terkait tinggi badan),” tuturnya dalam temu media terkait peringatan Hari Gizi Nasional Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (21/1/2025). Adapun Hari Gizi Nasional diperingati setiap tanggal 25 Januari. Pada tahun ini, tema Hari Gizi Nasional yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan yakni ”Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat”. Doddy menuturkan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dimanfaatkan dengan baik sebagai momentum perbaikan gizi di masyarakat. Oleh karena itu, implementasi program tersebut harus dipastikan berjalan dengan baik dan optimal. Pemberian makanan bergizi bagi masyarakat jangan asal memberikan makanan.

Dalam sebuah talkshow Menyongsong Indonesia Maju di TVRI Sumatera Selatan belum lama ini, anggota DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan soal penggabungan RRI, TVRI, dan Antara jadi sebuah institusi media negara yang komunikatif, efisien, dan efektif. Media Negara dan Kedaulatan Komunikasi Ia menyebut BBC (British Broadcasting Corporation) di Inggris sebagai rujukan satu sumber tepercaya dalam pencarian informasi. Sebenarnya wacana penggabungan RRI dan TVRI sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang menjadi usul inisiatif DPR sejak 2012, dan pada 2015 masuk daftar Prioritas Program Legislasi Nasional DPR periode 2014-2019. Namun, sampai hari ini pembahasan masih berjalan di tempat. Indonesia sudah ketinggalan dari negara-negara lain. Kita masih memaknai penyiaran sebagai metode penyiaran terestrial melalui pemancar televisi(TV) atau radio saja. Sementara jika kita melihat di luar, broadcasting menjadi salah satu elemen multiplatform yang ter integrasi dalam konvergensi media.

Semua ini menyatukan 3 C—computing, communication, dan content-aspek informasi komputer, jejaring telekomunikasi, dan penyedia konten (termasuk televisi, penerbit berita, radio, musik, film, dan hiburan). Penggabungan TV, radio, dan internet sekaligus merupakan sebuah keniscayaan seperti di banyak negara lain yang memiliki public service media (PSM). Beberapa dari PSM ini sekaligus menjadi media negara, seperti BBC Inggris, DW (Deutsche Well) Jerman, TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) Turki, atau RTTL (Radio-Televisão Timor Leste) Timor Leste. Dengan adanya perluasan definisi penyiaran, media apa pun, baik itu TV, radio, maupun media digital, memiliki tugas utama untuk inform, educate, entertain (menginformasi, mendidik, dan menghibur) yang menjadi rangkaian prinsip BBC yang didirikan tahun 1922. Karena itu, PSM merupakan organisasi media multiplatform milik publik yang menyediakan berita, hiburan, dan pendidikan yang relevan dan tak memihak kepada audiensnya.

Dalam konteks inilah, TV publik harus menjadi ajang percakapan semua lapisan masyarakat sehingga semua pihak tergerak untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Jika kita mengacu pada BBC, mereka setiap pagi memiliki program BBC Breakfast yang selain berita rutin, juga membahas kebijakan pelayanan publik dan mitigasi problem sosial. Yang menarik, dalam jurnal yang dirilis Statista, 29 Juli 2024, di Amerika, ternyata BBC masih menguasai 33 persen dari seluruh khalayak pemirsa TV di Inggris. PSM harus bisa menciptakan inovasi yang membedakan dengan media komersial lain, misalnya dalam mengedukasi publik melalui program pendidikan di mana TV swasta enggan melakukan hal ini karena kurang menguntungkan secara komersial. Sebagai contoh, inovasi oleh VRT (Vlaamse Radio-en Televisieomroepor- ganisati), TV publik di Belgia yang meluncurkan EDUbox, konsep pendididkan inovatif pelajar kelas menengah. (Yoga)

Begitu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Senin (20/1/2025) waktu setempat atau Selasa (21/1/2025) dini hari WIB, Donald Trump langsung sibuk. Ia memanfaatkan jeda waktu antara setelah upacara pelantikan dirinya dan menjelang pesta perayaan pelantikan dengan mengumumkan 200 perintah eksekutif. Perintah itu di antaranya mendeportasi imigran dan mengeluarkan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara itu, ucapan selamat dan harapan akan terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan AS pun mengalir dari para pemimpin dunia setelah Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 AS. Ucapan selamat itu, di antaranya, dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui sejumlah akun media sosialnya, Selasa sore, Prabowo mengucapkan selamat untuk Trump atas pelantikan Trump. Ia pun menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk terus membangun dan meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat.

Di sektor pendidikan, alokasi anggaran mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tunjangan profesi guru, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai awal Januari 2025 juga menjadi sorotan. Presiden Prabowo menargetkan akses MBG untuk seluruh anak Indonesia pada akhir 2025, dengan anggaran awal Rp 71 triliun untuk 15-17 juta penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa tambahan anggaran Rp 100 triliun akan diperlukan untuk memperluas cakupan program ini hingga 82,9 juta orang.

Namun, program ambisius ini memunculkan tantangan fiskal. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, memperingatkan bahwa penambahan anggaran MBG dapat berdampak pada pengurangan proyek strategis nasional yang dibiayai APBN, sehingga memerlukan pengorbanan dari sektor infrastruktur. Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan komitmen mendukung program ini dengan mengalokasikan Rp 20 triliun melalui Permendes No. 2/2024 untuk ketahanan pangan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat, meski memerlukan keseimbangan dalam pengelolaan ruang fiskal nasional.

Peta persaingan industri perbankan syariah diharapkan dapat semakin kompetitif seiring dengan terbentuknya bank syariah baru beraset besar. Saat ini terdapat dua unit usaha syariah perbankan yang telah memenuhi kriteria untuk membentuk bank umum syariah baru sehingga dapat meramaikan peta persaingan industri. Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai, industri perbankan syariah membutuhkan penguatan struktur, antara lain dengan membentuk bank syariah baru yang besar. Hal ini penting dilakukan agar pangsa pasar perbankan syariah tidak dikuasai oleh segelintir bank syariah saja. ”Konsolidasi perbankan syariah selama ini, kan, agak mandek.Makanya, OJK harus memaksa bank-bank itu supaya mau melakukan merger,” ujar Piter saat dihubungi dari Jakarta, Senin (20/1/2024). Ketentuan mengenai merger bank syariah tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Regulasi ini mengatur pemisahan wajib dilakukan bagi UUS dengan nilai aset 50 persen dari total aset bank konvensional induk dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp 50 triliun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua UUS perbankan yang masuk dalam kriteria wajib melakukan pemisahan (spin-off), yakni UUS milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Merujuk pada laporan keuangan pada triwulan III-2024, aset UUS BTN tercatat Rp 57,7 triliun, sedangkan aset UUS CIMB Niaga sebesar Rp 65,99 triliun. BTN mengumumkan telah memulai tahapan akuisisi terhadap PT Bank Victoria Syariah senilai Rp 1,06 triliun. Hal ini terjadi setelah BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (conditional sales purchase agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham Bank Victoria Syariah pada 15 Januari 2025. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam siaran persnya mengatakan, aksi korporasi ini merupakan bagian dari rencana BTN untuk membentuk bank umum syariah melalui strategi anorganik. Setelah mendapatkan persetujuan dari regulator, BTN akan memisahkan UUS BTN (BTN Syariah) dan mengintegrasikannya ke dalam Bank Victoria Syariah. (Yoga)

Di sisi lain, Direktur Syariah CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara, menyatakan pihaknya akan melakukan spin off unit usaha syariahnya tanpa akuisisi. Namun, proses tersebut masih dalam tahap analisis.

Menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, dominasi bank pelat merah di perbankan konvensional dan syariah bukanlah masalah, karena kepercayaan masyarakat terhadap bank BUMN lebih tinggi. Bank swasta perlu bekerja lebih keras untuk bersaing. Hal ini didukung oleh Direktur KNEKS, Sutan Emir Hidayat, yang menilai bank pelat merah lebih mudah diarahkan untuk mendukung ekonomi syariah dibanding bank swasta, yang cenderung hanya menjalankan bisnis syariah secara pasif.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menekankan pentingnya langkah konsolidasi bagi bank syariah, baik BUMN maupun swasta, untuk menciptakan struktur industri perbankan syariah yang lebih baik dan seimbang.

Harga gabah kering panen petani di 42 kabupaten dan kota berada di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP Rp 6.500 per kilogram. Oleh karena itu, pemerintah meminta Perum Bulog segera menyerapnya untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional(Bapanas), per 19 Januari 2025, terdapat 42 kabupaten/kota yang harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berada di bawah HPP. Harga GKP petani tersebut Rp 5.000-Rp 6.450 per kilogram (kg). Dari 42 daerah itu, harga GKP petani terendah berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yakni Rp 5.033 per kg atau 22,56 persen di bawah HPP. Kemudian disusul Gianyar di Bali dan Bombana di Sulawesi Tenggara dengan harga GKP petani masing-masing 18,46 persen dan 14,87 persen di bawah HPP.

Bapanas juga mencatat terdapat 109 kabupaten dan kota yang harga gabah kering gilingnya (GKG) berada di bawah HPP GKG di tingkat penggilingan Rp 8.000 per kg. Selain itu, terdapat 48 kabupaten dan kota yang harga beras di tingkat penggilingan berada di bawah HPP beras di gudang Perum  Bulog Rp 12.000 per kg. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis, Senin (20/1/2025), mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan harga gabah dan beras di bawah HPP. Beberapa di antaranya adalah kadar air tinggi hingga 50 persen, kadar hampa tinggi, kondisi gabah kurang bagus dan rusak, serta belum menghitung biaya tenaga panen dan proses pengeringan. ”Untuk itu, kami meminta setiap pemerintah daerah memantau harga gabah dan beras. Kemudian, bekerja sama dengan Bulog untuk menyerap gabah dan beras yang berada di bawah HPP,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin.

Deputi III Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menuturkan, sebenarnya harga GKP petani tidak berubah secara drastis. Harga tersebut menyesuaikan kenaikan HPP GKP yang ditetapkan pemerintah dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg. Namun, per 17 Januari 2025, harga rerata nasional GKP petani Rp 6.494 per kg atau masih berada di bawah HPP GKP baru. Bahkan, di beberapa daerah, harga GKPpetani jauh di bawah HPP tersebut dengan disparitas harga GKP antardaerah sebesar 7,84 persen. ”Oleh karena itu, pemerintah melalui Bulog tetap perlu menyerap GKP di daerah-daerah tersebut sesuai HPP yang baru saja disesuaikan,” ujarnya. Per 15 Januari 2025, Bapanas telah memberlakukan HPP GKP, GKG, dan beras baru sebagai acuan penyerapan gabah dan beras di petani dan penggilingan. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025. (Yoga)

Memasuki tahun 2025, delapan emiten baru sudah melaksanakan penawaran saham perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Setelah melalui tahun 2024 yang menantang, otoritas bursa menargetkan 66 perusahaan akan melaksanakan IPO pada 2025. Sepanjang 2024, tercatat hanya 41 perusahaan baru dengan total dana yang dihimpun sebanyak Rp 14,3 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan dengan 79 penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) pada 2023 yang berhasil menghimpun dana Rp 54,1 triliun. Kondisi ini bahkan disebut terendah dalam lima tahun terakhir. Analis pasar modal Stocknow.id, Hendra Wardana, menyebut beberapa faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar, serta tingginya biaya dan regulasi dalam proses IPO yang menjadi tantangan utama. ”Meski begitu, BEI optimistis dengan target 66 perusahaan yang akan IPO di 2025, dengan memastikan bahwa kualitas perusahaan yang melantai tetap terjaga sehingga minat investor dapat terus meningkat dan pasar modal Indonesia semakin berkembang,” tutur Hendra, Jumat (17/1/2025).

Sebelumnya, pada Kamis (2/1/2025), ketika perdagangan BEI tahun 2025 resmi dibuka, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menyampaikan bahwa secara global kinerja BEI masih menunjukkan daya saing yang kompetitif dibandingkan dengan bursa global lainnya. ”Saya bangga melaporkan bahwa pasar modal kita tidak hanya bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga terus menunjukkan daya saing yang tinggi, baik di ASEAN maupun dalam skala global,” ucapnya dalam keterangan tertulis di laman BEI. Pencapaian positif terlihat dari meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Total investor pasar modal yang terdiri dari investor saham, obligasi, dan reksa dana meningkat menjadi 14,84 juta investor. Sementara itu, khusus untuk investor saham, terdapat peningkatan lebih dari 1 juta investor saham menjadi 6,37 juta investor saham (Yoga)

Di tengah kemajuan teknologi digital, bidang pekerjaan yang cenderung membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled masih akan dibutuhkan. Bidang pekerjaan seperti ini juga diproyeksikan akan tetap tumbuh pada 2030. Berdasarkan Future of Jobs Report 2025 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Duni (World Economy Forum/WEF)tanggal 8 Januari 2025, sejumlah bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan pesat pada 2030 antara lain ekerja pertanian/peternakan, buruh tani, dan pekerja terkait industri agro, pengemudi pengiriman, pekerja konstruksi bangunan, dan pramuniaga toko. Kemudian, sopir truk, pekerja bangunan, pekerja penjualan di toko, perawat, dan pramusaji makanan minuman.

Dalam laporan yang sama, Forum Ekonomi Dunia menekankan, pekerja pertanian menduduki puncak daftar pekerjaan dengan pertumbuhan terbesar dalam lima tahun kedepan dan diperkirakan akan memperoleh 35 juta pekerjaan lagi pada tahun 2030. Tren transisi hijau,termasuk peningkatan upaya dan investasi untuk mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim, merupakan kekuatan pendorong di balik pertumbuhan pekerjaan ini. Analis Indonesia Labor Institute, Rekson Silaban, Senin (20/1/2025), di Jakarta, berpendapat, kebutuhan pekerja dengan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled workers akan tetap tinggi dalam lima tahun mendatang, tetapi kebutuhan itu utamanya untuk memenuhi pasar kerja di sejumlah negara maju. Di negara ini diperlukan pekerja domestik, perawat orang lansia, perawat taman, dan penjaga hewan piaraan.

Dia menduga, selain populasi usia kerja yang menua dan jumlahnya turun, negara maju telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, jenis pekerja domestik, perawat orang lansia, pesawat taman, dan penjaga hewan piaraan tidak banyak tersedia. Kalaupun mau dimanfaatkan, Indonesia dapat menyalurkannya sebagai pekerja migran Indonesia. ”Namun, adanya kebutuhan global seperti yang disebut dalam laporan Forum Ekonomi Dunia itu tidak boleh dijadikan sebagai keunggulan komparatif ekonomi Indonesia. Sebab, halitu berpotensi membuat Indonesia terjebak sebagai negara pemasok pekerja low-semi skilled,” kata Rekson. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memandang, laporan Forum Ekonomi Dunia itu harus menjadi catatan bagi Pemerintah Indonesia yang selama ini mempunyai keinginan untuk menghilangkan atau mengeliminasi bidang-bidang pekerjaan di sektor jasa pelayanan karena dianggap informal. (Yoga)

Selain organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan, perguruan tinggi juga diusulkan untuk mendapatkan hak pengelolaan tambang mineral logam. Hal itu dibahas dalam rapat penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan dari Partai Gerindra, Senin (20/1/2025), di kompleks Senayan, Jakarta, yang berlangsung secara hibrida. Dalam rapat yang dihadiri sejumlah tim ahli tersebut, ada 11 poin yang menjadi topik pembahasan revisi ketiga UU No 4/2009 itu. Pada poin kelima dalam paparan rapat tertulis rencana prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi.

”Saya secara pribadi, masyarakat yang ada di dalam area pertambangan tidak lagi hanya terkena debu tambang akibat eksploitasi. Tetapi, (revisi) ini merupakan suatu peluang bagi masyarakat untuk melakukan usaha (penambangan) secara langsung. Ini adalah bentuk amanat dari Pasal 33 UUD 1945,” kata Bob. Dalam paparan yang dibacakan tim ahli dalam rapat tersebut, prioritas pemberian WIUP kepada perguruan tinggi disematkan dalam Pasal 51A. Dalam Ayat (1) pasal tersebut tertulis WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. Di ayat berikutnya, pertimbangan pemberian WIUP tersebut adalah akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah B. Seusai paparan, anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarif Muhammad, menyampaikan, ada sejumlah catatan kritis dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 4/2009 tersebut.