Awan Gelap Saham Gudang Garam
Hairul Rizal
22 Jan 2025 Kontan
Saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) terus mengalami penurunan, dengan pelemahan sebesar 9,04% sejak awal tahun 2025 dan 41,45% dalam satu tahun terakhir. Penurunan ini sejalan dengan kinerja keuangan yang lesu akibat lemahnya daya beli masyarakat, persaingan dari produsen rokok kecil yang diuntungkan tarif cukai lebih rendah, dan tidak adanya diversifikasi produk ke rokok bebas asap, seperti yang dilakukan pesaingnya, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) dan Bentoel Internasional Investama.
Menurut Willy Goutama, analis Maybank Sekuritas, pendapatan GGRM pada tahun 2025 diprediksi akan turun menjadi Rp 88,4 triliun dari Rp 98,99 triliun pada tahun 2024. Namun, laba bersih diperkirakan tumbuh menjadi Rp 1,4 triliun dari Rp 1,18 triliun di tahun sebelumnya. Ia juga menyarankan GGRM untuk meningkatkan skor Environmental, Social, and Governance (ESG) yang masih rendah di level 13, jauh di bawah rata-rata perusahaan sejenis.
Abdul Azis Setyo Wibowo, analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai lemahnya daya beli masyarakat dan tingginya tarif cukai rokok menjadi faktor utama penurunan kinerja GGRM. Investasi GGRM di bisnis infrastruktur, seperti bandara, belum memberikan dampak positif signifikan.
Sementara itu, Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, melihat peluang perbaikan kinerja GGRM dengan stabilnya data keyakinan konsumen dan absennya peningkatan tarif cukai pada tahun 2025. Namun, Nafan menyatakan GGRM masih membutuhkan katalis positif yang signifikan.
Rekomendasi analis terhadap saham GGRM bervariasi. Maybank Sekuritas menyarankan sell dengan target harga Rp 8.000, sementara Nafan dan Natalia Sutanto dari BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan hold dengan target harga masing-masing Rp 11.600 dan Rp 17.500.
Usulan Pansus Pagar Laut untuk Pengawasan Lebih Baik
Hairul Rizal
22 Jan 2025 Kontan
Polemik pagar laut di perairan Tangerang, Banten, terus memicu perhatian publik dan politisi. Riyono, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan kasus ini. Ia menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak nelayan dan tata kelola ruang laut yang bertanggung jawab.
Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas permasalahan ini. Trenggono menyatakan bahwa pagar laut di Kabupaten Tangerang tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) sesuai UU Cipta Kerja. Selain itu, sertifikat HGB dan SHM di lokasi tersebut dinyatakan ilegal berdasarkan PP 18/2021 karena wilayah di bawah air tidak boleh memiliki sertifikat kepemilikan.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menegaskan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023, sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada Februari 2024. Ia menyatakan tidak menerima laporan terkait penerbitan sertifikat tersebut.
Kasus ini mendorong urgensi penyelidikan lebih lanjut agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan tata kelola kelautan di Indonesia.
Penurunan BI Rate: Saham Bank Kembali Menanjak
Hairul Rizal
22 Jan 2025 Kontan
Pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) ke 5,75% membawa optimisme pada sektor perbankan di pasar modal. Praska Putrantyo, CEO Edvisor, menilai penurunan ini meningkatkan harapan pertumbuhan kredit perbankan hingga 11%-12% tahun ini, yang juga menarik minat investor asing pada saham bank. Saham Bank Negara Indonesia (BBNI) mencatat kenaikan signifikan sebesar 13,13% sepekan terakhir, sementara Bank Rakyat Indonesia (BBRI) naik 10,08%.
Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, menyebut tren penurunan saham bank telah berakhir dan musim pembagian dividen turut menjadi katalis positif. Ia memproyeksikan saham-saham bank besar, seperti BBNI, BBRI, BMRI, dan BBCA, akan terus menguat dalam jangka pendek. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan laba bank tidak akan langsung melonjak signifikan, mengingat kondisi ekonomi masih memengaruhi kredit.
Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI, menilai dampak positif penurunan BI rate terhadap likuiditas bank perlu didukung dengan kebijakan lain, seperti penurunan bunga SRBI. Hal ini penting untuk memastikan likuiditas yang lebih cair.
Lani Darmawan, Direktur Utama Bank CIMB Niaga, menyebut fokus banknya tahun ini adalah ekspansi sektor UMKM dan ritel untuk meningkatkan margin. Ia berharap penurunan suku bunga BI dapat mendorong permintaan kredit, meskipun dampaknya masih terlalu dini untuk diukur.
Meskipun penurunan suku bunga memberikan sentimen positif bagi saham perbankan, dampaknya terhadap kinerja keuangan bank diperkirakan baru terasa di kuartal II 2025.
Keseimbangan Nilai Tukar Rupiah
Yoga
22 Jan 2025 Kompas
Dalam tiga pekan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada dalam kisaran Rp 16.000 per dollar AS. Meski cenderung stabil, rupiah telah mencapai titik keseimbangan dan berpotensi melemah seiring dengan dinamika global dan fundamental ekonomi domestik. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (21/1/2025) ditutup di level Rp 16.331 per dollar AS, menguat 0,25 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sejak awal tahun, rupiah bergerak dalam kisaran Rp 16.169-Rp 16.372 per dollar AS, dengan rerata Rp 16.268,5 per dollar AS. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Edi Susiato menjelaskan, penguatan rupiah kemarin sejalan dengan penguatan beberapa mata uang negara berkembang di Asia lainnya, seperti baht Thailand, ringgit Malaysia, serta peso Filipina. Ini tidak lepas dari sentimen global terkait kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif kepada Kanada dan Meksiko.
”Sentimen tersebut sepertinya disikapi pelaku pasar domestik dengan proporsional. Suplai valas (valuta asing) pelaku di pasar domestik masih sangat baik. Kami tentu terus mencermati perkembangan dan mengawal keseimbangan supply-demand (penawaran dan permintaan) valas di market agar market confidence (kepercayaan pasar) tetap terjaga,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa. Sementara itu, ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, berpendapat, rupiah terhadap dollar AS cenderung melemah dalam jangka panjang, yang disebabkan oleh fundamental ketahanan eksternal dan arah kebijakan moneter. Namun, dalam jangka pendek, pergerakan rupiah lebih dipengaruhi dinamika pasar. Hingga dua bulan ke depan, Awalil memproyeksikan, rupiah akan menuju keseimbangan baru dalam kisaran Rp 16.500 per dollar AS. Ini sejalan dengan sejumlah perkiraan ekonom yang memprediksi rupiah akan menembus level Rp 16.500 pada triwulan I-2025, berlanjut ke Rp 17.000 pada triwulan II-2025, dan berbalik menguat ke level Rp 16.500 per dollar AS pada akhir 2025.
Kendati demikian,terdapat pandangan bahwa rupiah masih memiliki ruang penguatan menuju kisaran Rp 16.000 per dollar AS, sebagaimana tercantum dalam asumsi dasar makroekonomi APBN 2025. Penguatan tersebut bergantung pada faktor fundamental, efektivitas kebijakan moneter, dan disiplin fiskal. ”Masih mungkin rupiah ke Rp 15.000 per dollar AS. Menurut saya, dugaannya, BI berani menurunkan suku bunga acuan, karena BI melihat rupiah tidak akan terdorong, meski dalam jangka pendek begitu diumumkan suku bunga acuan rupiah sedikit melemah, kelihatannya bisa membaik,” tutur Awalil dalam webinar. Awalil menilai, faktor fundamental ketahanan eksternal perekonomian Indonesia tidak terlampau lemah, tetapi juga tidak bisa dikatakan kuat. Di sisi lain, masih terbuka potensi guncangan eksternal yang besar di tengah ketahanan yang masih terbilang lemah. Kondisi fundamental perekonomian tersebut, antara lain, tecermin dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang pada triwulan III-2024 tercatat surplus 5,87 miliar dollar AS. (Yoga)
Bermasalah Sertifikat Ribuan Rumah KPR BTN
Yoga
22 Jan 2025 Kompas
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendapati ribuan pengembang tidak menerbitkan sertifikat untuk proyek rumah yang dibeli menggunakan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau KPR dari perseroan. Terhitung sejak 2019 hingga awal 2025, terdapat sedikitnya 120.000 unit rumah KPR BTN dengan permasalahan sertifikat. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN berupaya menuntaskan semua permasalahan, sembari menyempurnakan sistem verifikasi terhadap pengembang agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia memaparkan sebanyak 120.000 rumah KPR BTN dengan sertifikat bermasalah tersebut merupakan akumulasi temuan perseroan sejak 2019. Kasus ini terjadi akibat pengembang menghilang dan lepas daritanggung jawab, saat ditemukan adanya malaadministrasi atau kecacatan hukum dari unit rumah yang dijual.
Bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), lanjut Nixon, satu per satu masalah sertifikat rumah dituntaskan. Terhitung pada Selasa (21/1/2025) jumlah rumah KPR BTN dengan permasalahan sertifikat yang masih harus diselesaikan tercatat ada 38.144 unit rumah. Nilai total aset dari rumah KPR BTN yang sertifikatnya saat ini masih bermasalah mencapai Rp 1 triliun. ”Kami harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000 unit rumah, kemudian tahun depannya (2026) bisa tuntas 15.000 unit rumah sehingga di tahun 2027, sisa-sisa masalah ini bisa selesai,” kata Nixon di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa. Nixon menuturkan, penerbitan sertifikat merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari pengembang. Kendati demikian, BTN berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Oleh karena itu, perseroan secara maksimal dan aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah sertifikat.
”Di lapangan ada sertifikat yang harusnya sudah selesai, tetapi tak kunjung diselesaikan developer ketika KPR sudah lunas. Di antara yang bermasalah ada (pengembang) yang bertanggung jawab, ada juga yang raib,” tambah Nixon. Pencegahan Untuk memitigasi agar kejadian serupa tidak terulang, BTN akan memberlakukan peringkat penilaian atau rating pada pengembang. Kategori penilaian diukur berdasarkan volume penjualan, pinjaman bermasalah (nonperforming loan/NPL) baik pengembang maupun kreditor, serta ambang batas waktu yang dipakai pengembang dalam mengurus sertifikat. BTN memberikan peringkat developer, yakni peringkat (rangking) platinum, gold, silver, dan tanpa peringkat. Untuk mencegah hal sama terulang, perseroan tidak akan bekerja sama atau menyalurkan kredit untuk proyek rumah pengembang yang mengalami penurunan peringkat secara signifikan. (Yoga)
Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO
Yoga
22 Jan 2025 Kompas
Amerika Serikat menyatakan menarik diri dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia. Hal tersebut disampaikan lewat pernyataan resmi Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. Dengan keluarnya AS sebagai anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sejumlah antisipasi perlu disiapkan untuk mengatasi dampak yang bisa terjadi terhadap sistem kesehatan global. Di antaranya pada pendanaan dan anggaran WHO yang dinilai terdampak keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, Gedung Putih menyampaikan alasan keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan WHO, salah satunya karena WHO tak mampu menunjukkan sikap independen dari pengaruh politik tak pantas negara-negara anggotanya. Selain itu, WHO juga meminta pembayaran amat memberatkan bagi AS, yang dinilai tidak proporsional dengan jumlah yang diberikan negara lain.
”China, dengan populasi 1,4 miliar jiwa atau 300 persen dari populasi Amerika Serikat, memberikan kontribusi hampir 90 persen lebih sedikit (daripada AS) kepada WHO,” demikian tertulis dalam pernyataan itu. Dengan keputusan tersebut, Presiden AS Donald Trump meminta Menteri Luar Negeri dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS menghentikan sementara transfer dana, dukungan, ataupun sumber daya Pemerintah Amerika Serikat ke WHO di masa mendatang. Sumber daya manusia terkait Pemerintah AS yang saat ini bekerja dengan WHO juga diminta untuk kembali. Selama penarikan diri berlangsung, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan menghentikan negosiasi Perjanjian Pandemi WHO dan Amendemen Peraturan Kesehatan Internasional. Dengan demikian, perjanjian dan amendemen tersebut tidak akan memiliki kekuatan mengikat bagi AS.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, menyampaikan, implementasi dan eksekusi keputusan tersebut perlu ditunggu lebih dahulu. Menurut Tjandra, jika peraturan sebelumnya tidak berubah, proses untuk keluar dari keanggotaan WHO bisa membutuhkan waktu hingga satu tahun. Meski demikian, sejumlah hal perlu diantisipasi, terutama yang terkait dengan sistem kesehatan global. Jumlah penduduk Amerika Serikat yang besar tentu akan berdampak pada kesehatan global dengan mobilitas yang cukup tinggi ke sejumlah negara di dunia. Selain itu, menurut Tjandra, kapasitas Amerika Serikat di bidang kesehatan dengan pusat kajian kesehatan global, seperti Centers of Diseases Control and Prevention (CDC) dan National nstitute of Health (NIH), bisa berpengaruh pada sistem kesehatan global. Hal itu juga terkait kapasitas sumber daya manusia yang saat ini aktif bekerja bagi WHO yang jumlahnya banyak. (Yoga)
Makanan Bergizi Bukan Makanan Seadanya
Yoga
22 Jan 2025 Kompas
Program pemberian Makan Bergizi Gratis perlu terus dilanjutkan. Apabila dijalankan dengan baik dan optimal, program ini dapat mendukung capaian peningkatan status gizi masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meski begitu, pemberian makanan bergizi jangan sekadar memberikan makanan saja. Tujuan peningkatan status gizi baru akan tercapai jika makanan yang diberikan memenuhi prinsip gizi seimbang yang sesuai porsi, sesuai komposisi, sesuai rasa, dan aman. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP Persagi) Doddy Izwardy mengatakan, hasil dari program pemberian maka bergizi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Itu sebabnya, program yang sudah berjalan ini harus terus dilanjutkan dengan berbagai pembenahan.
”Jepang itu sudah 147 tahun menyelenggarakannya. Dengan terus menjalankan program ini, diharapkan tujuan untuk mengatasi masalah gizi, seperti stunting (tengkes), bisa diatasi. Kita juga bisa mencapai secular trend (tren jangka panjang terkait tinggi badan),” tuturnya dalam temu media terkait peringatan Hari Gizi Nasional Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (21/1/2025). Adapun Hari Gizi Nasional diperingati setiap tanggal 25 Januari. Pada tahun ini, tema Hari Gizi Nasional yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan yakni ”Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat”. Doddy menuturkan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dimanfaatkan dengan baik sebagai momentum perbaikan gizi di masyarakat. Oleh karena itu, implementasi program tersebut harus dipastikan berjalan dengan baik dan optimal. Pemberian makanan bergizi bagi masyarakat jangan asal memberikan makanan.
Edukasi menjadi kunci dalam pelaksanaan program sehingga pola perilaku dan pemahaman masyarakat mengenai makanan bergizi bisa lebih baik. Masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah, harus mengerti apa saja yang mereka makan. Penjelasan mengenai porsi makanan, jenis makanan, dan kandungan gizi dalam makanan yang diberikan harus disampaikan. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan bergizi yaitu terkait dengan porsi, komposisi, rasa, dan keamanan pangan. Setiap usia membutuhkan porsi makan yang berbeda. Komposisi makanan yang diberikan pun perlu sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang. Rasa dari masakan yang disajikan harus diperhatikan pula. Ketika rasa makanan tidak sesuai dengan anak-anak, maka makanan yang sudah disajikan sesuai dengan kebutuhan gizi justru tidak akan dikonsumsi karena rasanya tidak enak. Doddy menambahkan, keamanan pangan tidak kalah penting dalam pemberian makan bergizi gratis. (Yoga)
Media Negara dan Kedaulatan Komunikasi
Yoga
22 Jan 2025 Kompas
Dalam sebuah talkshow Menyongsong Indonesia Maju di TVRI Sumatera Selatan belum lama ini, anggota DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan soal penggabungan RRI, TVRI, dan Antara jadi sebuah institusi media negara yang komunikatif, efisien, dan efektif. Media Negara dan Kedaulatan Komunikasi Ia menyebut BBC (British Broadcasting Corporation) di Inggris sebagai rujukan satu sumber tepercaya dalam pencarian informasi. Sebenarnya wacana penggabungan RRI dan TVRI sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang menjadi usul inisiatif DPR sejak 2012, dan pada 2015 masuk daftar Prioritas Program Legislasi Nasional DPR periode 2014-2019. Namun, sampai hari ini pembahasan masih berjalan di tempat. Indonesia sudah ketinggalan dari negara-negara lain. Kita masih memaknai penyiaran sebagai metode penyiaran terestrial melalui pemancar televisi(TV) atau radio saja. Sementara jika kita melihat di luar, broadcasting menjadi salah satu elemen multiplatform yang ter integrasi dalam konvergensi media.
Semua ini menyatukan 3 C—computing, communication, dan content-aspek informasi komputer, jejaring telekomunikasi, dan penyedia konten (termasuk televisi, penerbit berita, radio, musik, film, dan hiburan). Penggabungan TV, radio, dan internet sekaligus merupakan sebuah keniscayaan seperti di banyak negara lain yang memiliki public service media (PSM). Beberapa dari PSM ini sekaligus menjadi media negara, seperti BBC Inggris, DW (Deutsche Well) Jerman, TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) Turki, atau RTTL (Radio-Televisão Timor Leste) Timor Leste. Dengan adanya perluasan definisi penyiaran, media apa pun, baik itu TV, radio, maupun media digital, memiliki tugas utama untuk inform, educate, entertain (menginformasi, mendidik, dan menghibur) yang menjadi rangkaian prinsip BBC yang didirikan tahun 1922. Karena itu, PSM merupakan organisasi media multiplatform milik publik yang menyediakan berita, hiburan, dan pendidikan yang relevan dan tak memihak kepada audiensnya.
Dalam konteks inilah, TV publik harus menjadi ajang percakapan semua lapisan masyarakat sehingga semua pihak tergerak untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Jika kita mengacu pada BBC, mereka setiap pagi memiliki program BBC Breakfast yang selain berita rutin, juga membahas kebijakan pelayanan publik dan mitigasi problem sosial. Yang menarik, dalam jurnal yang dirilis Statista, 29 Juli 2024, di Amerika, ternyata BBC masih menguasai 33 persen dari seluruh khalayak pemirsa TV di Inggris. PSM harus bisa menciptakan inovasi yang membedakan dengan media komersial lain, misalnya dalam mengedukasi publik melalui program pendidikan di mana TV swasta enggan melakukan hal ini karena kurang menguntungkan secara komersial. Sebagai contoh, inovasi oleh VRT (Vlaamse Radio-en Televisieomroepor- ganisati), TV publik di Belgia yang meluncurkan EDUbox, konsep pendididkan inovatif pelajar kelas menengah. (Yoga)
Hari Ke-1 Trump Memimpin AS, Deportasi hingga Keluar dari WHO
Yoga
22 Jan 2025 Kompas (H)
Begitu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Senin (20/1/2025) waktu setempat atau Selasa (21/1/2025) dini hari WIB, Donald Trump langsung sibuk. Ia memanfaatkan jeda waktu antara setelah upacara pelantikan dirinya dan menjelang pesta perayaan pelantikan dengan mengumumkan 200 perintah eksekutif. Perintah itu di antaranya mendeportasi imigran dan mengeluarkan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara itu, ucapan selamat dan harapan akan terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan AS pun mengalir dari para pemimpin dunia setelah Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 AS. Ucapan selamat itu, di antaranya, dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui sejumlah akun media sosialnya, Selasa sore, Prabowo mengucapkan selamat untuk Trump atas pelantikan Trump. Ia pun menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk terus membangun dan meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat.
”Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Amerika Serikat serta untuk memperkuat kerja sama strategis jangka panjang demi keuntungan bersama kedua negara,” kata Prabowo. Dalam dan luar negeri Perintah eksekutif merupakan hak prerogatif presiden. Perintah initidak sepenuhnya bisa terwujud apabila tidak disetujui DPR. Meski demikian, Trump mengumumkan ada 200 perintah eksekutif yang merupakan janji-janjinya di kampanye pemilihan presiden. Perintah pertama yang langsung dikeluarkan Trump ialah mendeportasi imigran. Ia menyatakan keadaan darurat di perbatasan selatan, yaitu perbatasan AS dengan Meksiko. Di sana, mengantre puluhan ribu orang dari negara-negara di Amerika Latin dan Karibia yang berharap bisa mendapat suaka politik di AS. ”Saya akan melanjutkan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan dan mengerahkan pasukan ke selatan untuk mencegah invasi dari pa
ra imigran gelap,” ujar Trump. Bagian dari aturan anti-imigran Trump ialah menghentikan pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak imigran gelap yang lahir di AS. Trump juga menyatakan semua kartel narkoba sebagai organisasi teroris yang mengancam keamanan nasional. Ia mengacu pada Undang-Undang Musuh Asing 1789. Aparat penegak hukum di tingkat federal dan negara bagian akan diturunkan untuk membasmi kartel narkoba dan geng bersenjata. Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk menggali Bumi demi mencari bahan bakar fosil. Dalam hal ini, ia terkenal dengan motonya, drill, baby drill atau secara lepas bisa diartikan ”galiterus, Sayang”. Ia memercayai, keputusan ini bermuara pada kedaulatan energi AS yang membantu menurunkan inflasi. Pada aspek politik, Trump mengampuni 1.600 orang yang ditangkap aparat penegak hukum akibat menyerang Gedung Capitol di Washington DC pada 20 Januari 2020. Ketika itu, Trump tidak menerima dirinya kalah pemilu dari Joe Biden. (Yoga)
Bujet Besar Prabowo untuk Tingkatkan SDM Nasional
Hairul Rizal
21 Jan 2025 Kontan
Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan program makan bergizi gratis (MBG). Dalam APBN 2025, alokasi anggaran kesehatan mencapai Rp 218,6 triliun dan pendidikan Rp 724,3 triliun. Program kesehatan seperti pemeriksaan gratis di Puskesmas, peningkatan fasilitas rumah sakit tipe D menjadi tipe C, serta penanganan tuberkulosis turut ditekankan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Di sektor pendidikan, alokasi anggaran mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tunjangan profesi guru, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai awal Januari 2025 juga menjadi sorotan. Presiden Prabowo menargetkan akses MBG untuk seluruh anak Indonesia pada akhir 2025, dengan anggaran awal Rp 71 triliun untuk 15-17 juta penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa tambahan anggaran Rp 100 triliun akan diperlukan untuk memperluas cakupan program ini hingga 82,9 juta orang.
Namun, program ambisius ini memunculkan tantangan fiskal. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, memperingatkan bahwa penambahan anggaran MBG dapat berdampak pada pengurangan proyek strategis nasional yang dibiayai APBN, sehingga memerlukan pengorbanan dari sektor infrastruktur. Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan komitmen mendukung program ini dengan mengalokasikan Rp 20 triliun melalui Permendes No. 2/2024 untuk ketahanan pangan.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat, meski memerlukan keseimbangan dalam pengelolaan ruang fiskal nasional.