PT Pertamina Menyerahkan Bantuan Seperangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Tempo
PT Pertamina (Persero) menyerahkan bantuan seperangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau solar panel untuk SMK Negeri (SMKN) 1 Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. PLTS telah terpasang di atap sekolah untuk dioperasikan dengan kapasitas energi yang dihasilkan 3,3 kWp dan kapasitas baterai penyimpanan 5 kWh. Area Manager Communication, Relations, & CSR Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan mengemukakan pemberian seperangkat PLTS itu merupakan bagian dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Sekolah Energi Berdikari yang dijalankan di SMKN 1 Mojosongo, Boyolali. "Program tersebut dijalankan sebagai dorongan Pertamina untuk menciptakan Sekolah Mandiri Energi melalui energi bersih dan energi baru terbarukan," ujar Taufiq kepada wartawan, hari ini, Senin, 20 Januari 2025. "Selain itu kami juga ingin mengedukasi masyarakat mulai dari dunia pendidikan untuk semakin menyadari dan memahami urgensi transisi ke energi yang lebih bersih dalam keseharian kita, seperti di lingkungan belajar mengajar di sekolah," tuturnya.
Adapun untuk PLTS yang diserahkan kepada pihak sekolah, secara khusus akan dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik ruangan laboratorium bahasa di SMKN 1 Mojosongo. "Sehingga tidak hanya dapat mengurangi emisi yang dihasilkan tapi juga menghemat biaya operasional energi sekolah hingga Rp 6,8 juta per tahun,” katanya. Taufiq menambahkan, pada kegiatan tersebut juga terdapat berbagai aktivitas yang dijalankan, di antaranya penanaman pohon di lingkungan sekolah, upcycling expo yang menampilkan inovasi-inovasi siswa dalam mendaur ulang limbah menjadi karya yang dilombakan, hingga Kelas Generasi Hijau yaitu kegiatan pengajaran oleh tim Pertamina kepada siswa dengan topik seputar energi bersih dan gaya hidup peduli lingkungan. ”Serangkaian aktivitas tersebut kami jalankan dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak, di antaranya lembaga Society Renewable Energy (SRE), Kelompok Masyarakat Budidaya Maggot, mahasiswa penerima beasiswa Sobat Bumi, dan utamanya pekerja Pertamina serta para siswa di SMKN 1 Mojosongo,” ucap dia. (Yetede)
Maju Mundur KKP Bongkar Pagar Laut di Perairan Tangerang
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Tempo
Pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang Banten sedang dilakukan pembongkaran oleh TNI AL. Pembongkaran tersebut dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI Harry Indarto. Dilansir dari Antara, puluhan kapal TNI AL dan nelayan merobohkan pagar yang ada di kawasan Tanjung Pasir tersebut. Cara lain juga dilakukan untuk membongkar pagar-pagar yang terbuat dari bambu tersebut, yakni mengikat dengan tali yang kemudian ditarik oleh kapal sampai roboh. Soal Pagar Laut Ilegal di Pesisir Tangerang, DPD dan DPR Bilang Begini Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku masih mendiskusikan solusi terkait pembongkaran pagar tersebut. Untuk waktu pembongkaran pagar yang terbuat dari bambu berlapis dengan kedalaman variatif itu, KKP masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak.
"Mungkin 1-2 hari ini ada solusi kapan ada pembongkaran itu dimulai," ujar Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid Yusuf saat meninjau pagar laut di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu 15 Januari 2025. DPR De sak Pemerintah Tangkap Beking Pemasang Pagar Laut di Tangerang, Tak Cukup Hanya Disegel Halid mengatakan, masalah pagar laut yang tertanam memanjang puluhan kilometer itu bukan hanya kewenangan jawab KKP, namun juga secara simultan tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perekonomian. "Untuk itu kami perlu berkoordinasi apa langkah selanjutnya," katanya.
Halid menyebut bahwa pihak KKP telah menyegel pagar laut di sepanjang pesisir utara Kabupaten Tangerang itu karena sudah dipastikan tidak berizin alias ilegal. KKP menurut Halid belum memutuskan hal teknis untuk pembongkaran pagar misal menggunakan alat berat atau akan melibatkan masyarakat untuk mencabut secara mandiri pagar laut tersebut. Halid mengatakan, untuk mengungkap dan mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, pihaknya terus melakukan investigasi mendalam. "Jelas ini manusia menggunakan tangan-tangannya. Ada langkah investigatif yang tengah kami lakukan apakah itu di masyarakat, lembaga sosial, ataupun pihak-pihak lain yang merasa bertanggung jawab atas pemagaran tersebut. Kami akan melihat reaksi seperti apa yang akan muncul," ujarnya pada Rabu, 15 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara. (Yetede)
Emirates, Maskapai dari Dubai Jadi Maskapai Bersertifikat Pertama untuk Orang Autisme
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Tempo
Emirates, maskapai asal Dubai mengumumkan bahwa mereka menjadi maskapai pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi Autism Certified Airline (ACA). Sertifikasi ini diraih setelah Emirates bekerja sama dengan International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES) untuk menciptakan standar dan layanan yang lebih inklusif bagi pelanggan dengan autisme dan sensitivitas sensor. Dilansir dari situs resmi penerbangan Emirates, inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih mudah diakses dan ramah bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus selama penerbangan.
Bagi banyak orang dengan autisme, perjalanan udara internasional bisa menjadi pengalaman yang sangat menantang. Tingginya tingkat rangsangan sensorik, seperti suara, cahaya, dan kerumunan orang, seringkali menjadi faktor yang memengaruhi kenyamanan mereka saat bepergian. Sebuah survei dari AutismTravel.com mengungkapkan bahwa 78 persen keluarga dengan anggota autisme merasa ragu untuk bepergian atau mengunjungi tempat baru. Menariknya, 94 persen dari mereka mengungkapkan bahwa mereka akan lebih sering bepergian jika ada tempat yang memiliki staf terlatih dan bersertifikat untuk menangani kebutuhan khusus ini.
Dengan langkah untuk menjadi maskapai pertama yang mendapatkan sertifikasi ini, Emirates berupaya menjadikan perjalanan lebih inklusif bagi semua orang, termasuk individu dengan autisme dan sensitivitas sensorik. Maskapai ini juga sejalan dengan ambisi Dubai untuk menjadi destinasi wisata yang paling aksesibel di dunia. Pelatihan Staf dan Layanan Baru yang Dikenalkan Sebagai bagian dari upaya sertifikasi ini, lebih dari 30.000 staf Emirates, termasuk kru kabin dan staf darat, akan menjalani pelatihan khusus mengenai autisme dan kesadaran sensorik. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada staf tentang spektrum autisme, tantangan yang dihadapi pelanggan, serta cara terbaik untuk membantu mereka dan keluarga mereka. (Yetede)
Kementerian Lingkungan Hidup Meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional Perdana untuk Pasar Wajib
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Tempo
HARI ini, 20 Januari 2025, menjadi hari bersejarah dalam mitigasi krisis iklim di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan perdagangan karbon internasional perdana untuk pasar wajib. Presiden Prabowo Subianto langsung tancap target bisa menjual US$ 65 miliar atau Rp 1.000 triliun pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon berbagai proyek. Penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, Ferry Latuhihin, mengatakan proyek-proyek untuk menghasilkan kredit karbon yang bisa dijual secara internasional mencakup pelestarian hutan, reboisasi, serta penanaman kembali lahan gambut dan bakau. Jika target ini terwujud, Indonesia, sebagai salah satu dari sepuluh penghasil emisi terbesar di dunia, berpotensi mencapai target netralitas karbon pada 2060. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq mengatakan perdagangan karbon di bursa karbon sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris 2015.
Kesepakatan 197 negara, termasuk Indonesia, bersama-sama menurunkan emisi karbon global sebanyak 45 persen dari 53 miliar ton emisi setara CO2 pada 20130. Waktu itu, Indonesia memasang target bisa menurunkan emisi 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Jumlah emisi memakai perhitungan standar 2010 sebesar 2,87 miliar ton pada 2030. Kini target penurunan emisi untuk mencegah pemanasan global Indonesia menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional. Menurut Hanif, perdagangan karbon Indonesia sudah lama dinantikan banyak negara. "Momen launching perdagangan karbon luar negeri ini merupakan salah satu milestone terbesar dalam penyelenggaraan perdagangan karbon luar negeri di Indonesia," kata Hanif kepada Tempo, Ahad, 19 Januari 2025. Ia juga menilai momen ini sebagai bentuk penguatan untuk mendorong 2nd Nationally Determined Contributions (NDCs) yang akan diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertengahan Februari 2025. (Yetede)
Praktik Penghindaran Pajak Masih Kerap Terjadi
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Investor Daily (H)
Praktik penghindaran pajak masih kerap terjadi, sehingga pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pajak minimum global (global minimum tax) untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak yang adil di seluruh negara tempat mereka beroperasi. Di sisi lain, kebijakan pajak minimum global ini diperkirakan tidak memberikan dampak signifikan ke penerimaan negara. Penerapan pajak minimum global dilakukan berdasakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 terkait penerimaan pajak minimum global. Beleid tersebut di implementasikan demi mencegah perpindahan laba (shifting profit) ke negara/yuridiksi dengan tarif pajak rendah. Dengan adanya aturan Pilar Dua ini, tarif pajak efektif yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional adalah sebesar minimal 15%. Kondisi ini akan mempertimbangkan kembali strategi bisnis perushaan multinasional yang mungkin tadinya dalam menempatkan investasi disatu negara menjadikan insentif pajak sebagai pertimbangan utama. "Dari segi potensi pendapatan, Indonesia dapat menerima tambahan pajak dari Pilar Dua. Namun, jumlahnya masih tanda tanya mengingat perusahaan yang mungkin masuk cakupan Pilaar Dua tidak banyak, dan tarif pajak PPh badan Indonesia saat ini juga cukup tinggi di atas 15%, yaitu 22%," kata Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto. (Yetede)
BTN Siap Lahirkan Bank Syariah Terbesar Kedua di Indonesia
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Investor Daily (H)
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) di awal tahun semakin mematangkan proses kelahiran bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Terlihat dari proses akuisisi yang dimulai terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS). BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS dengan mengambil alih 100% saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai harta Peninggalan (BPH) Jakarta. Adapun, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% saham, disusul bank Victoria International sebesar 19,80% dan BHP Jakarta 0.0016%. Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh BVIS dengan kepemilikan saham sebanyk-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp1,06 triliun. BTN melakukan pembelian BVISI dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bank. (Yetede)
Revisi Aturan DHE Sudah Mendekati Tahap Final
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Investor Daily (H)
Proses revisi regulasi terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) sudah mendekati tahap final dan progres dari revisi ketentuan tersebut telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/01/2025). Salah satu perubahan yang sudah bisa dipastikan adalah kewajiban nasional menjadi paling pendek setahun dari saat ini tiga bulan. Revisi ini diprediksi bisa meningkatkan likuiditas perbankan dalam jangka panjang, sehingga memberi keleluasaan bagi bank untuk menyalurkan ke kredit produktif. Dengan kata lain, dana DHE yang tetap berada dalam sistem keuangan domestik dalam rentang waktu yang lama, dapat dialihkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan manufaktur yang memiliki dampak multiplier signifikan. Dampak positif lain dari revisi regulasi ini adalah cadangan devisa kian kuat, sehingga stabilitas kurs rupiah lebih terjaga. Kondisi seperti ini pada akhirnya menguntungkan pelaku usaha yang memilki transaksi impor atau utang dalam mata uang asing karena lebih memberikan kepastian. Sementara dengan tarif pajak yang bersifat final dan berjenjang sesuai durasi, eksportir dapat memanfaatkan insentif untuk meningkatkan pandapatan pasif. (Yetede)
Perbankan Butuh Insentif untuk Menjaga Stabilitas Likuiditas
Hairul Rizal
21 Jan 2025 Kontan
Penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang terus terserap rata-rata Rp 15 triliun dalam tiga lelang terakhir masih membayangi industri perbankan, terutama terkait ketatnya likuiditas. Pada kuartal I-2025, SRBI jatuh tempo mencapai Rp 178 triliun, menandakan kondisi likuiditas belum akan membaik dalam waktu dekat.
Menurut Erwin Wijaya, Research Analyst Verdhana Sekuritas Indonesia, salah satu solusi yang diperlukan adalah pemangkasan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9% menjadi sekitar 3%-5%. Ia menyebutkan bahwa setiap penurunan GWM sebesar 1% dapat meningkatkan likuiditas hingga Rp 90 triliun, yang berpotensi menurunkan biaya pendanaan dan suku bunga kredit.
Juda Agung, Deputi Gubernur BI, menyoroti keberhasilan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dalam mendorong pertumbuhan kredit perbankan hingga 10,39% di 2024. Tanpa insentif ini, pertumbuhan hanya mencapai 9,6%. Meski begitu, Juda menyatakan KLM memiliki batasan dan hanya berlaku untuk kredit di sektor prioritas.
Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, menilai insentif KLM efektif dalam meningkatkan penyaluran kredit dan stabilitas likuiditas. Namun, ia menekankan bahwa tambahan pengurangan GWM tetap dibutuhkan, terutama menghadapi perlambatan ekonomi atau ketidakpastian global. Hingga Desember 2024, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Oke berada di angka tinggi, yaitu 132%, turun dari 143% pada kuartal I-2024.
Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, juga mendukung tambahan insentif GWM dan mempertahankan KLM. Ia menyebutkan rasio LDR CIMB Niaga berada di angka 85% dengan likuiditas yang lebih longgar berkat KLM. Menurutnya, insentif ini membantu partisipasi bank sesuai risk appetite masing-masing.
Bursa Karbon Bidik Transaksi 750 Ribu Ton tCO2e dan Pengguna Jasa pada 2025
Yuniati Turjandini
21 Jan 2025 Investor Daily (H)
Bursa karbon atau IDX Carbon membidik volume akan menjadi transaksi perdagangan karbon mencapai 750 ribu ton karbon dioksida (tCO2e) dan 200 pengguna jasa pada 2025. target ini tergolong konservatif dibandingkan realisasi sejak Bursa karbon diluncurkan. Direktur Utama BEI Iman Rachman membeberkan bahwa volume transaksi perdagangan karbon terhitung sejak 26 September 2023 sampai 17 Januari 2024 telah mencapai 1,131 juta tCO2e dengan nilai transaksi sebesar Rp58,86 miliar. "Tahun ini, target total volume transaksi sebanyak 500-700 ribu tCO2e (di pasar domestik dan pasar internasional)," ungkap Iman. Menurut Iman, target tersebut tergolong konservatif, namun realistis untuk mendukung pasar domestik dan internasional. "Kami optimistis, perdagangan karbon akan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendukung agenda berkelanjutam," ujar Iman. Pada debut perdagangan karbon internasional perdana diresmikan, Senin (20/02/2025), IDC Carbon membukukan transaksi awal sebesar 41.822 tCO2e, dengan jumlah sembilan pembeli dan lima proyek karbon terdaftar. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq yang turut hadir dalam peresmian perdagangan karbon luar negeri merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris (Paris Agreement) dan target menekana emisi global. (Yetede)
Optimisme Baru di Pasar Perdagangan Karbon
Hairul Rizal
21 Jan 2025 Kontan
Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Direktur Utama Iman Rachman meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional pertama di Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada Senin (20/1). Ini menjadi tonggak sejarah dalam perdagangan karbon nasional, dengan dua produk karbon yang diperdagangkan, yaitu Authorized Indonesian Tech Based Solution (IDTBSA) senilai Rp 96.000 per ton dan IDTBSA Renewable Energy (IDTBSA-RE) senilai Rp 144.000 per ton. Harga ini lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya, Rp 59.200 per ton.
Pada debut perdagangan internasionalnya, IDXCarbon mencatat volume transaksi sebesar 41.822 ton setara CO2 (tCO2e) dari lima proyek, sembilan pengguna jasa, dan sembilan pembeli. Hingga 17 Januari 2024, total volume perdagangan karbon di Indonesia mencapai 1,131 juta tCO2e dengan nilai transaksi Rp 58,868 miliar. BEI menargetkan pertumbuhan volume transaksi karbon domestik dan internasional mencapai 500.000-750.000 tCO2e dengan 200 pengguna jasa pada 2025.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyebutkan pihaknya telah menerbitkan 5 juta tCO2e sertifikat melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), meskipun baru 1,78 juta tCO2e yang dipasarkan. Perdagangan karbon ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.