Dapur Makan Bergizi Gratis Perlu Dievaluasi oleh Pemerintah
Yoga
18 Jan 2025 Kompas
Pemerintah, Jumat (17/1/2025), menyatakan tengah memeriksa sampel makanan yang disajikan untuk makan bergizi gratis bagi siswa Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pemerintah juga akan mengevaluasi prosedur standar operasi dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dicanangkan pemerintah sejak 6 Januari lalu itu. Pada Kamis (16/1) lalu, sebanyak 40 siswa di SDN Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, mengalami keracunan diduga akibat mengonsumsi makanan yang disajikan dalam MBG. Keracunan ini pun menimbulkan kekhawatiran di kalangan orangtua. Hal itu, antara lain, ditemukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan tetapi, dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk MBG di NTT tidak ada yang bisa ditinjau masyarakat.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seusai meninjau pelaksanaan program MBG di SD Negeri Sinduadi Timur, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat, menyampaikan, pemerintah akan mengevaluasi prosedur standar operasi dapur penyedia MBG. Hal ini menyusul kasus dugaan keracunan makanan yang dialami puluhan siswa di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Sukoharjo Hasan mengatakan, kejadian pada Kamis itu akan menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat prosedur standar operasi. ”BGN akan melakukan evaluasi agar tingkat kebersihan, tingkat kehigienisan, jauh lebih bisa ditingkatkan,” ujarnya. Diperiksa Hasan pun menyebutkan, sampel makanan yang diduga bermasalah di SDN Dukuh 03 Sukoharjo itu sudah diambil untuk diperiksa lebih lanjut agar bisa diketahui persis penyebabnya.
Hasan menjelaskan, dari 2.000 siswa yang dilayani dapur SPPG di lokasi itu, gejala keracunan di SDN Dukuh 03 hanya dialami lebih kurang 40 siswa. Para siswa yang mengalami gejala itu pun disebutnya sudah ditangani dengan baik dan kembali pulih. ”Kemarin, ya, mungkin ada beberapa kesalahan teknis, tetapi makanannya langsung ditarik dan diganti dengan menu baru. Menu baru itu aman,” ucap Hasan. Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.com, Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota Kunari Maharani membenarkan bahwa sejumlah siswa SD NegeriDukuh03mengalamimual, muntah, dan pusing seusai mengonsumsi menu MBG pada Kamis itu. Setelah mengobservasi dan mengobati para siswa, Kunari mengatakan, kondisi mereka tidak mengkhawatirkan sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Kunari menduga keracunan terjadi karena makanan yang disajikan kurang matang. (Yoga)
Ribuan Pekerja Sritex Terancam di PHK
Yoga
18 Jan 2025 Kompas
Ribuan pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan sebagai buntut keputusan tim kurator tidak mengusulkan going concern atau keberlanjutan usaha. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan antisipasi agar pekerja terdampak dapat bekerja di perusahaan lain. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan, empat perusahaan grup Sritex, yakni PT Sritex Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, pailit pada 21 Oktober 2024. Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terkait putusan dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan tekstil terbesar tersebut pailit. Putusan itu dibacakan dalam sidang pada Rabu, 18 Desember 2024. Sejak saat itu, wewenang pengelolaan empat perusahaan itu jatuh ke tangan para kurator yang ditunjuk pengadilan. Setelah dinyatakan pailit, kegiatan produksi di empat perusahaan itu terhambat, bahkan terhenti.
Supaya perusahaan-perusahaan itu bisa kembali beroperasi di tengah kondisi yang pailit, kurator perlu mengajukan usulan going concern (melanjutkan usaha) kepada hakim pengawas. Namun, pilihan itu rupanya tak diambil para kurator. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Ahmad Aziz mengatakan, pihaknya juga berharap supaya going concern bisa dilakukan sehingga perusahaan bisa tetap beroperasi. Dengan demikian, pekerja bisa tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan. ”Tetapi, kalau terpaksa nanti mereka terkena PHK, kami pastikan hak-hak para karyawan terpenuhi, termasuk jaminan hari tua mereka. Soal pesangon, nanti bisa dibicarakan oleh pihak kurator dengan pihak direksi. Ini, kan, masih proses, masih perundingan,PHK itu alternatifterakhir,” kata Aziz. (Yoga)
Antara Mati dan Ketawa di Laut Tangerang
Yuniati Turjandini
18 Jan 2025 Tempo
DALANG pematok pagar laut di Tangerang, Banten, layak dinobatkan sebagai misteri terbesar awal tahun ini. Tak ada yang mengetahui siapa orang di balik pemasangan patok-patok bambu sepanjang 30 kilometer meskipun petunjuknya terang benderang. Para pejabat, dari tingkat menteri hingga perangkat desa, menggelengkan kepala. Padahal nelayan sudah melaporkannya kepada pemerintah daerah sejak Mei 2023 saat patok bambu baru sepanjang 400 meter. Setelah panjangnya berkilo-kilo meter pada September tahun lalu, penjabat bupati melaporkan kepada pemerintah provinsi, namun tak ditindaklanjuti.
Pengakuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa ia tak tahu siapa pemasang pagar bambu tersebut tak masuk akal. Bagaimana mungkin menteri dan anak buahnya tak mengetahui apa yang terjadi di laut Tangerang, yang lokasinya hanya sekitar 40 kilometer dari kantor pusat mereka di Jakarta? Kementerian ini juga punya organisasi dan alat yang lengkap untuk mengetahui apa yang terjadi di pelupuk mata. Manajemen PIK 2 Buka Suara soal Pagar Laut di Perairan Tangerang. Di negara ini agaknya setiap kejadian harus viral terlebih dahulu agar aparat bertindak. Setelah riuh di jagat maya, Kementerian Kelautan mengakui jika pagar bambu itu tak berizin. Trenggono kemudian menyegelnya tapi tak langsung membongkarnya. Alasannya, dia masih menunggu pemilik aslinya untuk membongkar sendiri sembari menyiapkan denda administrasi.
Jika mau, aparat sebenarnya bisa bertindak sejak lama. Nelayan di pesisir utara Tangerang saja berkali-kali memergoki pemasangan pagar bambu tersebut. Rute melautnya terganggu, para nelayan mengadukannya kepada aparat. Tapi, ya itu, laporan mereka tak digubris. Sekali lagi, jika aparat mau, mereka bisa menelusuri juga pengakuan penduduk yang terlibat dalam pematokan. Ada penduduk yang mengaku dibayar Rp 100 ribu per hari untuk memasang patok, tapi tak tahu siapa yang mengordernya. Bagi aparat aparat yang profesional dan belum tercemar, informasi ini bisa menuntun pada dalang pagar laut tersebut. Kelucuan tak habis di situ. Saat publik mulai mengaitkan pemagaran dengan proyek Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland yang digarap oleh Agung Sedayu Group, pengembang Pantai Indah Kapuk 2, muncul klaim dari sejumlah orang yang mengaku sebagai nelayan di sana. Mereka mengaku sebagai pemasang pagar laut tadi. Alasannya, untuk menahan abrasi sekaligus pemecah ombak. (Yetede)
Bukalapak Stop Penjualan Fisik
Yuniati Turjandini
18 Jan 2025 Tempo
Keputusan PT Bukalapak.com Tbk menutup layanan fisik hampir dipastikan menambah panjang penderitaan investor retail dan institusi, seperti dana pensiun. Harapan meraih untung besar saat perusahaan tersebut melepas saham ke publik (IPO) pada 2021 berubah menjadi kerugian besar karena harga saham makin ambles Bukalapak mengumumkan perubahan drastis lini bisnisnya itu pada 9 Januari 2025. Terhitung mulai pekan ini, startup unicorn pertama Indonesia yang melantai di bursa itu akan berfokus berjualan pulsa telepon, paket data, token listrik, dan layanan pembayaran lain. Kapitalisasi pasar Bukalapak bernilai Rp 109 triliun saat IPO pada 2021. Pada pekan pertama Januari 2025, nilainya anjlok menjadi Rp 12,7 triliun. Harga saham per unit tinggal Rp 119, dari Rp 850 saat IPO pada 6 Agustus 2021.
Aksi korporasi mendadak ini menjadi pukulan telak bagi para investor. Mereka terkecoh karena, saat IPO, Bukalapak menggambarkan diri sebagai perusahaan yang berprospek gemilang dan kinerja yang terus berkembang. Padahal sejatinya itu hanya klaim sepihak karena kenyataannya, sebelum IPO, perseroan tersebut tidak pernah untung. Pada 2020, mereka tercatat rugi Rp 1,34 triliun. Kemudian pada 2019 nilai kerugian melonjak menjadi Rp 2,79 triliun. Tito Karnavian: RI Bisa Tiru Penggunaan Teknologi Berbasis Riset Singapura untuk Administrasi Melihat kinerja yang buruk, semestinya Bukalapak belum boleh melakukan IPO. Namun, dengan alasan mendorong pertumbuhan startup, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mengubah sejumlah aturan agar Bukalapak dapat melakukan penawaran saham perdana dan meraup dana mencapai Rp 21,9 triliun.
Belakangan, dengan dispensasi aturan ini, sejumlah perusahaan unicorn mengikuti langkah Bukalapak. Bukalapak Stop Penjualan Produk Fisik. Apa Dampaknya terhadap Persaingan E-Commerce Bagaimana E-Commerce Bertahan di Musim Dingin Bukalapak Tak Lagi Jual Produk Fisik per Februari 2025, Bagaimana Hak dan Kompensasi Karyawan? Bukalapak: Didirikan Achmad Zaky untuk UMKM, Kini Menutup Penjualan Produk Fisik Rencana memangkas bisnis inti sama artinya Bukalapak sedang sekarat. Ini juga bisa terlihat dari tren nilai kapitalisasi pasar yang terus menurun. Kendati demikian, anjloknya kinerja perseroan juga memunculkan pertanyaan melihat proyeksi pemerintah dalam bisnis e-commerce dan geliat perusahaan kompetitor Bukalapak. (Yetede)
Pejabat Publik Makin Banyak Problematik
Yuniati Turjandini
18 Jan 2025 Tempo
Dalam hal penunjukan pejabat publik, nalar elite pemerintahan Prabowo Subianto makin problematik. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid baru saja menunjuk Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi. Rudi tak punya pengalaman mengelola komunikasi publik selain menjadi pemilik akun X @kurawa dengan 454 ribu pengikut. Ketiadaan latar belakang profesional itu dikonfirmasi sendiri oleh Meutya. Ia tak tahu bahwa Rudi Sutanto adalah pemilik akun samaran Rudi Valinka. Dalam riwayat hidupnya, Rudi bekerja di bidang auditor dan urusan pelabuhan. Teori komunikasi baru ia pelajari di program master London School of Public Relations di Jakarta, tahun lalu.
Dengan begitu, penunjukan Rudi tidak didasari latar belakang profesional dan keahliannya di bidang yang menjadi tugasnya. Jika hanya berbekal pengalaman menjadi buzzer alias pendengung seseorang bisa menjadi pejabat publik, Menteri Meutya mengangkangi prinsip-prinsip pengangkatan pejabat publik yang profesional, bebas kepentingan politik, dan sistem merit. Di X, Rudi terkenal sebagai pendengung yang membela Joko Widodo tanpa reserve. Dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019, Rudi juga menyerang Prabowo Subianto secara personal, menggiring pengikutnya dengan informasi tanpa bukti, serta menyerang media yang mengkritik Jokowi. Apa yang dilakukan Rudi itu mengingatkan kita pada mesin propaganda penguasa otoriter dengan tugas utama menyerang pilar-pilar demokrasi.
Sarat Konflik Kepentingan Pengangkatan Rudi Sutanto Jadi Staf Khusus Menteri Di luar soal itu, penunjukan para staf khusus yang tak profesional makin menguatkan tudingan bahwa jabatan dalam pemerintahan Prabowo hanyalah wadah orang titipan yang tak kompeten. Dalam kampanye, Prabowo acapkali menyebutkan kebocoran uang negara. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo malah dengan sengaja membocorkan anggaran uang negara melalui pembentukan kabinet gemuk untuk menampung para pendukungnya. Alih-alih mengoreksi kebijakan-kebijakan Jokowi yang tak perlu, Prabowo justru melanjutkannya dengan lebih masif. Penunjukan banyak wakil menteri, staf ahli, dan staf khusus tak memiliki dasar hukum yang kuat dan demokratis karena hanya didasarkan pada peraturan presiden. (Yetede)
Misteri Pagar Makan Lautan
Yuniati Turjandini
18 Jan 2025 Tempo
SELAMA ini ada istilah populer “pagar makan tanaman”. Tapi itu hanyalah peribahasa, sesuatu yang harus diartikan secara tak tersurat. Juga misteri karena tak masuk akal. Dan sekarang, jika ada pagar di laut, boleh juga disebut “pagar makan lautan”. Sama-sama misteri dan lebih tak masuk akal lagi. Pagar laut membentang sepanjang 30 kilometer dari Desa Muncung hingga Pakuhaji di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pagar dari bambu setinggi sekitar 6 meter itu dilengkapi anyaman, juga dari bambu, dengan pemberat karung pasir. Sepintas seperti pemecah ombak sehingga, jika ada gelombang besar, air laut tidak menggerus daratan. Pagar yang bisa menyelamatkan daratan dari abrasi, bahkan tsunami.
Orang yang paham ombak laut tentu tertawa. Bagaimana mungkin pagar dari bambu bisa kuat menahan gelombang. “Pagar laut” yang setengah berhasil sudah dibangun di sepanjang laut Pantai Sanur, Bali. Itu dari beton yang kuat. Disebut setengah berhasil karena masih bisa pula diterjang gelombang besar sehingga pesisir Pantai Sanur tergerus pelan-pelan. Di seberang pantai Tanah Lot, juga di Bali, “pagar laut” dibuat dari balok-balok beton besar dan cukup berhasil sehingga Pura Luhur Tanah Lot yang ada di laut bisa selamat dari amukan ombak besar. Pagar di Tangerang cuma ditancapi bambu. Pagar bambu untuk menyelamatkan daratan sudah terbantahkan. Lalu muncul dugaan, jangan-jangan itu untuk penanda akan ada reklamasi memperluas daratan. Di seberang pagar bambu misterius itu ada proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) jilid 2 (jilid 1 sudah dibangun di kawasan Jakarta Utara).
Proyek ini oleh Presiden Joko Widodo pada akhir jabatannya dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang berarti harus mendapat prioritas, baik izin maupun pendanaan. Nah, jangan-jangan PIK 2 mau memperluas daratannya dengan reklamasi. Tapi ini langsung dibantah. “Bukan kami yang memasang,” kata kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid. "Untuk wilayah laut, kami enggak ada kepentingan. Sebab, pagar itu berlokasi di luar wilayah PIK ataupun PSN," ucapnya. Agung Sedayu adalah pemilik PIK 2. Lalu siapa yang membuat pagar itu? Ada yang mau pasang badan, yakni organisasi para nelayan yang menyebut namanya Jaringan Rakyat Pantura (JRP). Dalam suatu jumpa pers, pimpinan JRP menyebutkan pagar itu dibuat secara swadaya dengan tujuan sebagai tanggul untuk memitigasi bencana. (Yetede)
Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi 2025 Sebesar 5,2%
Yuniati Turjandini
18 Jan 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah tetap berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% kendati Bank Dunia hanya memberikan proyeksi 5,1%. Pemerintah akan menggenjot sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri demi mencapai target tersebut. "Pemerintah tetap optimis, karena saat ini masih bulan Januari. Jadi kita lihat saja perkembangan ke depan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut dia, momentum Ramadan dan Idulfitri akan menjadi andalan pemerintah pada kuartal 1-2025 untuk memacu ekonomi. Hari Raya Idulfitri akan berlangsung 31 Maret 2025. Secara histori, konsumsi rumah tangga melonjak saat periode Ramadan dan Lebaran.
Selain itu, dia menegaskan, pemerintah sedang menggodok kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) agar eksportis mau menyimpan dana lebih lama di pasar keuangan domestik. Bila investor lebih banyak menyimpan modal di dalam negeri, ini menjadi andalan saat perekonomian dunia sedang mengalami guncangan. "Kami sedang fine tuning DHE. Mudah-mudahan ini bisa segera dirilis, sehingga fundamental ketahanan ekonomi kita semakin membaik," tutur Airlangga. Pada kesempatan berbeda, Airlangga Hartarto mengatakan, langkah BI menurunkan suku bunga acuan diharapkan memberikan dampak positif ke sektor riil. Hal tersebut akan berujung pada meningkatnya laju pertumbuahn ekonomi nasional. (Yetede)
Bisnis BNPL di Indonesia Makin Digandrungi Masyarakat
Yuniati Turjandini
18 Jan 2025 Investor Daily (H)
Bisnis dengan konsep beli dulu bayar nanti (buy now pay later/BNPL) di Indonesia semakin digandrungi masyarakat, lantaran memberikan kemudahan akses keuangan. Bahkan, pertumbuhan dari bisnis BNPL di tahun ini diperkirakan masih akan melesat melampaui kartu kredit. Berdasarkan data Pefindo Biro Kredit (IdScore), hingga November 2024, pertumbuhan fasilitas BNPL tercatat sebesar 24,53% secara tahunan (year on yera/yoy), dengan total nilai portfolio kredit mencapai Rp35,14 triliun. Angka ini mengindikasikan bahwa perilaku konsumtif masyarakat masih tinggi. Pertumbuhan BNPL, diproyeksikan akan mencapai 30% pada Desember 2025, sejalan dengan prediksi pertumbuhan portfolio kredit nasional yang juga diperkirakan mencapai dua digit antara 11-13% (yoy) target dari Bank Indonesia. Bank umum semakin agresif memasuki bisnis BNPL, dengan pertumbuhan yang signifikan mencapai 68,24%. "Saat ini BNPL semakin diterima dan diintegrasikan ke dalam layanan perbankan konvesional," ujar Direktur Utama IdScore Tan Giant Saputrahadi. (Yetede)
Ujian Berat Indocement dan SIG di Tahun 2025
Yuniati Turjandini
18 Jan 2025 Investor Daily (H)
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), dua pemain papan atas di Tanah Air, masih akan menghadapi ujian berat pada tahun ini menyusul terbatasnya katalis positif yang bisa mendongkrak penjualan semen. Katalis seperti program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan tiga juta rumah dinilai belum akan berdampak terhadap penjualan semen. Justru, pada tahun ini pasar semen semakin menantang seiring dengan memanasnya persaingan industri semen dan menurunnya anggaran di sektor infrastruktur. Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahan Indocement Dani Handajani menyampaikan, INTP akan berfokus menjaga profitabilitas dengan cara mengedepankan upaya efisiensi di berbagai lini termasuk dalam bidang logistik dan transportasi melalui akuisis saham PT Samudra Harmoni Perkasa. (Yetede)
Medsos Dibatasi, Agar Anak Terlindungi dari Cyber Crime
Yuniati Turjandini
18 Jan 2025 Investor Daily (H)
Rencana pemerintah untuk membatasi umur bagi anak atau anggota masyarakat yang diperbolehkan mengakses media sosial (medsos) dinilai sebagai langkah yang tepat. Hal ini sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak Indonesia dan masa depannya dari berbagai ancaman di dunia digital, seperti paparan konten tidak pantas, cyberbullying, dan kecanduan gadget. Apalagi, ancaman berbahaya dari dampak buruk media sosial terhadap anak-anak ini sudah menjadi kesadaran banyak masyarakat di dunia. Ini dibuktikan dengan banyaknya negara yang sudah melakukan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak. Negara-negara itu diantaranya Australia, Prancis, Beligia, Italia, Jerman, Korea Selatan, dan India. Bahkan, kalangan ahli menyarankan agar batasan umur untuk mengakses platform digital lain seperti game online, dan tontonan yang dinilai banyak merugikan anak. Selain membatasi umur, hal lain yang tetap perlu di gencarkan adalah edukasi dan literasi kepada para orangtua tentang cara memanfaatkan gadget yang tepat bagi anak. (Yetede)