Tertinggal dari Vietnam The Rising Dream
Yuniati Turjandini
20 Jan 2025 Investor Daily (H)
Beberapa tahun terakhir ini, bahkan dalam beberapa bulan belakangan, banyak pengamat yang menyoroti pertumbuhan ekonomi Vietnam sebagai the Rising Dream, tidak saja dilingkungan ASEAN tetapi juga di Asia bahkan di antara sesama negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari peretumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam antara tahun 2016 hingga 2024 meski sempat melemah di tahun 2020 dan 2021 karena merebaknya pandemi Covid-19. Pertumbuhan PDB Vietnam sejauh ini sangat ditopang oleh investasi di sektor manufaktur untuk mendorong ekspor ke negara-negara yan secara langsung atau tidak langsung terjebak dalam geopolitik dan geo-ekonomi duia sejak tahun 2018.
Dalam hal ini, beberapa pengamat meyakini bahwa partisipassi Vietnam dalam sejumlah perjanjian perdagangan telah memainkan kunci perdagangan telah memainkan kunci keberhasilan ekonomi Vietnam. Dua dari sejumlah perjanjian perdagangan yang dimiliki atau diikuti Vietnam patut mendapatkan sorotan. Pertama adalah European Union-Vietnam FTA atau EVFTA. Pada tahun 2012, ketika ASEAN bersama enam mitra FTA-nya baru membahas konsep Regional Comprehensive atau RCEP, secara pararel Vietnam memulai perundingan EVFTA dengan EU (efektif berlaku tanggal 1 Agustus 2020). Dan kedua, di waktu hampir bersamaan, Vietnam juga ikut merundingkan Trans Pacific Partnership atau TPP, yang kemudian diubah menjadi Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership atau CPTPP setelah AS keluar dari TPP pada Januari 2017 (efektif berlaku tanggal 30 Desember 2018). (Yetede)
Super App Jadi Mesin Pendapatan Perbankan
Yuniati Turjandini
20 Jan 2025 Investor Daily (H)
Di tengah margin bunga bersih (net interest margin NIM) yang terus menurun, perbankan terus menggenjot transaksi super app untuk mendongkrak perolehan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI). Hal tersebut juga sebagai kompensasi pedapatan bunga yang melandai, hingga laba yang diraup tetap besar. Bank Indonesia mencatat pembayaran digital mencapai 34,5 miliar transaksi per Desember 2024 atau tumbuh 36,1% (yoy) yang didukung oleh seluruh komponennya. Volume transaksi pada aplikasi mobile melesat 39,1% (yoy), demikian pula volume transaksi pada internet yang tumbuh sebesar 4,4% (yoy) pada tahun 2024. Pembayaran digital diproyeksikan meningkat 52,3% (yoy) pada tahun 2025. Seperti Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) yang terus mengembangkan BRImo, super app yang menjadi andalan masyarakat untuk kebutuhan layanan keuangan. Hingga akhir Desember 2024, jumlah pengguna BRImo telah mencapai 38,61% juta, atau tumbuh sebesar 22,12% year on year (yoy). Total transaksi yang diproses melalui BRImo mencapai 4,32 miliar transaksi, meningkat sebanyak 40,54% secara yoy. Dari sisi nilai, transaksi melalui BRImo memberikan kontribusi fee based income dari sebesar Rp2,97 triliun atau tumbuh sebesar 22,19% (yoy). Capaian ini menunjukkan keberhasilan BRI dalam mengoptimalkan ekosistem digital untuk memperkuat diversifikasi pendapatan berbasis jasa.
Progam MBG Wujudkan Hak Anak Agar Gizinya Menjadi Seimbang
Yuniati Turjandini
20 Jan 2025 Investor Daily (H)
Juru Bicara kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengemukakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah perwujudan hak anak untuk memperoleh gizi seimbang. Prita melalui Kantor komunikasi Kepresidenan (Predicential Communication Office/PCO) mengatakan menu sehat disediakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak. "Memperolah makanan bergizi adalah salah satu dari 10 hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak PBB tahun 1089. Program MBG ini adalah bentuk konkret negara hadir setiap hari untuk menjamin masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik," kata Prita. Prita menambahkan bahwa pentingnya makanan bergizi juga tercermin dalam kebijakan global, seperti di Amerika Serikat. Pada 2010, kata Prita, Presiden Barack Obama menandatangani Healthy, Hunger-Free Kids Act yang bertujuan meningkatkan standar gizi untuk makan siang sekolah. "Pemenuhan gizi yang baik tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan kemampuan belajar, konsentrasi, damai suasana hati. Anak yang sehat memiliki peluang lebih kecil untuk mengalami penyakit kronis seperti diabetes dan obesitas," ujarnya. (Yetede)
Kementerian Lingkungan Hidup Meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional Perdana untuk Pasar Wajib
Yuniati Turjandini
20 Jan 2025 Tempo
HARI ini, 20 Januari 2025, menjadi hari bersejarah dalam mitigasi krisis iklim di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan perdagangan karbon internasional perdana untuk pasar wajib. Presiden Prabowo Subianto langsung tancap target bisa menjual US$ 65 miliar atau Rp 1.000 triliun pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon berbagai proyek. Penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, Ferry Latuhihin, mengatakan proyek-proyek untuk menghasilkan kredit karbon yang bisa dijual secara internasional mencakup pelestarian hutan, reboisasi, serta penanaman kembali lahan gambut dan bakau. Jika target ini terwujud, Indonesia, sebagai salah satu dari sepuluh penghasil emisi terbesar di dunia, berpotensi mencapai target netralitas karbon pada 2060.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq mengatakan perdagangan karbon di bursa karbon sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris 2015. Kesepakatan 197 negara, termasuk Indonesia, bersama-sama menurunkan emisi karbon global sebanyak 45 persen dari 53 miliar ton emisi setara CO2 pada 20130. Waktu itu, Indonesia memasang target bisa menurunkan emisi 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Jumlah emisi memakai perhitungan standar 2010 sebesar 2,87 miliar ton pada 2030. Kini target penurunan emisi untuk mencegah pemanasan global Indonesia menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.
Menurut Hanif, perdagangan karbon Indonesia sudah lama dinantikan banyak negara. "Momen launching perdagangan karbon luar negeri ini merupakan salah satu milestone terbesar dalam penyelenggaraan perdagangan karbon luar negeri di Indonesia," kata Hanif kepada Tempo, Ahad, 19 Januari 2025. Ia juga menilai momen ini sebagai bentuk penguatan untuk mendorong 2nd Nationally Determined Contributions (NDCs) yang akan diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertengahan Februari 2025. Perdagangan karbon luar negeri akan dikelola dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Sistem ini akan menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, yang menunjukkan bahwa suatu proyek telah berhasil mengurangi emisi melalui proses yang terverifikasi. (Yetede)
Prabowo Targetkan RI Tak Impor BBM Lagi
Yuniati Turjandini
20 Jan 2025 Tempo
Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada energi tercapai kurang dari lima tahun ini. Artinya, Indonesia tak lagi mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kurun waktu tersebut. “Dalam 5 tahun pemerintah tidak impor BBM lagi,” kata Prabowo dipantau melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 20 Januari 2025. Prabowo menyampaikan hal itu ketika meresmikan 26 pembangkit listrik dan 11 transmisi serta gardu induk di 18 Provinsi. Peresmian dipusatkan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sinyal Jokowi dan Prabowo Pamer Makan Bareng, Saat Pilpres 2024 hingga di GBK Menjelang Transisi Pemerintahan Kepala Negara mengatakan, puluhan proyek itu menghasilkan energi sebesar 3,2 gigawatt listrik. Proyek ini, kata Prabowo, merupakan peresmian proyek terbesar di dunia.
Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan, swasembada energi penting untuk transformasi Indonesia menjadi negara modern dan maju. Tujuan transformasi energi itu untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menghilangkan kemiskinan. Respons Istana, Mensesneg, hingga Gerindra Ihwal Pertemuan Jokowi dan Prabowo Indonesia, kata Prabowo, harus menjadi negara yang menguasai teknologi. Penguasaan itu untuk mengelola sumber daya menjadi barang jadi dan barang industri. “Untuk itu, energi sangat vital. Kita punya sumber alam yang sangat besar. Sekarang kita punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini,” kata Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengklaim, Indonesia saat ini menjadi negara yang paling maju dibandingkan negara lain dalam melakukan transformasi energi. Dalam hal ini, Indonesia mampu menjadikan tranformasi energi menjadi energi terbarukan dan energi bersih yang mengurangi emisi karbon. “Banyak negara teriak. Kira tidak usah teriak tapi kita mewujudkan transformasi itu." (Yetede)
Menteri Agraria Nusron Wahid Beberkan Fakta Pagar Laut di Perairan Tangerang Punya Sertifikat HGB
Yuniati Turjandini
20 Jan 2025 Tempo
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membeberkan fakta pagar laut di perairan Tangerang telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). Ia mengatakan setidaknya ada 263 bidang dalam bentuk sertifikat HGB. Rinciannya, atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, serta atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. “Ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang,” kata Nusron dalam konferensi pers di Kementerian ATR/BPN pada Senin, 20 Januari 2025. “Lokasinya juga benar adanya sesuai aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.”
Dari temuan tersebut, Nusron bakal berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memastikan apakah titik sertifikat HGB tersebut berada di dalam atau di luar garis pantai. Bila ternyata sertifikat HGB diterbitkan di luar garis pantai alias di wilayah lautan, Nusron berjanji bakal melakukan evaluasi. “Tentu akan kami tinjau ulang,” ucapnya. Nusron mengklaim masih memiliki kewenangan lantaran sertifikat HGB tersebut terbit pada 2023. Menurut dia, selama sertifikat HGB belum berusia lima tahun dan terbukti secara faktual ada cacat procedural, cacat material, dan cacat hukum, maka sertifikat tersebut bisa dibatalkan dan ditinjau ulang tanpa harus dengan perintah peradilan.
Pagar laut di perairan Tangerang terbentang sepanjang 30,16 kilometer. Pagar bambu bambu itu menganggu aktivitas nelayan para nelayan. Nusron sempat menyatakan tidak akan melakukan intervensi lantaran persoalan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer itu berada di wilayah lautan. Sedangkan kewenangan Kementerian ATR/BPN, kata dia, masalah tata ruang di wilayah darat. “Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut,” kata Nusron di kantornya, pada Rabu, 15 Januari 2025, dikutip dari keterangan resmi. Adapun sebelumnya, Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Tangerang Yayat Ahadiat Awaludin mengatakan sertifikat HGB yang terbit di Desa Kohod luasnya mencapai 300 hektare. (Yetede)
Baleg DPR Ngotot Kebut Revisi UU Minerba Hari Ini
Yuniati Turjandini
20 Jan 2025 Tempo
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menggelar rapat pleno penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) sejak tadi pagi. Baleg akan membahas perubahan beleid tersebut hingga sore nanti dan berencana mengambil keputusan atas hasil penyusunan Rancangan UU Minerba pada malam ini juga yang dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB nanti. Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengkritik langkah Baleg DPR yang disebut tiba-tiba dan tak transparan. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan rapat penyusunan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini serampangan.
“Jika ini diteruskan, bisa dikatakan lebih ugal-ugalan dari DPR periode sebelumnya,” ujar Aryanto lewat pernyataan resmi, Senin, 20 Januari 2025. Apalagi, agenda yang muncul di publik bahwa Baleg menargetkan rapat penyusunan hingga pengambilan keputusan ditargetkan selesai dalam satu hari saja. Langkah ini menurut Aryanto tak transparan, karena sebelumnya juga tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Aryanto juga menyoroti sejumlah anggota Baleg yang baru mendapat naskah akademik di hari pembahasan RUU. “Seolah-olah ada upaya memaksakan agar segera dilakukan Revisi UU Minerba. Pertanyaannya Revisi UU Minerba yang kilat ini untuk siapa?” ujarnya.
Anggota Baleg dari fraksi PDIP Putra Nababan, misalnya, mengaku baru dikirimi naskah akademik 30 sebelum rapat DPR dimulai. Dia juga mempertanyakan proses penyusunan kilat di Baleg. “Kayanya tak mungkin kita bikin UU tanpa membaca naskah akademik. Lalu dikirim 30 menit sebelumnya, panjangnya 78 halaman. Mohon izin saya belum sempat baca,” ujarnya di sela rapat pleno di gedung DPR, Senin, 20 Januari 2024. Putra juga menyoroti keterlibatan atau partisipasi bermakna dalam penyusunan undang-undang tersebut. “Bagaimana kita menjustifikasi stakeholder dari minerba yang begitu banyak, sehingga kita mem-bypass dan melewati meaningful participation itu. Ini juga harus kita pertanggungjawabkan,” ujarnya. (Yetede)
Pekerjaan 2030 yang Akan Diprediksi Tumbuh
Yoga
20 Jan 2025 Kompas
Melalui Future of Jobs Report 2025 yang dirilis pada 8 Januari 2025, Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) memprediksi bidang pekerjaan garis depan (frontline job roles) yang akan mengalami pertumbuhan terbesar dalam volume pada 2030 meliputi pekerjaan pertanian, pengemudi pengiriman, pekerja konstruksi, tenaga penjualan, dan pekerja pengolahan makanan. Pekerjaan ekonomi perawatan, seperti profesional keperawatan, profesional pekerjaan sosial dan konseling, dan asisten perawatan pribadi, juga diprediksi akan tumbuh secara signifikan selama lima tahun ke depan, bersamaan dengan peran guru pendidikan tinggi dan menengah. Lalu, bidang pekerjaan terkait dengan teknologi diprediksi sebagai bidang pekerjaan yang tumbuh paling cepat. Misalnya, spesialis mahadata (big data), insinyur teknologi finansial, spesialis akal imitasi atau kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan pembelajaran mesin, serta pengembang perangkat lunak dan aplikasi.
Bidang pekerjaan terkait transisi hijau dan energi, termasuk spesialis kendaraan otonom dan listrik, insinyur lingkungan, dan insinyur energi terbarukan, juga termasuk bidang pekerjaan yang diprediksi akan tumbuh paling cepat. Di sisi lain, permintaan bidang-bidang pekerjaan yang diprediksi akan turun signifikan pada tahun 2030, yaitu pekerja administrasi dan sekretaris, kasir dan petugas tiket, asisten administrasi dan sekretaris eksekutif, petugas layanan pos, teller bank, dan petugas entri data. Rata-rata pekerja dapat memperkirakan bahwa 39 persen dari keahlian mereka yang ada akan berubah atau menjadi usang selama periode 2025-2030. Meski demikian, ukuran ”ketidakstabilan keterampilan” ini telah melambat dibandingkan dengan edisi laporan sebelumnya, dari 44 persen pada tahun 2023 dan titik tertinggi 57 persen pada tahun 2020 setelah pandemi Covid-19.
Pemikiran analitis tetap menjadi keterampilan inti yang paling dicari di kalangan pengusaha. Sebanyak 7 dari 10 perusahaan menganggapnya penting pada tahun 2025. Keterampilan lainnya adalah ketahanan, fleksibilitas, dan ketangkasan, bersama dengan kepemimpinan dan pengaruh sosial. Keterampilan bidang AI dan mahadata menduduki puncak daftar keterampilan yang tumbuh paling cepat, diikuti jaringan dan keamanan siber serta literasi teknologi. Dalam laporan WEF yang dikutip pada Sabtu (18/1/2025), Direktur Pelaksana Forum Ekonomi Dunia Saadia Zahidi mengatakan, terobosan transformasional, khususnya dalam kecerdasan buatan generatif (GenAI), membentuk kembali industri dan bidang pekerjaan di semua sektor. ”Edisi tahun 2025 menangkap perspektif lebih dari 1.000 pemberi kerja yang mewakili lebih dari 14 juta pekerja di 22 kluster industri dan 55 ekonom yang memberikan wawasan yang tak tertandingi tentang lanskap pekerjaan yang muncul untuk periode 2025-2030,” katanya. (Yoga)
Pagar Laut yang Karut-marut
Yoga
20 Jan 2025 Kompas
Dalang pemagaran laut di Tangerang belum terungkap. Ruang laut, bahkan di dekat pusat pemerintahan, terbukti belum dikelola dengan benar. Kasus pemagaran laut di Teluk Jakarta, tepatnya di Kabupaten Tangerang, Banten, terus memanas. Sejak viral dan disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 9 Januari 2025 hingga pembongkaran paksa oleh TNI AL beserta nelayan, Sabtu (18/1/2025), belum ada kejelasan siapa pemodal pagar sepanjang 30,16 kilometer itu. Tak kurang ada Ombudsman Republik Indonesia, KKP, TNI AL, hingga Pemerintah Provinsi Banten sepakat bahwa pagar laut itu tidak berizin. Konstruksi dari bambu ini membatasi akses keluar masuk kapal nelayan dan mengganggu kawasan perairan tangkap. Diketahui pula bahwa aktivitas ilegal itu sudah berlangsung sejak tahun lalu. Dalam laporan Kompas, Ombudsman RI menyatakan dari informasi warga setempat bahwa telah terbit sertifikat hak milik (SHM) atas area yang dibatasi pagar laut.
Dari media sosial dan penelusuran harian ini, berdasarkan perbandingan antara Google Maps dan aplikasi Bhumi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, lokasi tempat pagar laut berada sesuai dengan identifikasi lahan berstatus hak guna bangunan (HGB). SHM dan HGB adalah dokumen legalitas atas tanah atau bangunan. Bagaimana SHM dan HGB terbit di ruang laut? Penelusuran Litbang Kompas, di akar rumput, muncul narasi dugaan bahwa pagar laut ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahan sebelumnya meski belum ditemukan bukti dokumennya. Wilayah yang disebut-sebut sebagai bagian proyek reklamasi ini bakal ditindaklanjuti oleh para pengembang swasta. Di sisi lain, kawasan yang dipagari adalah ruang laut, bukan daratan. Pengelolaan zona perikanan tangkap dan pengelolaan energi itu merupakan kewenangan KKP.
KKP menegaskan belum menemukan dokumen lingkungan, baik berupa amdal maupun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Untuk meneliti dampak pemagaran laut, seperti hilangnya biota laut atau kerusakan lainnya, instansi ini membutuhkan waktu dua pekan terhitung sejak penyegelan. Jika terbukti merusak, pelaku bisa dijerat sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Di saat belum ada kejelasan tentang siapa dalang pagar laut dan menunggu hasil analisis KKP, TNI AL bersama nelayan mulai merobohkan konstruksi bambu tersebut. Jelas terlihat bahwa pemerintah melalui lembaga-lembaganya dibikin geger dan kerepotan sendiri. Nelayan dirugikan dan sepertinya tak akan mendapat ganti rugi setimpal. Publik gemas melihat aparat pemerintah, pembuat dan pelaksana kebijakan yang juga penegak aturan, pontang-panting. (Yoga)
Startup RI: Tantangan dan Peluang di Tengah Kompetisi
Hairul Rizal
20 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Perjalanan bisnis startup di Indonesia, terutama setelah melakukan penawaran umum saham perdana (IPO), seringkali menghadapi berbagai tantangan. Menurut analis Richard Jonathan Halim, kinerja saham startup yang kurang memuaskan disebabkan oleh strategi "bakar duit" yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan dan mempertahankan daya saing, terutama di industri yang sudah matang. Hal ini mengakibatkan banyak startup yang belum mencapai profitabilitas.
Analis lain, Niko Margaronis, menekankan pentingnya GMV (Gross Merchandise Value) dalam mengukur kinerja startup, namun mengingatkan bahwa GMV besar tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan. Selain itu, stabilitas biaya operasional dan kemampuan mencapai profitabilitas jangka panjang dianggap sebagai indikator kunci keberhasilan startup.
Handito Joewono, Ketua Asosiasi Startup Teknologi Indonesia, juga menyoroti adanya upaya ekstrem untuk meningkatkan valuasi perusahaan startup yang seringkali menghasilkan bubble di pasar saham Indonesia. Oleh karena itu, ia menyarankan perlunya ekosistem keuangan yang lebih mendukung bagi startup, termasuk adanya bursa saham yang mirip dengan Nasdaq.
Di sisi lain, terdapat optimisme terkait ekosistem startup di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Pandu Sjahrir, pendiri AC Ventures. Dia mencatat bahwa meskipun ada tantangan, sektor-sektor seperti transisi energi dan kecerdasan buatan (AI) menawarkan peluang investasi yang menarik bagi investor global.
Melalui berbagai upaya perbaikan, baik dari sisi strategi bisnis maupun dukungan kebijakan pemerintah, diharapkan ekosistem startup Indonesia dapat tumbuh dan berkembang, meskipun menghadapi kondisi pasar yang menantang.