Aturan Baru DHE: Harapan Kuatkan Rupiah
Hairul Rizal
23 Jan 2025 Kontan
Pemerintah Indonesia memastikan akan menerapkan aturan wajib parkir 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam sistem keuangan domestik minimal selama 12 bulan mulai Maret 2025. Kebijakan ini diiringi dengan insentif, seperti pajak 0% untuk bunga DHE dan penggunaan DHE sebagai agunan untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. Langkah ini bertujuan meningkatkan cadangan devisa negara dan mendukung perekonomian nasional.
M Rizal Taufikurahman, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengungkapkan bahwa kebijakan DHE SDA ini akan memperkuat stabilitas rupiah, meningkatkan pasokan dolar AS, dan membantu mencapainya target pemerintah untuk menambah devisa sebesar US$ 90 miliar pada tahun ini. Dengan aliran devisa yang lebih besar, pasokan dolar akan meningkat dan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang pada Januari 2025 masih melemah di level Rp 16.300 per dolar AS.
Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, sepakat bahwa kebijakan ini dapat mencapai target devisa dan memperkuat rupiah dalam jangka pendek. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa cadangan devisa yang lebih tinggi akan memperkuat makroekonomi, meningkatkan kepercayaan investor asing, dan menurunkan biaya korporasi. Penempatan DHE dalam sistem keuangan domestik juga dapat meningkatkan likuiditas perbankan, yang berpotensi mendorong pertumbuhan kredit dan investasi.
Namun, Hosianna Evalita Situmorang, Ekonom Bank Danamon, memperingatkan bahwa kebijakan ini berisiko membebani eksportir, terutama jika nilai tukar rupiah tidak stabil. Jika eksportir mencari cara untuk menghindari kewajiban konversi DHE atau jika kebutuhan valuta asing tetap tinggi, dampak positif kebijakan ini terhadap rupiah bisa berkurang.
Kebijakan DHE SDA diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap perekonomian, asalkan para eksportir mematuhi aturan dan kondisi eksternal tidak menghambat implementasinya.
KPPU Jatuhkan Denda Rp 202 Miliar untuk Google
Hairul Rizal
23 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan bahwa Google LLC terbukti melakukan praktik monopoli dengan menggunakan posisi dominannya untuk membatasi pasar dan perkembangan teknologi melalui penerapan Google Play Billing System (GPBS). Dalam perkara No. 03/KPPU-I/2024, KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google dan memerintahkan penghentian kewajiban penggunaan GPBS di Google Play Store. Selain itu, Google juga diwajibkan untuk mengumumkan kesempatan bagi para pengembang aplikasi untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan insentif pengurangan biaya layanan minimal 5% selama satu tahun.
Ketua Majelis Komisi KPPU, Hilman Pujana, menjelaskan bahwa Google telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Google dikenakan sanksi setelah terbukti membatasi metode pembayaran yang tersedia dan menyebabkan dampak negatif bagi para pengguna aplikasi serta pengembang, seperti meningkatnya biaya dan penurunan transaksi. Namun, Google menolak putusan tersebut dan berencana untuk mengajukan banding.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menghormati putusan KPPU dan menyebutnya sebagai peringatan bagi platform digital lainnya untuk menjaga prinsip persaingan yang sehat. Di sisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mencatatkan penerimaan pajak sektor ekonomi digital yang meningkat signifikan pada 2024, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi pelaku usaha konvensional maupun digital.
ID Food Ikut Memasok Bahan Baku Makan Bergizi Gratis
Yuniati Turjandini
22 Jan 2025 Tempo
Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan ID Food ikut memasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis (MBG). Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan perusahaannya telah terlibat aktif dalam pelaksanaan program MBG sejak awal. ID Food saat ini memasok bahan baku ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tangerang, Bandung, Bogor, hingga Palu. Ke depan, tak tertutup kemungkinan ID Food untuk memasok kebutuhan bahan baku di 190 dapur MBG yang ada di berbagai daerah."Seiring bertambahnya skala program, kami akan meningkatkan volume pasokan dan memperluas titik distribusi dengan menggandeng yayasan serta koperasi yang mengelola SPPG," kata Sis Apik melalui keterangan tertulis pada Rabu, 22 Januari 2025.
Saat ini, bahan baku yang ID Food pasok ke SPPG termasuk garam, gula, beras, minyak goreng, tepung terigu, hingga kecap manis. Sis Apik berujar ID Food juga berencana menambah jenis bahan baku yang disalurkan, seperti telur dan daging ayam. Nantinya, ID Food akan mengambil pasokan bahan baku telur dan ayam dari para peternak lokal. Penyaluran bahan baku tersebut akan bekerja sama dengan asosiasi peternak yang ada di berbagai daerah. "Telur ayam dan daging ayam yang akan dipasok ke MBG merupakan hasil produksi 100 persen dari peternak lokal," ucap Sis Apik.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Philips J. Vermonte sebelumnya mengatakan BUMN bisa turut mendanai program makan bergizi gratis. Keterlibatan BUMN bisa terjadi setelah program ini berkembang selama beberapa tahun. “Nanti kalau multi-years dia berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta dan lainnya,” ujar Philips kepada wartawan usai memantau pelaksanaan makan bergizi di SLB Negeri 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 21 Januari 2025. Philips menjelaskan, program andalan pemerintahan Prabowo Subianto ini tak hanya dicanangkan untuk multi-years, tapi multi-decades. Setelah beberapa tahun, ujar dia, sumber-sumber pendanaan juga akan berkembang. “Ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain,” tuturnya. (Yetede)
Prabowo Minta Pengkajian Ulang Desain Komplek Legislatif - Yudikatif di IKN
Yuniati Turjandini
22 Jan 2025 Tempo
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan segera membentuk tim desain bersama Otorita IKN. Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar desain pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di ibu kota baru dikaji ulang. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan tim desain akan dibentuk untuk mewujudkan visi misi baru dari pemerintahan Presiden Prabowo. "Review ulang (desain) apakah sedikit atau banyak, tergantung diskusi kami semua nanti," kata Dody saat ditemui di Auditorium Kementerian PU pada Rabu, 22 Januari 2025. Lebih lanjut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan pengkajian ulang desain pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di IKN tidak berkaitan dengan persoalan anggaran. Menurut dia, penyesuaian desain wajar dilakukan karena bisa jadi ada perbedaan selera antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Mungkin, iya (berbeda selera). Tapi ada keinginan-keinginan yang mungkin belum ada di dalam desain itu, makanya perlu penyempuranaan," tutur Diana. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa tim desain akan dibentuk untuk menyesuaikan arah pembangunan ke depan. Basuki juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Karena itu pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukung lainnya harus segera diselesaikan. Basuki menuturkan, pembangunan infrastruktur tersebut akan masuk dalam tahap kedua pembangunan IKN atau pada periode 2025-2029. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp48,8 triliun dari anggara pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran ini termasuk yang dialokasikan untuk pembangunan akses menuju wilayah perencanaan kedua atau WP 2. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan pembangunan IKN sepanjang 2024 telah menghabiskan anggaran Rp43,4 triliun. Angka tersebut mencapai 97,3 persen dari total anggaran yang disiapkan dari APBN tahun lalu, yakni Rp44,5 triliun. (Yetede)
Subsidi Bus Perkotaan Dipangkas
Yuniati Turjandini
22 Jan 2025 Tempo
KEMENTERIAN Perhubungan memangkas alokasi dana subsidi angkutan massal bus perkotaan 2025. Anggaran subsidi pembeli layanan atau buy the service (BTS) tahun ini dipotong lebih dari 50 persen, dari Rp 437,9 miliar pada 2024 menjadi Rp 177,5 miliar. Pada 2025, subsidi angkutan massal bus perkotaan hanya dilanjutkan di enam kota, yaitu Palembang, Surakarta, Makassar, Banyumas, Surabaya, dan Balikpapan. Pemberian subsidi ditambah untuk dua kota baru, yakni Manado dan Pontianak. Setiap kota mengantongi besaran subsidi yang berbeda, dari Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar. Sementara itu, pada tahun lalu, subsidi ini disalurkan ke 11 kota dengan total 46 koridor.
Berdasarkan data Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan pada Januari 2025, total penumpang yang terangkut sejak beroperasi pada Juni 2020 hingga 2023 mencapai 72.138.046 orang. Total penjualan tiket atau tarif yang dibayar oleh penumpang sebesar Rp 58,54 miliar. Besaran subsidi angkutan massal bus perkotaan mulai turun sejak 2024. Sebelumnya, subsidi yang disalurkan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada 2020, subsidi diberikan untuk lima kota dengan 19 koridor sebesar Rp 49,93 miliar. Subsidi meningkat pada 2021 menjadi Rp 311,71 miliar untuk lima kota dan 26 koridor. Pada 2022, subsidi diberikan untuk 10 kota dengan 51 koridor sebesar Rp 546,95 miliar.
Merujuk pada nota kesepahaman Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah, kegiatan BTS per 2025 tidak sepenuhnya disuntik subsidi. Jadi pemerintah daerah harus secara mandiri memenuhi biaya program angkutan massal bus di kota masing-masing. "Kami berharap tiap pemda dapat memaksimalkan anggarannya untuk penyelenggaraan angkutan massal perkotaan ini," ucap pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, dalam keterangan resminya pada Rabu, 1 Januari 2025. Dia juga meminta pemerintah daerah lebih mensosialisasi kepada masyarakat perihal kesadaran untuk menggunakan angkutan umum. (Yetede)
Pemerintan Resmi Terapkan Libur Siswa pada Awal dan Akhir Ramadan
Yuniati Turjandini
22 Jan 2025 Investor Daily
Pemerintah resmi menetapkan libur bagi para siswa pada awal dan akhir Ramadan, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan menteri Dalam Negeri yang mengatur perihal pembelajaran pada Ramadan 2025. Surat Edaran (SE) mengatur tentang kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga pada tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3,4 dan 5 Maret 2025, serta pada tanggal 6 sampai 25 Maret 2025 untuk melakukan kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah, satuan pendidikan keagamaan. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/L]Kota, sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak terkait dalam rangka pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagaan selama bulan Ramadan. "Dengan demikian pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran selama bulan Ramadan," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. (Yetede)
Presiden Prabowo Setuju Masa Penyimpanan DHE SDA Selama 1 Tahun
Yuniati Turjandini
22 Jan 2025 Investor Daily (H)
Menteri Koordintor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa penggodokan regulasi mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) sudah direstui oleh Prabowo Subianto. Menyusun regulasi ini disiapkan dengan mendengarkan masukan dari Bank Indonesia (BI), OJK dan pihak perbankan. "Sudah lampu hijau (dari Presiden Prabowo Subianto), pp sedang disiapkan, harmonisasi, kemudian akan ada koordinasi dengan BI, OJK, dan perbankan," terang Airlangga. Menurut Airlangga, dalam regulasi terbaru nantinya pemerintah akan memberikan sejumlah insentif sehingga eksportir mau lebih lama menyimpan uangnya di pasar keuangan domestik. Nantinya DHE yang disimpan bisa digunakan untuk pembayaran pajak, digunakan untuk dikonversikan ke rupiah untuk pembayaran operasional. "Jadi 100%, (insentif) untuk perbankan disiapkan, untuk cash collateral (sedang) disiapkan, penggunaan untuk pembayaran pajak pembayaran dividen semua (akan) diatur," kata Airlangga. (Yetede)
Trump Bisa Memicu Perang Dagang Jilid II
Yuniati Turjandini
22 Jan 2025 Investor Daily (H)
Donald Trump diprediksi terus merilis kebijakan kontroversial di periode kedua sebagai presiden Amerika Serikat (AS) dengan intensitas lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Hal ini harus diwaspadai pemerintah, terutama kebijakan Amerika First Trump yan dikhawatirkan memicu perang dagang jilid II. Trump memang tidak menerapkan tarif bea masuk (BM) besar ke negara yang dianggap lawan, seperti China, Meksiko, dan Kanada dalam pidato pelatikannya, Senin (20/1/2025). Namun, usai acara pelantikan, Trump berniat mengenakan tarif BM sebesar 25% ke Meksiko dan Kanada, dua negara yang dianggap bertanggung jawab terjadap banjirnya imigran dan narkoba di AS, mulai 1 Fabruari 2025. Ke depan, tindakan serupa berpotensi dilakukan terjadap China, rival ekonomi AS di dunia, yang bisa menyulut perang dagang jilid II. Perang ini bakal meluas jika Trump menaikkan tarif BM impor dari negara-negara Uni Eropa. Ketika hal itu terjadi, dolar AS dan imbal hasil (yield) obligasi AS tenor 10 tahun bakal menguat. Dana-dana panas di pasar negara berkembang bakal kembali ke AS, membuat pasar saham, obligasi, hingga mata uang negara terpuruk. (Yetede)
Proyek Katalis Pertumbuhan Kredit
Yoga
22 Jan 2025 Kompas
Pada 2025, sektor perbankan nasional diperkirakan tetap berdaya tahan dan mampu kembali mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar dua digit. Meski terdapat program pemerintah yang dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan, manajemen risiko tetap penting dilakukan di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 berkisar 4,7-5,5 persen, dengan titik tengah 5,1 persen. Sejalan dengan itu, pertumbuhan kredit perbankan nasional pada 2025 diperkirakan 11-13 persen. Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, berpendapat, terdapat banyak peluang bagi pertumbuhan kredit sektor perbankan ke depan, antara lain program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program tersebut dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan kredit perbankan dengan mengucurkan kredit pemilikan rumah (KPR).
”Apalagi, suku bunga acuan BI sudah turun 25 basis poin (bos) menjadi 5,75 persen. Dengan demikian, amat diharapkan kredit perbankan, terutama KPR, dapat turun pula sehingga lebih terjangkau atau affordable bagi masyarakat,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (21/1/2025). Program pembangunan 3 juta rumah, terutama menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal sebesar Rp 8 juta per bulan. Perbankan dapat menyalurkan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) tapak dan susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah menggelontorkan anggaran di sektor perumahan sebesar Rp 119 triliun untuk merealisasikan 2,17 unit rumah. Maka, untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan anggaran setidaknyaRp 750 triliun per tahun. Merujuk data Statistik Sistem Keuangan Indonesia, penyaluran KPR tapak per November 2024 mencapai Rp 718,94 triliun atau tumbuh 9,87 persen secara tahunan.
Sementara itu, KPR susun pada periode yang sama mencapai Rp 31,17 triliun atau tumbuh 6,4 persen secara tahunan.Di sisi lain, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso mengatakan, hasil survei Perbankan BI mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan IV-2024 meningkat. Ini tecermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 97,9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 80,6 persen. ”Peningkatan pertumbuhan kredit baru terindikasi bersumber dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Selanjutnya, pada triwulan I-2025, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap kuat dengan SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 82,3 persen,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025). Kendati demikian, standar penyaluran kredit pada triwulan I-2025 diperkirakan tetap ketat seperti periode sebelumnya, antara lain terkait plafon kredit, suku bunga kredit, dan premi kredit berisiko. (Yoga)
Berulang, Kobaran Api Membumihanguskan Kemayoran
Yoga
22 Jan 2025 Kompas
Ratusan rumah di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang sebelumnya berdiri rapat kini hanya tersisa puing-puing bangunan. Sejumlah warga hanya bisa mengais barang-barang sisa kebakaran yang dapat dimanfaatkan. Kebakaran hebat di kawasan padat penduduk di RT 001 hingga 011, RW 004, Kebon Kosong ini terjadi pada Selasa (21/1/2025) dini hari. Amuk api menghanguskan 543 rumah semi permanen dan permanen, berdampak pada sekitar 1.797 jiwa atau 607 keluarga. Rumah-rumah di Kebon Kosong kini tersisa puing-puing. Petugas pemadam kebakaran berjaga-jaga di lokasi, sementara sejumlah warga terlihat mencari barang-barang yang mungkin masih tersisa. Nia (30) tak menyangka rumah tempat ia tinggal dari kecil tersebut harus ludes terbakar. Saat kebakaran terjadi, ia sedang tertidur pulas. Nia terbangun setelah mendengar teriakan kebakaran dari warga. Ia menyaksikan warga berhamburan menyelamatkan diri. Nia segera menyelamatkan dokumen-dokumen berharganya, beserta dompet dan gawainya. Lalu, keluar dari rumah bersama suami dan anaknya.
”Saya teriak-teriak di dalam rumah, saya bangunkan suami dan anak saya. Beruntung kami masih dikasih selamat. Ternyata kejadian di RW sebelah bulan lalu menimpa kami hari ini,” ujar Nia, Selasa sore. Api semakin menjalar dengan cepat, membakar rumah-rumah warga tanpa ampun. Kebakaran cepat meluas karena bangunan rumah di kawasan padat penduduk itu banyak yang terbuat dari kayu dan tripleks. Barang-barang milik warga lainnya, Adin (40), juga hampir seluruhnya hangus terbakar. Kini, ia hanya bisa mengambil besi dan seng bekas rumahnya untuk dijual. Barang-barang bekas itu menjadi sumber harapan Adin untuk memperoleh sedikit uang. Ia hanya berhasil menyelamatkan sepeda motornya. Adin pun berharap pemerintah dapat segera memberi bantuan selain makanan, seperti seragam sekolah. Menurut Adin, kebakaran pertama kali terlihat dari rumah seorang warga di RT 002. Sejumlah warga melihat asap muncul dari lantai dua rumah seseorang warga sekitar pukul 00.30 WIB. (Yoga)