Menggali Potensi Baru untuk Penerimaan Negara
Hairul Rizal
17 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Penerapan pajak minimum global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) sebesar 15% mulai 1 Januari 2025 melalui PMK 136/2024, yang ditandatangani oleh Sri Mulyani Indrawati, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta euro, seperti Google dan Meta, guna mencegah praktik penghindaran pajak di negara-negara dengan tarif rendah (tax haven).
Menurut Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Penerapan ini diperkirakan meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun, berdasarkan analisis yang disampaikan oleh Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan II.
Pajak minimum global ini sejalan dengan Pilar Dua yang digagas oleh G20 dan OECD serta didukung lebih dari 140 negara. Untuk pelaksanaannya, wajib pajak yang tarif pajaknya kurang dari 15% harus membayar top-up tax paling lambat 15 bulan setelah tahun pajak berakhir, dengan pelaporan awal diberikan kelonggaran hingga 18 bulan.
Namun, Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari CORE Indonesia, menilai bahwa insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance dapat menjadi tantangan bagi penerapan kebijakan ini. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi seperti Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT) agar pemerintah tetap bisa menarik investasi tanpa mengurangi efektivitas kebijakan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah optimis dapat meningkatkan keadilan perpajakan sekaligus menjaga daya saing investasi nasional, meski tantangan global tetap menjadi perhatian.
Krisis Transportasi Massal di Perkotaan
Hairul Rizal
17 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Pemangkasan anggaran subsidi transportasi umum massal skema buy the service (BTS) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 59,49% pada 2025 berdampak signifikan terhadap keberlanjutan layanan seperti Biskita dan Teman Bus di berbagai kota. Akibatnya, beberapa layanan, seperti BisKita Trans Pakuan di Bogor, Trans Metro Denpasar, dan Teman Bus di Yogyakarta, harus dihentikan atau diambil alih oleh pemerintah daerah, meskipun tidak semuanya mampu melanjutkan pengelolaan secara optimal.
Suharto, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, menjelaskan bahwa penghentian subsidi merupakan bagian dari rasionalisasi anggaran pusat. Pemerintah Kota Bogor, misalnya, telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih layanan BisKita dengan mengalokasikan Rp10 miliar, meski tantangan tetap ada dalam proses transisi.
Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Ernita Titis Dewi, menyebutkan bahwa penurunan pagu anggaran BTS menjadi Rp177,49 miliar pada 2025 adalah konsekuensi dari prioritas pembiayaan pemerintah pusat yang memengaruhi program di berbagai kementerian/lembaga. Akibatnya, hanya layanan di enam kota lama dengan 12 koridor serta dua kota baru yang akan dipertahankan.
Menurut Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, keberlanjutan transportasi umum sangat bergantung pada kemauan politik kepala daerah. Pengelolaan transportasi yang buruk berpotensi menimbulkan dampak sosial seperti peningkatan angka putus sekolah, pernikahan dini, dan stunting, khususnya di wilayah yang kehilangan layanan transportasi umum.
Sementara itu, data Kemenhub menunjukkan program BTS berhasil mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum hingga 69%. Hal ini menegaskan pentingnya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu daerah yang mandiri dalam menyediakan layanan angkutan umum.
Polri Sita Uang Ratusan Miliar dalam Kasus Besar
Hairul Rizal
17 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Polri berhasil menyita barang bukti uang senilai Rp103,2 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT Arta Jaya Putra (AJP) terkait aktivitas judi online. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menyatakan bahwa uang tersebut disita dari 15 rekening penampung yang terkait dengan rekening Komisaris PT AJP berinisial FH.
PT AJP dan FH telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan dugaan bahwa dana yang diterima digunakan untuk pembangunan Hotel Aruss di Semarang, yang kini telah disita oleh Polri. FH diduga mengalirkan uang hasil judi online ke PT AJP, di mana perusahaan tersebut berperan sebagai pengelola hotel.
Menurut Brigjen Helfi, penetapan tersangka didasarkan pada pemenuhan dua alat bukti yang sah. PT AJP dikenakan pasal 6 jo pasal 69 UU No.8/2010 dan/atau pasal 27 ayat (2) UU No.1/2024, dengan ancaman pidana denda hingga Rp100 miliar sebagai tindak lanjut kasus ini.
Potensi Pajak Besar dari Korporasi Asing
Hairul Rizal
17 Jan 2025 Kontan (H)
Pemerintah Indonesia resmi menerapkan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional beromzet konsolidasi global minimal 750 juta euro mulai 1 Januari 2025, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 16 Tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan internasional Pilar Dua yang digagas oleh G20 dan OECD, didukung oleh lebih dari 140 negara, untuk menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan kebijakan ini bertujuan mencegah praktik penghindaran pajak melalui tax haven, tanpa berdampak pada wajib pajak orang pribadi atau UMKM. Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memperkirakan Indonesia dapat meningkatkan penerimaan pajak antara Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun melalui kebijakan ini.
Namun, Wahyu Nuryanto, Direktur Eksekutif MUC Tax Research, menilai bahwa dampaknya secara nominal mungkin tidak terlalu signifikan mengingat terbatasnya jumlah perusahaan multinasional besar di Indonesia. Konsultan pajak Raden Agus Suparman menambahkan bahwa kebijakan ini memberikan peluang baru untuk meningkatkan penerimaan pajak dari korporasi besar, yang sebelumnya hanya membayar pajak tidak langsung seperti PPN.
Pengamat pajak dari DDTC, Bawono Kristiaji, berharap kebijakan ini mampu mengurangi perbedaan tarif pajak antar-negara, sehingga insentif bagi perusahaan untuk mengalihkan laba ke negara dengan pajak rendah dapat ditekan. Hal ini diharapkan mengurangi praktik penghindaran pajak melalui pengalihan laba.
OJK Terima 88 Pengaduan Konsumen soal Pinjol
Yuniati Turjandini
17 Jan 2025 Tempo
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 88 pengaduan konsumen mengenai PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P per 31 Desember 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan KoinP2P melakukan penundaan pembayaran kepada pemberi pinjaman atau lender (standstill). Hal tersebut, kata dia, disebabkan oleh tindakan penipuan atau fraud yang dilakukan oleh distributor (yang menerima dana untuk borrower) senilai kurang lebih Rp 360 miliar. “Ada sebanyak 88 pengaduan, dengan permasalahan terbanyak mengenai permasalahan return atau imbal hasil,” kata Friderica dalam keterangan resmi pada Kamis, 16 Desember 2025. Friderica menyebut perusahaan penyedia peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) KoinP2P telah menyampaikan pengumuman mengenai penundaan pembayaran kepada pemberi dana yang berisi latar belakang dan proposal standstill. “Pada kebijakan standstill, KoinP2P memberikan perpanjangan dua tahun dan kompensasi 5 persen per tahun yang akan diterima setiap bulan sejak lender menyetujui standstill,” ujarnya.
Daftar 850 Pinjol Ilegal, 59 Pinpri, dan 65 Penipuan Investasi Sebelumnya, OJK menyatakan tengah mengawasi PT Lunaria Annua Teknologi alias KoinP2P secara ketat. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Ismail Riyadi, mengatakan perusahaan penyedia pinjaman itu menunda pembayaran kepada sebagian pemberi dana atau lender. Penundaan pembayaran ini akibat penyalahgunaan dana oleh salah satu peminjam. OJK pun telah memanggil manajemen KoinP2P. “Untuk meminta penjelasan latar belakang permasalahan dan langkah-langkah konkret penyelesaiannya,” kata Ismail melalui keterangan resmi, Kamis, 21 November 2024. Setelah dipanggil OJK, kata Ismail, manajemen KoinP2P telah berkomitmen segera menyelesaikan permasalahan penundaan pembayaran ini. Ismail memastikan lembaganya juga sudah mendapatkan komitmen dari pemegang saham pengendali KoinP2P untuk menambah modal disetor. (Yetede)
Pasar Saham Bangkit
Yuniati Turjandini
16 Jan 2025 Investor Daily (H)
Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75% berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RGD) pada Rabu (15/01/2025) disambut positif kalangan perbankan juga pelaku pasar. IHSG ditutup dengan menguat signifikan 1,77% ke level 7.079. Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar menilai langkah itu bakal berdampak positif pada perbankan. "Itu berarti sinyal banyak hal lah. Impactnya positif," kata Royke. Meski menyambut baik atas putusan itu, Royke belum dapat berkomentar lebih perihal penurunan suku bunga kredit di BNI. Dia menyebut untuk memutus hal itu dia harus melihat terlebih dahulu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Ya belum, kan itu referensinya BI. Nantinya lihat dari SRBI lagi ya mudah-mudahan. Tapi sih saya berharap SRBI turun, kalau turunkan jumlah uang yang ke BI kan turun dan yang beredar banyak spending pemerintah kan tinggi di awal tahun. Di awal ini SRBI bisa dikecilin dikit bunganya diturunin dikit, itu akan banyak," jelasnya. (Yetede)
Pemerintah Menargetkan Pertumbuhan Ekonomi 8% Tercapai pada 2028
Yuniati Turjandini
16 Jan 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% tercapai pada 2028, dengan tiga motor penggerak, yakni konsumsi, investasi, dan ekspor. Adapun sektor yang menjadi andalan adalah jasa, pariwisata, konstruksi,perumahan, ekonomi digital, semikonduktor, dan sektor ekonomi hijau. Sementara itu, tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 5,1%, didorong oleh sejumlah pesta belanja dan ledakan mobilitas selama periode Nataru di kuartal IV. Per September 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03%. Memasuki 2025, ekonomi Indonesia diyakini tetap resilien. Di tengah guncangan ekonomi dunia. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi global diprediksi tertekan menjadi 3,2%, di bawa rata-rata lima tahun sebesar 3,4%. tantangan berat ekonomi global berasal dari ketegangan geopolitik, suku bunga yang masih tinggi, perubahan iklim, dan perlambatan ekonomi China. Indikasi stabilitas ekonomi Indonesia terlihat pada akhir 2024 sekaligus indeks keyakinan konsumen yang masih kuat. (Yetede)
Aplikasi Jagat yang Bikin Heboh karena Perburuan Koin
Yuniati Turjandini
16 Jan 2025 Tempo
Sejumlah pemerintahan kota besar di Jawa seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya, mengeluhkan perusakan fasilitas umum dan sosial akibat tindakan pemburu koin yang mengikuti permainan di aplikasi Jagat dalam beberapa pekan ini. Namun masyarakat banyak yang belum tahu bahwa aplikasi Jagat ini diresmikan Joko Widodo atau Jokowi, yang waktu itu menjabat Presiden, pada 28 Oktober 2022. Platform media sosial ini menyajikan dunia metaverse dengan lokasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jokowi waktu itu mengatakan, dengan adanya metaverse IKN menjadi peluang dan kesempatan untuk masyarakat berbagi ilmu dan bertemu dengan orang-orang hebat di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di dunia.
"Dan juga kesempatan memperkenalkan produk-produk kebanggaan Indonesia secara global," ujar Jokowi dalam acara tersebut. Melalui metaverse IKN, Jokowi menyebut para seniman di Tanah Air dapat menggelar konser hingga memamerkan hasil kreasinya secara virtual kepada masyarakat. Bahkan, menurut Jokowi, masyarakat juga bisa berolahraga di dunia digital ini. "Ini akan menjadi pengalaman bersama yang seru," kata Jokowi seperti dimuat Tempo. Sementara itu Founding Chairman Jagat Nusantara, Wishnutama Kusubandio, menjelaskan hadirnya IKN dalam bentuk virtual ini merupakan keinginan Presiden Jokowi yang berharap teknologi dapat menghadirkan kegiatan kota nyata di masa depan. Menurut Wisnu, IKN menjadi kota pertama di dunia yang memiliki bentuk virtual.
"Tentunya inovasi ini sama sekali tidak mudah, Pak Presiden, secara teknologi memang sangat complicated platform ini, tapi kita tidak akan berhenti di sini," kata mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. Lebih lanjut, Wisnu menyebut kehadiran metaverse IKN diharapkan dapat mendorong ekonomi digital dan riil di Ibu Kota baru itu secara bersamaan. Sebab, kata Wisnu, nantinya akan ada tokonisasi lahan sehingga para pengguna Jagat Nusantara dapat memiliki lahan virtual di IKN. "Bayangkan jika kita dapat memiliki lahan virtual yang juga mewakili kepemilikan lahan yang sesungguhnya nanti di IKN," kata Wisnu. Meski begitu, Wisnu mengakui metaverse IKN masih memilki banyak kekurangan. Pihaknya berharap dengan kolaborasi banyak pihak, dunia virtual ini ke depannya bakal menjadi terobosan the next real estate platform. (Yetede)
Rudi Valinka Buzzer Jokowi Jadi Staf Khusus
Yuniati Turjandini
16 Jan 2025 Tempo
Rudi Sutanto alias Rudi Valinka dilantik menjadi Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bidang Strategis Komunikasi pada Senin, 13 Januari 2025. Rudi dikenal sebagai pendengung atau buzzer pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan ditengarai mempunyai akun Twitter dengan nama Kurawa. Pilihan editor: Soal Usulan Dana Makan Bergizi Gratis Pakai Zakat, Ketua Baznas: Sasarannya Fakir Miskin Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan Rudi ditunjuk menjadi staf khusus bidang strategi komunikasi sesuai dengan latar belakang keahliannya. Nantinya, Rudi akan memimpin para pegawai Komdigi dalam mengelola media sosial.
"Dan keterampilan untuk berkomunikasi di sosial media ini butuh tenaga-tenaga yang cakep. Salah satunya Pak Rudi Sutanto," ucap Nezar saat ditemui usai menjadi pembicara dalam forum Semangat Awal Tahun di Jakarta Selatan, pada Rabu, 15 Januari 2025. Nezar menegaskan bahwa Rudi dipilih secara profesional berdasarkan curriculum vitae yang diterima Komdigi. Rudi dinilai telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan. "Kami lebih melihat kepada CV gitu ya. Kami memberikan perhatian terhadap skill yang dia miliki," tuturnya. Meutya Hafid Bilang Tak Tahu Latar Belakang Rudi Valinka Saat ditanya soal latar belakang Rudi sebagai pendengung, sambil tersenyum Nezar mengatakan bahwa saat ini Rudi telah meniti karir barunya sebagai staf khusus menteri. Nezar memastikan bahwa Rudi akan menjalankan Astacita sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.
"Lalu kemudian dia akan menjauhi semua praktek-praktek negatif ya, termasuk misalnya judi online, dan semua kegiatan-kegiatan yang kira-kira merusak nama baik," ujar Nezar. Nezar juga mengatakan penunjukan Rudi sebagai staf khusus sudah melalui evaluasi dan backgorund check oleh Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat di Kementerian Komdigi. Sebagai informasi, Rudi Valinka dikenal sebagai pendengung kontroversial. Pada bio X miliknya, akun @kurawa tercatat bergabung ke Twitter sejak Juni 2009. Pengikutnya hingga 14 Januari 2025 pukul 05.30 WIB tercatat berjumlah sekitar 454 ribu pengikut. (Yetede)
KKP Berencana Bongkar Pagar Laut Tangerang Sepanjang 30,16 Kilometer di Pesisir dalam 1-2 Hari ke Depan
Yuniati Turjandini
16 Jan 2025 Tempo
Tangerang- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Utara Kabupaten Tangerang dalam waktu 1-2 hari ke depan. Pagar bambu itu melintasi 16 desa di enam kecamatan dan berjarak sekitar 500 meter dari bibir pantai. Terbentang di tiga desa di Kecamatan Kronjo, tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga. Namun, untuk waktu pembongkaran pagar yang terbuat dari bambu berlapis dengan kedalaman variatif itu KKP masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak. "Mungkin 1-2 hari ini ada solusi kapan ada pembongkaran itu dimulai," ujar Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid Yusuf saat meninjau pagar laut di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu 15 Januari 2025.
Halid menyampaikan hal tersebut setelah meninjau langsung lokasi pagar laut di pesisir pantai Kronjo dan Sukadiri, Kabupaten Tangerang bersama Ombusdman RI, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perekonomian dan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Mereka naik perahu mengelilingi pagar laut yang membentang dari pulau Cangkir Kronjo desa Lontar. Soal Pagar Laut Ilegal di Pesisir Tangerang, DPD dan DPR Bilang Begini Halid mengatakan, masalah pagar laut yang tertanam memanjang puluhan kilimoter itu bukan hanya kewenangan jawab KKP, namun juga secara simultan tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perekonomian. "Untuk itu kami perlu berkoordinasi apa langkah selanjutnya,"ucapnya.
KKP, kata Halid, hingga kini masih mencari siapa pelaku pemasangan pagar laut tersebut. Menurut dia, langkah investigatif saat ini sedang dilakukan, meski beberapa waktu lalu ada pihak lain yang mengaku bertanggung jawab atas pemagaran tersebut. "Tentunya kami akan melihat reaksi seperti apa yang akan muncul, yang jelas kami Pemerintah hadir untuk menegakkan aturan sesuai aturan yang ada," ucapnya. DPR Desak Pemerintah Tangkap Beking Pemasang Pagar Laut di Tangerang, Tak Cukup Hanya Disegel KKP, kata Halid, telah menyegel pagar laut di sepanjang pesisir utara Kabupaten Tangerang itu karena sudah dipastikan tidak berizin alias ilegal. KKP menurut Halid belum memutuskan hal teknis untuk pembongkaran pagar misal menggunakan alat berat atau akan melibatkan masyarakat untuk mencabut secara mandiri pagar laut tersebut. (Yetede)