Risiko Nilai Tukar dan Bunga Acuan BI
Yoga
17 Jan 2025 Kompas
Diluar prediksi banyak lembaga, Bank Indonesia memangkas bunga acuan 0,25 basis poin menjadi 5,75 persen di tengah masih tingginya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Penurunan BI Rate dibarengi penurunan suku bunga deposit facility dan lending facility masing-masing 25 basis poin (bps) menjadi 5 persen dan 6,5 persen. Dinamika eksternal dan situasi perekonomian dalam negeri menjadi pertimbangan penurunan BI Rate ini, terutama kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dan risiko perlambatan ekonomi global. Dari sisi dalam negeri, menurut BI, ruang untuk menurunkan suku bunga acuan dimungkinkan dengan tetap terjaganya inflasi yang masih sesuai target, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen, dan diperkirakan tetap rendah dalam dua tahun ke depan. Penurunan BI Rate ini bagian dari kebijakan pro-growth BI untuk mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan dalam negeri.
Langkah ini diperlukan mengingat masih lesunya konsumsi rumah tangga di tengah penurunan daya beli, khususnya kelas menengah ke bawah, serta potensi penurunan investasi dan ekspor sebagai akibat stagnasi ekonomi global. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 di kisaran 4,7-5,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi Desember 2024 di kisaran 4,8-5,6 persen. Dari sisi eksternal, kita dihadapkan pada tingginya ketidakpastian global, terutama terkait arah kebijakan bunga The Fed dan kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) setelah terpilihnya Donald Trump yang memicu arus modal kembali membanjiri pasar AS. Hal ini membuat dollar AS dan imbal hasil obligasi AS meningkat tajam. Kebijakan tarif Trump berpotensi kian menekan ekspor Indonesia, memperlebar defisit transaksi berjalan, memicu arus modal keluar, dan pada akhirnya kian memicu pelemahan rupiah. Masih tingginya tingkat inflasi global juga membuat The Fed kemungkinan besar tidak akan seagresif yang diperkirakan sebelumnya dalam menurunkan suku bunga. (Yoga)
Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat Sementara di Stop Dahulu
Yoga
17 Jan 2025 Kompas
Pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana peremajaan kelapa sawit rakyat sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pengusaha dan petani sawit swadaya meminta agar kebijakan itu tak berlangsung lama. Kebijakan itu diatur dalam surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diterbitkan pada 14 Januari 2025. Surat tersebut perihal pemberhentian sementara operasional pencairan dan pengembalian dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS), serta operasional pencairan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit (SPPKS). Surat itu ditujukan kepada bank mitra BPDPKS dan lembaga pekebun yang menerima dana PPKS dan SPPKS. Disebutkan pula, kebijakan itu terkait perubahan nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) BPDPKS per 18 Januari 2025.
Untuk itu, seluruh dokumen PPKS dan SPPKS disampaikan pada BPDPKS melalui aplikasi SMART-PSR paling lambat pada 15 Januari 2025. Setelah tanggal tersebut, dana PPKS dan SPPKS itu akan diproses kembali sampai dengan SOTK BPDPKS selesai pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar pemerintah tidak menghentikan penyaluran dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terlalu lama. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat program tersebut. ”Selama ini, realisasi PSR selalu di bawah target tahunan. Padahal, PSR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) nasional yang tumbuh stagnan,” katanya. (Yoga)
Berhati-hati Bukalapak Akan Gunakan Sisa Dana IPO Rp 9,9 Triliun
Yoga
17 Jan 2025 Kompas
PT Bukalapak.com Tbk memasuki tahun keempat tercatat sebagai perusahaan terbuka. Namun, di awal 2025, perseroan masih menyisakan lebih dari 40 persen dana jumbo yang dihimpun dari aksi penawaran saham perdana. Manajemen berkomitmen memanfaatkan sisa dana itu untuk pengembangan usaha perseroan dan anak usaha. CEO BukaFinancial and Commerce Bukalapak Victor Putra Lesmana dalam acara keterbukaan publik secara daring, Kamis (16/1/2025), mengungkapkan, mereka telah memanfaatkan Rp 11,9 triliun atau 56 persen dari total Rp 21,85 triliun, yang diperoleh dari penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO) pada Agustus 2021. Per 14 Januari tahun 2025, Bukalapak masih menyisakan dana Rp 9,9 triliun. ”Sisa dana ini akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan, entitas anak usaha kami, dan investasi. Kami optimistis penggunaan dana sisa dapat dilakukan hingga akhir 2025 untuk mendukung pertumbuhan melalui strategi baru Bukalapak,” kata Victor.
Sejak 2021, manajemen mentransformasi Bukalapak dari penyedia platform bisnis lokapasar dan penjualan daring produk fisik menjadi penyedia bisnis produk virtual, gim, ritel, investasi, dan Mitra Bukalapak. Produk itu tersebar di sejumlah platform dengan jenama masing-masing. Strategi itu dikukuhkan dengan menghentikan secara bertahap layanan penjualan produk fisik di platform Bukalapak mulai Februari 2025. Perluasan usaha ke bisnis virtual, menurut Victor, membuat layanan penjualan produk fisik di lokapasar Bukalapak kini hanya berkontribusi kurang dari 3 persen terhadap total pendapatan perusahaan. Adapun bisnis lokapasar secara keseluruhan mencakup 50-60 persen ekosistem usaha Bukalapak. Di sisi lain, Victor mengakui, mereka masih berhati-hati menggunakan dana IPO yang tersisa di kantong untuk pengembangan bisnis. Ia menyebut, industri mereka masih menghadapi tantangan ekonomi dan politik, baik nasional maupun global.
”Kami memastikan kehati-hatian penggunaan dana agar tidak digunakan dalam bisnis yang bisa mengurangi keuntungan perusahaan. Kami terus mencari peluang baru dengan prinsip kehati-hatian. Kami pastikan perusahaan akan alami pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” tuturnya. Kinerja keuangan Bukalapak, per triwulan III-2024, mencatat perbaikan dengan menyusutnya rugi bersih perusahaan menjadi Rp 597,34 miliar dari rugi bersih sebesar Rp 776,22 miliar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini ditopang pendapatan yang sebesar Rp 3,40 triliun, tumbuh tipis dari periode sama tahun 2023 sebesar Rp 3,34 triliun. Secara mendetail, pendapatan Bukalapak dalam sembilan bulan di 2024 mayoritas berasal dari usaha lokapasar sebesar Rp 1,736 triliun. Pendapatan segmen itu meningkat 0,17 persen dari Rp 1,733 triliun di 2023. (Yoga)
Transportasi Publik Butuh Dukungan Pemda
Yoga
17 Jan 2025 Kompas
Kementerian Perhubungan menghentikan bantuan dana kepada sejumlah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan program beli layanan atau buy the service dalam transportasi publik. Di sisi lain, daerah merasa masih membutuhkan dukungan ketika ekosistem transportasi publik telah terbentuk. Bus Trans Metro Pekanbaru, Riau, misalnya, telah merintis pembangunan bus sebagai angkutan umum massal sejak 2009. Kini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki sekitar 105 unit meski hanya 34 unit yang beroperasi. Keterbatasan anggaran menghambat operasionalisasi seluruh armada. ”Paling tidak, idealnya, kami bisa operasikan 50 persen, sekitar 50-60 unit sehari untuk mendapatkan standar pelayanan,” ujar Kepala Dishub Kota Pekanbaru Yuliarso saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Selama ini, pemerintah daerah menganggarkan sekitar Rp 32 miliar per tahun. Besaran itu mencakup seluruh komponen dalam operasionalisasi bus Trans Metro Pekanbaru, antara lain bahan bakar, perawatan, serta gaji pengemudi dan kondektur. Ruang gerak pemda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Dalam regulasi tersebut, transportasi masih termasuk urusan wajib nondasar. Prioritasnya masih di bawah pendidikan dan kesehatan. Kota Semarang, Jawa Tengah, juga menjadi kota lain yang berhasil mandiri. Koordinator Staf Pengendalian dan Pengawasan Armada Badan Layanan Umum Trans Semarang Sobirin mengemukakan, bus dapat dikomersialisasikan melalui penamaan halte. Pemasukan itu dapat menutup operasionalisasi Trans Semarang sekitar Rp 31 miliar dari total kebutuhan Rp 250 miliar.
Apresiasi atas kemandirian Keputusan Kemenhub menghentikan bantuan sistem transportasi massal perlu dikaji mendalam. Selama ini, bantuan diberikan untuk memicu agar pemda dapat melanjutkan keberlangsungan angkutan massal, antara kapasitas fiskal daerah rendah dan komitmen untuk melanjutkan program. ”Artinya, kalau semua daerah menghentikan (program), tidak ada support dari pusat, perlu dilihat lagi apakah secara fiskal sangat rendah hingga alokasi terkait keberlanjutan angkutan massal tidak bisa dilanjutkan atau memang kebijakan pemda yang kurang pro,” kata Ketua Forum Pembiayaan Infrastruktur Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muhammad Saifullah. Kemenhub dapat menentukan pemberian bantuan berdasarkan kemampuan fiskal dengan perencanaan program, diikuti komitmen alokasi dana pemda. Setelah itu, program buy the service (BTS) ini dapat diberikan. Dari lima koridor, misalnya, Kemenhub dapat membantu 1-2 koridor. Dalam laporan terakhir, Kemenhub menganggarkan Rp 437,9 miliar pada 2024 untuk program BTS di 11 kota dengan total 46 koridor. (Yoga)
Seusai Puluhan Miliar Jalur Pedestrian Menanti Perbaikan Drainase
Yoga
17 Jan 2025 Kompas
Wajah kawasan Tugu Religi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berubah sejak penataan jalur pedestrian senilai puluhan miliar rupiah dikerjakan. Keberadaan jalur pedestrian lebar dengan berbagai ornamen menarik kedatangan banyak warga. Namun, drainase yang bermasalah tak terjamah sehingga banjir kian sering terjadi. Sejak pagi hingga senja, masyarakat ramai mendatangi kawasan Tugu Religi. Sebagian dari mereka berjalan kaki atau berlari di trotoar yang lebar. Sebagian lain duduk-duduk di jejeran kursi yang telah terpasang. Lampu jalan yang berjejer rapat menambah suasana syahdu kawasan yang dibangun dengan ”meniru” kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, itu. Sejak beberapa waktu lalu, trotoar selebar 2 hingga 3 meter telah terbangun di kiri dan kanan jalan kawasan itu.
Ratusan kursi besi juga telah terpasang meski beberapa penampangnya telah rusak atau hilang. Ornamen beton berbentuk bulat yang cukup untuk menjadi tempat duduk berjejer di depan kursi. Megah dan nyaman. Kawasan Tugu Religi di Kendari kerap disebut kawasan Tugu Eks MTQ karena area ini pernah menjadi lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional pada 2006. Tugu di kawasan ini pun dibangun dalam rangka menyambut penyelenggaraan MTQ saat itu. Di kiri dan kanan jalan kawasan tersebut tampak drainase menghitam dan penuh sampah. Dasar drainase itu penuh sedimen dengan air yang tidak mengalir. Di sisi jalan yang lain, kondisi lebih parah terjadi. Sebab, drainase yang ada di kiri dan kanan jalan tertutup trotoar ya baru saja selesai dibangun.
Ardiansyah (33), warga sekitar kawasan Tugu Religi, heran saat menyadari drainase di sisi barat Tugu Religi, tepatnya di Jalan Abunawas, telah tertutup jalur pedestrian. ”Seingat saya juga tidak ada pengerukan sebelum ditutup dengan trotoar. Pantas kalau hujan semakin cepat tergenang,” katanya, Rabu (15/1/2025) sore. Biasanya dia memanfaatkan trotoar di area itu untuk berlari. ”Tapi, kalau hujan, di beberapa sisi jalan pasti banjir. Dua minggu lalu saat hujan deras, motor saya hampir mogok terendam banjir,” kata Ardiansyah. Warga lainnya, Rizal (46), menuturkan, selama beberapa waktu terakhir, banjir kian sering terjadi di kawasan tersebut. Rizal khawatir dengan kondisi area itu. ”Ada dua pipa saluran air yang saya lihat rusak terkena alat berat. Katanya mau diganti, tapi sampai trotoarnya selesai ternyata tidak diganti,” katanya. Prioritaskan drainase Safril Kasim, pengajar ilmu lingkungan di Universitas Halu Oleo, Kendari, mengatakan, konektivitas drainase menjadi permasalahan di kawasan Tugu Religi. (Yoga)
Coretax Diterapkan, Bisakah untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Yuniati Turjandini
17 Jan 2025 Tempo
UNTUK menambah pemasukan negara, pemerintahan Prabowo Subianto melakukan berbagai upaya untuk menggenjot penerimaan pajak. Salah satunya menerapkan sistem Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax atau sistem pajak inti. Sistem ini mengotomatiskan layanan administrasi pajak dan memberikan analisis data berbasis risiko untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Implementasi sistem pajak inti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang terbit pada 14 Desember 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Coretax dibangun sebagai upaya reformasi perpajakan dengan mengintegrasikan semua sistem administrasi perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerapkan sistem Coretax per 1 Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti menjelaskan bahwa Coretax merupakan bagian dari reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data. "Sistem Coretax menyederhanakan proses kerja di Direktorat Jenderal Pajak sehingga pegawai mempunyai efisiensi waktu kerja yang pada gilirannya dapat mengoptimalkan penggalian potensi," kata Dwi kepada Tempo, Kamis, 16 Januari 2025. Coretax mengintegrasikan beberapa aplikasi perpajakan yang selama ini digunakan secara terpisah, khususnya untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak berharap integrasi ini dapat mempercepat prosedur pemungutan pajak sehingga lebih efisien.
Selain itu, Dwi mengungkapkan bahwa fitur prepopulasi data, yakni pengisian otomatis data dari pihak-pihak terkait, akan memudahkan wajib pajak menyusun dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Dengan data yang sudah terisi otomatis, ia yakin potensi kesalahan input dapat diminimalkan. Kementerian Keuangan memproyeksikan sistem Coretax dapat meningkatkan rasio pajak hingga 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan posisi rasio pajak saat ini yang sebesar 10,02 persen, Indonesia bisa mencetak rasio pajak hingga 11,5 persen dengan sistem inti tersebut. Rasio pajak Indonesia dalam satu dekade terakhir stagnan di kisaran 10 persen terhadap PDB. Sedangkan rata-rata rasio pajak negara-negara di Asia Tenggara melampaui 15 persen dari PDB. (Yetede)
Naik Rp 17 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.594.000 per Gram
Yuniati Turjandini
17 Jan 2025 Tempo
Harga emas dari PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau harga emas Antam naik Rp 17 ribu per gram pada perdagangan hari ini Jumat, 17 Januari 2025. Menyitir laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini tercatat Rp 1.594.000 per gram. Pada Kamis, 16 Januari 2024, harga emas Antam berada pada level Rp 1.577.000 per gram, atau naik Rp 13 ribu dibanding Rabu, Rp1.564.000. Harga naik signifikan sejak Selasa, 14 Januari 2 Harga jual kembali atau buyback emas batangan hari ini naik Rp 17 ribu menjadi Rp 1.440.000 per gram. Transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenai pajak penghasilan atau PPh 22 sebesar 1,5 persen.
Aturan ini sesuai dengan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk individu, badan usaha, dan instansi pemerintah. Perubahan ini juga mencakup penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. PPh 22 akan dipotong secara otomatis dari total nilai transaksi penjualan atau buyback. Berikut daftar harga emas batangan Antam hari ini dari situs Logam Mulia. Harga Emas Antam Hari Ini naik lagi Rp2.000 jadi Rp1,471 juta per Gram 1 gram: Rp 1.594.000, 2 gram: Rp 3.128.000, 3 gram: Rp 4.667.000, 5 gram: Rp 7.745.000, 10 gram: Rp 15.435.000, 25 gram: Rp 38.462.000, 50 gram: Rp 76.845.000, 100 gram: Rp 153.612.000, 250 gram: Rp 383.765.000, 500 gram: Rp 767.320.000, 1 kilogram: Rp 1.534.600.000 (Yetede)
Sekolah Libur Selama Ramadan
Yuniati Turjandini
17 Jan 2025 Tempo
Wacana libur sekolah selama bulan suci Ramadan diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025. Abdul Mu'ti mengatakan ada sejumlah usulan dari masyarakat terkait libur Ramadan. Misalnya, ada yang mengusulkan libur sekolah penuh selama Ramadan dan kegiatan anak-anak selama libur akan diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. Usulan kedua adalah libur sebagian, misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan sampai empat hari atau lima hari Ramadan pertama. Kemudian masuk seperti biasa dan menjelang Idul Fitri juga libur. Terakhir usulan agar tidak ada libur sekolah selama Ramadhan. Pada intinya, kata dia, semua usulan itu masih akan dipertimbangkan dalam rapat lintas kementerian.
"Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian, tetapi nanti pengumumannya tunggu sampai ada SE bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Tunggu sampai surat edarannya keluar, mudah-mudahan dalam waktu singkat," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat ditemui usai menghadiri Tanwir 1 Aisyiyah di Jakarta, Rabu. Menurut Antara, pada 1930 pemerintah penjajahan Hindia Belanda memutuskan untuk meliburkan sekolah selama sebulan penuh saat bulan Ramadan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengambil hati umat muslim Indonesia dan menghindari perlawanan umat muslim terhadap kolonialisme Belanda. Libur selama bulan puasa sudah menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat Indonesia sejak dulu. Bahkan Perang Jawa pun libur saat puasa. Pangeran Diponegoro berpesan kepada Letnan Gubernur Jendral Hindia Belanda Hendrik Mercus de Kock melalui utusannya Jan Baptist Cleerens bahwa selama bulan puasa ia tidak akan melakukan pembicaraan apapun terkait perang. Pertemuan hanya dilakukan untuk silaturahmi saja. De Kock pun menyetujui hal itu. (Yetede)
Strategi Hemat Emiten Besar
Hairul Rizal
17 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Beberapa emiten besar seperti PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY), dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) masih menyisakan sebagian besar dana dari hasil IPO mereka, yang menimbulkan kekhawatiran di pasar terkait efisiensi dan realisasi rencana penggunaan dana. Contohnya, BUKA masih memiliki sisa dana IPO sebesar Rp 9,3 triliun dari total Rp 21,3 triliun, meskipun telah tiga tahun sejak IPO. Victor Putra Lesmana, Direktur BUKA, menyatakan sisa dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja, pengembangan anak usaha, pembelian aset, serta investasi, sambil mencermati kondisi pasar dan politik yang dinamis.
Di sisi lain, CMRY, menurut Direktur Bharat Shah Joshi, menyimpan dana IPO sebesar Rp 2,19 triliun dalam obligasi dan deposito untuk periode jangka pendek hingga menengah. Adapun, beberapa emiten seperti PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) telah sepenuhnya mengalokasikan dana IPO mereka, yang dianggap lebih positif di mata pasar.
Menurut Novi Vianita, Research Associate Panin Sekuritas, penghematan penggunaan dana IPO oleh emiten dapat memberikan sentimen negatif di pasar. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara rencana awal penggunaan dana yang dijanjikan dalam prospektus dan realisasi aktualnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun regulasi baru untuk memperketat pengawasan dana IPO agar lebih transparan dan sesuai dengan rencana awal. Saptono Adi Junarso, Senior Advisor to Listing Directorate BEI, menegaskan bahwa BEI terus membantu OJK dalam mengawasi kesesuaian laporan penggunaan dana oleh emiten.
Perbankan 2025: Peluang di Tengah Tantangan
Hairul Rizal
17 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi industri perbankan, meskipun terdapat kebijakan strategis dari pemerintah seperti pembatasan kenaikan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah. Pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terus meningkat, masing-masing mencapai 10,79% dan 7,54% pada 2024, menunjukkan agresivitas bank dalam penyaluran kredit. Namun, bank menghadapi beberapa tantangan utama, Kenaikan harga barang dan inflasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah seperti jet pribadi dan kapal pesiar, guna melindungi daya beli masyarakat. Inflasi saat ini mencapai 1,57%, masih di bawah target, tetapi kenaikan harga kebutuhan pokok berpotensi memperburuk daya beli.
Penghapusbukuan kredit macet UMKM, Berdasarkan PP No. 47/2024, bank BUMN harus menghapus tagih kredit macet UMKM. Langkah ini, meski mendukung pembiayaan UMKM, mewajibkan bank untuk berhati-hati agar tidak melanggar prinsip tata kelola yang baik. Direktur bank bertanggung jawab secara hukum hanya jika ada iktikad buruk.
Pembayaran premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), Premi ini mulai berlaku per 1 Januari 2025 sesuai PP No. 34/2023, yang bertujuan menangani masalah bank dengan dana internal industri. Namun, dikhawatirkan premi ini dapat meningkatkan suku bunga kredit jika dibebankan kepada nasabah.
Risiko likuiditas, Untuk mengatasi risiko likuiditas, OJK telah menetapkan POJK No. 19/2024 dan POJK No. 20/2024, yang menetapkan kewajiban pemenuhan rasio likuiditas (LCR) dan pendanaan stabil bersih (NSFR). Saat ini, LCR berada di 222,70% dan NSFR di 129,50%, menunjukkan likuiditas bank yang solid.
Pentingnya uji stres, Bank wajib melakukan uji tes (stress test) secara berkala untuk memastikan daya tahan mereka menghadapi kondisi kritis dan menjaga risiko likuiditas tetap terkendali.
Meski menghadapi tantangan seperti inflasi, risiko kredit macet, dan penyesuaian likuiditas, industri perbankan diproyeksikan tetap bertumbuh solid pada 2025 dengan dukungan regulasi dan langkah strategis yang diterapkan oleh OJK dan pemerintah.