;

Pejabat Publik Makin Banyak Problematik

Yuniati Turjandini 18 Jan 2025 Tempo
Dalam hal penunjukan pejabat publik, nalar elite pemerintahan Prabowo Subianto makin problematik. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid baru saja menunjuk Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi. Rudi tak punya pengalaman mengelola komunikasi publik selain menjadi pemilik akun X @kurawa dengan 454 ribu pengikut. Ketiadaan latar belakang profesional itu dikonfirmasi sendiri oleh Meutya. Ia tak tahu bahwa Rudi Sutanto adalah pemilik akun samaran Rudi Valinka. Dalam riwayat hidupnya, Rudi bekerja di bidang auditor dan urusan pelabuhan. Teori komunikasi baru ia pelajari di program master London School of Public Relations di Jakarta, tahun lalu.

Dengan begitu, penunjukan Rudi tidak didasari latar belakang profesional dan keahliannya di bidang yang menjadi tugasnya. Jika hanya berbekal pengalaman menjadi buzzer alias pendengung seseorang bisa menjadi pejabat publik, Menteri Meutya mengangkangi prinsip-prinsip pengangkatan pejabat publik yang profesional, bebas kepentingan politik, dan sistem merit. Di X, Rudi terkenal sebagai pendengung yang membela Joko Widodo tanpa reserve. Dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019, Rudi juga menyerang Prabowo Subianto secara personal, menggiring pengikutnya dengan informasi tanpa bukti, serta menyerang media yang mengkritik Jokowi. Apa yang dilakukan Rudi itu mengingatkan kita pada mesin propaganda penguasa otoriter dengan tugas utama menyerang pilar-pilar demokrasi.

Sarat Konflik Kepentingan Pengangkatan Rudi Sutanto Jadi Staf Khusus Menteri Di luar soal itu, penunjukan para staf khusus yang tak profesional makin menguatkan tudingan bahwa jabatan dalam pemerintahan Prabowo hanyalah wadah orang titipan yang tak kompeten. Dalam kampanye, Prabowo acapkali menyebutkan kebocoran uang negara. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo malah dengan sengaja membocorkan anggaran uang negara melalui pembentukan kabinet gemuk untuk menampung para pendukungnya. Alih-alih mengoreksi kebijakan-kebijakan Jokowi yang tak perlu, Prabowo justru melanjutkannya dengan lebih masif. Penunjukan banyak wakil menteri, staf ahli, dan staf khusus tak memiliki dasar hukum yang kuat dan demokratis karena hanya didasarkan pada peraturan presiden. (Yetede)


Misteri Pagar Makan Lautan

Yuniati Turjandini 18 Jan 2025 Tempo
SELAMA ini ada istilah populer “pagar makan tanaman”. Tapi itu hanyalah peribahasa, sesuatu yang harus diartikan secara tak tersurat. Juga misteri karena tak masuk akal. Dan sekarang, jika ada pagar di laut, boleh juga disebut “pagar makan lautan”. Sama-sama misteri dan lebih tak masuk akal lagi. Pagar laut membentang sepanjang 30 kilometer dari Desa Muncung hingga Pakuhaji di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pagar dari bambu setinggi sekitar 6 meter itu dilengkapi anyaman, juga dari bambu, dengan pemberat karung pasir. Sepintas seperti pemecah ombak sehingga, jika ada gelombang besar, air laut tidak menggerus daratan. Pagar yang bisa menyelamatkan daratan dari abrasi, bahkan tsunami.

Orang yang paham ombak laut tentu tertawa. Bagaimana mungkin pagar dari bambu bisa kuat menahan gelombang. “Pagar laut” yang setengah berhasil sudah dibangun di sepanjang laut Pantai Sanur, Bali. Itu dari beton yang kuat. Disebut setengah berhasil karena masih bisa pula diterjang gelombang besar sehingga pesisir Pantai Sanur tergerus pelan-pelan. Di seberang pantai Tanah Lot, juga di Bali, “pagar laut” dibuat dari balok-balok beton besar dan cukup berhasil sehingga Pura Luhur Tanah Lot yang ada di laut bisa selamat dari amukan ombak besar. Pagar di Tangerang cuma ditancapi bambu. Pagar bambu untuk menyelamatkan daratan sudah terbantahkan. Lalu muncul dugaan, jangan-jangan itu untuk penanda akan ada reklamasi memperluas daratan. Di seberang pagar bambu misterius itu ada proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) jilid 2 (jilid 1 sudah dibangun di kawasan Jakarta Utara).

Proyek ini oleh Presiden Joko Widodo pada akhir jabatannya dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang berarti harus mendapat prioritas, baik izin maupun pendanaan. Nah, jangan-jangan PIK 2 mau memperluas daratannya dengan reklamasi. Tapi ini langsung dibantah. “Bukan kami yang memasang,” kata kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid. "Untuk wilayah laut, kami enggak ada kepentingan. Sebab, pagar itu berlokasi di luar wilayah PIK ataupun PSN," ucapnya. Agung Sedayu adalah pemilik PIK 2. Lalu siapa yang membuat pagar itu? Ada yang mau pasang badan, yakni organisasi para nelayan yang menyebut namanya Jaringan Rakyat Pantura (JRP). Dalam suatu jumpa pers, pimpinan JRP menyebutkan pagar itu dibuat secara swadaya dengan tujuan sebagai tanggul untuk memitigasi bencana. (Yetede)
 

Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi 2025 Sebesar 5,2%

Yuniati Turjandini 18 Jan 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah tetap berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% kendati Bank Dunia hanya memberikan proyeksi 5,1%. Pemerintah akan menggenjot sumber  pertumbuhan ekonomi dalam negeri demi mencapai target tersebut. "Pemerintah tetap optimis, karena saat ini masih  bulan Januari. Jadi kita lihat saja perkembangan ke depan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut dia, momentum Ramadan dan Idulfitri akan menjadi andalan pemerintah pada kuartal 1-2025 untuk memacu ekonomi. Hari Raya Idulfitri akan berlangsung 31 Maret 2025. Secara histori, konsumsi rumah tangga melonjak saat periode Ramadan dan Lebaran.

Selain itu, dia menegaskan, pemerintah sedang menggodok kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) agar eksportis mau menyimpan dana lebih lama di pasar keuangan domestik. Bila investor lebih banyak menyimpan modal di dalam negeri, ini menjadi andalan saat perekonomian dunia sedang mengalami guncangan. "Kami sedang fine tuning DHE. Mudah-mudahan ini bisa segera dirilis, sehingga fundamental ketahanan ekonomi kita semakin membaik," tutur Airlangga. Pada kesempatan berbeda, Airlangga Hartarto mengatakan, langkah BI menurunkan suku bunga acuan diharapkan memberikan dampak positif ke sektor riil. Hal tersebut akan berujung pada meningkatnya laju pertumbuahn ekonomi nasional. (Yetede)

Bisnis BNPL di Indonesia Makin Digandrungi Masyarakat

Yuniati Turjandini 18 Jan 2025 Investor Daily (H)
Bisnis dengan konsep beli dulu bayar nanti (buy now pay later/BNPL) di Indonesia  semakin digandrungi masyarakat,  lantaran memberikan kemudahan akses keuangan. Bahkan, pertumbuhan dari bisnis BNPL di tahun ini diperkirakan masih akan  melesat melampaui kartu kredit. Berdasarkan data Pefindo  Biro Kredit (IdScore), hingga November 2024, pertumbuhan fasilitas BNPL tercatat sebesar 24,53% secara tahunan (year on yera/yoy), dengan total nilai portfolio kredit mencapai Rp35,14 triliun. Angka ini mengindikasikan bahwa perilaku konsumtif masyarakat masih tinggi. Pertumbuhan BNPL, diproyeksikan akan mencapai 30% pada Desember 2025, sejalan dengan prediksi pertumbuhan portfolio kredit nasional yang juga diperkirakan mencapai dua digit antara 11-13% (yoy) target dari Bank Indonesia. Bank umum semakin agresif memasuki bisnis BNPL, dengan pertumbuhan yang signifikan mencapai 68,24%. "Saat ini BNPL semakin diterima dan diintegrasikan ke dalam layanan perbankan konvesional," ujar Direktur Utama IdScore Tan Giant Saputrahadi. (Yetede)

Ujian Berat Indocement dan SIG di Tahun 2025

Yuniati Turjandini 18 Jan 2025 Investor Daily (H)
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), dua pemain papan atas di Tanah Air, masih akan menghadapi ujian berat pada tahun ini menyusul terbatasnya katalis positif yang bisa mendongkrak penjualan semen. Katalis seperti program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan tiga juta rumah dinilai belum akan berdampak terhadap penjualan semen. Justru, pada tahun ini pasar semen semakin menantang seiring dengan memanasnya persaingan industri semen dan menurunnya anggaran di sektor infrastruktur. Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahan Indocement Dani Handajani menyampaikan, INTP akan berfokus menjaga profitabilitas dengan cara mengedepankan upaya efisiensi di berbagai lini termasuk dalam bidang logistik dan transportasi melalui akuisis saham PT Samudra Harmoni Perkasa. (Yetede)

Medsos Dibatasi, Agar Anak Terlindungi dari Cyber Crime

Yuniati Turjandini 18 Jan 2025 Investor Daily (H)
Rencana pemerintah untuk membatasi umur bagi anak  atau anggota masyarakat yang diperbolehkan mengakses media sosial (medsos)  dinilai sebagai langkah yang tepat. Hal ini sangat diperlukan  untuk melindungi anak-anak Indonesia dan masa depannya dari berbagai ancaman di dunia digital, seperti paparan konten tidak pantas, cyberbullying, dan kecanduan gadget. Apalagi, ancaman berbahaya dari dampak buruk media sosial terhadap anak-anak ini sudah menjadi kesadaran banyak masyarakat di dunia. Ini dibuktikan dengan banyaknya negara yang sudah melakukan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak. Negara-negara itu diantaranya Australia, Prancis, Beligia, Italia, Jerman, Korea Selatan, dan India. Bahkan, kalangan ahli menyarankan agar batasan umur untuk mengakses platform digital lain seperti game online, dan tontonan yang dinilai banyak merugikan anak. Selain membatasi umur, hal lain yang tetap perlu di gencarkan adalah edukasi dan literasi kepada para orangtua tentang cara memanfaatkan gadget yang tepat bagi anak. (Yetede)

Tertutup bagi media, Ada Apa dengan Dapur MBG ?

Yoga 18 Jan 2025 Kompas
Dari ratusan dapur penyedia makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Timur, baru dua dapur yang telah beroperasi. Namun, semuanya ”tertutup” bagi pihak luar. Seperti apa kondisi dapur untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT? Pertanyaan tersebut belum dapat dijawab bagi publik meskipun program MBG telah berlangsung selama dua pekan lamanya. Dari 749 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG di NTT, baru dua dapur yang telah beroperasi. Dua dapur tersebut pun hingga kini "tertutup” bagi pihak luar, termasuk bagi para jurnalis yang hendak meliput. Dapur tersebut melayani 12 sekolah yang terdiri dari 1 TK, 8 SD, 1 SMP, dan 2 SMA. Total penerimaan makan bergizi sebanyak 3.062 siswa. Setiap dapur dibatasi melayani sekitar 3.000 siswa. Ketertutupan terkait dapur menyisakan tanda tanya bagi banyak pihak. Publik ingin tahu asal-usul bahan baku yang digunakan hingga proses pengolahan makanan.

Masyarakat berharap agar pengelola program MBG lebih transparan sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto. Dua dapur yang beroperasi di Noelbaki, Kabupaten Kupang, yang dikelola pihak ketiga, serta di Osmok, Kota Kupang, yang dikelola lewat kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI/Polri. Kedua dapur tersebut hanya bisa diakses terbatas sejak beroperasi mulai 6 Januari 2025 di Noelbaki dan 13 Januari 2025 di Osmok. Saat Kompas ke dapur Noelbaki, gerbang utama ditutup rapat. Petugas medis yang ingin masuk ke dalam halaman pun tidak diizinkan petugas keamanan. Untuk dapur Osmok, ketika ditinjau oleh Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto dan Penjabat Wali Kota Kupang Linus Lusi, awak media sengaja tidak diajak. Hal ini berbeda dengan sejumlah dapur di daerah lain yang mengizinkan para jurnalis untuk melihat dari dekat proses pengolahan makanan.

Jurnalis yang masuk ke area dapur wajib mengikuti standar yang ditetapkan pihak dapur. Para jurnalis pun pada prosedur tersebut. Lexi (40), orangtua siswa di Kupang, berharap agar pengolahan makanan di dapur harus transparan dan dibuka kepada masyarakat. ”Masyarakat ingin tahu seperti apa kondisi di dalam dapur. Diolah seperti  apa dan kondisi dapurnya bagaimana,” ujar Lexi, Jumat (17/1/2025). Kekhawatiran warga menyusul muncul sejumlah kasus di beberapa tempat di Indonesia seperti makanan basi hingga siswa yang keracunan akibat mengonsumsi makanan. Di Kabupaten Kupang pada pekan lalu, siswa mengeluh tempe yang beraroma tak sedap. Kasus seperti itu jangan sampai terulang lagi. Terkait permohonan media untuk melihat proses pengolahan dapur MBG tersebut sudah pernah disampaikan kepada Florencio Mario Vieira, tim monitoring dari Badan Gizi Nasional. (Yoga)

Optimisme di Tengah Sentimen Positif Industri Sawit

Hairul Rizal 18 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)

Diplomasi pemerintah Indonesia berhasil membuktikan bahwa kebijakan Uni Eropa yang mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia, khususnya biodiesel, bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO pada 10 Januari 2025 yang mengakui kebijakan diskriminasi Uni Eropa sebagai tidak sah, mengakhiri perjuangan panjang Indonesia yang dimulai sejak 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kemenangan ini membuka peluang untuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Keputusan ini juga memperkuat citra positif kelapa sawit Indonesia di dunia, karena negara-negara mitra dagang, seperti India, China, dan Pakistan, diharapkan tidak lagi menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Edi Suhardi, menambahkan bahwa putusan WTO ini akan memberikan dampak psikologis yang positif terhadap pasar internasional, mengurangi hambatan perdagangan, dan mendorong pemahaman bahwa produk sawit Indonesia tidak merusak lingkungan.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga mengharapkan agar negara-negara mitra dagang lainnya tidak mengikuti jejak Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia.


Pemerintah Lebih percaya diri untuk pertumbuhan ekonomi 2025

Hairul Rizal 18 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan mencapai 5,1% oleh Bank Indonesia dan Bank Dunia. Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tetap optimistis dan mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Airlangga menyatakan bahwa masih terlalu awal untuk mengubah target tersebut, mengingat kondisi ekonomi yang masih dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sepanjang tahun. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah berharap pada momentum Ramadan dan Idulfitri yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Selain itu, kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang sedang diproses juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Bank Tanah Siapkan Lahan Strategis untuk Proyek Prioritas

Hairul Rizal 18 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Badan Bank Tanah (BBT) telah mengalokasikan lahan seluas 4,3 hektare di Kendal untuk pembangunan wilayah permukiman rumah subsidi yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan ini akan dilakukan oleh PT Asatu Realty Asri, pengembang proyek percontohan Bumi Svarga Asri (BSA), yang mengusung konsep rumah subsidi berbasis hunian hijau (green housing). Proyek ini menggandeng berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan bertujuan untuk menjadi model pembangunan rumah subsidi yang ramah lingkungan.

Direktur PT Asatu Realty Asri, Yudi Irawan, mengungkapkan bahwa proyek ini sudah dimulai dengan total 90 unit terbangun dari 386 unit yang direncanakan, dan 50 unit pertama untuk program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) 2025 sudah siap disalurkan. Meskipun biaya konstruksi untuk rumah berbasis hijau lebih tinggi 10% hingga 15% dibandingkan dengan rumah subsidi biasa, Yudi berharap pemerintah dapat segera mengkaji usulan kebijakan terkait rumah subsidi ini, karena penggunaan material ramah lingkungan memerlukan biaya tambahan, seperti langit-langit yang lebih tinggi untuk mengurangi emisi karbon.


Pilihan Editor