Pendapatan negara hingga November 2020 mengalami penurunan sebesar 15,1% secara tahunan menjadi Rp1.423 triliun dibandingkan dengan 2019 yang mencapai Rp1.676 triliun. Sementara itu, kalangan ekonom menilai bahwa kondisi yang sedang krisis karena pandemi Covid-19 berdampak langsung pada penerimaan negara, khususnya pajak. Begitu pula dengan produksi meski pemerintah mengklaim kondisi perlahan membaik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan tersebut sudah mencapai 83,7% berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020. 

Sri Mulyani menjelaskan bahwa berdasarkan komponennya, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp925,34 triliun atau mencapai 77,2% dari target Rp1.198,8 triliun. Adapun untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tercatat sebesar Rp304,9 triliun. Capaian tersebut telah melebihi 100% target, yaitu Rp294 triliun. Selain itu, hibah juga melebihi target karena berhasil terkumpul Rp9,3 triliun. Perpres 72/2020 mematok penerimaan hibah sebesar Rp1,3 triliun, sehingga realisasinya 714,1%

Jika diperinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.558,7 triliun, sehingga pengeluaran tersebut 78,8% dari target Rp1.975,2 triliun. Adapun, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp748 triliun. Dalam hal ini tingkat pencapaiannya sudah 97,9% dari target Rp763,9 triliun. Di sisi lain keseimbangan primer defisit adalah Rp582,7 triliun dan berdasarkan Perpres 72/2020 dipatok Rp700,4 triliun, sehingga tercapai 83,2%.

Dihubungi secara terpisah, ekonom Bank BCA David Sumual mengatakan bahwa baik pendapatan maupun belanja pemerintah jauh dari pencapaian karena tahun ini penuh dengan ketidakpastian. Pandemi Covid-19 menjadi masalah utamanya. Penerimaan yang masih 83,7% disebabkan banyak sektor industri lesu, sehingga hampir semua merugi dan akibatnya sulit membayar pajak. “Di sisi lain aktivitas ekonomi juga menurun. Kalau menurun, pajak seperti PPn menurun,” katanya.

Adapun untuk 2021, menurut dia, akan berbeda perlakuannya karena fokus pemerintah pada meningkatkan kapasitas produksi, tidak lagi sepenuhnya bantuan sosial. Distribusi vaksin Covid-19 pada triwulan I diharapkan bisa menjadi pengubah permainan. “Sehingga mobilitas masyarakat jadi lebih bagus untuk triwulan II, III, dan IV. Kalau konsumsi domestik sudah pulih, paling tidak 3,5% pertumbuhan ekoonmi sudah di tangan,” ucapnya

Pertumbuhan ekspor kolang-kaling Raya, Kabupaten Simalungun kian membaik. Permintaan dari luar negeri naik 100 persen.

“Kami tetap jaga kualitas kolang-kaling. Nilai ekspor dalam sebulan terakhir melebihi target pemasaran, naik dari 20 ton menjadi 40 ton,” kata Reno Karno Saragih, agen pengumpul kolang-kaling di Raya, Senin (21/12).

Kolang-kaling Raya pada mulanya diekspor ke Filipina dan Vietnam. Guna memaksimalkan pemasaran, diperluas ke Singapura dan Thailand. Untuk bisa mencukupi permintaan luar negeri, pihak Reno berusaha mengumpulkan kolang-kaling dari berbagai daerah bahkan dari luar Kabupaten Simalungun.

Masuknya komoditi kolang-kaling Raya ke luar negeri setelah dijalin kerjasama dengan PT Furnindo Sagala Perkasa yang berkantor pusat di Tanah Tinggi-Jakarta. Kualitas kolang-kaling Raya tidak diragukan lagi sehingga diminati konsumen dari luar negeri.

Harga aneka jenis daging ayam dan telur yang diperdagangkan H-4 menjelang Natal, Senin (21/12) kembali melonjak, seperti daging ayam broiler sebelumnya Rp 32.000 per Kg naik menjadi Rp 36.000 per Kg, daging ayam kampung dari Rp 55.000 per Kg menjadi Rp 65.000 per Kg, sehingga dikeluhkan masyarakat.

Demikian juga dengan harga telur ayam broiler dari sebelumnya Rp 40.000 per papan, naik menjadi Rp 48.000 per papan, telur ayam kampung dari sebelumnya Rp 2.500 per butir menjadi Rp 3.000 per butir, telur bebek dari Rp 2.000 per butir menjadi Rp 2.500 per butir.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan membangun pusat riset tanaman herbal di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

“Dari Pak Luhut, inisiatif pribadi beliau, beliau akan buat sekitar 500 hektare di Toba untuk kebun herbal, “ kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi Septian Hario Seto dalam webinar di Jakarta, Senin.

Seto menuturkan untuk mendukung rencana tersebut, Luhut pun telah berkomunikasi dengan dua universitas asal China yang terkenal akan riset tanaman herbalnya, yakni Zhejiang Chinese Medical University dan Yunnan University.

Luhut juga disebutnya akan mengundang produsen obat herbal eksisting seperti Dexa-Medica atau perusahaan lainnya untuk ikut melakukan kerja sama riset.

Dalam kunjungan kerjanya ke China Oktober lalu, Luhut yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi membahas kerja sama pengembangan pusat konservasi, penelitian dan inovasi tanaman obat China-Indonesia di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) hari ini. Kamis (10/12/2020). Rakornas ini diselenggarakan memuat beberapa agenda, seperti diskusi interaktif, peluncuran roadmap TPAKD 2021-2025, penyampaian arahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemberian penghargaan TPAKD 2020.

Pada rakornas tersebut, Presiden Jokowi meminta agar TPAKD menghadirkan inovasi sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran. “TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, terutama koperasi.”

Menjawab arahan Presiden Jokowi, Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan Ekosistem Keuangan Daerah (EKD) sebagai salah satu cara untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah. “Bank Kalsel siap laksanakan arahan Presiden Jokowi, dengan penerapan EKD. Kami juga siap mendukung dan bersinergi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso maupun Mendagri Tito Karnavian untuk bersama menerapkan arahan tersebut.”

Konsep ini telah disetujui oleh Pemprov Kalsel yang disisipkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan draftnya telah disampaikan ke Kemendagri untuk dikaji lebih dalam. “Harapannya konsep EKD ini dapat segera terealisasi, “ tutup Agus.

Untuk diketahui, konsep EKD yang diinisiasi oleh Agus Syabarrudin dapat memberikan benefit bagi masyarakat luas yang terlibat langsung maupun tidak langsung,.

Quick Respons Indonesian Standard (QRIS) terus alami pertumbuhan seiring digitalisasi transaksi terlebih di masa pandemi.

Di pengujung 2020, jumlah merchant QRIS secara nasional sebanyak 5.459.644 merchant dan di Kalimantan sebanyak 240.418 merchant atau 4,4 persen dari jumlah nasional. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8.48 persen dari Oktober 2020 yang tercatat sebesar 49.517 merchant.

Sementara, Transaksi Real-Time Gross Settlement (RTGS) di Kalsel pada November 2020 secara nominal mengalami kontraksi sebesar 7,50 persen, lebih rendah dibandingkan Oktober 2020 yang tumbuh sebesar 6.09 persen.

Selanjutnya transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada November 2020 secara nominal dan volume mengalami kenaikan sebesar 21,15 persen dan 21,70 persen apabila dibandingkan Oktober 2020. Hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi LNPRT menjelang Pilkada 2020.

Transaksi ATM Debet di Kalsel pada Oktober 2020 secara nominal dan volume mengalami kenaikan sebesar 20,91 persen dan 14,77 persen, transaksi kartu kredit secara nominal maupun volume pada Oktober 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,3 persen dan 32,7 persen bila dibandingkan dengan September 2020.

Geliat ekspor asal Jawa Timur terus meningkat, baik produk UMKM maupun produk pertanian. Tercetus rencana Pemprov Jatim bersama Kementerian Perdagangan membuat pilot project Rumah Export Center tahun 2021, yang akan dibuka di Jatim.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, terus berupaya meningkatkan kualitas produk-produk ekspor asal Jatim baik produk UMKM maupun produk pertanian. Selain memberikan pelatihan, rencananya pada Januari Tahun 2021 mendatang, Pemprov Jatim bersama Kementerian Perdagangan akan membuat pilot project yakni Rumah Export Center yang akan dibuka di Jatim.

Menurutnya, pada tahun ini ekspor sektor pertanian Jatim sejumlah 2.144 milliar ton atau senilai Rp. 39 Triliun Kemudian sektor non pertanian sebesar 48.495 ton senilai Rp 13 Triliun, sehingga total ekspor komoditas pertanian Tahun 2020 senilai Rp 52 Triliun. “Kami berharap ke depannya performa ekspor sektor pertanian terus meningkat dari tahun ke tahun. “ pungkasnya.

Perbankan kebanjiran dana program pemerintah. Selain subsidi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor lain yang rutin berlangsung setiap tahun, ada tambahan dana yang dianggarkan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk dana bantuan sosial (bansos) tunai.

Dari sektor perumahan, ada anggaran subsidi hunian rutin untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Plafon program FLPP ini untuk tahun 2021 akan mencapai Rp 19,1 triliun untuk 157.500 unit rumah. Jumlah tersebut meningkat dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 11 triliun.

Anggaran plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga ditingkatkan oleh pemerintah dari Rp 190 triliun tahun ini menjadi Rp 230 triliun di 2021. BRI sebagai bank yang fokus pada kredit mikro, optimistis bisa memaksimalkan kenaikan anggaran KUR seiring proyeksi pemulihan ekonomi. “Kami tingkatkan dengan layanan digital, “ ujar Aestika, Minggu (20/12).

Direktur Utama Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Pahala Nugraha Mansury juga optimistis bisa mencapai target pertumbuhan kredit hingga 7% tahun 2021. Dengan catatan, BTN bisa mendapatkan alokasi FLPP di atas 75%.

Piter Abdullah, direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia berpendapat, FLPP dan KUR dalam bentuk subsidi bunga bisa membantu menurunkan risiko kredit. Sebab bank bisa memberikan bunga yang lebih rendah kepada nasabah.

Indonesia segera memiliki Lembaga Pengelola Investasi atau LPI setelah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI terbit pada pekan lalu. LPI dibentuk sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan LPI akan dimulai pada paruh pertama 2021 dan ditargetkan beroperasi pada paruh kedua 2021.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat, regulasi pengawasan dalam LPI penting. Apalagi, lembaga sovereign wealth fund (SWF) milik  pemerintah RI ini berwenang mengelola sejumlah aset negara. Sistem pengawasan harus meliputi prosedur pemilihan instrumen investasi yang akan dikelola serta pertanggungjawabannya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah memastikan dana investasi yang masuk ke LPI berasal dari investor asing bereputasi baik. Tujuannya, mencegah dana dari pencucian uang.

Pemerintah juga mengantisipasi risiko kerugian investasi pada LPI. Salah satunya, dengan membentuk dewan pengawas dari kalangan profesional di bidang investasi dan keuangan. Pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas LPI dibuka mulai Senin (21/12) sampai dengan Minggu (27/12) secara dalam jaringan.

Pemerintah masih akan menarik utang di sisa tahun 2020 ini. Utang yang dimaksud, berupa pinjaman program dari lembaga keuangan asing.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Strategi Komunikasi Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah telah melakukan penarikan pinjaman program sebanyak ekuivalen dengan Rp 80 triliun hingga Desember 2020.

Pinjaman tersebut berasal dari lima lembaga multilateral, yaitu World Bank, Asian Development Bank (ADB), Kreditanstalt fr Wiederaufbau (KfW), Agence Francaise de Developpement (AFD), dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Australia.